Beranda blog Halaman 230

Pekerjaan Belum Tuntas, Kontraktor Penataan Pantai Jempol Didenda

globalfmlombok.com
-
0
Pekerjaan Belum Tuntas, Kontraktor Penataan Pantai Jempol Didenda

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa memberikan sanksi denda kepada kontraktor pelaksana penataan kawasan Pantai Jempol lantaran proyek senilai Rp7,1 miliar tersebut belum tuntas meski kontrak pekerjaan sudah berakhir.

“Sebenarnya waktu pengerjaan penataan kawasan Pantai Jempol itu berakhir pada tanggal 31 Desember dan itu sudah lewat, sehingga kami mengenakan denda keterlambatan pekerjaan,” kata kepala Dinas PRKP melalui Kabid Kawasan Permukiman, Rizqi Helfiansyah , kepada Suara NTB, Senin, 5 Januari 2026.

Rizqi meyakinkan, pemerintah tetap akan memberikan atensi khusus terkait proyek tersebut dengan harapan segera dituntaskan. Apabila pekerjaan terus molor maka denda keterlambatan juga akan bertambah. Selain itu, masyarakat yang paling dirugikan karena pelayanan terganggu.
“Kontraknya tidak kita perpanjang meski sudah berakhir, tetapi kita kenakan denda keterlambatan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Kordinasi lanjutan dengan pihak rekanan juga terus dilakukan. Rekanan kata Rizqi, siap menuntaskan pekerjaan itu. Bahkan saat ini sudah masuk tahap penyelesaian akhir dan mereka optimis akan menyelesaikan pekerjaan itu sebelum masa perpanjangan kontrak dilakukan pemerintah.

“Mereka berkomitmen untuk menuntaskan pekerjaan tersebut dan kami tetap akan memberikan atensi khusus agar pekerjaan itu bisa segera tuntas,” ujarnya.

Pemerintah tetap akan turun lapangan untuk melakukan pengawasan sehingga pengerjaannya tidak lagi terlambat. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh apa yang menjadi kendala di lapangan.

“Kami tetap akan melakukan pengawasan secara khusus terkait pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut. Hal itu kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Kasus Penyalahgunaan Narkoba Meningkat, NTB Punya Gedung Napza Senilai Rp12,95 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Penyalahgunaan Narkoba Meningkat, NTB Punya Gedung Napza Senilai Rp12,95 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Gedung khusus rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza) berlokasi di Rumah Sakit (RS) Mutiara Sukma dengan anggaran Rp12,95 miliar rampung. Proyek gedung baru tiga lantai tersebut kini telah memasuki tahap akhir administrasi setelah dilakukan Provisional Hand Over (PHO), menandai selesainya pekerjaan fisik.

Demikian disampaikan oleh Direktur RS Mutiara Sukma, dr. Wiwin Nurhasida. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan proses administrasi agar gedung rehabilitasi tersebut dapat segera digunakan.

“Sudah selesai, sudah bersyukur atas dukungan semua pihak, ini betul-betul kita garap ramai-ramai. Ini bisa selesai, alhamdulillah seperti dilihat gedungnya sudah. Kemudian kita juga sudah PHO kemarin, mudah-mudahan kita bisa selesaikan proses administrasinya segera,” ujarnya.

Gedung baru ini secara khusus diperuntukkan bagi layanan rehabilitasi Napza. Pembangunannya dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi, seiring bertambahnya kasus ketergantungan dan penyalahgunaan Napza.

“Jadi gedung itu kita bangun sebenarnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat juga bahwa ketergantungan atau penyalahgunaan terhadap napsa ini kan semakin banyak. Dan harapan dari masyarakat untuk bisa merehabilitasi dirinya agar bisa lepas dari ketergantungan terhadap napsa ini juga besar,” lanjutnya.

Selain faktor tingginya kebutuhan masyarakat, kebijakan restorasi keadilan (restorative justice) juga turut mendorong perlunya penambahan fasilitas rehabilitasi. Sebelumnya, RS Mutiara Sukma hanya memiliki 15 tempat tidur untuk layanan rehabilitasi NAPZA, jumlah yang dinilai tidak sebanding dengan daftar kebutuhan yang terus meningkat.

“Sehingga akhirnya kita usulkan dan akhirnya sudah disetujui, kita dapat kapasitasnya sekitar 45-50 tempat tidur,” tambahnya.

Dengan tambahan kapasitas tersebut, rumah sakit dapat melayani lebih banyak pasien. Rencananya, pada Februari mendatang akan dilakukan penataan akhir serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebelum layanan resmi dibuka.

“Insya Allah mudah-mudahan Februari kita sudah merapikan, kemudian menyiapkan sarananya, menyiapkan prasarananya,” jelasnya.

Gedung rehabilitasi Napza ini juga dirancang untuk mengakomodasi layanan bagi laki-laki dan perempuan. Konsep pemisahan layanan tengah dikaji agar seluruh kebutuhan pasien dapat terlayani secara optimal.

“Konsepnya mudah-mudahan bisa kita sedang kaji, mungkin yang di gedung baru ini laki-laki, yang lama perempuan. Jadi laki-perempuan bisa terlayani di sini,” ungkapnya.

Berdasarkan data BNN di awal tahun lalu, jumlah pengguna narkotika di NTB di atas rata-rata nasional. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB, Brigjen Pol Marjuki memaparkan, angka prevalensi penyalahguna narkoba di NTB lebih tinggi dari angka prevalensi nasional.

“Kalau di nasional itu 1,7 persen, di NTB itu mencapai 1,73. Ini artinya dari 5,66 juta penduduk NTB yang berusia 15 sampai 64 tahun, diperkirakan 64 ribu warga NTB pernah memakai atau sedang menggunakan narkoba,” bebernya.

Dia mengungkapkan, tren peredaran narkoba di NTB terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023 terdapat 716 kasus, lalu meningkat menjadi 863 kasus di 2024, dan kini 165 kasus hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025. (era)

Uang Keluar dari Bank Indonesia NTB Selama 2025 Mencapai Rp10,47 Triliun

globalfmlombok.com
-
0
Uang Keluar dari Bank Indonesia NTB Selama 2025 Mencapai Rp10,47 Triliun

Mataram (globalfmlombok.com) – Bank Indonesia Perwakilan NTB mencatat peningkatan signifikan pada arus keluar uang (net outflow) selama tahun 2025. Berdasarkan data sistem pembayaran BI NTB, net outflow uang rupiah pada 2025 mencapai Rp2,45 triliun atau naik sekitar 148 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Deputi Kepala Perwakilan BI NTB Bidang Sistem Pembayaran, Ignatius Adhi Nugroho, Minggu, 4 Januari 2026 menjelaskan, sepanjang 2025 nilai uang keluar (outflow) dari BI NTB tercatat sebesar Rp10,43 triliun, sementara uang masuk (inflow) hanya mencapai Rp7,97 triliun. Dengan demikian, terjadi selisih arus keluar bersih (net outflow) sebesar Rp2,45 triliun.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 nilai outflow BI NTB tercatat Rp10,47 triliun, inflow Rp9,48 triliun, dengan net outflow sebesar Rp990,9 miliar. Meski secara nominal nilai outflow pada 2024 dan 2025 relatif mirip, penurunan inflow yang cukup dalam membuat selisihnya melebar pada 2025.

“Kalau dilihat dari nilai outflow, memang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, inflow tahun 2025 lebih rendah karena uang cenderung lebih lama mengendap di masyarakat,” ujarnya.

Adhi menengarai peningkatan net outflow ini dipengaruhi oleh peredaran uang di masyarakat yang relatif lebih cepat, serta kecenderungan masyarakat untuk memegang uang tunai (cash holding). Kondisi tersebut menyebabkan sirkulasi uang kembali ke sistem keuangan menjadi lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Uang tidak segera kembali ke perbankan atau BI, sehingga inflow menurun. Di sisi lain, ini juga mengindikasikan bahwa kualitas fisik pecahan uang rupiah di masyarakat masih terjaga,” jelasnya.

Diakuinya, data arus keluar-masuk uang ini belum cukup kuat untuk dijadikan satu-satunya indikator dalam membaca kondisi ekonomi makro daerah. Menurutnya, indikator sistem pembayaran perlu dibaca secara komprehensif dan dikombinasikan dengan indikator ekonomi lainnya.

“Kalau mau melihat kondisi makro, indikator ini harus ditemani dengan data lain, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga, investasi, maupun indikator ekonomi regional lainnya,” tegasnya.

Meski demikian, ia menyebut pergerakan uang yang relatif stabil dari sisi outflow menunjukkan aktivitas ekonomi di NTB masih berjalan normal. Hanya saja, pola peredaran uang di masyarakat mengalami perubahan, terutama dari sisi kecepatan uang kembali ke sistem keuangan.

“Kesimpulannya, pergerakan ekonomi tidak bisa dikatakan stagnan hanya dari data ini. Yang terlihat adalah perubahan perilaku masyarakat dalam memegang dan menggunakan uang tunai,” demikian Adhi. (bul)

Selama Libur Nataru, Kunjungan Wisatawan ke Desa Sade Melonjak

globalfmlombok.com
-
0
Selama Libur Nataru, Kunjungan Wisatawan ke Desa Sade Melonjak

Praya (globalfmlombok.com) – Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Selama masa liburan Nataru 2025/2026, jumlah kunjungan melonjak tajam hingga menembus angka seribuan orang per hari, jauh meningkat dibanding hari biasa yang hanya berkisar 200 orang.

Lonjakan wisatawan ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat setempat. Warga yang membuka jasa penyewaan baju adat tenun khas Sasak merasakan peningkatan pendapatan signifikan, terutama dari wisatawan yang ingin mengabadikan momen berkunjung dengan busana tradisional.

Pemandu wisata Desa Adat Sade, Salam, mengatakan peningkatan kunjungan sudah terasa sejak awal libur Natal hingga libur sekolah berakhir. Wisatawan datang dari berbagai daerah, mulai dari wisatawan lokal hingga mancanegara.

“Kalau hari biasa paling 200 orang per hari. Tapi kalau libur Nataru seperti sekarang ini, bisa hampir seribuan orang per hari,” ujar Salam awal tahun 2026 ini.

Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari daerah sekitar NTB, tetapi juga dari luar daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga wisatawan mancanegara, terutama dari Australia.

Peningkatan kunjungan ini menurutnya membawa dampak ekonomi nyata bagi warga Desa Sade.

Salah satunya dirasakan oleh Oni, warga setempat yang menyewakan pakaian adat tenun lengkap dengan aksesori kepala kepada wisatawan.

“Alhamdulillah rame. Yang nyewa baju juga banyak,” kata Oni.

Ia menjelaskan, pada hari biasa penyewaan pakaian adat hanya berkisar dua hingga tiga pasang per hari. Namun saat libur Nataru, jumlah penyewa meningkat hingga 7–10 pasang per hari.

“Kalau hari biasa paling dapat 75 sampai 100 ribu rupiah. Tapi kalau libur kayak gini bisa sampai 300 ribu sehari,” ujarnya.

Harga sewa satu set pakaian adat lengkap dengan aksesori dibanderol Rp25 ribu dan bisa digunakan tanpa batas waktu selama wisatawan berada di kawasan Desa Sade. Selain penyewaan baju, warga juga meraup pendapatan dari penjualan kain tenun dan sarung khas Lombok yang dibanderol mulai Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per lembar.

Lonjakan wisatawan selama libur Nataru ini menunjukkan bahwa Desa Adat Sade masih menjadi salah satu destinasi unggulan NTB.

Selain memperkuat sektor pariwisata budaya, tingginya kunjungan juga memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata berbasis kearifan lokal. (bul)

Dilantik Desember 2025, 13 PPPK Paruh Waktu NTB Pensiun

globalfmlombok.com
-
0
Dilantik Desember 2025, 13 PPPK Paruh Waktu NTB Pensiun

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 13 Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu NTB yang dilantik pada 23 Desember 2025 lalu telah pensiun. 10 dari mereka pensiun pada Desember 2025, sedangkan tiga orang pensiun di bulan Januari 2026. Dengan pensiunnya 13 orang tersebut, total PPPK Paruh Waktu di NTB menjadi 9.398 orang.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (PPI), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Rian Priandana mengatakan Pemprov NTB akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sesuai ketentuan.

“Tentunya PPPK Paruh Waktu dan PPPK sendiri itu kan kalau dia tidak menjadi peserta Taspen, dia tidak akan dapat. Yang membuat kita bisa mendapatkan pensiun itu kan karena kepesertaan kita di Taspen,” ujarnya, Senin, 5 Januari 2025.

Meski pensiun, 13 orang tersebut tidak berhak atas dana pensiun, khususnya bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak terdaftar sebagai peserta Taspen. Ia menegaskan, tanpa kepesertaan Taspen, maka dana pensiun tidak dapat diberikan.

Kendati tidak mendapatkan dana pensiun, PPPK Paruh Waktu setidaknya memberi kepastian status bagi tenaga honorer yang sebelumnya tidak memiliki kejelasan karier.

Menyinggung soal gaji PPPK Paruh Waktu yang tidak merata, bahkan ada yang di bawah UMR, Rian mengatakan hingga kini belum ada pengaturan mengenai standar gaji PPPK paruh waktu. Pemerintah daerah masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. “Belum, kan ini kan terkait kepastian status saja dulu,” lanjutnya.

Menurutnya, gaji PPPK Paruh Waktu khususnya profesi guru juga menjadi perhatian, terutama dalam masa transisi dari honorer ke ASN. Ia berharap adanya regulasi nasional terkait pemanfaatan anggaran pendidikan untuk meningkatkan penghasilan guru.

Status Paruh Waktu sendiri dikatakan belum diatur secara rinci dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, melainkan masih mengacu pada Keputusan Menteri. Rian menyatakan Pemprov NTB akan mengikuti seluruh tahapan dan roadmap yang disusun Kementerian PANRB terkait penuntasan tenaga non-ASN.

Fokus utama Pemprov NTB saat ini adalah memastikan kepastian status, sementara aspek kesejahteraan akan diupayakan secara bertahap.

“Ya kan satu kakinya tadi saya sampaikan bahwa status mereka sudah menjadi ASN. Nah sekarang kan tuntutan dan kesejahteraan. Nah itu yang sedang diupayakan,” ungkapnya

Kajian terkait pengupahan guru PPPK paruh waktu disebut telah dilakukan dan disampaikan kepada Gubernur, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui perencanaan anggaran oleh perangkat daerah terkait.

“Ya, intinya kan satu tahap sudah mereka lalui kan, kepastian status. Nah mereka pada saat ini sudah alhamdulillah kan, mereka harus bersyukur, satu kakinya sudah menapa di status PNS,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik 9.411 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov NTB di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB pada Selasa, 23 Desember 2025 lalu. Pelantikan 9.411 PPPK Paruh Waktu menambah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB menjadi 28 ribu orang. (era)

Kasus Temuan Tengkorak di Hu’u, RSUD Dompu Sebut Belum Terima Tengkoraknya

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Temuan Tengkorak di Hu’u, RSUD Dompu Sebut Belum Terima Tengkoraknya

Dompu (globalfmlombok.com) – Temuan tengkorak menyerupai milik manusia di pesisir Pantai Wdu Me’e Dusun Nangadoro Hu’u oleh warga yang bertamasya saat tahun baru lalu menyisakan tanda tanya. Tengkorak yang disebut telah dibawa ke RSUD Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut, belum mendapatkan keterangan.

RSUD Dompu justru mengklaim tidak pernah menerima tengkorak dibawa ke RSUD Dompu. “Sejak seharian (Kamis, 1/1/2026) kemarin dan seharian (Jumat, 2/1/2026) ini, kepala ruangan pemulasaran (RSUD Dompu) mengaku tidak pernah menerima tengkorak yang dibawa oleh siapapun,” ungkap Kasi Humas RSUD Dompu, Muhammad Iradat, S.Gz saat dihubungi, Jumat (2/1/2026) malam lalu.

Sebelumnya, penemuan tengkorak kepala yang diduga bagian tubuh manusia di pesisir Pantai Wadu Me’e Nangadoro Hu’u oleh Sry Widyawati pada Kamis (1/1) pagi menghebohkan warga sekitar. Terlebih temuan itu langsung dibagikan ke media social miliknya, sehingga menjadi perhatian publik.

Kepolisian Sektor (Polsek) Hu’u langsung mengunjungi Lokasi penemuan tengkorak dan berkoordinasi dengan jajaran Polres Dompu. Tim Inafis Polres Dompu melakukan olah TKP dan membawa tengkorak tersebut ke RSUD Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut. “Tim Inafis Polres Dompu yang bawa ke RSUD Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek Hu’u, Ipda Syamsul Rizal pada Sabtu (3/1/2026) malam.

Kasi Humas Polres Dompu, Iptu Nyman Suardika yang dihubungi, Minggu padi kembali menguatkan bahwa tengkorak itu dibawa ke RSUD Dompu. “Coba saya hubungi lagi tim Inafis untuk memastikan,” kata Suardika saat disampaikan penjelasan tim RSUD Dompu. (ula)

Pemkab Lobar Bangun Infrastruktur, Hidupkan Ibu Kota hingga Pedesaan

globalfmlombok.com
-
0
Pemkab Lobar Bangun Infrastruktur, Hidupkan Ibu Kota hingga Pedesaan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pembangunan masif dilakukaan Pemkab Lombok Barat dalam kurun waktu tahun 2025. Dengan APBD yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, Pemkab mampu membangun infrastruktur di perkotaan untuk menghidupkan Kota Gerung. Tidak saja kota, pedesaan pun dibangun sesuai kebutuhan prioritas di masing-masing daerah. Mulai dari air bersih, jembatan hingga irigasi.

Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan komitmen kuat untuk memberi perubahan di Lombok Barat, salah satunya dengan membangun infrastruktur fisik dan sinkronisasi data satu dengan yang lain. Titik awal ia melakukan akselerasi pembangunan Kabupaten Lobar kini terwujud melalui penataan Kota Gerung sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

LAZ menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi daerah yang “Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”. Titik awal dari megaproyek ini adalah melalui pembangunan ikonik, yaitu Alun-Alun Kota Gerung. “Pembangunan Alun-Alun Kota Gerung menjadi titik awal revitalisasi kawasan pusat pemerintahan,” ungkap Bupati.

Dia berharap penataan kota ini menjadikan Gerung sebagai kota yang hidup, ramai, dan segera muncul sebagai ikon baru yang dibanggakan. Dan itu pun telah terbukti dan dirasakan masyarakat dengan adanya keramaian CFN dan CFD mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Dengan adanya alun-alun nanti bisa lebih progresif lagi. Sebab proyek penataan Kota Gerung dirancang dengan konsep multifungsi dan terintegrasi, melampaui perbaikan minor.

Beberapa infrastruktur pendukung yang akan dibangun mencakup jogging track yang nyaman di sekitar Alun-Alun, food court yang secara khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di bagian belakang kawasan. Kemudian Pembangunan Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan di sebelah kawasan serta pembangunan koloseum di sekitar Taman Kota yang diproyeksikan menjadi pusat hiburan dan kegiatan masyarakat.

Langkah ini adalah bukti konkret dari kebijakan Pemda Lobar untuk memastikan pembangunan fisik secara simultan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Selain itu, Pemkab juga berupaya menghidupkan kembali Giri Menang Square (GMS) untuk membawa dampak positif bagi perekonomian, serta menyediakan Wi-Fi gratis di area depan jalan sebagai ruang publik ramah pelajar dan mahasiswa.

Bupati LAZ mengatakan, pembangunan tidak saja terpusat di kota, melainkan desa- desa juga dibangun infrastruktur. Dari data Dinas Pekerjaan terdapat enam ruas jalan, 12 SPAM yang tersebar di desa hingga kota yang dibangun sepanjang tahun 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Lobar, H. L Ratnawi mengatakan, infrastruktur vital ini dibangun selama delapan bulan oleh Lalu Ahmad Zaini dan Hj Nurul Adha menjabat sebagai Bupati dan Wabup Lobar. Penanganan Infrastruktur yang tersebar hampir merata di wilayah Lobar ini menindaklanjuti keluhan warga yang membutuhkan infrastruktur tersebut.

Enam ruas jalan yang ditangani pihaknya tersebar di wilayah Lobar, tidak saja di Kota Gerung saja. Selain ruas jalan, pihaknya juga menangani sekitar empat jembatan tahun ini sebagai penghubung akses masyarakat yang selama ini dikeluhkan. “Itu di daerah Sekotong, Nambung, Belongas, akibat bencana kita kerjakan tahun ini. Juga dengan jembatan di belakang pendopo untuk memaksimalkan jalan perkotaan Gerung,” jelasnya.

Kemudian pada sektor irigasi, hasil lobi Bupati ke kementerian PU, banyak saluran irigasi yang ditangani dari APBD melalui BWS. Di antaranya perbaikan Bendungan Karet Batu Riti, diperbaiki pihak BWS sehingga bisa berfungsi.

Dampaknya pun sudah dirasakan oleh petani di wilayah sekitar. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, pihaknya membangun 12 SPAM di antaranya di Desa Gili Gede, Batulayar, dan desa lainnya.

Dari 12 SPAM ini, rata-rata melayani hampir ribuan jiwa. Daerah ini sendiri diketahui menjadi langganan kekeringan atau kekurangan air bersih, sehingga pihaknya pun membangun SPAM di daerah ini.

Pembangunan infrastruktur ini lanjut dia, dilakukan bertahap karena kemampuan fiskal Daerah yang terbatas. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Deny Arif Nugroho mengatakan bahwa tahapan pembangunan sejumlah proyek sudah berjalan sesuai rencana dan diarahkan untuk memperkuat posisi Gerung sebagai ibukota kabupaten yang terintegrasi dan modern.

Ia menjelaskan bahwa langkah pembangunan tersebut telah disesuaikan dengan dokumen RTRW terbaru dan RPJMD. Ia menyebut pengembangan Gerung tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi. Sepanjang jalur protokol direncanakan dibangun perumahan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sementara kantor DPRD Lobar akan ditempatkan berdekatan dengan kawasan Islamic Center untuk memperkuat klaster pemerintahan.

Di sektor pendidikan, Gerung ditetapkan sebagai lokasi pembangunan fakultas kedokteran UIN Mataram di kawasan Gapuk sesuai RTRW. Pemkab juga berencana berkoordinasi dengan Universitas Mataram untuk pengembangan kampus dua di wilayah potensial seperti Merigi atau Tunjuan. Untuk mendukung kebutuhan pendanaan, Pemda Lobar menempuh langkah jemput bola dengan mengajukan dukungan anggaran ke kementerian terkait di tingkat pusat. (her)

PUPR akan Kembali Pasang Tanggul Sementara di Empat Titik Rawan Abrasi

globalfmlombok.com
-
0
PUPR akan Kembali Pasang Tanggul Sementara di Empat Titik Rawan Abrasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berencana kembali memasang tanggul sementara menggunakan batu bleder di empat titik pesisir yang rawan abrasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi menghadapi cuaca ekstrem pada awal tahun.

Empat titik rawan abrasi tersebut berada di kawasan pesisir Lingkungan Pondok Perasi dan Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Selain itu, kawasan Lingkungan Mapak di Kelurahan Jempong Baru serta pesisir pantai Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, juga masuk dalam rencana penanganan.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pemasangan kembali tanggul sementara ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, seperti gelombang pasang dan abrasi, yang kerap terjadi di wilayah pesisir.

“Pemasangan tanggul sementara ini untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di awal tahun di sekitar empat titik rawan abrasi. Untuk anggarannya masih dalam tahap pembahasan dari usulan kami, tetapi mudah-mudahan ada penambahan di detik-detik terakhir,” ujarnya, Minggu (4/1/2026).

Lale menyebutkan, masing-masing titik pemasangan tanggul sementara diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta. Namun demikian, besaran anggaran tersebut masih bersifat estimasi karena masih dalam proses perhitungan lebih lanjut.

Menurutnya, selama pembangunan pemecah gelombang permanen yang direncanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan sebelumnya telah diusulkan belum terealisasi, Pemerintah Kota Mataram tetap mengalokasikan anggaran untuk penanganan darurat berskala kecil melalui pemasangan tanggul sementara.

“Selama pembangunan pemecah gelombang permanen belum dilaksanakan, kita tetap menganggarkan penanganan darurat. Namun tentu akan kita lihat mana yang paling urgen dari total sekitar 9 kilometer garis pantai di Kota Mataram,” jelasnya.

Ia mengakui, pengamanan kawasan pesisir pantai memang membutuhkan kesiapan anggaran dari pemerintah. Pasalnya, cuaca ekstrem seperti gelombang pasang yang dapat memicu banjir rob dan abrasi bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga diperlukan dana siaga untuk penanganan cepat.

Lale menambahkan, pengalaman pada awal tahun lalu, tepatnya sekitar Februari 2025, saat terjadi gelombang pasang yang menyebabkan abrasi di sejumlah kawasan di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya mitigasi.

“Dari pengalaman tahun lalu itu, kita berupaya menyiapkan dana siaga terlebih dahulu agar ketika terjadi kejadian yang sifatnya mendesak dan darurat, bisa segera kita tangani,” pungkasnya. (pan)

MotoGP Mandalika 2025 Sukses Datangkan 140 Ribu Penonton

globalfmlombok.com
-
0
MotoGP Mandalika 2025 Sukses Datangkan 140 Ribu Penonton

Praya (globalfmlombok.com) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola tiga kawasan pariwisata unggulan nasional – The Nusa Dua Bali, The Mandalika, Lombok serta The Golo Mori, NTT., InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) telah sukses menyelenggarakan berbagai event sepanjang tahun 2025 kemarin. Namun dari sekian event yang diselenggarakan, penyelenggaraan event MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Mandalika disebut sebagai pencapaian terbesar ITDC sepanjang tahun lalu.

Salah satu indiktornya, event balap motor dunia tersebut sukses mendatangkan hingga 140.324 penonton selama tiga hari penyelenggaraan. Angka ini melonjak 15,7 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sekaligus menjadi yang tertinggi selama lima kali gelaran ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika.

“Salah satu capaian terbesar kami ditahun 2025 yakni penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di The Mandalika,” sebut Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar, dalam keterangnya, Minggu (4/1/2026).

Berkat penyelenggaraan MotoGP, tingkat hunian hotel di dalam kawasan The Mandalika mencapai 100 persen. Sedangkan tingkat hunian hotel disekitar kawasan mencapai hingga 90 persen. Event tersebut juga turut menciptakan multiplier effect bagi ekonomi nasional sebesar hingga Rp4,96 triliun. Dengan keterlibatan lebih dari 3.000 tenaga kerja lokal. Di mana 67 persen di antaranya merupakan tenaga kerja asal Lombok Tengah (Loteng).

“MotoGP juga sukses menggerakkan lebih dari 600 UMKM lokal di sekitar kawasan. Ditambah 202 UMKM kuliner dan kerajinan yang terlibat langsung dalam rangkaian event. Dan, mampu menjadi magnet angkutan udara dengan 44 extra flights ke Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode penyelenggaraan,” imbuh Fajar.

Sukses penyelanggaran tersebut lanjutnya, tentunya tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara ITDC, pemerintah pusat dan daerah. Termasuk dengan komunitas lokal serta pelaku industri pariwisata yang ada. Pola sinergi yang juga diimplementasikan pada penyelenggaraan event-event lainnya dikawasan yang dikelola ITDC. Seperti The Golo Mori,The Nusa Dua maupun di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara.

Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, pihaknya ingin memastikan setiap event dirancang sesuai karakter kawasan, berorientasi pada keberlanjutan serta mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif bagi masyarakat sekitar. Secara konsisten ITDC juga terus menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan event. Mulai dari pengelolaan lingkungan, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

“Penyelenggaraan event sepanjang tahun 2025 termasuk MotoGP, berorientasi pada penguatan ekonomi kawasan dan daerah. Tidak hanya sebagai sarana promosi destinasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Fajar. (kir)

Razia di Pantai Labuhan Haji, Polres Lotim Amankan Puluhan Botol Miras

globalfmlombok.com
-
0
Razia di Pantai Labuhan Haji, Polres Lotim Amankan Puluhan Botol Miras

Selong (globalfmlombok.com) – Satuan Polres Lombok Timur (Lotim) melalui Polsek Labuhan Haji menggelar operasi penertiban terhadap penjual minuman keras (miras) ilegal di sepanjang Pantai Labuhan Haji dan Suryawangi, Sabtu (3/1/2026). Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Labuhan Haji, Iptu Suhardi, S.H., ini berhasil mengamankan puluhan botol miras jenis tuak dan brem.

Kepala Seksi Humas Polres Lotim, AKP Nikolas Osman, menjelaskan bahwa operasi tersebut dilaksanakan mulai pukul 16.30 Wita. Sasaran kegiatan adalah seluruh lapak penjual miras di wilayah pantai.

“Kapolsek Labuhan Haji beserta anggota melaksanakan razia lapak penjual miras di sepanjang Pantai Labuhan Haji dan Suryawangi,” jelas Nikolas Osman, Minggu (4/1/2026).

Operasi tersebut membuahkan hasil dengan ditemukannya sejumlah miras di beberapa lapak. Beberapa lapak yang diamankan adalah lapak milik N, satu dus berisi 12 botol tuak. Kedua, lapak milik M, diamankan empat dus berisi 46 botol tuak dan 52 kantong plastik berisi brem. Dan lapak milik A diperoleh tiga dus berisi 36 botol tuak.

Seluruh barang bukti miras yang disita telah diamankan di Mapolsek Labuhan Haji untuk proses hukum lebih lanjut. Operasi penertiban ini merupakan bagian dari upaya Polres Lotim untuk menciptakan ketertiban umum dan melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya konsumsi minuman keras ilegal. Keberadaan lapak miras di area wisata pantai dinilai dapat merusak ketenteraman dan keselamatan pengunjung. (rus)

1...229230231...392Halaman 230 dari 392