Beranda blog Halaman 222

Produksi Beras di Lotim Meningkat 14 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Produksi Beras di Lotim Meningkat 14 Persen

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan jajaran dinas di daerah, merayakan capaian swasembada pangan pada tahun 2025. Momentum ini ditandai dengan kegiatan tasyakuran yang digelar di berbagai wilayah, sekaligus menjadi platform untuk mengumumkan sejumlah capaian positif dan target yang lebih besar ke depan
Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi, Jumat (9/1/2026) menyampaikan data optimistis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Produksi beras tahun 2025 tercatat mencapai 324,77 persen dari kebutuhan, dengan surplus sebesar 14 persen dibandingkan produksi tahun 2024.

“Ini adalah kabar gembira. Cadangan beras nasional kita juga kuat, diproyeksikan 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan tetap aman di angka 3,2 juta ton pada akhir tahun,” jelas Fathul Kasturi.

Capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai 14,3 persen. Kesejahteraan petani juga meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level 125. Di sisi perdagangan internasional, ekspor produk pertanian melonjak hampir 33 persen, bernilai sekitar Rp158 triliun.

Kasturi menyebutkan, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. “Harga pupuk bersubsidi kita turunkan 20 persen dari tahun 2024. Birokrasi kita permudah agar lebih lancer bagi petani. Harga jual gabah dan jagung kita lindungi dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah dan Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipil,” paparnya.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dari hulu ke hilir juga ditingkatkan. “Kami permudah dan perbanyak akses petani terhadap benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan sarana irigasi, hingga pendampingan hilirisasi produk,” tambahnya.

Pemerintah tidak berpuas diri. Untuk tahun 2026, ditetapkan target penyediaan stok yang dikelola Bulog, yaitu 4 juta ton beras, 1 juta ton jagung, dan 70.000 ton kedelai.

Visi jangka panjang pun semakin ambisius. “Target ke depan bukan lagi sekadar cukup makan. Kita incar swasembada protein, mulai dari susu, telur, hingga daging. Selain itu, kita akan fokus pada hilirisasi produk perkebunan bernilai tinggi seperti kopi, kelapa, kakao, gambir, dan lain-lain untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor,” tegas Fathul Kasturi.

Dengan fondasi swasembada pangan yang sudah tercapai, langkah pemerintah kini mengarah pada penguatan ketahanan pangan berbasis protein dan transformasi ekonomi pertanian melalui industrialisasi komoditas perkebunan. (rus)

Sebut Telah Penuhi Syarat, Guru Non-ASN Lobar Tuntut Diakomodir di PPPK Paruh Waktu

globalfmlombok.com
-
0
Sebut Telah Penuhi Syarat, Guru Non-ASN Lobar Tuntut Diakomodir di PPPK Paruh Waktu

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Para guru non-ASN yang rata-rata telah sertifikasi atau ikut PPG di Lombok Barat menuntut kepastian nasib. Mereka telah mengajar lama dan memenuhi syarat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Mereka meminta Pemkab membuka sistem PPPK Paruh Waktu Tahap II agar mereka bisa diakomodir.

Mereka keberatan ada yang diduga non-ASN guru yang tak berhak, justru masuk data PPPK Paruh Waktu. Di hadapan Ketua Komisi I dan anggota Komisi II DPRD Lobar pada Jumat (9/1), para non-ASN menyampaikan harapan mereka. Mereka tidak bisa masuk PPPK Paruh Waktu lantaran persoalan administratif. Padahal dari sisi persyaratan seusai aturan, mereka telah memenuhinya.

Para guru yang berasal dari sejumlah wilayah, termasuk dari yang terjauh seperti Sekotong dan Gunungsari, melakukan hearing ke DPRD untuk meminta aspirasinya ini disampaikan ke Pemkab.

Baiq Widya selaku perwakilan guru non-ASN menyampaikan sejumlah tuntutan terkait nasib mereka. “Karena bagaimana pun kami tetap masuk sekolah, kalau bisa ke daerah kami minta tolong untuk mengambil langkah secepatnya, bisa masuk PPPK Paruh Waktu,” harap dia. Sebab merujuk turunan UU Nomor 348, rata-rata semua yang tidak lolos PPPK Paruh Waktu sudah masuk dalam kriteria yang dimaksud dalam Permen tersebut.

Disebutkan, kriteria yang dimaksud di antaranya prioritas pertama THK II atau K2, terdata di database BKN, honor di sekolah negeri selama dua tahun berturut-turut dan terakhir PPG. “Kami semuanya rata-rata sudah serifikasi (PPG),” terangnya.

Pihaknya sangat keberatan dengan data non-ASN yang bisa masuk PPPK Paruh Waktu, justru ada yang masuk belakangan. “Itu ada temuan dari teman-teman kami, yang masuk belakangan dia yang dapat (PPPK Paruh Waktu),” ungkapnya.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto mengatakan baru kali ini menerima aduan dari guru non-ASN yang tidak memenuhi syarat masuk PPPK Paruh Waktu. Pihaknya pun meminta kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi. “Mereka sudah menyampaikan aspirasinya, kami akan pelajari dan tampung, mengacu pada peraturan di pusat,” tegasnya.

Pihaknya akan memanggil BKD dan PSDM serta Dikbud mengklarifikasi terkait guru non-ASN ini. Pihaknya akan melakukan rapat lintas komisi dengan komisi IV mengundang BKD. Barulah setelah itu, pihaknya memangil para guru non-ASN ini.

Sementara itu, menanggapi aspirasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Lombok Barat, Ahmad Saikhu, menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan di luar aturan pemerintah pusat. Seluruh proses PPPK, kata dia, harus tunduk pada regulasi nasional.

Kewenangan penuh ada di pemerintah pusat. Daerah hanya mengusulkan sesuai ruang yang dibuka. Kami tidak bisa mengambil kebijakan sepihak,” tegas Saikhu.

Ia menjelaskan, ribuan data guru telah diinput dalam proses PPPK tahap pertama dan masih berjalan hingga kini. Terkait guru berstatus TMS dan sanggahan yang diajukan, pemerintah daerah masih menunggu laporan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Masalah ini baru kami dengar secara lengkap hari ini. Akan kami koordinasikan dengan BKD sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya. (her)

PDAM Lakukan Evaluasi, Program Sambung Kembali Water Meter Rendah

globalfmlombok.com
-
0
PDAM Lakukan Evaluasi, Program Sambung Kembali Water Meter Rendah

Tanjung (globalfmlombok.com) – Program Sambung Kembali Water Meter secara gratis yang dijalankan selama satu bulan pada bulan Desember 2025 membuahkan hasil. Jumlah pelanggan yang mengajukan dan sudah diproses sebanyak 53 pelanggan. Angka tersebut belum dapat dikatakan tinggi, mengingat jumlah pelanggan pasif sampai September 2025 mencapai 4.230 pelanggan.

Direktur PDAM, Ramdhan Jayadi, melalui Manajer Hubungan Pelanggan, Malik Achmad, dan Manajer SPI, Raden Wahyu Darmajati, Jumat (9/1/2026) mengungkapkan, total pelanggan PDAM sampai dengan 30 September 2025 mencapai 27.326 sambungan. Jumlah tersebut mencakup pelanggan di lima kecamatan sampai dengan Gili Air, kecuali Gili Trawangan.
“Jumlah pelanggan aktif sebanyak 23.096 sambungan, dan pasif sebanyak 4.230 sambungan,” kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, program sambung kembali merupakan respons PDAM untuk menarik kembali layanan air bersih bagi warga. Melalui program ini, PDAM menggratiskan biaya denda pengaktifan sambung kembali dengan nominal beban bervariasi. Sebagaimana diatur oleh PDAM, beban aktivasi kembali berlaku sebesar Rp200 ribu untuk pemutusan kurang dari satu bulan, Rp300 ribu untuk pemutusan satu sampai dengan dua bulan, Rp400 ribu untuk pemutusan 2-3 bulan, Rp500 ribu untuk pemutusan 3-4 bulan, dan Rp1,5 juta untuk pemutusan lebih dari lima bulan.

Selama program ini, PDAM hanya menarik jumlah beban tunggakan air yang tidak dibayarkan oleh pelanggan sampai aksesnya dinyatakan diblokir oleh PDAM.

“Program sambung kembali, sudah banyak yang daftar lagi. Kita masih akan evaluasi lagi untuk selanjutnya diputuskan apakah akan diperpanjangan atau tidak pada tahun 2026 ini,” kata Malik.

“Tidak menutup kemungkinan kita akan lakukan pendekatan dor to dor, karena kemarin kendala kita terletak pada penyebarluasan informasi di pelanggan,” tambah Wahyu.

Wahyu dan Malik menilai adanya potensi perpanjangan sambung kembali. Selain karena adanya minat, pihaknya juga melihat jumlah tunggakan yang tidak dibayarkan oleh pelanggan tidak begitu besar.

Bahkan di beberapa pelanggan, pihaknya mendapati salah satu faktor penyebab putus akses karena rumah sudah lama tidak ditinggali. Setelah pemiliknya kembali, mereka dengan antusias mengajukan sambung kembali.

Selain evaluasi program sambung kembali gratis, PDAM juga akan mengevaluasi kebijakan pemutusan akses Water Meter kepada pelanggan dengan waktu yang lebih singkat menjadi dua bulan. Sebelumnya, eksekusi pemutusan WM berlaku untuk pelanggan yang menunggak mulai dari 3 bulan atau lebih.

“Itu juga kita evaluasi, dimungkinkan 60 hari tidak bayar, akan diputus langsung. Kalau sebelumnya, akses diputus setelah 90 hari tidak bayar,” ujarnya.

Manajemen PDAM mempersempit batas waktu pemutusan akses ini, tidak hanya sebagai upaya untuk menarik respons cepat pelanggan terhadap kewajibannya. Tetapi lebih dari itu, kebijakan ini semata-mata menyesuaikan dengan sistem transparansi dan akuntabilitas pembayaran yang berlaku secara digital (online).

“Kami menyesuaikan dengan sistem di Perbankan. Karena kalau lewat dari tiga bulan, pembayaran digital tidak bisa masuk sistem Bank,” demikian Malik. (ari)

Pemda KLU Jalin Kemitraan Lintas Kabupaten

globalfmlombok.com
-
0
Pemda KLU Jalin Kemitraan Lintas Kabupaten

Tanjung (globalfmlombok.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjalin kemitraan dengan Pemda lintas kabupaten, baik di NTB dan luar NTB. Langkah ini diambil untuk memperkuat strategi pembangunan per sektor dengan mengadaptasi inovasi yang dilakukan sejumlah daerah tersebut. Beberapa daerah yang mengunjungi dan dikunjungi Lombok Utara di antaranya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Kunjungan Pemda KSB ke Lombok Utara, berlangsung pada Rabu (7/1/2026). Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., diterima oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Sementara di hari terpisah, Jumat (9/1/2026), Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., bertolak ke Kabupaten Madiun.

Najmul Akhyar, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemda KSB yang memilih Lombok Utara sebagai lokasi studi komparasi pengembangan pariwisata. Ia optimis, kemitraan kedua Pemda memberi dampak positif bagi keberlangsungan sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukung lainnya.

“Wisata bahari yang paling terkenal ada di kawasan tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air). Bahkan kawasan wisata ini sudah dikenal ke seluruh mancanegara serta salah satu sumber PAD KLU,” kata Najmul.

Sementara, Bupati KSB, Amar Nurmansyah menyikapi dengan optimisme yang sama, dimana kemitraan kedua daerah mendorong tumbuhnya pembangunan baik di KSB dan Lombok Utara.

Amar menyatakan, KSB merupakan daerah pertambangan, tetapi daerah juga memiliki tempat wisata bahari yang tidak kalah bagus dengan daerah lain. Hanya saja, potensinya belum tergarap optimal.

“Dengan pertemuan ini tentunya banyak hal yang kami peroleh sehingga tempat-tempat wisata di daerah kami dapat di optimalkan dengan baik,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi saat diterima Wabup Madiun, dr. Purnomo Hadi, MH., menyatakan banyak kemiripan karakteristik wilayah dan potensi daerah. Karakteristik ini menjadi dasar kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“KLU melihat banyak praktik baik yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten Madiun. Kami ingin menjalin kerja sama, sekaligus mencontoh keberhasilan Madiun, seperti pelaksanaan KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU), pengembangan sektor industri, serta pengelolaan pariwisata,” kata Kusmalahadi.

Sementara, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, MH, tak membantah karakteristik kondisi ni geografis dan potensi daerah yang hampir mirip. Kedua daerah menghasilkan komoditas unggulan pertanian, seperti kopi, porang, durian, perikanan, dan sektor pariwisata.

Kabupaten Madiun memiliki keunggulan strategis karena dilalui jalur nasional selatan serta didukung keberadaan exit tol yang mendorong pertumbuhan sektor industri, potensi seni dan budaya juga menjadi salah satu bidang yang dapat dikolaborasikan antara dua daerah.

“Kerja sama ini dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi wilayah masing-masing melalui analisis SWOT, sehingga program pembangunan bisa lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Purnomo.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah sepakat untuk melanjutkan pembahasan kerja sama melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja sama yang akan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2020 tentang Tatacara Kerja Sama Daerah, sebagai payung hukum pelaksanaan kolaborasi antar pemerintah daerah. (ari)

Gubernur Gelar Mutasi Besar-besaran, 21 Pejabat Eselon II Dilantik, Lima Demosi

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Gelar Mutasi Besar-besaran, 21 Pejabat Eselon II Dilantik, Lima Demosi

Mataram (globalfmlombok.com) – Mengawali tahun 2026, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan perombakan besar-besaran pejabat eselon II. Tidak hanya melakukan mutasi, Gubernur, juga melakukan demosi atau penurunan jabatan lima orang pejabat eselon II.
Mereka adalah Dr. Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB Setda kini turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDMD NTB.

Selanjutnya ada Staf Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA, Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Hj. Nuryanti kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Drh. Khairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan pada Disnakeswan NTB.

Gubernur mengatakan, mutasi dilaksanakan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu. Dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat.

Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia.
“Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, Insya Allah,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru bicara Gubernur, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan gubernur disebut telah melakukan evaluasi kinerja selama kurang lebih 10 bulan terhadap pejabat eselon II dan eselon III. Evaluasi tersebut disertai pendalaman terhadap kinerja masing-masing personal, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Demosi dilakukan karena kinerja pejabat tersebut berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Ketika program yang seharusnya diterima masyarakat pada Juni–Juli tidak dieksekusi hingga September, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama Gubernur dalam menilai komitmen pelaksanaan tugas pemerintahan. Pelayanan publik yang optimal dinilai lebih penting dibandingkan aspek administratif semata. Selain evaluasi internal, BKN juga menelaah seluruh aspek sebelum mengeluarkan persetujuan teknis. Setelah persetujuan tersebut terbit, barulah mutasi dan demosi dapat dilaksanakan.

Meski demikian, Pemprov NTB menegaskan pejabat yang mengalami demosi tetap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan, disertai penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tugas.
“Setelah berjalan satu tahun dan yang bersangkutan mampu membuktikan kinerjanya dengan baik, maka masih ada peluang untuk mengikuti seleksi jabatan eselon II pada jabatan berikutnya,” terangnya.

Ia menekankan, komitmen, loyalitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sejumlah pejabat yang dimutasi di antaranya, Baiq Nelly Yuniarti yang awalnya menjabat Kepala BPSDMD NTB kini menjabat Kepala Bappeda NTB, mantan Kasatpol PP, Dr. H. Fathul Gani, MSi., sebagai Asisten I Setda NTB. Mantan Staf Ahli Gubernur H. Ahsanul Khalik kini menjabat Kepala Diskominfotik NTB. Mantan Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB.

Mantan Asisten I Setda NTB, Dr. H. Fathurrahman, M.Si., kini menjabat Kepala BPSDMD NTB.
Selanjutnya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB dijabat oleh Izuudin Mahili, Drs. H. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB, mantan Direktur RSUD NTB, Lalu Herman Mahaputra kini menjabat Kepala Bapenda NTB. Mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.

Kemudian, mantan Kepala Diskominfotik NTB, H. Yusron Hadi menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur NTB, Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, mantan Kepala Diskop UKM, Ahmad Mashuri kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA, Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB, dan Dr. H. Aidy Furqan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. (era)

“Full Day School” Bentuk Inovasi Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
“Full Day School” Bentuk Inovasi Sekolah

KETUA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menilai wacana penerapan program Pembelajaran Sehari Penuh atau Full Day School (FDS) perlu disikapi secara bijak, terbuka, dan melalui kajian mendalam sebelum diterapkan secara luas. Menurutnya, setiap kebijakan pendidikan merupakan bentuk inovasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Malik mengatakan, perbedaan gaya kepemimpinan dan kebijakan di setiap masa merupakan hal yang wajar. Ia membandingkan kondisi pendidikan di masa lalu dengan saat ini, yang dinilainya sangat berbeda, baik dari sisi keterbatasan sarana maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

“Dulu zaman kami sekolah, keterbatasan itu masih sangat terasa. IPTEK juga belum seperti sekarang. Maka wajar kalau sistem pendidikan terus berubah dan menyesuaikan perkembangan zaman,” ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat, 9 Januari 2026.

Ia mencontohkan perubahan sistem evaluasi pendidikan yang terus berkembang, mulai dari Ebta, Ebtanas, hingga Ujian Nasional, sebagai bukti bahwa dunia pendidikan memang dinamis. Oleh karena itu, kebijakan FDS dinilainya sebagai sebuah terobosan yang patut diberi ruang untuk diuji.

“Kalau ini dianggap sebagai inovasi dan terobosan yang baik, kenapa tidak kita dukung? Kita beri dulu kesempatan dunia pendidikan untuk mencoba melakukan inovasi,” katanya.

Meski demikian, Malik mengakui bahwa wacana penerapan FDS telah memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas keagamaan anak-anak di luar sekolah. Ia menilai, persoalan tersebut perlu dijawab melalui inovasi di tingkat sekolah.

“Memang ada masyarakat yang menyampaikan bahwa anak-anak mereka punya kegiatan keagamaan. Di sini sekolah harus mampu merangkum itu, misalnya dengan menyediakan bimbingan belajar atau bimbingan keagamaan di lingkungan sekolah,” jelas anggota dewan tiga periode ini.

Menurutnya, kunci utama agar kebijakan ini dapat diterima adalah sosialisasi yang masif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dewan Pendidikan, pihak sekolah, hingga orang tua atau wali murid. Sekolah percontohan juga dinilai penting sebagai rujukan sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

“Kami kemarin juga duduk bersama Dewan Pendidikan. Banyak hal yang harus disikapi, termasuk persoalan rombongan belajar yang gemuk dan ada pula sekolah yang belum memenuhi kuota siswa,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Malik menegaskan, DPRD Kota Mataram pada prinsipnya mendukung kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, ia mengingatkan agar setiap inovasi dilakukan dengan kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang komprehensif, terutama dari perspektif masyarakat.

“Kalau menurut analisa dunia pendidikan ini bagus, silakan dijalankan. Tapi kalau tidak, kita harus hati-hati dalam melakukan inovasi di dunia pendidikan,” tegasnya.

Malik juga menyinggung perubahan sistem pendidikan yang kini semakin berbasis teknologi, seperti pengisian rapor secara daring, yang menunjukkan bahwa pendidikan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut, menurutnya, harus dimaknai sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidikan, bukan sekadar perubahan kebijakan semata.

“Pada prinsipnya, kalau itu baik, kita dukung bersama. Tentu selalu ada sisi positif dan negatif. Tapi kita beri dulu kesempatan dunia pendidikan untuk melaksanakan inovasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, fokus pemerintah terhadap pendidikan juga terlihat dari kebijakan pemerintah pusat, termasuk pendirian sekolah rakyat, sebagai upaya meningkatkan IPTEK dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan konstruktif demi terwujudnya generasi emas di masa mendatang. (fit)

Banjir Kembali Terjang Kabupaten Bima, Dampak Kerusakan Tata Guna Lahan Makin Nyata

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Kembali Terjang Kabupaten Bima, Dampak Kerusakan Tata Guna Lahan Makin Nyata

Bima (globalfmlombok.com) – Banjir kembali melanda Kabupaten Bima meski hujan yang turun tidak berada pada kategori ekstrem. Kondisi ini menguatkan indikasi memburuknya tata guna lahan yang memicu banjir berulang di sejumlah kecamatan.

Berdasarkan laporan awal Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bima, banjir kembali menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang pada Kamis (8/1/2026) siang memicu meluapnya sungai di beberapa kecamatan. Sedikitnya tiga kecamatan dilaporkan terdampak, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi.

Hujan mulai mengguyur wilayah Kabupaten Bima sejak pukul 13.45 Wita dan berlangsung hingga sekitar pukul 16.45 Wita. Debit air dari kawasan pegunungan meningkat tajam dan tidak mampu ditampung oleh alur sungai serta sistem drainase. Akibatnya, air meluap ke permukiman warga, lahan pertanian, hingga badan jalan.

Di Kecamatan Monta, banjir merendam Desa Simpasai sekitar pukul 14.30 Wita. Luapan Sungai Nggembe menggenangi rumah warga, lahan pertanian, serta jalan lintas Tente–Parado sepanjang kurang lebih 205 meter. Ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 70 sentimeter. Meski air telah surut, petugas masih melakukan pendataan terhadap kerusakan lahan dan infrastruktur.

Kondisi lebih parah terjadi di Kecamatan Bolo, tepatnya di Desa Nggembe. Air mulai meluap sekitar pukul 15.00 Wita dan hingga malam hari belum sepenuhnya surut karena dipengaruhi pasang laut. Sebanyak 204 kepala keluarga atau 612 jiwa terdampak di dua dusun, yakni Dusun Jala dan Dusun Wa’itawoa. Sebanyak 177 unit rumah terendam dengan ketinggian air antara 10 hingga 40 sentimeter. Meski demikian, warga dilaporkan belum mengungsi.

Sementara itu, di Kecamatan Soromandi, banjir menggenangi Desa Bajo sekitar pukul 15.10 Wita. Drainase yang tidak mampu menahan debit air menyebabkan genangan di jalan provinsi lintas Sila–Donggo sepanjang 65 meter. Empat kepala keluarga yang memiliki lapak jualan turut terdampak.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, menilai kondisi ini sebagai sinyal serius memburuknya tata guna lahan dari wilayah hulu hingga hilir. Ia menegaskan, peningkatan kejadian banjir tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi.

“Sekarang ini, hujan dengan intensitas sedang saja sudah bisa menimbulkan banjir besar. Ini menandakan tingkat kerusakan tata guna lahan kita sudah semakin parah,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan analisis cuaca dari BMKG, sejumlah kejadian banjir besar di Kabupaten Bima terjadi saat curah hujan tidak berada pada kategori ekstrem. Namun, air hujan langsung berubah menjadi aliran permukaan dalam jumlah besar karena daya resap tanah terus menurun.

Nurul Huda menyoroti alih fungsi lahan sebagai faktor dominan. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan dan penyangga air kini banyak berubah menjadi lahan pertanian semusim, seperti jagung.

“Penggunaan lahan semusim sangat berpengaruh. Saat hujan turun, air tidak lagi terserap ke tanah, tetapi langsung mengalir ke permukaan. Akibatnya, debit air meningkat drastis dalam waktu singkat,” katanya.

Dampaknya terasa hingga ke wilayah yang sebelumnya jarang bahkan tidak pernah terdampak banjir. Menurut Nurul Huda, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan di kawasan atas menjadi penyebab utama meluasnya wilayah rawan banjir.

“Pengaruhnya sangat besar. Wilayah yang dulu aman sekarang ikut terdampak karena kondisi hutan dan tata guna lahan sudah berubah,” tegasnya.

Selain faktor lahan, BPBD Kabupaten Bima juga mencatat persoalan infrastruktur sebagai penyumbang masalah. Saluran drainase dan sungai yang ada saat ini tidak lagi mampu menampung besarnya debit air.

“Aliran permukaan yang besar membuat saluran drainase kewalahan. Banyak saluran juga sudah dipenuhi sedimen sehingga air tidak mengalir lancar,” jelas Nurul Huda.

BPBD Kabupaten Bima mengaku terus berupaya melakukan langkah koordinatif. Dalam berbagai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), BPBD secara konsisten menyampaikan pentingnya menjaga hutan dan memperbaiki tata guna lahan. Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di sejumlah wilayah.

“Kami sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan BKPH Maria Donggo Masa dan Madapangga. Kondisi hutan menjadi perhatian serius karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Nurul Huda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan lebih bijak dalam mengelola lahan.

“Ada wilayah yang harus kita jaga sebagai daerah resapan dan ada wilayah untuk penanaman. Kalau ini terus diabaikan, banjir akan terus berulang,” pungkasnya. (hir)

Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Tambang Emas Ilegal Sekotong

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Tambang Emas Ilegal Sekotong

Mataram (globalfmlombok.com) – Pihak kepolisian telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tambang emas ilegal di Belongas, kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi, Jumat (9/1/2026) membenarkan perihal penetapan dua tersangka dalam kasus tersebut.

“Iya, sudah ada penetapan tersangka. Dua orang,” kata dia.

Dia menyebutkan, dua tersangka tersebut berinisial FR alias ER dan satu Warga Negara Asing (WNA) asal China inisial LHF. Kedua tersangka itu memiliki peran yang berbeda-beda kata Endriadi.
Tersangka ER melakukan pertambangan tanpa izin di lokasi Sekotong, Lombok Barat. Sementara LHF menyuruh melakukan pertambangan tanpa izin. Endriadi menyebutkan, pihaknya kini telah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua orang itu.

Sebelumnya Endriadi telah memberi isyarat bahwa WNA China berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong itu. Polisi pun telah bersurat kepada International Criminal Police Organization (Interpol) untuk menemukan keberadaan mereka.

Penyidik kepolisian kini telah melimpahkan berkas perkara milik kedua tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Penyidik di tahap penyidikan kasus ini telah melakukan berbagai langkah hukum, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan terhadap warga lokal, pemeriksaan ahli dan penyitaan barang bukti yang menguatkan aktivitas tambang ilegal tersebut.

Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa truk angkut material, kamp tambang, dan bahan kimia merkuri serta sianida.

Sebagian besar barang sitaan terungkap bermerek China yang diduga sengaja didatangkan ke lokasi tambang. Temuan sejumlah barang bukti itu menguatkan indikasi adanya keterlibatan pejabat daerah dalam aktivitas ilegal tersebut.

Berdasarkan data pihak Dinas LHK NTB, terdapat 25 titik lokasi tambang ilegal yang berada di Sekotong dengan luas mencapai 98,19 hektare. Aktivitas tambang ilegal tersebut menyebabkan kerugian pendapatan asli daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar setiap bulannya. (mit)

Butuh Sosok Sekda Kuat

globalfmlombok.com
-
0
Butuh Sosok Sekda Kuat

PROSES seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB hingga saat ini masih berproses di pusat. Baik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pansel dikatakan belum menyerahkan tiga nama peraih nilai tertinggi untuk menjabat posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur.

Dengan kondisi daerah yang tertatih-tatih akibat kondisi fiskal yang kian menurun akibat adanya pengurangan transfer, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan NTB membutuhkan sosok Sekda yang kuat, yang bisa berjuang membantu gubernur terbebas dari kemiskinan ekstrem, membantu meningkatkan ketahanan pangan, dan berhasil membawa pariwisata NTB mendunia.

“Daerah ini membutuhkan orang yang kuat, orang yang punya komitmen. Tidak sekedar cari panggung. Tugasnya berat banget. Kita sedang tidak baik-baik saja, fiskal kita terbatas, sedangkan kebutuhan banyak,” ujarnya, Jumat, 9 Desember 2025.

Ia menekankan, Sekda berikutnya harus mampu bekerja lebih baik, membangun komunikasi intensif, responsif, serta mampu menjembatani berbagai kepentingan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Adapun selama enam bulan ia menjabat sebagai Sekda, ia menjelaskan, dua fokus utama selama masa jabatannya adalah menyelesaikan APBD Perubahan serta mengawal penyusunan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, kedua agenda tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan dinamika politik dan penyesuaian kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Pengalaman ini luar biasa, karena ada proses politik dan bagaimana menyesuaikannya dengan perencanaan pembangunan. Itu memang tugas ketua TAPD,” ujarnya.

Selain urusan anggaran, ia juga menyoroti penataan birokrasi melalui penerapan SOTK baru sebagai bagian dari tugas yang diembannya. Penataan tersebut, kata dia, menjadi pilihan logis dari upaya pembenahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Di samping menyinggung soal Sekda, Faozal juga menanggapi polemik terkait pejabat yang saat ini berstatus nonjob akibat perubahan SOTK. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses transisi penataan birokrasi yang tidak bisa dihindari.

“Ini bukan ditunda, tapi prosesnya berjalan. Keputusan kepegawaian itu sangat sentralistik dan berada di BKN. Kita tidak bisa mengintervensi keluarnya pertek,” jelasnya.

Ia menegaskan, perubahan nomenklatur OPD membuat sejumlah jabatan struktural tidak lagi tersedia, sehingga pejabat yang sebelumnya menduduki posisi tersebut untuk sementara tidak menempati jabatan eselon II. Hal itu, menurutnya, kerap disalahartikan sebagai kebijakan nonjob semata, padahal merupakan konsekuensi administratif dari perubahan organisasi.

Soal nasib pejabat yang memasuki usia pensiun saat berstatus nonjob, ia menyebut hal tersebut sepenuhnya mengacu pada aturan kepegawaian yang berlaku. Kebijakan pensiun bukan kewenangan kepala daerah secara diskresi, melainkan mengikuti regulasi ASN.

“Kalau itu soal aturan kepegawaian, silakan mengacu pada aturan. Nanti Kepala BKD yang menjelaskan lebih detail,” pungkasnya. (era)

Berhasil Terapkan Pariwisata dan Event Berkelanjutan, NTB Terima Penghargaan Internasional dari APIEM UK

globalfmlombok.com
-
0
Berhasil Terapkan Pariwisata dan Event Berkelanjutan, NTB Terima Penghargaan Internasional dari APIEM UK

Mataram (globalfmlombok.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih penghargaan internasional dari Asia Pacific Institute for Event Management (APIEM) yang berbasis di United Kingdom. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan sektor wisata dan event secara berkelanjutan.

Penghargaan diserahkan melalui perwakilan APIEM di Indonesia, yaitu Direktur Mandalika Internasional Festival (MIF), Sirajudin pada Jumat, 9 Desember 2025. Ia mengatakan, penghargaan ini merupakan bagian dari satu paket dengan Kementerian Pariwisata serta penyelenggaraan Mandalika International Festival (MIF).

Sirajudin menjelaskan, penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan lima kriteria utama. Pertama, komitmen dalam pengembangan industri dan pertahanan event. Kedua, kekuatan kolaborasi lintas pihak. Ketiga, fokus terhadap penguatan perusahaan dan daerah. Keempat, pengembangan sumber daya manusia serta penyelenggaraan event di tingkat daerah hingga nasional. Kelima, kreativitas dalam mengembangkan event yang mendukung komunitas dan para pemangku kepentingan.

“Kelima kriteria tersebut kami lihat ada pada Gubernur NTB,” ujarnya.

Penghargaan ini menjadi yang pertama kalinya diberikan APIEM UK kepada NTB. Bahkan di Indonesia, saat ini hanya Provinsi NTB yang menerima penghargaan tersebut. Ke depan, APIEM UK berencana memperluas penilaian ke daerah lain seperti Jawa Barat dan Yogyakarta, serta ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Proses penilaian sendiri dilakukan secara kolaboratif. Tim internasional APIEM UK dikatakan meminta dan menerima berbagai data serta informasi dari perwakilan di Indonesia sebelum akhirnya menetapkan penerima penghargaan.

Selain pemberian penghargaan, MIF juga saat ini tengah menggodok 10 rekomendasi strategis untuk pengembangan pariwisata dan event di Indonesia. Rekomendasi ini disusun dengan standar kualitas tinggi yang melibatkan kolaborasi antara akademisi dan praktisi.

“10 rekomendasi ini sedang kita godok dan sudah hampir selesai sekitar 80%. Kami akan membuatnya dengan rasional, tujuan, dan objektivitas yang jelas karena kualitasnya mendekati artikel internasional,” jelasnya.

Rencananya, hasil rekomendasi ini akan dipublikasikan dalam artikel internasional berstandar Scopus Q2 dan Q3 sebagai bukti nyata hasil kolaborasi berbagai pihak. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk memastikan keberlanjutan program pariwisata yang berkualitas di masa depan.

Dalam kurun waktu kurang dari seminggu, MIF bisa menggaet ribuan wisatawan ke Mandalika dengan kegiatan Mandalika International Festival ( MIF) bertema Mandalika Dreams For The World dengan 10 sub tema. Seperti, Mandalika Song karya asli MIF, Mandalika Dance, Mandalika Fashion.

Selanjutnya Mandalika International Talkshow, Mandalika International Award and Appreciation, Mandalika Creative arts and Products Merchandise, Mandalika International Competitions, Mandalika International Show, Mandalika Nunsantra Show, dan Mandalika National Expo.

“Kunjungan tembus 5-10 ribu pengunjung selama 3 hari. Dan dampak dihitung dari hotel, restoran, pesawat, UMKM, makan minum, souvenir, tour, sewa kendaraan, sarana prasarana event,” ungkap Sirajudin.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia,mengatakan NTB kini telah bergerak ke arah pengelolaan pariwisata yang lebih profesional. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan sekaligus mengembangkan kualitas penyelenggaraan agar mampu menembus level internasional.

Atas hal itu, perlu adanya koordinasi lintas pihak, termasuk dengan organisasi dan institusi terkait seperti IMF, dinilai penting untuk mendorong lahirnya event-event yang lebih besar.

Pengembangan event menjadi bagian dari program pariwisata berkualitas yang tengah didorong pemerintah. Salah satu komponen utama pariwisata berkualitas adalah kehadiran atraksi dan event yang memiliki standar tinggi, baik dari sisi konsep, manajemen, maupun dampak ekonomi.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan event yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan berbasis event berkualitas.

“Kita kan punya program pariwisata berkualitas, dimana salah satunya komponen daripada pariwisata berkualitas bagaimana kita menghadirkan atraksi, menghadirkan event yang tentu juga berkualitas. Ya tentunya kita mengharapkan penyelenggaraan kegiatan untuk bagaimana memanajemen event internasional,” katanya.

Kendati begitu, persoalan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan. Banyak pelaku event di daerah yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Padahal, dalam konsep pariwisata berkualitas terdapat empat komponen utama, salah satunya adalah penyiapan kelembagaan serta SDM yang profesional dan tersertifikasi.

Standarisasi dan sertifikasi SDM dinilai mutlak diperlukan agar penyelenggaraan event memenuhi kriteria kualitas. Sertifikasi menjadi bukti bahwa pelaku event memiliki kompetensi dan kemampuan yang diakui secara resmi.

“Ya tentunya kita harus memiliki SDM berkualitas, untuk mencapai itu tentunya ada standarisasi, adanya kompetensi, nah itulah salah satu sertifikasi. Dan satu-satunya lembaga mungkin yang punya sertifikasi SDM nya itu cuma MIF,” pungkasnya. (era)

1...221222223...394Halaman 222 dari 394