Beranda blog Halaman 224

Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik di Teras Rumah Warga

globalfmlombok.com
-
0
Bayi Perempuan Ditemukan Terbungkus Plastik di Teras Rumah Warga

Tanjung (globalfmlombok.com) – Seorang bayi perempuan dalam kondisi masih hidup, diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Polres Lombok Utara yang menangani kasus tersebut, melakukan penyelidikan intensif dengan berbagai pihak untuk mengetahui pelaku yang sengaja membuang bayi yang diketahui berusia empat hari tersebut.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kapolsek Kayangan, Iptu Zainuddin, Kamis (8/1/2026) mengungkapkan, bayi yang terbungkus plastik telah ditemukan di rumah salah seorang warga Dusun Panggung Barat, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut, dijumpai dalam keadaan masih hidup. Polisi memastikan bayi tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya.

“Kasus ini menjadi perhatian serius kepolisian karena menyangkut dugaan tindak pidana penelantaran bayi. Ini bukan peristiwa biasa. Ini dugaan kuat perbuatan pidana,” ungkap Zainuddin.

Dijelaskan, bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang ibu rumah tangga, Kadek Sujani (45), sekitar pukul 10.00 Wita. Saksi tengah menjemur pakaian di halaman rumahnya ketika tiba-tiba ia mendengar suara tangisan mencurigakan dari arah teras.

Saksi kemudian mendekati sumber suara, yang ternyata berasal dari sebuah kantong plastik putih yang diletakkan tepat di depan rumah. Saksi tidak berani membuka plastik tersebut, hingga sesaat kemudian, banyak warga berdatangan. Warga kemudian membuka plastik tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan terbungkus selimut, mengenakan baju dan penutup kepala.

Melihat itu, saksi langsung mengevakuasi bayi malang itu. Bayi dibersihkan dengan air hangat, mengganti selimut, dan memberikan susu sebelum melapor ke aparat Polsek Kayangan.

“Sekitar pukul 12.15 Wita, petugas Polsek Kayangan datang dan mengevakuasi bayi tersebut menggunakan mobil patroli ke Puskesmas Kayangan untuk mendapatkan perawatan intensif di ruang bersalin,” sambung Zainuddin.

Berdasarkan pemeriksaan awal tenaga medis, bayi itu diperkirakan berusia sekitar empat hari dan dalam kondisi relatif stabil. “Kalau terlambat sedikit saja ditemukan warga, risikonya bisa fatal. Ini jelas perbuatan yang sangat tidak manusiawi,” tegas Kapolsek.

Pihak kepolisian menduga kuat bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah dan sengaja dibuang untuk menghilangkan jejak.

Saat ini, jajaran Polsek Kayangan telah berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap identitas orang tua bayi, termasuk menelusuri kemungkinan persalinan ilegal di sekitar wilayah tersebut.

“Kami akan kejar pelakunya. Siapa pun yang tega melakukan ini akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” kata Zainuddin.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait ibu atau pihak yang baru melahirkan dalam beberapa hari terakhir agar segera melapor. “Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan. Ini soal kemanusiaan dan keadilan bagi bayi ini,” ujarnya. (ari)

Simbol Kedamaian dan Toleransi, Gubernur NTB Resmikan Dua Vihara di Lombok Utara

globalfmlombok.com
-
0
Simbol Kedamaian dan Toleransi, Gubernur NTB Resmikan Dua Vihara di Lombok Utara

Tanjung (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, meresmikan Purna Pugar Vihara Sutta Dhamma dan Vihara Sasana Giri yang berlokasi di Desa Lenek, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (8/1/2026). Peresmian ini menjadi simbol kuat harmoni, toleransi serta kemajuan sosial keagamaan masyarakat setempat.

KLU dikenal sebagai salah satu daerah dengan kehidupan keberagamaan yang harmonis. Dari Desa Lenek tercatat lebih dari 40 orang bhikkhu dan calon bhikkhu, sebuah capaian luar biasa yang menjadikan desa ini sebagai penyumbang bhikkhu terbanyak dari satu desa. Para bhikkhu asal Lombok Utara bahkan telah menyebar dan mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal mengaku terharu dan bangga dapat hadir langsung di tengah umat Buddha pada momentum penting tersebut. Dirinya menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud komitmen kepemimpinan yang adil dan inklusif bagi seluruh umat beragama.

“Setiap kali saya memohon doa kepada masyarakat, saya selalu meminta didoakan agar menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Dalam Islam, keadilan adalah parameter utama kepemimpinan, ketika keadilan hilang, maka hilang pula esensi kepemimpinan”, ujar Gubernur Iqbal.

Dirinya menekankan bahwa pemerintah daerah harus hadir dan berlaku adil kepada seluruh umat beragama, tanpa membedakan latar belakang keyakinan.

“Sebagaimana kami menyayangi umat Islam, demikian pula kami ingin menyayangi umat Buddha, Hindu, Kristiani dan seluruh umat beragama lainnya. Inilah hakikat kepemimpinan,” tegasnya.

Gubernur juga menilai bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi rumah ibadahnya. Dirinya mencontohkan bagaimana kemakmuran masyarakat seringkali diekspresikan melalui pembangunan rumah ibadah yang layak dan representatif.

“Vihara yang berdiri megah hari ini merupakan refleksi dari kesejahteraan masyarakat Lenek. Ini bukan sekadar bangunan keagamaan, tetapi juga simbol kemajuan sosial,” katanya.

Menurutnya, Vihara tidak hanya menjadi tempat pemenuhan kebutuhan spiritual, tetapi juga ruang sosial, budaya dan bahkan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Gubernur juga menyoroti kuatnya toleransi di KLU. Dirinya menyebut KLU sebagai daerah yang aman, terbuka dan damai, di mana masyarakat tidak sibuk mempertanyakan perbedaan agama, melainkan hidup berdampingan sebagai satu komunitas.

Dirinya mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah mozaik, di mana keindahan justru lahir dari keberagaman warna yang saling melengkapi. Perbedaan menurutnya, bukanlah sumber masalah melainkan kekayaan terbesar bangsa.

Selain menyampaikan komitmen toleransi, Gubernur turut menyampaikan rencana pembangunan di KLU, diantaranya menghadirkan salah satu universitas negeri dan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sangha Agung Indonesia, Khemacera Mahathera, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh umat Buddha terhadap pembangunan vihara.

Dirinya menyebut Desa Lenek telah mencatatkan rekor nasional dalam tubuh Sangha Buddha Indonesia sebagai desa dengan jumlah bhikkhu dan calon bhikkhu terbanyak.

“Ini merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tentu tidak terlepas dari perhatian dan bimbingan pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua Panitia Purna Pugar, Barsingan Purnabhuga, menjelaskan bahwa renovasi vihara dilakukan karena kondisi bangunan lama sudah tidak memadai untuk menampung aktivitas umat yang terus berkembang.

“Pembangunan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dengan total anggaran sekitar Rp900 juta yang sebagian besar berasal dari swadaya masyarakat”, jelasnya.
Peresmian purna pugar dua vihara ini menjadi bukti nyata bahwa toleransi, kesejahteraan dan kebersamaan dapat tumbuh seiring, menjadikan KLU sebagai salah satu wajah terbaik kerukunan umat beragama di NTB. (r)

Tekan PMI Ilegal, BP3MI NTB akan Perkuat Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

globalfmlombok.com
-
0
Tekan PMI Ilegal, BP3MI NTB akan Perkuat Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Mataram (globalfmlombok.com) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat terus mengintensifkan upaya pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dengan aparat penegak hukum.

Kepala BP3MI NTB, Ponco Indrio, menegaskan bahwa koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB menjadi kunci dalam menekan praktik pengiriman PMI nonprosedural yang kerap melibatkan jaringan calo dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Pencegahan menjadi fokus utama kami. Karena itu, kami akan selalu bekerja sama dengan instansi terkait, terutama kepolisian,” ujar Ponco saat berjumpa dengan wartawan, Kamis, 8 Januari 2025.

Kepala BP3MI NTB yang baru sebulan menjabat di NTB ini menjelaskan, keberadaan direktorat baru yang menangani TPPO di lingkungan Polda NTB semakin memperkuat sinergi antarlembaga. BP3MI, kata dia, siap memberikan dukungan berupa data dan informasi terkait dugaan PMI ilegal agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.

“Kami bisa membackup dan memberikan informasi apabila ditemukan dugaan PMI nonprosedural. Informasi tersebut akan kami sampaikan ke Direktorat TPPO di Polda NTB untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Menurut Ponco, banyak kasus PMI ilegal berasal dari warga NTB yang diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Dari informasi yang diterima BP3MI, kerap ditemukan indikasi keterlibatan calo yang memanfaatkan ketidaktahuan calon PMI.

“Jika kami mendapatkan informasi dari lapangan, termasuk siapa yang diduga menjadi calo, tentu akan kami telusuri dan sampaikan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Menghadapi tahun 2026, BP3MI NTB juga menyiapkan strategi pencegahan baru. Ponco mengakui bahwa calon PMI kerap menggunakan penerbangan domestik menuju kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sebelum berangkat ke luar negeri. Karena itu, pencegahan tidak bisa dilakukan dengan pelarangan perjalanan, mengingat hal tersebut merupakan hak warga negara.

“Yang kami lakukan adalah memperkuat kerja sama dengan daerah tujuan, misalnya Batam, sebagai pintu keberangkatan ke Singapura secara mandiri. Pencegahan dilakukan melalui koordinasi lintas wilayah,” ungkapnya.

Selain itu, BP3MI NTB terus memperluas edukasi di tingkat desa. Sepanjang 2025, BP3MI telah meluncurkan 25 Desa Migran Emas, yakni desa yang memiliki peraturan desa tentang perlindungan pekerja migran dan berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat.

“Kami menyebarluaskan informasi secara masif dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, termasuk Kerjasama dengan teman teman media. Kemudian melalui kegiatan saat OPP calon PMI dalam penyampaian edukasi terkait TPPO,” kata Ponco.

Ia menambahkan, peserta pra OPP juga berperan sebagai agen informasi di lingkungan terdekatnya. Mereka diharapkan dapat menyampaikan pesan kepada keluarga dan masyarakat agar tidak memilih jalur ilegal untuk bekerja ke luar negeri.

“Mereka inilah yang menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyebarkan informasi bahwa menjadi PMI ilegal sangat berisiko dan tidak dibenarkan,” pungkasnya. (bul)

Gubernur Diminta Turun Tangan, Organda NTB Tolak Operasional Angkutan Pelat Luar di Jalur KSPN Lombok

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Diminta Turun Tangan, Organda NTB Tolak Operasional Angkutan Pelat Luar di Jalur KSPN Lombok

Mataram (globalfmlombok.com) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat menyatakan keberatan atas masuknya perusahaan angkutan dari luar daerah yang beroperasi di jalur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pulau Lombok. Kehadiran angkutan pelat luar dinilai merugikan pelaku transportasi lokal.

Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, biasa dipanggil JK ini, Kamis, 8 Januari 2026 mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari anggota, khususnya pelaku usaha transportasi di Pulau Lombok, terkait munculnya perusahaan angkutan dari luar daerah yang tiba-tiba beroperasi di jalur KSPN. Jalur tersebut sebelumnya dikelola oleh perusahaan lokal.

“Hari ini kami mendapat laporan dari anggota bahwa ada perusahaan dari luar daerah yang masuk dan langsung beroperasi di jalur KSPN. Informasi yang kami terima, perusahaan tersebut adalah PO Sinar Jaya,” ujar Junaidi.

Ia menjelaskan, perusahaan tersebut disebut akan melayani sejumlah rute strategis pariwisata, antara lain Bandara- Senggigi-Bangsal-Geopark Rinjadi. Terminal Pancor Lombok Timur-Sembalun. Terminal Mandalika-Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Gili Mas-Pelabuhan Tawon Sekotong. Namun, Organda mempertanyakan mekanisme penunjukan maupun proses tender di pusat yang melatarbelakangi operasional perusahaan tersebut.

“Kami tidak tahu apakah ini pemenang tender murni atau bagaimana. Yang jelas, operasionalnya mengikuti jalur KSPN yang selama ini menjadi ruang usaha transportasi lokal,” tegasnya.

Menurut JK, sekalipun perusahaan luar memenangkan tender, seharusnya tetap melibatkan tenaga dan armada lokal. JK mengatakan, kemampuan transportasi lokal di NTB dinilai masih sangat memadai, baik untuk layanan kelas menengah maupun high class.

“Kalau pun pemenangnya dari luar daerah, gunakan tenaga lokal atau gandeng perusahaan lokal. Kenapa harus membawa kendaraan pelat luar, sementara armada di Lombok masih sangat siap?” katanya.

JK menambahkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemprov NTB melalui Surat Pemberitahuan Dinas Perhubungan NTB pada 31 Oktober 2025. Didalamnya disampaikan, sesuai Perda NTB No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, syaratnya adalah tidak mengoperasikan kendaraan luar. Namun, fakta sata ini justru menunjukkan kendaraan pelat luar yang akan beroperasi.

“Kami ini sudah rugi. Anggaran subsidi operasionalnya dari kementerian, yang datang ke sini kendaraan pelat luar. Pajak kendaraannya dari luar. Orangnya dari luar. Padahal, salah satu syarat tender itu harus memiliki kantor cabang atau minimal menggandeng perusahaan lokal,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi ini berpotensi mencederai ekosistem pariwisata NTB yang baru saja mulai membaik. Organda pun mempertanyakan kehadiran perusahaan dimaksud yang dinilai tidak melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah, khususnya Organda.

“Tidak ada komunikasi, tidak ada laporan, tiba-tiba mobilnya sudah ada di Lombok. Ini yang membuat teman-teman di lapangan marah,” katanya.

Organda NTB pun meminta Gubernur NTB, Lalu. Iqbal melalui Dinas Perhubungan serta BPTD untuk meninjau kembali kebijakan operasional angkutan tersebut. JK menegaskan, kebutuhan armada di Lombok masih dapat dipenuhi oleh pengusaha lokal.

“Kalau kebutuhannya sampai ratusan unit dan Lombok tidak sanggup, itu lain cerita. Ini hanya sekitar belasan unit, dan Lombok masih sangat siap,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan operasional DAMRI di NTB yang meskipun dikelola pusat, tetap memberdayakan armada dan pengemudi lokal.

Organda NTB menyatakan akan menyurati kementerian terkait dan meminta rekomendasi resmi dari pemerintah daerah. JK menegaskan, organisasi tidak menolak kebijakan pemerintah, namun berkewajiban menampung aspirasi anggota.

“Anggota kami di semua titik jalur KSPN menolak keras kehadiran angkutan pelat luar ini. Pajaknya dibayar di luar daerah, tapi jalan NTB yang dipakai. NTB hanya dapat dampaknya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu gejolak di lapangan apabila tidak segera ditangani.

“Kalau ini dipaksakan dan tidak diindahkan, jangan salahkan teman-teman di lapangan kalau muncul aksi atau gerakan. Kami berharap pemerintah bijak dan lebih mengutamakan pelaku transportasi lokal,” demikian JK. (bul)

Beralih ke Mobil Listrik, Pemprov NTB Terkendala Minimnya SPKLU

globalfmlombok.com
-
0
Beralih ke Mobil Listrik, Pemprov NTB Terkendala Minimnya SPKLU

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mematangkan rencana peralihan kendaraan dinas ke mobil atau kendaraan listrik pada tahun 2026. Untuk tahap awal, kendaraan listrik akan digunakan oleh eselon II, sementara untuk eselon III masih menunggu keputusan lanjutan.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati, mengatakan rencana penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas telah melalui kajian teknis. Namun, kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), masih menjadi tantangan.

Menurutnya, jumlah SPKLU saat ini masih terbatas, terutama di kawasan perkantoran pemerintahan. Beberapa unit memang sudah terpasang di lokasi tertentu seperti Kantor Gubernur dan Dinas ESDM, tetapi belum menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tapi Pak Gubernur juga sudah bersurat ke PLN untuk meminta penambahan jumlah SPKLU,” ujarnya, kemarin.

Saat ini, jumlah SPKLU yang tersedia diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 unit. Namun, penyebarannya belum merata karena sebagian besar masih terkonsentrasi di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan hotel.

“Melalui surat gubernur tersebut, pemerintah daerah mendorong agar ke depan SPKLU juga ditambah dan diperluas ke kantor-kantor OPD guna mendukung rencana penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas,” katanya.

Lebih lanjut, Niken menjelaskan bahwa kajian teknis yang dilakukan Dinas ESDM menitikberatkan pada aspek efisiensi, terutama dari sisi perbandingan biaya operasional antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Dalam kajian tersebut, penghitungan mencakup potensi penghematan biaya energi, baik penggunaan listrik maupun BBM. Hasilnya menunjukkan bahwa kendaraan listrik berpotensi menghemat anggaran operasional sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan kendaraan konvensional.

“Yang diminta kemarin hanya kajian teknisnya, seberapa besar efisiensi yang bisa didapat dari sisi teknis, terutama perbandingan antara listrik dan BBM,” ujarnya.

Ia menegaskan, kajian tersebut tidak mencakup penentuan spesifikasi maupun merek kendaraan dinas yang akan digunakan. Penetapan spesifikasi kendaraan bukan menjadi kewenangan tim penyusun kajian.

“Dari segi anggaran sudah jelas lebih hemat. Selain itu, komponen utama kendaraan listrik juga lebih sederhana dibanding kendaraan konvensional, sehingga biaya operasional dan perawatannya lebih rendah,” pungkasnya. (era)

Kejati NTB Tahan Dua Tersangka Kasus Pembelian Lahan Samota

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Tahan Dua Tersangka Kasus Pembelian Lahan Samota

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Sumbawa, Kamis (8/1/2026).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said mengatakan dua tersangka tersebut adalah Mantan Kepala Badan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, berinisial SBHN dan tim penilai atau appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnaen berinisial MJ.

“Kedua tersangka kini kami tahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat,” kata dia.

Kepada kedua tersangka, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 603 KUHP jo. pasal 20 dan Pasal 604 jo. 20 KUHP.

Adapun kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp6,7 miliar. Kerugian tersebut berasal dari mark up atau penggelembungan harga pembelian lahan. Lahan seluas 70 hektare yang akan digunakan sebagai Sirkuit MXGP tersebut seharusnya dibayar seharga Rp44 miliar, tetapi mengalami mark-up menjadi Rp52 miliar. Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebutnya, muncul dari mark-up tersebut.

“Total nilai senilai 52 miliar, dengan total luasan puluhan hektare,” sebutnya.

Zulkifli mengaku pihaknya masih akan melakukan pengembangan untuk penambahan tersangka baru dalam perkara ini. “Posisinya kita lihat pengembangannya, yang jelas kami utamakan pemulihan kerugian negara,” tandasnya.

Sebelum menetapkan dua tersangka, sebelumnya jaksa telah memeriksa sekitar 50 orang saksi. Termasuk dalam 50 saksi tersebut salah satunya Mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan alias Ali BD.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa membeli lahan untuk kebutuhan sirkuit MXGP Samota itu pada tahun 2022-2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp52 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di masa Kepala Kejati NTB Enen Saribanon, penyidik sudah menemukan unsur perbuatan pidana korupsi yang mengarah pada dugaan penggelembungan harga beli lahan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah.

Selain dugaan adanya mark up harga dalam proses pembelian tanah, diduga juga ada praktik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam prosedurnya. (mit)

Wamendiktisaintek Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Garuda di Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Wamendiktisaintek Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Garuda di Sumbawa

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti saintek), Stella Christie meninjau salah satu lokasi yang direncanakan untuk pembangunan sekolah garuda yang berada di kawasan Samota, Sumbawa, Kamis (8/1/2026) sore.

“Sekolah ini merupakan program strategis nasional, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik di dunia,” kata Stella kepada wartawan, kemarin.

Sekolah garuda ini memiliki dua skema yakni, sekolah baru dan transformasi. Sekolah garuda transformasi dengan membina sekolah-sekolah yang ada dengan meningkatkan kualitas dan sarana penunjang yang dimiliki selama ini.

“Kunjungan kami ke Sumbawa untuk melihat secara langsung lokasi yang akan dibangun sekolah untuk memastikan layak atau tidaknya. Dan Sumbawa menyiapkan dua lokasi masing-masing 21 hektare tinggal kita kaji lebih lanjut,” ujarnya.

Sekolah SMA Garuda lanjut Stella, ditargetkan mampu menghasilkan lulusan yang bisa diterima di perguruan tinggi internasional ternama dan berkualitas, sehingga para siswa nantinya akan mendapatkan kurikulum pengayaan yang dirancang khusus guna memperkuat kapasitas akademik, karakter, serta kemampuan berpikir kritis dan riset.

“Sekolah garuda ini diperuntukkan bagi siswa/siswi terbaik Indonesia yang tidak pernah mengenyam pendidikan yang berkualitas. Sehingga program di sektor pendidikan sangat menyeluruh mulai dari sekolah rakyat untuk masyarakat miskin dan sekolah Garuda,” ucapnya.

Pemerintah meyakini 80 persen siswa garuda nantinya akan menerima beasiswa secara penuh. Hal itu sebagai bentuk pemerataan pendidikan, sehingga siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan unggulan tanpa terbebani biaya.

“Melalui kegiatan riset dan interaksi sosial, para siswa diharapkan bisa ikut membantu pengembangan potensi daerahnya. Ini penting untuk membangun karakter kepemimpinan dan kepekaan sosial terhadap bangsa,” terangnya.

Presiden lanjut Stella, juga menyiapkan beasiswa luar negeri bagi lulusan sekolah garuda yang berprestasi dan membutuhkan. Beasiswa tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi generasi muda Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas top dunia dan dalam negeri.

“Keseriusan Presiden dalam memberikan akses pendidikan tercermin dari besarnya dukungan anggaran. Anggaran pendidikan yang diberikan tidak sedikit, dan kualitasnya luar biasa,” tambahnya.

Program sekolah garuda juga dirancang berkesinambungan. Siswa berprestasi dari sekolah rakyat, misalnya, dapat langsung melanjutkan pendidikan ke sekolah garuda. Keberadaan sekolah berasrama ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan masyarakat sekitar.

“Sekolah garuda tidak hanya menjadi pusat pendidikan unggulan, tetapi instrumen pemerataan pembangunan manusia dan wilayah, sehingga visi Presiden membangun Indonesia secara menyeluruh melalui pendidikan bisa terwujud,” tukasnya. (ils)

Dikes Turun Periksa Distribusi MBG di Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Dikes Turun Periksa Distribusi MBG di Sekolah

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram turun memeriksa secara langsung distribusi makanan bergizi gratis di sekolah pada, Kamis (8/1/2026). Pemeriksaan ini guna memastikan makanan yang diberikan ke peserta didik dalam kondisi aman.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan menyampaikan, pihaknya turun langsung mengecek pendistribusian makanan bergizi gratis di salah satu taman kanak-kanak di wilayah Sekarbela. Pembagian MBG itu merupakan hari pertama pasca libur sekolah.

Beberapa item pengecekan seperti kandungan gizi, kondisi makanan, proses pendistribusian ke siswa, dan lain sebagainya. Emirald menekankan pada pola hidup bersih dan sehat serta sarana-prasarana di sekolah. “Kita minta sekolah menyiapkan tempat cuci tangan kepada anak-anak. Saat makan mereka diajarkan cuci tangan dulu,” terangnya.

Selain itu, ia juga mengedukasi kepada guru dan peserta didik agar mengecek MBG sebelum dikonsumsi. Penilaian mandiri ini dinilai penting guna memastikan makanan aman sebelum dikonsumsi. “Perlu dipegang teksturnya, tetapi sejauh ini masih bagus dan aman,” ujarnya.

Sejauh ini kata Emirald, tidak ada temuan signifikan terhadap pendistribusian MBG di sekolah. Walaupun ada protes dari orang tua siswa maupun sekolah langsung disampaikan ke SPPG atau dapur, agar segera diperbaiki. Respon positif maupun negatif tetap disampaikan supaya SPPG memperbaiki makanan. “Kritikan positif kita juga sampaikan supaya dapur lainnya mengikuti,” katanya.

Untuk sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) telah terpenuhi di 32 SPPG di Kota Mataram. Pihaknya belum mengetahui data secara pasti tambahan SPPG, karena belum ada pemberitahuan dari Badan Gizi Nasional. Informasinya kata Emirald, SPPG sedang mengurus izin operasional sebelum beroperasi. (cem)

Penyelesaian Aset Mataram Mall, Pemkot Mataram Bentuk Tim Hukum

globalfmlombok.com
-
0
Penyelesaian Aset Mataram Mall, Pemkot Mataram Bentuk Tim Hukum

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram cukup berhati-hati menyelesaikan permasalahan aset. Salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah membentuk tim hukum untuk menyelesaikan aset Mataram Mall.

Tim hukum ini kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri terdiri dari akademisi, praktisi, jaksa, dan pejabat di lingkup Pemkot Mataram. Tim hukum akan mengkaji, bernegosiasi sekaligus memberikan masukan ke kepala daerah tentang permasalahan aset. Salah satunya, penyelesaian aset yang dimanfaatkan oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi. “Tim hukum ini kita bentuk sejak lama, tetapi kita kuatkan lagi dengan memasukan praktisi dan akademisi,” terang Sekda.

Tim hukum juga akan mempelajari dan mengumpulkan keterangan maupun dokumen aset Mataram Mall. Rencananya kata Alwan, tim akan bertemu dengan managemen PT. Pasific Cilinaya Fantasi untuk membahas sekaligus membedah kontrak kerjasama.

Selain itu, tim juga akan meminta keterangan sumber-sumber lainnya supaya lebih komprehensif dan konkrit. “Kita akan bertemu dengan PT. Pasific Cilinaya untuk melihat kontrak sejak awal sampai kontrak perpanjangan,” ujarnya.

Menurut mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, pengelolaan dan penataan aset perlu kehati-hatian. Pemkot Mataram tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian maupun persoalan hukum. “Kami cukup berhati-hati menyelesaikan masalah aset ini,” katanya.

Disinggung mengenai dugaan aset Pemkot Mataram sebelumnya berstatus hak guna bangunan berubah menjadi hak milik dan dijadikan agunan di bank? Alwan menegaskan, persoalan itu juga menjadi bagian data yang akan dikaji oleh tim hukum.

Demikian juga lanjut Sekda, penetapan royalti yang diusulkan Rp1 miliar berdasarkan hasil perhitungan tim appraisal. Temuan tersebut akan menjadi gambaran untuk menata dan mengelola aset seluas dua hektar tersebut. (cem)

Kaji Ulang Program “Full Day School”

globalfmlombok.com
-
0
Kaji Ulang Program “Full Day School”

WACANA penerapan program full day school di Kota Mataram menuai beragam respons dari masyarakat. Meski masih sebatas rencana dan belum resmi diberlakukan, kebijakan tersebut telah memunculkan pro dan kontra, baik dari kalangan orang tua siswa, guru, maupun masyarakat secara umum.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., menilai, munculnya kegaduhan di tengah masyarakat menunjukkan lemahnya sosialisasi awal yang dilakukan pemerintah daerah. “Yang terkait dengan full day school ini kan baru sebatas wacana. Tapi wacana saja sudah menimbulkan kegaduhan. Ini menandakan bahwa sosialisasinya belum maksimal,” kata salah satu anggota DPRD Kota Mataram, Selasa, 8 Januari 2026.

Menurutnya, jika sebuah kebijakan disosialisasikan dengan baik, dijelaskan secara utuh kepada orang tua, siswa, dan masyarakat, maka polemik tidak akan sebesar sekarang. Faktanya, sejak rencana uji coba program tersebut mencuat, respons publik terbelah antara yang mendukung dan menolak, bahkan penolakan juga datang dari sebagian unsur guru.

Herman mengungkapkan, informasi yang diterima pihaknya menyebutkan Dinas Pendidikan Kota Mataram berencana melakukan uji coba full day school dalam waktu dekat. Namun sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas, DPRD mendesak pemerintah kota untuk melakukan kajian yang mendalam dan melibatkan masyarakat.

“Kami mendesak Pemkot dan Dinas Pendidikan, ketika mengambil satu kebijakan yang akan dilaksanakan secara umum, itu harus betul-betul dikaji dulu dengan melibatkan masyarakat,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

DPRD pun berencana meminta penjelasan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram terkait kesiapan dan dasar kajian program tersebut. Salah satu hal yang dipertanyakan adalah efektivitas full day school terhadap peningkatan kualitas pendidikan, mengingat jam belajar siswa akan berlangsung sangat panjang dalam satu hari.

“Jam belajar ini sangat penuh. Pertanyaannya, apakah sudah dipikirkan juga dampak psikologis anak?” ujarnya.

Ia menilai, beban belajar yang padat berpotensi memengaruhi konsentrasi siswa, terutama pada jam-jam sore. Menurutnya, bukan hanya anak sekolah, orang dewasa yang bekerja hingga sore hari pun bisa mengalami kelelahan, kejenuhan, dan penurunan fokus.

“Biasanya setelah jam dua siang itu konsentrasi anak sudah menurun, ngantuk, lapar. Ini semua masuk dalam aspek psikologis anak yang harus diperhatikan,” katanya.

Selain aspek psikologis, DPRD juga menyoroti potensi benturan full day school dengan berbagai aktivitas siswa di luar jam sekolah. Di Kota Mataram, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan nonformal, hingga kegiatan keagamaan seperti mengaji sore di TPA atau TPQ.

“Anak-anak kita ini kan tidak hanya sekolah. Ada yang ikut ekstrakurikuler, ada yang mengaji sore, ada kegiatan sosial di lingkungan. Kalau full day school diterapkan, ini akan berbenturan,” ujarnya. (fit)

1...223224225...394Halaman 224 dari 394