Beranda blog Halaman 221

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemprov NTB, Polda NTB Koordinasi dengan Kemendagri

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemprov NTB, Polda NTB Koordinasi dengan Kemendagri

Mataram (globalfmlombok.com) – Ditreskrimsus Polda NTB telah berkoordinasi dengan Kementerian Dala m Negeri (Kemendagri) RI dalam perkara kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi gratifikasi yang diduga dilakukan pejabat Pemprov NTB.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi, Jumat (9/1/2026) menyebutkan, koordinasi dengan Kemendagri dilakukan untuk mencari perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara ini. “Karena itu kewenangan Kemendagri,” katanya.

PMH yang dimaksud berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi dilakukan pejabat Pemprov NTB dalam penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 2 dan 6 tahun 2025.

Selain berkoordinasi dengan Kemendagri, penyidik juga kini tengah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB untuk mencari potensi kerugian negara kasus ini. “Hanya berkoordinasi, tidak ada audit oleh BPKP NTB,” tegas Endriadi.

Telah Meminta Keterangan Tambahan

Pihak kepolisian sejauh ini juga telah meminta keterangan tambahan dari mantan Anggota DPRD NTB, TGH.Najamuddin Mustofa sebagai pelapor dalam perkara ini.

Penyidik juga telah berkoordinasi dengan dua kantor dan instansi Pemprov NTB. Juga telah meneliti 12 dokumen yang berkaitan dengan kasus yang dilaporkan mantan anggota DPRD NTB itu. Ditreskrimsus Polda NTB juga telah memeriksa sejumlah anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB.

Sebelumnya, Najamuddin selaku pelapor mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Polda NTB terkait perkara ini. Ia menduga sejumlah pejabat Pemprov NTB berperan dalam pengambilan uang Pokir milik 39 anggota dewan tersebut.

Ia turut menyoroti terbitnya Pergub Nomor 2 dan 6 Tahun 2025 yang dijadikan dasar hukum Pemprov NTB untuk mengeksekusi (memotong) dana Pokir hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Padahal, menurutnya, pengelolaan keuangan daerah seharusnya berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, Najamuddin menilai bahwa dugaan pemotongan dana Pokir tahun 2025 telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Sebab, kedua Pergub tersebut dinilainya tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Dalih pemotongan Pokir merupakan penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, Najamuddin menilai ada kejanggalan. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menyasar program Pokir. Melainkan hanya berlaku untuk pos-pos seperti perjalanan dinas, biaya sewa, serta kegiatan seremonial.

Menurut dia, jika pemotongan tersebut benar-benar berdasar pada kebijakan efisiensi, semestinya seluruh 65 anggota DPRD NTB mengalami pemangkasan. Namun faktanya, hanya sebagian yang terdampak, yakni para anggota dewan yang tidak kembali terpilih pada Pileg 2024. (mit)

Sekda Akui Perlu Kerja Keras Penuhi Target PAD

globalfmlombok.com
-
0
Sekda Akui Perlu Kerja Keras Penuhi Target PAD

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengakui perlu kerja keras untuk memenuhi target pendapatan asli daerah di tahun 2026. Meskipun target Rp650 miliar dinilai realistis, tetapi seluruh potensi perlu dioptimalkan. “Insya Allah, kita bisa capai dengan kerja keras,” ungkap Sekda.

Beberapa potensi PAD yang bisa dioptimalkan. Diantaranya, menggenjot kembalo opsen pajak kendaraan bermotor dan pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan. Di samping itu kata Sekda, perlu mencari sumber-sumber pendapatan yang baru untuk penerimaan daerah baik dari retribusi maupun pajak.

Retribusi yang perlu dioptimalkan adalah sewa lapak di eks Pelabuhan Ampenan dan Taman Wisata Loang Baloq. Pajak reklame dan sewa rumah dinas guru. “Pajak reklame juga akan dioptimalkan terutama reklame kecil ini,” terangnya.

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebut Sekda, akan menyisir reklame kecil di Kota Mataram. Izin reklame telah kedaluwarsa diminta diperpanjang atau ditata kembali, supaya tidak mengganggu estetika kota.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram mengakui, kebijakan fisikal pemerintah pusat dengan memangkas dana transfer ke daerah dikhawatirkan akan mengganggu. Kendati demikian, perangkat daerah penghasil PAD memiliki komitmen untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak maupun retribusi. “Pak Wali sudah menanyakan komitmen pimpinan OPD, sehingga target Rp650 miliar sangat realistis,” ujarnya.

Alwan menegaskan, target PAD Rp650 miliar merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Sebelum penetapan PAD, juga dilibatkan tim ahli untuk menilai berdasarkan perhitungan realistis mengacu pada kondisi ekonomi. “Ada tim ahli juga diminta menghitung berapa target yang tepat tahun ini,” ujarnya.

Selain optimalisasi pajak dan retribusi lanjut Sekda, skema penarikan retribusi dan pajak juga akan diubah. OPD diminta berinovasi membangun sistem pembayaran non tunai. Tujuannya mengantisipasi kebocoran PAD. Pola ini telah diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Mataram. Rencananya kata dia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram juga menerapkan pembayaran retribusi persampahan menggunakan non tunai. (cem)

Puluhan Pengemis di Mataram Ditertibkan

globalfmlombok.com
-
0
Puluhan Pengemis di Mataram Ditertibkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram menertibkan pengemis atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Kota Mataram. Penertiban dilakukan pada Jumat (9/1/2026) dan merupakan bagian dari kegiatan rutin yang telah berjalan sejak Desember 2025. Dalam kurun waktu tersebut, puluhan pengemis telah ditertibkan.

Penertiban PPKS dilaksanakan secara rutin setiap pekan, khususnya pada hari Jumat. Dalam satu kali operasi, Dinsos menurunkan sekitar 20 personel yang disebar ke sejumlah titik yang terindikasi menjadi lokasi aktivitas anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng). Titik-titik tersebut antara lain Simpang Airlangga, Gomong, Simpang Empat depan Kampus AMM Jalan Airlangga, Simpang Empat BI, Simpang Empat Tanah Aji, serta kawasan fasilitas umum dan pusat bisnis.

Salah seorang Satgas Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Muhammad Aulia Husnurrido, mengatakan penertiban ini merupakan program rutin Dinsos untuk menjaga ketertiban dan memberikan pembinaan sosial kepada PPKS.

“Hari ini merupakan kegiatan pertama di tahun 2026. Sekitar lima orang kami tertibkan, di antaranya lansia yang membawa anak di kawasan Jalan Panjitilar,” ujarnya.

Menurut Rido, sapaan akrabnya, hari Jumat dipilih karena biasanya jumlah dermawan meningkat. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan pengemis untuk meminta-minta di jalan dengan berbagai modus, seperti menjual tisu atau memulung botol plastik.

Ia mengungkapkan, sebagian besar PPKS yang terjaring berasal dari luar Kota Mataram, terutama dari wilayah Lombok Barat. Sementara warga Kota Mataram yang terlibat jumlahnya relatif sedikit dan sebagian sudah mendapatkan pembinaan agar tidak kembali melakukan aktivitas tersebut.

“Ada yang mengomandoi. Sebagian berasal dari Lombok Barat. Bahkan pernah kami bawa ke Polres Mataram bagian PPA, tetapi masih mengulangi perbuatannya,” ungkapnya.

Rido menambahkan, intensitas penertiban paling tinggi terjadi pada bulan Ramadan. Pasalnya, pengemis kerap memanfaatkan momen sore hari menjelang berbuka puasa karena tingginya aktivitas berbagi dari masyarakat.

Terkait pengemis yang merupakan warga Kota Mataram dan tercatat sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos melakukan pendekatan persuasif berupa imbauan. Namun, apabila yang bersangkutan kembali ditemukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan lurah sesuai alamat pada KTP.

“Kalau orang yang sama masih kita temukan, kami koordinasikan dengan kelurahan dan mencari akar permasalahannya langsung,” tegasnya.

Selain itu, petugas kerap menghadapi kendala saat penertiban karena sebagian PPKS memberikan keterangan domisili yang tidak sesuai. Meski demikian, Dinsos tetap berupaya menelusuri identitas yang valid melalui koordinasi dengan seluruh kelurahan di Kota Mataram. (pan)

Harga Bawang Merah Melonjak Drastis

globalfmlombok.com
-
0
Harga Bawang Merah Melonjak Drastis

Mataram (globalfmlombok.com) – Harga bawang merah mengalami lonjakan drastis. Hal ini dipicu bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menerangkan, harga bawang merah mengalami lonjakan drastis dari harga sebelumnya Rp28 ribu per kilogram menjadi Rp50 ribu per kilogram. Lonjakan harga disinyalir faktor cuaca atau banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bima dan Dompu. “Dari hasil pemantauan kami di Pasar Kebon Roek harga bawang merah naik drastis menjadi Rp50 ribu per kilogram,” terang Nida.

Kenaikan komoditas hortikultura juga terjadi pada cabai rawit. Harga cabai rawit sebut Nida, mencapai Rp45 ribu per kilogram. Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram, membahas rencana kolaborasi operasi pasar keliling (Kopling).

Kegiatan ini dinilai harus segera digelar guna mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadhan. “Kita juga perlu mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan,” ujarnya.

Komoditi lainnya yang mengalami kenaikan adalah daging ayam segar. Tingginya kebutuhan dapur makan bergizi gratis dinilai memicu kenaikan daging ayam segar. Harga daging ayam segar di Pasar Mandalika mencapai Rp40 ribu per kilogram. “Harga daging ayam saat libur sekolah Rp38 ribu per kilo. Sekarang sudah naik lagi Rp40 ribu per kilo,” sebutnya.

Ia mengakui dapur MBG tidak membeli bahan pokok terutama daging ayam di pasar, melainkan ke peternak (distributor,red). Distributor justru memanfaatkan momen tersebut dengan menaikan harga. Dinas Perdagangan kata Nida, mendukung sepenuhnya MBG sebagai program strategis nasional. Akan tetapi, ia mengharapkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) memiliki peternak dan petani binaan, sehingga tidak mengganggu harga di pasar. “Kita dukung sepenuhnya program MBG ini,” ujarnya. (cem)

Edukasi Pemilahan Sampah

globalfmlombok.com
-
0
Edukasi Pemilahan Sampah

PEMERINTAH Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, memasifkan sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menyusul adanya pembatasan ritase pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Lombok Barat.

Lurah Monjok Timur, Sumanto, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan seluruh unsur lingkungan, mulai dari kepala lingkungan, ketua RT, kader, Linmas, hingga operator sampah, untuk menyamakan persepsi terkait program pemilahan sampah.

“Kita mulai dari aparat lingkungan dengan harapan mereka menjadi contoh dan bisa mensosialisasikan langsung kepada masyarakat agar mulai memilah sampah dari rumah,” ujarnya, Jumat, 9 Januari 2026.

Menurut Sumanto, pemilahan sampah sengaja dimulai dari tingkat lingkungan agar implementasinya lebih efektif. Sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai forum masyarakat. Para kader diarahkan untuk menyasar ibu rumah tangga, sementara ketua RT menyampaikan kepada kepala keluarga di wilayah masing-masing.

Selain itu, para operator pengangkut sampah juga dilibatkan aktif dalam proses edukasi. Mereka diminta membantu memberikan pemahaman kepada warga mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diarahkan menggunakan kantong plastik berwarna putih, sedangkan sampah anorganik menggunakan kantong plastik berwarna hitam.

“Kami tekankan kepada operator agar hanya mengangkut sampah yang sudah terpilah. Ini untuk memudahkan proses pengelolaan selanjutnya,” tegasnya.

Namun demikian, Sumanto mengakui penyediaan dua jenis kantong plastik tersebut masih menjadi kendala di masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan apakah kantong plastik itu disediakan oleh kelurahan.

“Sementara ini kami minta masyarakat menyiapkan sendiri kantong plastiknya, bisa menggunakan kantong bekas dan tidak harus baru. Sambil berjalan, kami juga menyiapkan skema penyediaannya,” terangnya.

Terkait implementasi program “Tempah Dedoro” Organik yang lebih dahulu diinisiasi oleh Wali Kota Mataram, Sumanto menyebutkan program tersebut masih diterapkan secara terbatas, yakni di lingkungan kantor kelurahan dan beberapa rumah warga.

Meski demikian, ia berharap ke depan program pemilahan sampah dan Tempah Dedoro Organik dapat berjalan beriringan sehingga mampu menekan volume sampah yang dibuang ke TPAR.

“Untuk menyukseskan program ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa keterlibatan warga, upaya pengendalian sampah tidak akan maksimal,” pungkasnya. (pan)

Fokus pada Raperda OPD hingga UMKM

globalfmlombok.com
-
0
Fokus pada Raperda OPD hingga UMKM

BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mataram mulai menyusun dan membahas daftar prioritas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan ditangani dalam waktu dekat. Sejumlah raperda strategis masuk dalam agenda pembahasan, mulai dari penguatan organisasi perangkat daerah hingga regulasi UMKM, pajak, dan bantuan sosial.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I, menjelaskan bahwa pembahasan tersebut dilakukan sebagai langkah awal sebelum seluruh raperda disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Kita ini sebelum disepakati nantinya, perlu menyamakan dulu raperda mana saja yang menjadi prioritas,” ujar Hariri dalam rapat pembahasan Bapemperda.

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah raperda yang masuk dalam daftar awal. Di antaranya raperda tentang tenaga kerja, aspek organisasi dan tata kerja, UMKM, serta perubahan peraturan daerah tentang pajak reklame. Selain itu, juga dibahas raperda terkait hibah dan bantuan sosial, Pedagang Kaki Lima (PKL), wakaf, serta raperda mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau badan daerah lainnya.

“Kalau kita hitung, ada sekitar tujuh raperda awal, kemudian ditambah tiga lagi sehingga totalnya menjadi sepuluh raperda yang kita masukkan untuk dibahas,” jelasnya.

Menurut Hariri, dari seluruh raperda tersebut, yang paling dekat dan mendesak untuk segera ditangani adalah raperda yang berkaitan langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai penting untuk memperkuat dasar hukum kelembagaan serta meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.

“Yang terdekat dengan organisasi perangkat daerah itu yang perlu kita dahulukan,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Meski demikian, Al Hariri menegaskan bahwa pembahasan raperda tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan sekretariat dan pihak terkait guna mematangkan materi sebelum raperda tersebut dibawa ke tahap pembahasan berikutnya.

“Kita harus ketemu dulu, duduk bersama, untuk mencoba melihat kira-kira apa saja yang perlu disempurnakan,” ujar politisi PPP ini.

Ia menambahkan, penentuan skala prioritas ini diharapkan dapat membuat proses legislasi daerah berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Mataram.

“Sekarang ini kita fokus pada prioritas dulu, supaya raperda yang dibahas benar-benar berdampak dan bisa segera diterapkan,” pungkas Hariri. (fit)

Permohonan ke LPSK Hak Saksi, Peluang Tersangka Baru Dugaan Dana “Siluman” Masih Terbuka

globalfmlombok.com
-
0
Permohonan ke LPSK Hak Saksi, Peluang Tersangka Baru Dugaan Dana “Siluman” Masih Terbuka

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Wahyudi tak mempermasalahkan pengajuan perlindungan oleh 15 saksi dalam perkara dugaan “dana siluman” ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wahyudi pada Jumat (9/1/2026) mengaku pengajuan perlindungan 15 saksi kasus dugaan “dana siluman” merupakan hak dari para saksi. “Iya itu kan hak dari mereka, nanti kita kaji seperti apa, itu sudah pada salurannya minta perlindungan,” katanya.

Wahyudi mengaku bahwa pengembangan dalam penambahan tersangka dalam perkara ini masih didalami penyidik. ‘Itu masih didalami, masih diproses itu,” sebutnya.

Apakah tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman” ini akan cukup hanya pada tiga tersangka, Wahyudi mengaku belum bisa memastikan. Yang jelas, dia menegaskan proses pemberkasan dari tiga tersangka yakni IJU, HK, dan MNI tengah dikebut pihak Kejaksaan.

Dia pun mengakui bahwa nantinya akan ada perubahan sangkaan pasal kepada ketiga tersangka menyusul penerapan KUHP baru pada 2 Januari 2026 itu. “Perubahan Undang-Undang ya. Bila terjadi perubahan undang-undang yang dipakai nanti yang meringankan yang tersangka,” jelasnya.

Skema penyusunan berkas perkara ketiga tersangka juga telah mengikuti KUHP bari itu, lanjutnya. “Kan emang ada perubahan undang-undang jadi harus menyesuaikan,” sebutnya.

Dalam perkara dugaan dana “siluman” ini, penyidik Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka. Mereka antara lain, ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK. Lalu, politisi asal Demokrat berinisial IJU, dan politisi Perindo berinisial MNI.
Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Ketiga tersangka sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Namun, Hakim Tunggal, dalam persidangan praperadilan ketiganya, Lalu Moh. Sandi Iramaya menolak pengajuan praperadilan tersebut. (mit)

Tak Ingin Sekadar Andalkan ASN, Baznas Lotim Target Pengumpulan Dana Rp25-30 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Tak Ingin Sekadar Andalkan ASN, Baznas Lotim Target Pengumpulan Dana Rp25-30 Miliar

Selong (globalfmlombok.com) – Memasuki tahun 2026, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memasang target pengumpulan dana sebesar Rp25-30 miliar. Capaian ini diyakini bisa diwujudkan dengan optimisme dan semangat dari Bupati Lotim. Baznas Lotim juga memastikan tidak hanya mengandalkan pemungutan zakat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kita tidak hanya andalkan ASN,” tegas Ketua Baznas Lotim, Muhammad Kamli saat diwawancarai, Kamis (8/1/2026). Ia menyampaikan, pada tahun 2025 saja terlapor pengumpulan mencapai Rp17 miliar lebih. Dari capaian tersebut, tahun 2026 ini minimal katanya bisa mencapai lebih dari Rp20 miliar.

“Maka tadinya kami pernah menargetkan untuk 2026 di angka Rp20 miliar, namun dengan semangat yang luar biasa dari bupati, InsyaAllah, dengan keterlibatan bupati dalam hal ini mendorong sumber-sumber jenis baru, maka bisa dicapai Rp30 miliar,” imbuhnya.

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sendiri telah menegaskan agar pimpinan Baznas Lotim ini bisa memasang target yang jauh lebih besar dari realisasi tahun 2025. Dorongan motivasi Bupati itu kata pimpinan Baznas Lotim menjadi penyemangat.

Dalam rangka menggali potensi Zakat Infak dan Sedekah, Baznas Lotim terus melakukan sosialisasi. Tidak saja dikalangan ASN, Baznas mencoba mengajak muzakki-muzakki baru. Terbaru, sebanyak 50 pebisnis di Lotim ini sudah menyatakan komitmen untuk menyalurkan zakatnya lewat Baznas.

Kehadiran Muzakki baru ini mendorong untuk para pelaku usaha lainnya untuk ambil bagian me gamurkan zakat lewat Baznas. Termasuk pada pelaku usaha Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, ratusan juta perputaran uang di dapur MBG setiap bulannya. Zakat aktivitas usaha MBG ini dihadapkan bisa menyalurkan zakatnya ke Baznas.

Kamli menuturkan, sudah ada sejumlah pelaku MBG yang mulai menyalurkan zakatnya lewat Baznas. “Sudah ada pemilik MBG menyalurkan zakat dan sedekahnya dan sudah berjalan dua bulan ini sejak mulai beroperasi MBG-nya beliau sudah menyalurkan zakat,” paparnya.

Zakat yang terkumpul, dipastikan akan disalurkan ke delapan asnaf sesuai dengan dalil Qur’an. Salah satu fokus Lotim adalah membantu percepatan penurunan kemiskinan eksrem di Lotim. Diantaranya, menyalurkan gerobak usaha dan bantuan permodalan Rp1,5 juta perorang. (rus)

Cetak Sejarah, Capaian PAD Lobar Baru Pertama Kali Lampaui Target 107 persen

globalfmlombok.com
-
0
Cetak Sejarah, Capaian PAD Lobar Baru Pertama Kali Lampaui Target 107 persen

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bupati Lombok Barat H Lalu Ahmad Zaini bersama Wabup Hj. Nurul Adha atau dikenal dengan akronim LAZ-UNA, belum genap satu tahun memimpin Lobar. Namun mereka telah mempu mencetak sejarah dari sisi pendapatan daerah. Dimana baru kali ini capaian PAD melampaui target hingga 107 persen.

Berdasarkan data realisasi yang dicatat Bapenda Lobar, untuk capaian PAD baik BLUD maupun non-BLUD melampaui target. Dari target Rp531.769.427.404 realisasinya melampaui mencapai 543.612.856.469 atau 102,23 persen. Untuk capaian PAD non BLUD, dari target 258.312.998.213 mampu direalisasikan 108,09 persen atau setara 279.212.167.369. Begitupula pada sektor pajak, capaiannya melampaui target 107 persen. Dari target 207.486.699.874, terealisasi hingga 223.842.791.624.

LAZ di hadapan awak media, pada Jumat (9/1/2026) menyampaikan apresiasi pada jajarannya atas kerja kerasnya tersebut. Sehingga pada tahun pertama memimpin Lobar, ia bisa mencapai realisasi PAD tahun 2025 dengan angka 107 persen. “Saya bisa mencapai realisasi PAD tahun 2025 diangka 107 persen, artinya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dan ini sejarah Lombok Barat, baru nyampai (lampui target),” kata LAZ.

Melihat capaian PAD Lobar selama beberapa tahun terakhir, tidak pernah mencapai target 100 persen. Kisarannya 95 hingga 98 persen. Sementara tahun ini, ia bisa memecahkan target tersebut dalam waktu kurang setahun. Kemudian kata dia, target PAD yang dipasang pun spektakuler mencapai kenaikan 100 miliar. Namun itu bisa dicapai, kendati beberapa pihak yang ketika itu meragukan bisa mencapai target atau tidak.

“Alhamdulillah bisa kami capai. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Sebab setiap kita menghadirkan pesimisme itu, sekian persen semangat itu hilang. Jadi tidak boleh pesimis,” tegasnya.

Kendati sudah tercapai sesuai target, itu belum membuatnya merasa puas terhadap kinerja jajarannya. Ia terus melakukan pembenahan untuk menjadi lebih baik dan meningkat lagi tahun ini.

LAZ berharap dengan proses adaptasi selama sembilan bulan, irama bekerja, target bekerja dianggapnya sudah bisa disesuaikan oleh jajarannya. Sehingga tahun ini bisa digenjot lebih maksimal lagi. Bahkan ia telah sampaikan ke Bapenda, yang kurang optimal bekerja di level staf bisa diajukan untuk diganti. Sebab saat ini dari jajaran Kadis, sampai Kabid semua pejabat baru. Hanya beberapa yang masih, tidak dimutasi, karena dinilai betul-betul bekerja baik.

Pihaknya juga mendorong mengoptimalkan sejumlah potensi yang belum digarap maksimal. Seperti pajak air bawah tanah. Untuk itu pihaknya awal tahun ini mengidentifikasi seluruh industri dan hotel yang menggunakan air bawah tanah. Pihaknya akan memasang meteran untuk memantau. “Karena itu semua camat akan saya turunkan (mendata),” imbuhnya.

Pihaknya juga akan mengoptimalkan pendapatan dari pasar dengan menempatkan personel satpol PP untuk membackup di masing-masing pasar. Hal ini untuk mengawasi dan mengontrol pendapatan dari kepala Pasar. Sehingga hal ini mencegah Kebocoran PAD.
Pihaknya juga mengindentifikasi semua potensi pendapatan di masing-masing desa dengan menempatkan Satpol PP. Mereka bertugas memantau lebih dini perubahan tata ruang sejak dini dan gejolak sosial. Sehingga dengan begitu semua potensi pendapatan bisa dimaksimalkan. (her)

Produksi Beras di Lotim Meningkat 14 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Produksi Beras di Lotim Meningkat 14 Persen

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan jajaran dinas di daerah, merayakan capaian swasembada pangan pada tahun 2025. Momentum ini ditandai dengan kegiatan tasyakuran yang digelar di berbagai wilayah, sekaligus menjadi platform untuk mengumumkan sejumlah capaian positif dan target yang lebih besar ke depan
Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi, Jumat (9/1/2026) menyampaikan data optimistis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Produksi beras tahun 2025 tercatat mencapai 324,77 persen dari kebutuhan, dengan surplus sebesar 14 persen dibandingkan produksi tahun 2024.

“Ini adalah kabar gembira. Cadangan beras nasional kita juga kuat, diproyeksikan 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan tetap aman di angka 3,2 juta ton pada akhir tahun,” jelas Fathul Kasturi.

Capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai 14,3 persen. Kesejahteraan petani juga meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai level 125. Di sisi perdagangan internasional, ekspor produk pertanian melonjak hampir 33 persen, bernilai sekitar Rp158 triliun.

Kasturi menyebutkan, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. “Harga pupuk bersubsidi kita turunkan 20 persen dari tahun 2024. Birokrasi kita permudah agar lebih lancer bagi petani. Harga jual gabah dan jagung kita lindungi dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah dan Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipil,” paparnya.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dari hulu ke hilir juga ditingkatkan. “Kami permudah dan perbanyak akses petani terhadap benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan sarana irigasi, hingga pendampingan hilirisasi produk,” tambahnya.

Pemerintah tidak berpuas diri. Untuk tahun 2026, ditetapkan target penyediaan stok yang dikelola Bulog, yaitu 4 juta ton beras, 1 juta ton jagung, dan 70.000 ton kedelai.

Visi jangka panjang pun semakin ambisius. “Target ke depan bukan lagi sekadar cukup makan. Kita incar swasembada protein, mulai dari susu, telur, hingga daging. Selain itu, kita akan fokus pada hilirisasi produk perkebunan bernilai tinggi seperti kopi, kelapa, kakao, gambir, dan lain-lain untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor,” tegas Fathul Kasturi.

Dengan fondasi swasembada pangan yang sudah tercapai, langkah pemerintah kini mengarah pada penguatan ketahanan pangan berbasis protein dan transformasi ekonomi pertanian melalui industrialisasi komoditas perkebunan. (rus)

1...220221222...394Halaman 221 dari 394