Mataram (globalfmlombok.com) – Gelombang penolakan keras datang dari pengusaha transportasi lokal dan para pengemudi di Lombok terhadap rencana beroperasinya PO Sinar Jaya sebagai penyedia layanan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandara- Senggigi-Bangsal-Geopark Rinjadi. Terminal Pancor Lombok Timur-Sembalun. Terminal Mandalika-Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Gili Mas-Pelabuhan Tawon Sekotong.
Gelombang penolakan ini setelah para pengusaha dan koperasi transportasi di Pulau Lombok melakukan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.
Pertemuan yang berlangsung tanpa pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini dilakukan oleh seluruh perwakilan transportasi dari Senggigi, Gili Mas (Lombok Barat), Bandara Lombok (Lombok Tengah), hingga Bangsal (Lombok Utara) dengan Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum dan pengurus.
Usai melakukan pertemuan, Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum atau JK, menegaskan bahwa kehadiran PO Sinar Jaya yang dinilai muncul secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pelaku usaha dan organisasi transportasi lokal.
“Kami sepakat, tidak ada kata lain selain menolak kehadiran PO Sinar Jaya di NTB. Mereka datang tanpa permisi, tanpa koordinasi, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di NTB,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat sejumlah alasan mendasar penolakan tersebut. Pertama, PO Sinar Jaya merupakan perusahaan luar NTB yang dimenangkan tender oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, sebelumnya, rute KSPN di Lombok ini sudah dilayani oleh DAMRI yang polanya sudah bekerjasama dengan transportasi lokal untuk penyediaan armada, termasuk SDMnya.
Kedua, kata JK, Sinar Jaya ini tidak memiliki kantor resmi di NTB. Ketiga, mayoritas tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar daerah. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan pengusaha dan pekerja transportasi lokal.
JK juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, dengan memenangkan swasta nasional sebagai pemenang tender, otomatis, subsidi miliaran rupiah untuk melayani rute KSPN di Lombok kepada PO dimaksud, hanya akan dinikmati perusahaan besar dari luar NTB.
Ia menilai kebijakan ini tidak adil di tengah kondisi pengusaha transportasi lokal yang tengah terpuruk.
“Ini ironis. Perusahaan besar justru disubsidi oleh pemerintah, sementara koperasi dan perusahaan lokal yang hidup enggan mati menjadi tak diperhatikan. Kementerian Perhubungan juga harus perhatikan ini,” katanya.
Karena itu, pemerintah diminta bijak. Jangan sampai hanya menghidupkan perusahaan besar di luar daerah, dengan mengorbankan lebih banyak perusahaan lokal.
Penolakan senada disampaikan Wakil Ketua Koperasi Transportasi Wisata (Kotasi) Senggigi, Lalu Mustiadi. Ia menilai masuknya PO Sinar Jaya merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan transportasi lokal di Lombok, khususnya di kawasan pariwisata Senggigi.
“Ini bukan solusi. Yang kami butuhkan bukan penambahan armada, tapi bagaimana mendatangkan lebih banyak penumpang agar bisa berbagi rezeki,” tegasnya.
Dari sisi bandara, Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) NTB melalui Lalu Aksar Hadi atau Mamiq Devi mengungkapkan bahwa kondisi penumpang di Bandara Internasional Lombok juga saat ini belum pulih sepenuhnya. Ia menyebut, sedikitnya sembilan perusahaan transportasi yang telah berkontrak di bandara kini kesulitan mendapatkan penumpang.
“Kalau ditambah perusahaan baru lagi, kue yang dibagi makin kecil. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Koperasi Angkutan Wisata Bangsal Lombok Utara, Firdaus Zakaria, menyoroti aspek kondusivitas dan kenyamanan pariwisata. Ia khawatir masuknya PO Sinar Jaya justru memicu konflik di lapangan yang berdampak pada citra pariwisata Lombok.
“Kami benar-benar terkejut. Tanpa mempertimbangkan pengusaha lokal, tiba-tiba ada PO luar yang akan beroperasi. Ini mengganggu kenyamanan,” katanya.
Penolakan juga datang dari perwakilan transportasi Gili Mas dan Lembar, serta para driver lokal. Syukri, perwakilan driver Lombok, menegaskan bahwa jika PO Sinar Jaya tetap beroperasi, dampaknya akan sangat besar bagi pengemudi lokal.
“Kalau mereka masuk, kami bisa mati. Penumpang sekarang saja belum ramai,” ujarnya.
Para pelaku transportasi berencana mendatangi Gubernur NTB, Lalu. Iqbal untuk menyampaikan aspirasi secara resmi, guna mencegah potensi konflik dan gejolak sosial di sektor transportasi dan pariwisata NTB. (bul)
