Beranda blog Halaman 225

Edukasi Pemilahan Sampah

globalfmlombok.com
-
0
Edukasi Pemilahan Sampah

PEMERINTAH Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, memasifkan sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menyusul adanya pembatasan ritase pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Lombok Barat.

Lurah Monjok Timur, Sumanto, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan seluruh unsur lingkungan, mulai dari kepala lingkungan, ketua RT, kader, Linmas, hingga operator sampah, untuk menyamakan persepsi terkait program pemilahan sampah.

“Kita mulai dari aparat lingkungan dengan harapan mereka menjadi contoh dan bisa mensosialisasikan langsung kepada masyarakat agar mulai memilah sampah dari rumah,” ujarnya, Jumat, 9 Januari 2026.

Menurut Sumanto, pemilahan sampah sengaja dimulai dari tingkat lingkungan agar implementasinya lebih efektif. Sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai forum masyarakat. Para kader diarahkan untuk menyasar ibu rumah tangga, sementara ketua RT menyampaikan kepada kepala keluarga di wilayah masing-masing.

Selain itu, para operator pengangkut sampah juga dilibatkan aktif dalam proses edukasi. Mereka diminta membantu memberikan pemahaman kepada warga mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diarahkan menggunakan kantong plastik berwarna putih, sedangkan sampah anorganik menggunakan kantong plastik berwarna hitam.

“Kami tekankan kepada operator agar hanya mengangkut sampah yang sudah terpilah. Ini untuk memudahkan proses pengelolaan selanjutnya,” tegasnya.

Namun demikian, Sumanto mengakui penyediaan dua jenis kantong plastik tersebut masih menjadi kendala di masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan apakah kantong plastik itu disediakan oleh kelurahan.

“Sementara ini kami minta masyarakat menyiapkan sendiri kantong plastiknya, bisa menggunakan kantong bekas dan tidak harus baru. Sambil berjalan, kami juga menyiapkan skema penyediaannya,” terangnya.

Terkait implementasi program “Tempah Dedoro” Organik yang lebih dahulu diinisiasi oleh Wali Kota Mataram, Sumanto menyebutkan program tersebut masih diterapkan secara terbatas, yakni di lingkungan kantor kelurahan dan beberapa rumah warga.

Meski demikian, ia berharap ke depan program pemilahan sampah dan Tempah Dedoro Organik dapat berjalan beriringan sehingga mampu menekan volume sampah yang dibuang ke TPAR.

“Untuk menyukseskan program ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa keterlibatan warga, upaya pengendalian sampah tidak akan maksimal,” pungkasnya. (pan)

Fokus pada Raperda OPD hingga UMKM

globalfmlombok.com
-
0
Fokus pada Raperda OPD hingga UMKM

BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mataram mulai menyusun dan membahas daftar prioritas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan ditangani dalam waktu dekat. Sejumlah raperda strategis masuk dalam agenda pembahasan, mulai dari penguatan organisasi perangkat daerah hingga regulasi UMKM, pajak, dan bantuan sosial.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I, menjelaskan bahwa pembahasan tersebut dilakukan sebagai langkah awal sebelum seluruh raperda disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Kita ini sebelum disepakati nantinya, perlu menyamakan dulu raperda mana saja yang menjadi prioritas,” ujar Hariri dalam rapat pembahasan Bapemperda.

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah raperda yang masuk dalam daftar awal. Di antaranya raperda tentang tenaga kerja, aspek organisasi dan tata kerja, UMKM, serta perubahan peraturan daerah tentang pajak reklame. Selain itu, juga dibahas raperda terkait hibah dan bantuan sosial, Pedagang Kaki Lima (PKL), wakaf, serta raperda mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau badan daerah lainnya.

“Kalau kita hitung, ada sekitar tujuh raperda awal, kemudian ditambah tiga lagi sehingga totalnya menjadi sepuluh raperda yang kita masukkan untuk dibahas,” jelasnya.

Menurut Hariri, dari seluruh raperda tersebut, yang paling dekat dan mendesak untuk segera ditangani adalah raperda yang berkaitan langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai penting untuk memperkuat dasar hukum kelembagaan serta meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.

“Yang terdekat dengan organisasi perangkat daerah itu yang perlu kita dahulukan,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Meski demikian, Al Hariri menegaskan bahwa pembahasan raperda tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan sekretariat dan pihak terkait guna mematangkan materi sebelum raperda tersebut dibawa ke tahap pembahasan berikutnya.

“Kita harus ketemu dulu, duduk bersama, untuk mencoba melihat kira-kira apa saja yang perlu disempurnakan,” ujar politisi PPP ini.

Ia menambahkan, penentuan skala prioritas ini diharapkan dapat membuat proses legislasi daerah berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Mataram.

“Sekarang ini kita fokus pada prioritas dulu, supaya raperda yang dibahas benar-benar berdampak dan bisa segera diterapkan,” pungkas Hariri. (fit)

Permohonan ke LPSK Hak Saksi, Peluang Tersangka Baru Dugaan Dana “Siluman” Masih Terbuka

globalfmlombok.com
-
0
Permohonan ke LPSK Hak Saksi, Peluang Tersangka Baru Dugaan Dana “Siluman” Masih Terbuka

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Wahyudi tak mempermasalahkan pengajuan perlindungan oleh 15 saksi dalam perkara dugaan “dana siluman” ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wahyudi pada Jumat (9/1/2026) mengaku pengajuan perlindungan 15 saksi kasus dugaan “dana siluman” merupakan hak dari para saksi. “Iya itu kan hak dari mereka, nanti kita kaji seperti apa, itu sudah pada salurannya minta perlindungan,” katanya.

Wahyudi mengaku bahwa pengembangan dalam penambahan tersangka dalam perkara ini masih didalami penyidik. ‘Itu masih didalami, masih diproses itu,” sebutnya.

Apakah tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman” ini akan cukup hanya pada tiga tersangka, Wahyudi mengaku belum bisa memastikan. Yang jelas, dia menegaskan proses pemberkasan dari tiga tersangka yakni IJU, HK, dan MNI tengah dikebut pihak Kejaksaan.

Dia pun mengakui bahwa nantinya akan ada perubahan sangkaan pasal kepada ketiga tersangka menyusul penerapan KUHP baru pada 2 Januari 2026 itu. “Perubahan Undang-Undang ya. Bila terjadi perubahan undang-undang yang dipakai nanti yang meringankan yang tersangka,” jelasnya.

Skema penyusunan berkas perkara ketiga tersangka juga telah mengikuti KUHP bari itu, lanjutnya. “Kan emang ada perubahan undang-undang jadi harus menyesuaikan,” sebutnya.

Dalam perkara dugaan dana “siluman” ini, penyidik Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka. Mereka antara lain, ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK. Lalu, politisi asal Demokrat berinisial IJU, dan politisi Perindo berinisial MNI.
Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Ketiga tersangka sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Namun, Hakim Tunggal, dalam persidangan praperadilan ketiganya, Lalu Moh. Sandi Iramaya menolak pengajuan praperadilan tersebut. (mit)

Tak Ingin Sekadar Andalkan ASN, Baznas Lotim Target Pengumpulan Dana Rp25-30 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Tak Ingin Sekadar Andalkan ASN, Baznas Lotim Target Pengumpulan Dana Rp25-30 Miliar

Selong (globalfmlombok.com) – Memasuki tahun 2026, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memasang target pengumpulan dana sebesar Rp25-30 miliar. Capaian ini diyakini bisa diwujudkan dengan optimisme dan semangat dari Bupati Lotim. Baznas Lotim juga memastikan tidak hanya mengandalkan pemungutan zakat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kita tidak hanya andalkan ASN,” tegas Ketua Baznas Lotim, Muhammad Kamli saat diwawancarai, Kamis (8/1/2026). Ia menyampaikan, pada tahun 2025 saja terlapor pengumpulan mencapai Rp17 miliar lebih. Dari capaian tersebut, tahun 2026 ini minimal katanya bisa mencapai lebih dari Rp20 miliar.

“Maka tadinya kami pernah menargetkan untuk 2026 di angka Rp20 miliar, namun dengan semangat yang luar biasa dari bupati, InsyaAllah, dengan keterlibatan bupati dalam hal ini mendorong sumber-sumber jenis baru, maka bisa dicapai Rp30 miliar,” imbuhnya.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sendiri telah menegaskan agar pimpinan Baznas Lotim ini bisa memasang target yang jauh lebih besar dari realisasi tahun 2025. Dorongan motivasi Bupati itu kata pimpinan Baznas Lotim menjadi penyemangat.

Dalam rangka menggali potensi Zakat Infak dan Sedekah, Baznas Lotim terus melakukan sosialisasi. Tidak saja dikalangan ASN, Baznas mencoba mengajak muzakki-muzakki baru. Terbaru, sebanyak 50 pebisnis di Lotim ini sudah menyatakan komitmen untuk menyalurkan zakatnya lewat Baznas.

Kehadiran Muzakki baru ini mendorong untuk para pelaku usaha lainnya untuk ambil bagian me gamurkan zakat lewat Baznas. Termasuk pada pelaku usaha Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, ratusan juta perputaran uang di dapur MBG setiap bulannya. Zakat aktivitas usaha MBG ini dihadapkan bisa menyalurkan zakatnya ke Baznas.

Kamli menuturkan, sudah ada sejumlah pelaku MBG yang mulai menyalurkan zakatnya lewat Baznas. “Sudah ada pemilik MBG menyalurkan zakat dan sedekahnya dan sudah berjalan dua bulan ini sejak mulai beroperasi MBG-nya beliau sudah menyalurkan zakat,” paparnya.

Zakat yang terkumpul, dipastikan akan disalurkan ke delapan asnaf sesuai dengan dalil Qur’an. Salah satu fokus Lotim adalah membantu percepatan penurunan kemiskinan eksrem di Lotim. Diantaranya, menyalurkan gerobak usaha dan bantuan permodalan Rp1,5 juta perorang. (rus)

Cetak Sejarah, Capaian PAD Lobar Baru Pertama Kali Lampaui Target 107 persen

globalfmlombok.com
-
0
Cetak Sejarah, Capaian PAD Lobar Baru Pertama Kali Lampaui Target 107 persen

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bupati Lombok Barat H Lalu Ahmad Zaini bersama Wabup Hj. Nurul Adha atau dikenal dengan akronim LAZ-UNA, belum genap satu tahun memimpin Lobar. Namun mereka telah mempu mencetak sejarah dari sisi pendapatan daerah. Dimana baru kali ini capaian PAD melampaui target hingga 107 persen.

Berdasarkan data realisasi yang dicatat Bapenda Lobar, untuk capaian PAD baik BLUD maupun non-BLUD melampaui target. Dari target Rp531.769.427.404 realisasinya melampaui mencapai 543.612.856.469 atau 102,23 persen. Untuk capaian PAD non BLUD, dari target 258.312.998.213 mampu direalisasikan 108,09 persen atau setara 279.212.167.369. Begitupula pada sektor pajak, capaiannya melampaui target 107 persen. Dari target 207.486.699.874, terealisasi hingga 223.842.791.624.

LAZ di hadapan awak media, pada Jumat (9/1/2026) menyampaikan apresiasi pada jajarannya atas kerja kerasnya tersebut. Sehingga pada tahun pertama memimpin Lobar, ia bisa mencapai realisasi PAD tahun 2025 dengan angka 107 persen. “Saya bisa mencapai realisasi PAD tahun 2025 diangka 107 persen, artinya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dan ini sejarah Lombok Barat, baru nyampai (lampui target),” kata LAZ.

Melihat capaian PAD Lobar selama beberapa tahun terakhir, tidak pernah mencapai target 100 persen. Kisarannya 95 hingga 98 persen. Sementara tahun ini, ia bisa memecahkan target tersebut dalam waktu kurang setahun. Kemudian kata dia, target PAD yang dipasang pun spektakuler mencapai kenaikan 100 miliar. Namun itu bisa dicapai, kendati beberapa pihak yang ketika itu meragukan bisa mencapai target atau tidak.

“Alhamdulillah bisa kami capai. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Sebab setiap kita menghadirkan pesimisme itu, sekian persen semangat itu hilang. Jadi tidak boleh pesimis,” tegasnya.

Kendati sudah tercapai sesuai target, itu belum membuatnya merasa puas terhadap kinerja jajarannya. Ia terus melakukan pembenahan untuk menjadi lebih baik dan meningkat lagi tahun ini.

LAZ berharap dengan proses adaptasi selama sembilan bulan, irama bekerja, target bekerja dianggapnya sudah bisa disesuaikan oleh jajarannya. Sehingga tahun ini bisa digenjot lebih maksimal lagi. Bahkan ia telah sampaikan ke Bapenda, yang kurang optimal bekerja di level staf bisa diajukan untuk diganti. Sebab saat ini dari jajaran Kadis, sampai Kabid semua pejabat baru. Hanya beberapa yang masih, tidak dimutasi, karena dinilai betul-betul bekerja baik.

Pihaknya juga mendorong mengoptimalkan sejumlah potensi yang belum digarap maksimal. Seperti pajak air bawah tanah. Untuk itu pihaknya awal tahun ini mengidentifikasi seluruh industri dan hotel yang menggunakan air bawah tanah. Pihaknya akan memasang meteran untuk memantau. “Karena itu semua camat akan saya turunkan (mendata),” imbuhnya.

Pihaknya juga akan mengoptimalkan pendapatan dari pasar dengan menempatkan personel satpol PP untuk membackup di masing-masing pasar. Hal ini untuk mengawasi dan mengontrol pendapatan dari kepala Pasar. Sehingga hal ini mencegah Kebocoran PAD.
Pihaknya juga mengindentifikasi semua potensi pendapatan di masing-masing desa dengan menempatkan Satpol PP. Mereka bertugas memantau lebih dini perubahan tata ruang sejak dini dan gejolak sosial. Sehingga dengan begitu semua potensi pendapatan bisa dimaksimalkan. (her)

Produksi Beras di Lotim Meningkat 14 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Produksi Beras di Lotim Meningkat 14 Persen

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan jajaran dinas di daerah, merayakan capaian swasembada pangan pada tahun 2025. Momentum ini ditandai dengan kegiatan tasyakuran yang digelar di berbagai wilayah, sekaligus menjadi platform untuk mengumumkan sejumlah capaian positif dan target yang lebih besar ke depan
Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi, Jumat (9/1/2026) menyampaikan data optimistis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Produksi beras tahun 2025 tercatat mencapai 324,77 persen dari kebutuhan, dengan surplus sebesar 14 persen dibandingkan produksi tahun 2024.

“Ini adalah kabar gembira. Cadangan beras nasional kita juga kuat, diproyeksikan 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan tetap aman di angka 3,2 juta ton pada akhir tahun,” jelas Fathul Kasturi.

Capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai 14,3 persen. Kesejahteraan petani juga meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level 125. Di sisi perdagangan internasional, ekspor produk pertanian melonjak hampir 33 persen, bernilai sekitar Rp158 triliun.

Kasturi menyebutkan, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. “Harga pupuk bersubsidi kita turunkan 20 persen dari tahun 2024. Birokrasi kita permudah agar lebih lancer bagi petani. Harga jual gabah dan jagung kita lindungi dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah dan Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipil,” paparnya.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dari hulu ke hilir juga ditingkatkan. “Kami permudah dan perbanyak akses petani terhadap benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan sarana irigasi, hingga pendampingan hilirisasi produk,” tambahnya.

Pemerintah tidak berpuas diri. Untuk tahun 2026, ditetapkan target penyediaan stok yang dikelola Bulog, yaitu 4 juta ton beras, 1 juta ton jagung, dan 70.000 ton kedelai.

Visi jangka panjang pun semakin ambisius. “Target ke depan bukan lagi sekadar cukup makan. Kita incar swasembada protein, mulai dari susu, telur, hingga daging. Selain itu, kita akan fokus pada hilirisasi produk perkebunan bernilai tinggi seperti kopi, kelapa, kakao, gambir, dan lain-lain untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor,” tegas Fathul Kasturi.

Dengan fondasi swasembada pangan yang sudah tercapai, langkah pemerintah kini mengarah pada penguatan ketahanan pangan berbasis protein dan transformasi ekonomi pertanian melalui industrialisasi komoditas perkebunan. (rus)

Sebut Telah Penuhi Syarat, Guru Non-ASN Lobar Tuntut Diakomodir di PPPK Paruh Waktu

globalfmlombok.com
-
0
Sebut Telah Penuhi Syarat, Guru Non-ASN Lobar Tuntut Diakomodir di PPPK Paruh Waktu

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Para guru non-ASN yang rata-rata telah sertifikasi atau ikut PPG di Lombok Barat menuntut kepastian nasib. Mereka telah mengajar lama dan memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Mereka meminta Pemkab membuka sistem PPPK Paruh Waktu Tahap II agar mereka bisa diakomodir.

Mereka keberatan ada yang diduga non-ASN guru yang tak berhak, justru masuk data PPPK Paruh Waktu. Di hadapan Ketua Komisi I dan anggota Komisi II DPRD Lobar pada Jumat (9/1), para non-ASN menyampaikan harapan mereka. Mereka tidak bisa masuk PPPK Paruh Waktu lantaran persoalan administratif. Padahal dari sisi persyaratan seusai aturan, mereka telah memenuhinya.

Para guru yang berasal dari sejumlah wilayah, termasuk dari yang terjauh seperti Sekotong dan Gunungsari, melakukan hearing ke DPRD untuk meminta aspirasinya ini disampaikan ke Pemkab.

Baiq Widya selaku perwakilan guru non-ASN menyampaikan sejumlah tuntutan terkait nasib mereka. “Karena bagaimana pun kami tetap masuk sekolah, kalau bisa ke daerah kami minta tolong untuk mengambil langkah secepatnya, bisa masuk PPPK Paruh Waktu,” harap dia. Sebab merujuk turunan UU Nomor 348, rata-rata semua yang tidak lolos PPPK Paruh Waktu sudah masuk dalam kriteria yang dimaksud dalam Permen tersebut.

Disebutkan, kriteria yang dimaksud di antaranya prioritas pertama THK II atau K2, terdata di database BKN, honor di sekolah negeri selama dua tahun berturut-turut dan terakhir PPG. “Kami semuanya rata-rata sudah serifikasi (PPG),” terangnya.

Pihaknya sangat keberatan dengan data non-ASN yang bisa masuk PPPK Paruh Waktu, justru ada yang masuk belakangan. “Itu ada temuan dari teman-teman kami, yang masuk belakangan dia yang dapat (PPPK Paruh Waktu),” ungkapnya.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto mengatakan baru kali ini menerima aduan dari guru non-ASN yang tidak memenuhi syarat masuk PPPK Paruh Waktu. Pihaknya pun meminta kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi. “Mereka sudah menyampaikan aspirasinya, kami akan pelajari dan tampung, mengacu pada peraturan di pusat,” tegasnya.

Pihaknya akan memanggil BKD dan PSDM serta Dikbud mengklarifikasi terkait guru non-ASN ini. Pihaknya akan melakukan rapat lintas komisi dengan komisi IV mengundang BKD. Barulah setelah itu, pihaknya memangil para guru non-ASN ini.

Sementara itu, menanggapi aspirasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Lombok Barat, Ahmad Saikhu, menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan di luar aturan pemerintah pusat. Seluruh proses PPPK, kata dia, harus tunduk pada regulasi nasional.

Kewenangan penuh ada di pemerintah pusat. Daerah hanya mengusulkan sesuai ruang yang dibuka. Kami tidak bisa mengambil kebijakan sepihak,” tegas Saikhu.

Ia menjelaskan, ribuan data guru telah diinput dalam proses PPPK tahap pertama dan masih berjalan hingga kini. Terkait guru berstatus TMS dan sanggahan yang diajukan, pemerintah daerah masih menunggu laporan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Masalah ini baru kami dengar secara lengkap hari ini. Akan kami koordinasikan dengan BKD sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya. (her)

PDAM Lakukan Evaluasi, Program Sambung Kembali Water Meter Rendah

globalfmlombok.com
-
0
PDAM Lakukan Evaluasi, Program Sambung Kembali Water Meter Rendah

Tanjung (globalfmlombok.com) – Program Sambung Kembali Water Meter secara gratis yang dijalankan selama satu bulan pada bulan Desember 2025 membuahkan hasil. Jumlah pelanggan yang mengajukan dan sudah diproses sebanyak 53 pelanggan. Angka tersebut belum dapat dikatakan tinggi, mengingat jumlah pelanggan pasif sampai September 2025 mencapai 4.230 pelanggan.

Direktur PDAM, Ramdhan Jayadi, melalui Manajer Hubungan Pelanggan, Malik Achmad, dan Manajer SPI, Raden Wahyu Darmajati, Jumat (9/1/2026) mengungkapkan, total pelanggan PDAM sampai dengan 30 September 2025 mencapai 27.326 sambungan. Jumlah tersebut mencakup pelanggan di lima kecamatan sampai dengan Gili Air, kecuali Gili Trawangan.
“Jumlah pelanggan aktif sebanyak 23.096 sambungan, dan pasif sebanyak 4.230 sambungan,” kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, program sambung kembali merupakan respons PDAM untuk menarik kembali layanan air bersih bagi warga. Melalui program ini, PDAM menggratiskan biaya denda pengaktifan sambung kembali dengan nominal beban bervariasi. Sebagaimana diatur oleh PDAM, beban aktivasi kembali berlaku sebesar Rp200 ribu untuk pemutusan kurang dari satu bulan, Rp300 ribu untuk pemutusan satu sampai dengan dua bulan, Rp400 ribu untuk pemutusan 2-3 bulan, Rp500 ribu untuk pemutusan 3-4 bulan, dan Rp1,5 juta untuk pemutusan lebih dari lima bulan.

Selama program ini, PDAM hanya menarik jumlah beban tunggakan air yang tidak dibayarkan oleh pelanggan sampai aksesnya dinyatakan diblokir oleh PDAM.

“Program sambung kembali, sudah banyak yang daftar lagi. Kita masih akan evaluasi lagi untuk selanjutnya diputuskan apakah akan diperpanjangan atau tidak pada tahun 2026 ini,” kata Malik.

“Tidak menutup kemungkinan kita akan lakukan pendekatan dor to dor, karena kemarin kendala kita terletak pada penyebarluasan informasi di pelanggan,” tambah Wahyu.

Wahyu dan Malik menilai adanya potensi perpanjangan sambung kembali. Selain karena adanya minat, pihaknya juga melihat jumlah tunggakan yang tidak dibayarkan oleh pelanggan tidak begitu besar.

Bahkan di beberapa pelanggan, pihaknya mendapati salah satu faktor penyebab putus akses karena rumah sudah lama tidak ditinggali. Setelah pemiliknya kembali, mereka dengan antusias mengajukan sambung kembali.

Selain evaluasi program sambung kembali gratis, PDAM juga akan mengevaluasi kebijakan pemutusan akses Water Meter kepada pelanggan dengan waktu yang lebih singkat menjadi dua bulan. Sebelumnya, eksekusi pemutusan WM berlaku untuk pelanggan yang menunggak mulai dari 3 bulan atau lebih.

“Itu juga kita evaluasi, dimungkinkan 60 hari tidak bayar, akan diputus langsung. Kalau sebelumnya, akses diputus setelah 90 hari tidak bayar,” ujarnya.

Manajemen PDAM mempersempit batas waktu pemutusan akses ini, tidak hanya sebagai upaya untuk menarik respons cepat pelanggan terhadap kewajibannya. Tetapi lebih dari itu, kebijakan ini semata-mata menyesuaikan dengan sistem transparansi dan akuntabilitas pembayaran yang berlaku secara digital (online).

“Kami menyesuaikan dengan sistem di Perbankan. Karena kalau lewat dari tiga bulan, pembayaran digital tidak bisa masuk sistem Bank,” demikian Malik. (ari)

Pemda KLU Jalin Kemitraan Lintas Kabupaten

globalfmlombok.com
-
0
Pemda KLU Jalin Kemitraan Lintas Kabupaten

Tanjung (globalfmlombok.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjalin kemitraan dengan Pemda lintas kabupaten, baik di NTB dan luar NTB. Langkah ini diambil untuk memperkuat strategi pembangunan per sektor dengan mengadaptasi inovasi yang dilakukan sejumlah daerah tersebut. Beberapa daerah yang mengunjungi dan dikunjungi Lombok Utara di antaranya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Kunjungan Pemda KSB ke Lombok Utara, berlangsung pada Rabu (7/1/2026). Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., diterima oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Sementara di hari terpisah, Jumat (9/1/2026), Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., bertolak ke Kabupaten Madiun.

Najmul Akhyar, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemda KSB yang memilih Lombok Utara sebagai lokasi studi komparasi pengembangan pariwisata. Ia optimis, kemitraan kedua Pemda memberi dampak positif bagi keberlangsungan sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukung lainnya.

“Wisata bahari yang paling terkenal ada di kawasan tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air). Bahkan kawasan wisata ini sudah dikenal ke seluruh mancanegara serta salah satu sumber PAD KLU,” kata Najmul.

Sementara, Bupati KSB, Amar Nurmansyah menyikapi dengan optimisme yang sama, dimana kemitraan kedua daerah mendorong tumbuhnya pembangunan baik di KSB dan Lombok Utara.

Amar menyatakan, KSB merupakan daerah pertambangan, tetapi daerah juga memiliki tempat wisata bahari yang tidak kalah bagus dengan daerah lain. Hanya saja, potensinya belum tergarap optimal.

“Dengan pertemuan ini tentunya banyak hal yang kami peroleh sehingga tempat-tempat wisata di daerah kami dapat di optimalkan dengan baik,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi saat diterima Wabup Madiun, dr. Purnomo Hadi, MH., menyatakan banyak kemiripan karakteristik wilayah dan potensi daerah. Karakteristik ini menjadi dasar kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“KLU melihat banyak praktik baik yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten Madiun. Kami ingin menjalin kerja sama, sekaligus mencontoh keberhasilan Madiun, seperti pelaksanaan KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU), pengembangan sektor industri, serta pengelolaan pariwisata,” kata Kusmalahadi.

Sementara, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, MH, tak membantah karakteristik kondisi ni geografis dan potensi daerah yang hampir mirip. Kedua daerah menghasilkan komoditas unggulan pertanian, seperti kopi, porang, durian, perikanan, dan sektor pariwisata.

Kabupaten Madiun memiliki keunggulan strategis karena dilalui jalur nasional selatan serta didukung keberadaan exit tol yang mendorong pertumbuhan sektor industri, potensi seni dan budaya juga menjadi salah satu bidang yang dapat dikolaborasikan antara dua daerah.

“Kerja sama ini dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi wilayah masing-masing melalui analisis SWOT, sehingga program pembangunan bisa lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Purnomo.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah sepakat untuk melanjutkan pembahasan kerja sama melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja sama yang akan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2020 tentang Tatacara Kerja Sama Daerah, sebagai payung hukum pelaksanaan kolaborasi antar pemerintah daerah. (ari)

Gubernur Gelar Mutasi Besar-besaran, 21 Pejabat Eselon II Dilantik, Lima Demosi

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Gelar Mutasi Besar-besaran, 21 Pejabat Eselon II Dilantik, Lima Demosi

Mataram (globalfmlombok.com) – Mengawali tahun 2026, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan perombakan besar-besaran pejabat eselon II. Tidak hanya melakukan mutasi, Gubernur, juga melakukan demosi atau penurunan jabatan lima orang pejabat eselon II.
Mereka adalah Dr. Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB Setda kini turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDMD NTB.

Selanjutnya ada Staf Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA, Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Hj. Nuryanti kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Drh. Khairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan pada Disnakeswan NTB.

Gubernur mengatakan, mutasi dilaksanakan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu. Dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat.

Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia.
“Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, Insya Allah,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru bicara Gubernur, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan gubernur disebut telah melakukan evaluasi kinerja selama kurang lebih 10 bulan terhadap pejabat eselon II dan eselon III. Evaluasi tersebut disertai pendalaman terhadap kinerja masing-masing personal, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Demosi dilakukan karena kinerja pejabat tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Ketika program yang seharusnya diterima masyarakat pada Juni–Juli tidak dieksekusi hingga September, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama Gubernur dalam menilai komitmen pelaksanaan tugas pemerintahan. Pelayanan publik yang optimal dinilai lebih penting dibandingkan aspek administratif semata. Selain evaluasi internal, BKN juga menelaah seluruh aspek sebelum mengeluarkan persetujuan teknis. Setelah persetujuan tersebut terbit, barulah mutasi dan demosi dapat dilaksanakan.

Meski demikian, Pemprov NTB menegaskan pejabat yang mengalami demosi tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan, disertai penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tugas.
“Setelah berjalan satu tahun dan yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya dengan baik, maka masih ada peluang untuk mengikuti seleksi jabatan eselon II pada jabatan berikutnya,” terangnya.

Ia menekankan, komitmen, loyalitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sejumlah pejabat yang dimutasi di antaranya, Baiq Nelly Yuniarti yang awalnya menjabat Kepala BPSDMD NTB kini menjabat Kepala Bappeda NTB, mantan Kasatpol PP, Dr. H. Fathul Gani, MSi., sebagai Asisten I Setda NTB. Mantan Staf Ahli Gubernur H. Ahsanul Khalik kini menjabat Kepala Diskominfotik NTB. Mantan Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB.

Mantan Asisten I Setda NTB, Dr. H. Fathurrahman, M.Si., kini menjabat Kepala BPSDMD NTB.
Selanjutnya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB dijabat oleh Izuudin Mahili, Drs. H. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB, mantan Direktur RSUD NTB, Lalu Herman Mahaputra kini menjabat Kepala Bapenda NTB. Mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.

Kemudian, mantan Kepala Diskominfotik NTB, H. Yusron Hadi menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur NTB, Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, mantan Kepala Diskop UKM, Ahmad Mashuri kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA, Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB, dan Dr. H. Aidy Furqan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. (era)

1...224225226...397Halaman 225 dari 397