Beranda blog Halaman 226

“Full Day School” Bentuk Inovasi Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
“Full Day School” Bentuk Inovasi Sekolah

KETUA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menilai wacana penerapan program Pembelajaran Sehari Penuh atau Full Day School (FDS) perlu disikapi secara bijak, terbuka, dan melalui kajian mendalam sebelum diterapkan secara luas. Menurutnya, setiap kebijakan pendidikan merupakan bentuk inovasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Malik mengatakan, perbedaan gaya kepemimpinan dan kebijakan di setiap masa merupakan hal yang wajar. Ia membandingkan kondisi pendidikan di masa lalu dengan saat ini, yang dinilainya sangat berbeda, baik dari sisi keterbatasan sarana maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

“Dulu zaman kami sekolah, keterbatasan itu masih sangat terasa. IPTEK juga belum seperti sekarang. Maka wajar kalau sistem pendidikan terus berubah dan menyesuaikan perkembangan zaman,” ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat, 9 Januari 2026.

Ia mencontohkan perubahan sistem evaluasi pendidikan yang terus berkembang, mulai dari Ebta, Ebtanas, hingga Ujian Nasional, sebagai bukti bahwa dunia pendidikan memang dinamis. Oleh karena itu, kebijakan FDS dinilainya sebagai sebuah terobosan yang patut diberi ruang untuk diuji.

“Kalau ini dianggap sebagai inovasi dan terobosan yang baik, kenapa tidak kita dukung? Kita beri dulu kesempatan dunia pendidikan untuk mencoba melakukan inovasi,” katanya.

Meski demikian, Malik mengakui bahwa wacana penerapan FDS telah memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas keagamaan anak-anak di luar sekolah. Ia menilai, persoalan tersebut perlu dijawab melalui inovasi di tingkat sekolah.

“Memang ada masyarakat yang menyampaikan bahwa anak-anak mereka punya kegiatan keagamaan. Di sini sekolah harus mampu merangkum itu, misalnya dengan menyediakan bimbingan belajar atau bimbingan keagamaan di lingkungan sekolah,” jelas anggota dewan tiga periode ini.

Menurutnya, kunci utama agar kebijakan ini dapat diterima adalah sosialisasi yang masif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dewan Pendidikan, pihak sekolah, hingga orang tua atau wali murid. Sekolah percontohan juga dinilai penting sebagai rujukan sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

“Kami kemarin juga duduk bersama Dewan Pendidikan. Banyak hal yang harus disikapi, termasuk persoalan rombongan belajar yang gemuk dan ada pula sekolah yang belum memenuhi kuota siswa,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Malik menegaskan, DPRD Kota Mataram pada prinsipnya mendukung kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, ia mengingatkan agar setiap inovasi dilakukan dengan kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang komprehensif, terutama dari perspektif masyarakat.

“Kalau menurut analisa dunia pendidikan ini bagus, silakan dijalankan. Tapi kalau tidak, kita harus hati-hati dalam melakukan inovasi di dunia pendidikan,” tegasnya.

Malik juga menyinggung perubahan sistem pendidikan yang kini semakin berbasis teknologi, seperti pengisian rapor secara daring, yang menunjukkan bahwa pendidikan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut, menurutnya, harus dimaknai sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidikan, bukan sekadar perubahan kebijakan semata.

“Pada prinsipnya, kalau itu baik, kita dukung bersama. Tentu selalu ada sisi positif dan negatif. Tapi kita beri dulu kesempatan dunia pendidikan untuk melaksanakan inovasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, fokus pemerintah terhadap pendidikan juga terlihat dari kebijakan pemerintah pusat, termasuk pendirian sekolah rakyat, sebagai upaya meningkatkan IPTEK dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan konstruktif demi terwujudnya generasi emas di masa mendatang. (fit)

Banjir Kembali Terjang Kabupaten Bima, Dampak Kerusakan Tata Guna Lahan Makin Nyata

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Kembali Terjang Kabupaten Bima, Dampak Kerusakan Tata Guna Lahan Makin Nyata

Bima (globalfmlombok.com) – Banjir kembali melanda Kabupaten Bima meski hujan yang turun tidak berada pada kategori ekstrem. Kondisi ini menguatkan indikasi memburuknya tata guna lahan yang memicu banjir berulang di sejumlah kecamatan.

Berdasarkan laporan awal Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bima, banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang pada Kamis (8/1/2026) siang memicu meluapnya sungai di beberapa kecamatan. Sedikitnya tiga kecamatan dilaporkan terdampak, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi.

Hujan mulai mengguyur wilayah Kabupaten Bima sejak pukul 13.45 Wita dan berlangsung hingga sekitar pukul 16.45 Wita. Debit air dari kawasan pegunungan meningkat tajam dan tidak mampu ditampung oleh alur sungai serta sistem drainase. Akibatnya, air meluap ke permukiman warga, lahan pertanian, hingga badan jalan.

Di Kecamatan Monta, banjir merendam Desa Simpasai sekitar pukul 14.30 Wita. Luapan Sungai Nggembe menggenangi rumah warga, lahan pertanian, serta jalan lintas Tente–Parado sepanjang kurang lebih 205 meter. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 70 sentimeter. Meski air telah surut, petugas masih melakukan pendataan terhadap kerusakan lahan dan infrastruktur.

Kondisi lebih parah terjadi di Kecamatan Bolo, tepatnya di Desa Nggembe. Air mulai meluap sekitar pukul 15.00 Wita dan hingga malam hari belum sepenuhnya surut karena dipengaruhi pasang laut. Sebanyak 204 kepala keluarga atau 612 jiwa terdampak di dua dusun, yakni Dusun Jala dan Dusun Wa’itawoa. Sebanyak 177 unit rumah terendam dengan ketinggian air antara 10 hingga 40 sentimeter. Meski demikian, warga dilaporkan belum mengungsi.

Sementara itu, di Kecamatan Soromandi, banjir menggenangi Desa Bajo sekitar pukul 15.10 Wita. Drainase yang tidak mampu menahan debit air menyebabkan genangan di jalan provinsi lintas Sila–Donggo sepanjang 65 meter. Empat kepala keluarga yang memiliki lapak jualan turut terdampak.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, menilai kondisi ini sebagai sinyal serius memburuknya tata guna lahan dari wilayah hulu hingga hilir. Ia menegaskan, peningkatan kejadian banjir tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi.

“Sekarang ini, hujan dengan intensitas sedang saja sudah bisa menimbulkan banjir besar. Ini menandakan tingkat kerusakan tata guna lahan kita sudah semakin parah,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan analisis cuaca dari BMKG, sejumlah kejadian banjir besar di Kabupaten Bima terjadi saat curah hujan tidak berada pada kategori ekstrem. Namun, air hujan langsung berubah menjadi aliran permukaan dalam jumlah besar karena daya resap tanah terus menurun.

Nurul Huda menyoroti alih fungsi lahan sebagai faktor dominan. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan dan penyangga air kini banyak berubah menjadi lahan pertanian semusim, seperti jagung.

“Penggunaan lahan semusim sangat berpengaruh. Saat hujan turun, air tidak lagi terserap ke tanah, tetapi langsung mengalir ke permukaan. Akibatnya, debit air meningkat drastis dalam waktu singkat,” katanya.

Dampaknya terasa hingga ke wilayah yang sebelumnya jarang bahkan tidak pernah terdampak banjir. Menurut Nurul Huda, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan di kawasan atas menjadi penyebab utama meluasnya wilayah rawan banjir.

“Pengaruhnya sangat besar. Wilayah yang dulu aman sekarang ikut terdampak karena kondisi hutan dan tata guna lahan sudah berubah,” tegasnya.

Selain faktor lahan, BPBD Kabupaten Bima juga mencatat persoalan infrastruktur sebagai penyumbang masalah. Saluran drainase dan sungai yang ada saat ini tidak lagi mampu menampung besarnya debit air.

“Aliran permukaan yang besar membuat saluran drainase kewalahan. Banyak saluran juga sudah dipenuhi sedimen sehingga air tidak mengalir lancar,” jelas Nurul Huda.

BPBD Kabupaten Bima mengaku terus berupaya melakukan langkah koordinatif. Dalam berbagai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), BPBD secara konsisten menyampaikan pentingnya menjaga hutan dan memperbaiki tata guna lahan. Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di sejumlah wilayah.

“Kami sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan BKPH Maria Donggo Masa dan Madapangga. Kondisi hutan menjadi perhatian serius karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Nurul Huda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan lebih bijak dalam mengelola lahan.

“Ada wilayah yang harus kita jaga sebagai daerah resapan dan ada wilayah untuk penanaman. Kalau ini terus diabaikan, banjir akan terus berulang,” pungkasnya. (hir)

Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Tambang Emas Ilegal Sekotong

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Tambang Emas Ilegal Sekotong

Mataram (globalfmlombok.com) – Pihak kepolisian telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tambang emas ilegal di Belongas, kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi, Jumat (9/1/2026) membenarkan perihal penetapan dua tersangka dalam kasus tersebut.

“Iya, sudah ada penetapan tersangka. Dua orang,” kata dia.

Dia menyebutkan, dua tersangka tersebut berinisial FR alias ER dan satu Warga Negara Asing (WNA) asal China inisial LHF. Kedua tersangka itu memiliki peran yang berbeda-beda kata Endriadi.
Tersangka ER melakukan pertambangan tanpa izin di lokasi Sekotong, Lombok Barat. Sementara LHF menyuruh melakukan pertambangan tanpa izin. Endriadi menyebutkan, pihaknya kini telah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua orang itu.

Sebelumnya Endriadi telah memberi isyarat bahwa WNA China berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong itu. Polisi pun telah bersurat kepada International Criminal Police Organization (Interpol) untuk menemukan keberadaan mereka.

Penyidik kepolisian kini telah melimpahkan berkas perkara milik kedua tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Penyidik di tahap penyidikan kasus ini telah melakukan berbagai langkah hukum, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan terhadap warga lokal, pemeriksaan ahli dan penyitaan barang bukti yang menguatkan aktivitas tambang ilegal tersebut.

Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa truk angkut material, kamp tambang, dan bahan kimia merkuri serta sianida.

Sebagian besar barang sitaan terungkap bermerek China yang diduga sengaja didatangkan ke lokasi tambang. Temuan sejumlah barang bukti itu menguatkan indikasi adanya keterlibatan pejabat daerah dalam aktivitas ilegal tersebut.

Berdasarkan data pihak Dinas LHK NTB, terdapat 25 titik lokasi tambang ilegal yang berada di Sekotong dengan luas mencapai 98,19 hektare. Aktivitas tambang ilegal tersebut menyebabkan kerugian pendapatan asli daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar setiap bulannya. (mit)

Butuh Sosok Sekda Kuat

globalfmlombok.com
-
0
Butuh Sosok Sekda Kuat

PROSES seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB hingga saat ini masih berproses di pusat. Baik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pansel dikatakan belum menyerahkan tiga nama peraih nilai tertinggi untuk menjabat posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur.

Dengan kondisi daerah yang tertatih-tatih akibat kondisi fiskal yang kian menurun akibat adanya pengurangan transfer, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan NTB membutuhkan sosok Sekda yang kuat, yang bisa berjuang membantu gubernur terbebas dari kemiskinan ekstrem, membantu meningkatkan ketahanan pangan, dan berhasil membawa pariwisata NTB mendunia.

“Daerah ini membutuhkan orang yang kuat, orang yang punya komitmen. Tidak sekedar cari panggung. Tugasnya berat banget. Kita sedang tidak baik-baik saja, fiskal kita terbatas, sedangkan kebutuhan banyak,” ujarnya, Jumat, 9 Desember 2025.

Ia menekankan, Sekda berikutnya harus mampu bekerja lebih baik, membangun komunikasi intensif, responsif, serta mampu menjembatani berbagai kepentingan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Adapun selama enam bulan ia menjabat sebagai Sekda, ia menjelaskan, dua fokus utama selama masa jabatannya adalah menyelesaikan APBD Perubahan serta mengawal penyusunan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, kedua agenda tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan dinamika politik dan penyesuaian kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Pengalaman ini luar biasa, karena ada proses politik dan bagaimana menyesuaikannya dengan perencanaan pembangunan. Itu memang tugas ketua TAPD,” ujarnya.

Selain urusan anggaran, ia juga menyoroti penataan birokrasi melalui penerapan SOTK baru sebagai bagian dari tugas yang diembannya. Penataan tersebut, kata dia, menjadi pilihan logis dari upaya pembenahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Di samping menyinggung soal Sekda, Faozal juga menanggapi polemik terkait pejabat yang saat ini berstatus nonjob akibat perubahan SOTK. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses transisi penataan birokrasi yang tidak bisa dihindari.

“Ini bukan ditunda, tapi prosesnya berjalan. Keputusan kepegawaian itu sangat sentralistik dan berada di BKN. Kita tidak bisa mengintervensi keluarnya pertek,” jelasnya.

Ia menegaskan, perubahan nomenklatur OPD membuat sejumlah jabatan struktural tidak lagi tersedia, sehingga pejabat yang sebelumnya menduduki posisi tersebut untuk sementara tidak menempati jabatan eselon II. Hal itu, menurutnya, kerap disalahartikan sebagai kebijakan nonjob semata, padahal merupakan konsekuensi administratif dari perubahan organisasi.

Soal nasib pejabat yang memasuki usia pensiun saat berstatus nonjob, ia menyebut hal tersebut sepenuhnya mengacu pada aturan kepegawaian yang berlaku. Kebijakan pensiun bukan kewenangan kepala daerah secara diskresi, melainkan mengikuti regulasi ASN.

“Kalau itu soal aturan kepegawaian, silakan mengacu pada aturan. Nanti Kepala BKD yang menjelaskan lebih detail,” pungkasnya. (era)

Berhasil Terapkan Pariwisata dan Event Berkelanjutan, NTB Terima Penghargaan Internasional dari APIEM UK

globalfmlombok.com
-
0
Berhasil Terapkan Pariwisata dan Event Berkelanjutan, NTB Terima Penghargaan Internasional dari APIEM UK

Mataram (globalfmlombok.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih penghargaan internasional dari Asia Pacific Institute for Event Management (APIEM) yang berbasis di United Kingdom. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan sektor wisata dan event secara berkelanjutan.

Penghargaan diserahkan melalui perwakilan APIEM di Indonesia, yaitu Direktur Mandalika Internasional Festival (MIF), Sirajudin pada Jumat, 9 Desember 2025. Ia mengatakan, penghargaan ini merupakan bagian dari satu paket dengan Kementerian Pariwisata serta penyelenggaraan Mandalika International Festival (MIF).

Sirajudin menjelaskan, penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan lima kriteria utama. Pertama, komitmen dalam pengembangan industri dan pertahanan event. Kedua, kekuatan kolaborasi lintas pihak. Ketiga, fokus terhadap penguatan perusahaan dan daerah. Keempat, pengembangan sumber daya manusia serta penyelenggaraan event di tingkat daerah hingga nasional. Kelima, kreativitas dalam mengembangkan event yang mendukung komunitas dan para pemangku kepentingan.

“Kelima kriteria tersebut kami lihat ada pada Gubernur NTB,” ujarnya.

Penghargaan ini menjadi yang pertama kalinya diberikan APIEM UK kepada NTB. Bahkan di Indonesia, saat ini hanya Provinsi NTB yang menerima penghargaan tersebut. Ke depan, APIEM UK berencana memperluas penilaian ke daerah lain seperti Jawa Barat dan Yogyakarta, serta ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Proses penilaian sendiri dilakukan secara kolaboratif. Tim internasional APIEM UK dikatakan meminta dan menerima berbagai data serta informasi dari perwakilan di Indonesia sebelum akhirnya menetapkan penerima penghargaan.

Selain pemberian penghargaan, MIF juga saat ini tengah menggodok 10 rekomendasi strategis untuk pengembangan pariwisata dan event di Indonesia. Rekomendasi ini disusun dengan standar kualitas tinggi yang melibatkan kolaborasi antara akademisi dan praktisi.

“10 rekomendasi ini sedang kita godok dan sudah hampir selesai sekitar 80%. Kami akan membuatnya dengan rasional, tujuan, dan objektivitas yang jelas karena kualitasnya mendekati artikel internasional,” jelasnya.

Rencananya, hasil rekomendasi ini akan dipublikasikan dalam artikel internasional berstandar Scopus Q2 dan Q3 sebagai bukti nyata hasil kolaborasi berbagai pihak. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk memastikan keberlanjutan program pariwisata yang berkualitas di masa depan.

Dalam kurun waktu kurang dari seminggu, MIF bisa menggaet ribuan wisatawan ke Mandalika dengan kegiatan Mandalika International Festival ( MIF) bertema Mandalika Dreams For The World dengan 10 sub tema. Seperti, Mandalika Song karya asli MIF, Mandalika Dance, Mandalika Fashion.

Selanjutnya Mandalika International Talkshow, Mandalika International Award and Appreciation, Mandalika Creative arts and Products Merchandise, Mandalika International Competitions, Mandalika International Show, Mandalika Nunsantra Show, dan Mandalika National Expo.

“Kunjungan tembus 5-10 ribu pengunjung selama 3 hari. Dan dampak dihitung dari hotel, restoran, pesawat, UMKM, makan minum, souvenir, tour, sewa kendaraan, sarana prasarana event,” ungkap Sirajudin.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia,mengatakan NTB kini telah bergerak ke arah pengelolaan pariwisata yang lebih profesional. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan sekaligus mengembangkan kualitas penyelenggaraan agar mampu menembus level internasional.

Atas hal itu, perlu adanya koordinasi lintas pihak, termasuk dengan organisasi dan institusi terkait seperti IMF, dinilai penting untuk mendorong lahirnya event-event yang lebih besar.

Pengembangan event menjadi bagian dari program pariwisata berkualitas yang tengah didorong pemerintah. Salah satu komponen utama pariwisata berkualitas adalah kehadiran atraksi dan event yang memiliki standar tinggi, baik dari sisi konsep, manajemen, maupun dampak ekonomi.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan event yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan berbasis event berkualitas.

“Kita kan punya program pariwisata berkualitas, dimana salah satunya komponen daripada pariwisata berkualitas bagaimana kita menghadirkan atraksi, menghadirkan event yang tentu juga berkualitas. Ya tentunya kita mengharapkan penyelenggaraan kegiatan untuk bagaimana memanajemen event internasional,” katanya.

Kendati begitu, persoalan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan. Banyak pelaku event di daerah yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Padahal, dalam konsep pariwisata berkualitas terdapat empat komponen utama, salah satunya adalah penyiapan kelembagaan serta SDM yang profesional dan tersertifikasi.

Standarisasi dan sertifikasi SDM dinilai mutlak diperlukan agar penyelenggaraan event memenuhi kriteria kualitas. Sertifikasi menjadi bukti bahwa pelaku event memiliki kompetensi dan kemampuan yang diakui secara resmi.

“Ya tentunya kita harus memiliki SDM berkualitas, untuk mencapai itu tentunya ada standarisasi, adanya kompetensi, nah itulah salah satu sertifikasi. Dan satu-satunya lembaga mungkin yang punya sertifikasi SDM nya itu cuma MIF,” pungkasnya. (era)

Cegah Penambang Masuk Kembali, Warga dan Tim Gabungan Tutup Tambang Ilegal Gunung Dundang

globalfmlombok.com
-
0
Cegah Penambang Masuk Kembali, Warga dan Tim Gabungan Tutup Tambang Ilegal Gunung Dundang

Praya (globalfmlombok.com) – Warga bersama aparat gabungan, Jumat (9/1/2026) melakukan penertiban di lokasi tambang emas ilegal di kawasan Gunung Dundang Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Penutupan dilakukan dengan cara menutup lubang galian yang ada di area tambang emas ilegal tersebut. Langkah itu dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi masuknya kembali para penambang ke lokasi tambang ilegal yang sudah menelan korban jiwa tersebut.

Tim gabungan yang terlibat di antaranya dari personel Polres Loteng dan Kodim Loteng, perwakilan BKSDA Loteng, Sat Pol PP Loteng serta perwakilan warga desa sekitar. “Ini merupakan langkah tegas dalam menegakkan aturan serta melindungi lingkungan dari potensi kerusakan akibat aktifitas perusakan lingkungan,” ujar Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., dalam keterangannya.

Ia menegaskan penertiban dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Sekaligus mencegah terjadinya kerusakan alam serta meminimalisir potensi bencana yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

“Sekalian kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin. Dan, penertiban ini merupakan bentuk keseriusan kami bersama seluruh unsur terkait dalam menjaga kelestarian alam di wilayah Loteng,” ujarnya seraya mengingatkan bahwa aktivitas tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

AKBP Eko menambahkan, pihaknya juga akan terus meningkatkan pengamanan dan patroli di wilayah tersebut. Siapa pun yang melanggar atau ditemukan melakukan aktivitas penambangan secara liar di tempat tersebut, pihaknya tidak akan segan menindak tegas.

“Kami ingatkan, apabila masih ditemukan aktivitas serupa di kemudian hari akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jadi mari kita semua sebagai bagian dari dari ini untuk tidak melakukan penambangan dan turut menjaga kawasan Gunung Dundang sebagai aset alam bersama,” imbuhnya.

Tidak kalah penting, sinergi lintas sektor kedepan bisa terus diperkuat. Terutama dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan. Sehingga wilayah Loteng tetap aman dan lestari serta terbebas dari praktik pertambangan ilegal. (kir)

Tiga Besar Calon Sekda NTB: Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik

globalfmlombok.com
-
0
Tiga Besar Calon Sekda NTB: Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik

Mataram (globalfmlombok.com) – Panitia Seleksi (Pansel) Sekda NTB telah mendapatkan tiga nama peraih nilai tertinggi calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Nama-nama itu merupakan mereka yang sempat beredar dan digadang-gadang masuk tiga besar, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair, dan Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi, dan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik.

Ketua Pansel Sekda NTB, Prof. Riduan Mas’ud, membeberkan dari rentetan seleksi yang dilakukan oleh Pansel, telah ada tiga nama dengan skor tertinggi. “Yang pertama Abul Chair, yang kedua Ahmad Saufi, yang ketiga Ahsanul Khalik. Itu nilainya selisih sedikit di antara yang tiga itu,” ujarnya, Jumat, 9 Januari 2026.

Hasil seleksi telah disampaikan kepada Gubernur NTB secara lisan dan akan diserahkan secara tertulis. Selanjutnya, Gubernur memiliki kewenangan sesuai aturan untuk menyampaikan tiga nama tersebut kepada Menteri Dalam Negeri guna diproses lebih lanjut.

Untuk memastikan objektivitas penilaian, tim pansel dari pusat dijadwalkan akan bertemu langsung dengan Gubernur NTB. Pertemuan itu bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pandangan terkait alasan pemberian skor kepada tiga kandidat teratas, sehingga seluruh proses benar-benar bebas dari intervensi.

Terkait penilaian terhadap 10 calon Sekda, pansel menilai seluruh kandidat memiliki kemampuan yang hampir setara. Selisih skor di antara mereka sangat tipis, bahkan hanya berbeda pada angka nol koma.

Menanggapi anggapan publik yang menilai proses seleksi Sekda terkesan tertutup, pansel menegaskan bahwa tidak ada upaya menutup-nutupi proses tersebut.

Pansel juga menegaskan bahwa tidak ada unsur perwakilan daerah dalam penilaian. Ketiga kandidat merupakan putra daerah NTB dengan latar belakang masing-masing. Abul Chair diketahui merupakan cucu Gubernur NTB pertama. Ahmad Saufi lahir di Mataram dan berasal dari Rumbuk, Lombok Timur. Sementara Ahsanul Khalik lahir di Lombok Timur.

“Kami menegaskan tidak ada nama perwakilan, semua mereka ini, beliau-beliau itu asal NTB,” katanya.

Keputusan akhir penetapan Sekda sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Tim pansel hanya bertugas sampai pada penetapan tiga besar dengan memberikan penilaian secara objektif sesuai aturan yang berlaku.

Anggota Pansel, Prof. Karyadi, kembali menegaskan hal serupa. Menurutnya, tim Pansel menilai secara objektif dan menyeluruh dari berbagai aspek, terutama aspek substantif. Meski nilai para kandidat relatif berdekatan, pansel tetap harus mengerucutkan hasil seleksi menjadi tiga besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10 Pendaftar Sekda NTB

10 pejabat yang mendaftar sebagai calon Sekda NTB di antaranya mantan Kepala Biro Perekonomian NTB, Najamuddin Amy; Staf Ahli Bidang Sosial Masyarakat, Ahsanul Khalik; mantan Kepala Dispora NTB, Wirawan Ahmad; Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi; Asisten I Setda NTB, Fathurrahman.

Selanjutnya ada mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Aidy Furqan; mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin Malady; Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK, Ahmad Saufi; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair; dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima, Taufik. (era)

Ambil Sabu di Pernang, Dua Warga KSB Ditangkap 

globalfmlombok.com
-
0
Ambil Sabu di Pernang, Dua Warga KSB Ditangkap 

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor Sumbawa menggagalkan penyelundupan sabu seberat 109,64 gram ke wilayah Sumbawa Barat usai dua orang pelaku diamankan saat berada di pasar Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Jumat, 9 Januari 2026 dini hari.

“Kedua pelaku masing-masing berinisial A alias R (50) dan F alias F (43) yang merupakan warga KSB tersebut saat ini masih kita amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Harirustaman kepada wartawan, Jumat, 9 Januari 2026..

Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Buer yang dilakukan oleh kedua pelaku. Menindaklanjuti laporan tersebut, ia memerintahkan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku.

“Kedua pelaku kita tangkap saat hendak masuk ke dalam mobil untuk pulang ke KSB. Keduanya pun tidak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti sabu saat digeledah,” ujarnya.

Penggeledahan terhadap kedua pelaku juga disaksikan oleh masyarakat setempat. Hal itu dilakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat melakukan penangkapan terhadap para penyalahguna narkotika.

“Barang bukti kita ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik A alias R berupa poket kecil. Kami juga menemukan barang bukti tersebut di saku sebelah kiri yang dibungkus menggunakan plastik hitam dan biru,” ucapnya.

Obe sapaan akrabnya menegaskan bahwa kedua pelaku ini merupakan warga asal Taliwang, Sumbawa Barat. Sementara barang bukti tersebut diakui mereka didapatkan dari seorang pria berinisial AB yang kini dalam pengembangan petugas.

“Kami masih terus melakukan pengejaran terhadap AB yang diduga sebagai pemasok utama barang haram tersebut. Kasus inipun masih terus kami lakukan pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Ia menambahkan dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti dua poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 109,64 gram. Satu mobil avanza warna hitam, satu buah hp android, dan buah plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus barang haram tersebut.

“Saat ini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sumbawa untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” tukasnya. (ils) 

Pemkab Dompu Tetapkan Status Tanggap Darurat

globalfmlombok.com
-
0
Pemkab Dompu Tetapkan Status Tanggap Darurat

Dompu (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan status tanggap darurat pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Dompu pada Rabu, 7 Januari 2026. Penetapan status tanggap darurat berlangsung selama tujuh hari sebagai bentuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

“Hasil keputusan rapat evaluasi pasca meninjau daerah terdampak banjir di Hu’u dan Pajo kemarin, mulai hari ini Bupati menetapkan status tanggap darurat tanah longsor dan banjir,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangab Bencana Daerah Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP., Jumat, 9 Januari 2026.

Penetapan status tanggap darurat ini, dinilai sejalan dengan imbauan kewaspadaan potensi peningkatan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sampai 15 Januari 2026.

Bupati sebut Yani, akan langsung menjadi komandan siaga bencana dan Kepala BPBD sebagai sekretarisnya. Penanganan mitigasi bencana dan tanggap darurat akan dikoordinasi secara terpadu oleh tim siaga bencana. “Kalau kemarin penyaluran bantuan lebih pada gerakan spontanitas. Kedepan akan terkoordinir,” ungkap Yani Hartono.

Yani merincikan, sejumlah 370 unit rumah terendam banjir dan 6 unit diantaranya rusak sedang. Kerusakan rumah ini berada di Cempi Jaya tiga unit, dua rumah di Rasabou, dan satu rumah di Daha. “Untuk tanaman pertanian ada 25 ha tanaman padi dan 1,5 ha tanaman jagung petani yang gagal panen. Sisanya hanya tergenang air banjir,” ungkapnya.

Banjir di Dompu disinyalir akibat intensitas hujan yang tinggi, juga rusaknya beberapa fasilitas, sehingga memicu air banjir meluap ke pemukiman warga. Seperti di Cempi Jaya akibat Dam Mbani Jara di Desa Adu jebol serta dangkalnya aliran sungai, sehingga luapan air menerjang pemukiman warga.

Dampak banjir di Rasabou dan Daha akibat ranting pohon bangunan yang menutupi saluran, sehingga air banjir menerjang pemukiman warga serta merusak beberapa bagian Dam Daha II. “Agar tidak terulang, hingga saat ini masih dilakukan pembersihan ranting pohon yang menutipi saluran Dam Daha II. Pembersihan masih dilakukan secara manual, karena debit air masih deras, sehingga tidak memungkinkan dimasukkan alat berat,” jelasnya.

Plt. Kalak BPBD menambahkan, peristiwa ini telah dilaporkan ke Pemprov NTB dan pemerintah pusat. Terlebih Dam Daha II merupakan kewenangan pemerintah provinsi,sehingga diharapkan ada kolaborasi dalam mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana kedepan. (ula)

Lima Pejabat Didemosi, Pemprov NTB Senggol Soal Kinerja

globalfmlombok.com
-
0
Lima Pejabat Didemosi, Pemprov NTB Senggol Soal Kinerja

Mataram (globalfmlombok.com) – Mengawali tahun 2026, Gubernur NTB melakukan perombakan besar-besaran pejabat eselon II. Tidak hanya melakukan mutasi, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal juga melakukan demosi atau penurunan jabatan lima orang pejabat eselon II.

Mereka adalah Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB kini turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB. Selanjutnya ada Staff Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA, Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian, mantan Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Hairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Adpim kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB.

Gubernur Iqbal mengatakan, mutasi dilaksanakan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu. Dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat.

Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia.

“Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, InsyaAllah,” katanya.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru bicara Gubernur, Ahsanul Khalik, mengatakan gubernur disebut telah melakukan evaluasi kinerja selama kurang lebih 10 bulan terhadap pejabat eselon II dan eselon III. Evaluasi tersebut disertai pendalaman terhadap kinerja masing-masing personal, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Demosi dilakukan karena kinerja pejabat tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Ketika program yang seharusnya diterima masyarakat pada Juni–Juli tidak dieksekusi hingga September, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama Gubernur dalam menilai komitmen pelaksanaan tugas pemerintahan. Pelayanan publik yang optimal dinilai lebih penting dibandingkan aspek administratif semata. Selain evaluasi internal, BKN juga menelaah seluruh aspek sebelum mengeluarkan persetujuan teknis. Setelah persetujuan tersebut terbit, barulah mutasi dan demosi dapat dilaksanakan.

Meski demikian, Pemprov NTB menegaskan pejabat yang mengalami demosi tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan, disertai penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tugas.

“Setelah berjalan satu tahun dan yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya dengan baik, maka masih ada peluang untuk mengikuti seleksi jabatan eselon II pada jabatan berikutnya,” terangnya.

Ia menekankan, komitmen, loyalitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sejumlah pejabat yang dimutasi di antaranya, Baiq Nelly Yuniarti yang awalnya menjabat Kepala BPSDMD NTB kini menjabat Kepala Bappeda NTB, mantan Kasatpol PP, Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB. Mantan Staf Ahli Gubernur, Ahsanul Khalik kini menjabat Kepala Diskominfotik NTB. Mantan Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB. Mantan Asisten I Setda NTB, Fathurrahman kini menjabat Kepala BPSDM NTB.

Selanjutnya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB dijabat oleh Izuudin Mahili, Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB, mantan Direktur RSUD NTB, Lalu Herman Mahaputra kini menjabat Kepala Bapenda NTB. Mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.

Kemudian, mantan Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur NTB, Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, mantan Kepala Diskop UKM, Ahmad Mashuri kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA, Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB, dan Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB. (era)

1...225226227...397Halaman 226 dari 397