Beranda blog Halaman 220

Dari Direktur RSUD NTB ke Bapenda, Benarkah Penerapan Meritokrasi?

globalfmlombok.com
-
0
Dari Direktur RSUD NTB ke Bapenda, Benarkah Penerapan Meritokrasi?

Mataram (globalfmlombok.com) – Mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan. Bukan hanya soal lima pejabat eselon II yang turun jabatan, tetapi juga soal perpindahan posisi sejumlah pejabat. Yang paling dipertanyakan publik baru-baru ini adalah rotasi mantan Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB.

Menanggapi persoalan itu, Lalu Herman yang akrab disapa dr. Jack santai menjawab mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinilai dari perkembangan, pembangunan, dan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB selama ia menjabat sebagai direktur.

“Dari dokter ke Bapenda, sulitnya di mana? Harusnya tidak ada yang sulit. Gas itu kita kejar (anggaran, red),” katanya.

Sejak menjabat pada tahun 2021, RSUD di tangan dr. Jack menunjukkan progres dalam pembangunan RS. Tahun 2022, dilakukan pengembangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 6 lantai. Di dalamnya ada IGD Covid hingga trauma center. Meski pembangunan juga sempat menimbulkan gejolak karena Rumah Sakit memiliki utang Rp750 miliar ke pihak ketiga, yaitu PT SMI.

Pemprov NTB melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. Ahsanul Khalim menegaskan penugasan dr. Jack sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB dalam mutasi pejabat 09 Januari 2026 didasarkan pada pertimbangan objektif atas kapasitas kepemimpinan, manajerial, serta pengalaman tata kelola yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Menurutnya, mutasi dan penugasan pejabat struktural tidak semata-mata ditentukan oleh kesesuaian latar belakang disiplin ilmu formal, melainkan melalui proses pendalaman kompetensi, evaluasi kinerja, dan wawancara langsung dengan pimpinan daerah.

“Pemerintah Provinsi NTB melihat kompetensi pejabat secara utuh. Kepemimpinan, integritas, pengalaman manajerial, serta kemampuan mengelola sistem dan organisasi menjadi pertimbangan utama dalam penugasan jabatan strategis,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun dr. Jack dikenal luas berlatar belakang profesi kedokteran dan memiliki pengalaman sebagai pimpinan rumah sakit, yang bersangkutan juga memiliki rekam jejak panjang sebagai pelaku usaha serta pemimpin organisasi yang memahami tata kelola bisnis, manajemen keuangan, pengambilan keputusan berbasis kinerja, dan pengembangan sistem yang berorientasi pada hasil.

“Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan tantangan Bapenda ke depan, terutama dalam mempercepat proses bisnis, memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, penugasan ini sekaligus mencerminkan pendekatan kepemimpinan modern dalam birokrasi, yang tidak membatasi penilaian pada latar belakang profesi semata, melainkan pada kapasitas adaptif, visi manajerial, dan keberanian melakukan pembaruan sistem.

“Dengan gaya kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan berorientasi pada perbaikan sistem, Pemerintah Provinsi NTB meyakini dr. Jack memiliki kapasitas untuk mendorong transformasi tata kelola di Bapenda,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa seluruh proses mutasi telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui pertimbangan yang matang. Penugasan ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. (era)

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Terima Anugerah Kebudayaan PWI 2026

globalfmlombok.com
-
0
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana Terima Anugerah Kebudayaan PWI 2026

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana ditetapkan sebagai penerima Anugerah Kebudayaan PWI Tahun 2026. Keputusan ini diambil dewan juri setelah melalui proses penjurian dari tahap proposal dan presentasi yang berakhir pada Jumat malam (9/1/2026).

Dalam keputusannya dewan juri mengatakan setelah melakukan penjurian presentasi kepada 10 nominator bupati/wali kota sebagai kelanjutan babak penilaian proposal, video,peraturan daerah tentang kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah, link-link berita, link-link berita, foto dokumentasi dan lain-lain, maka memutuskan Wali Kota Mataram Dr H Mohan Roliskana,S.Sos,MH dengan proposal berjudul ” Gerbang Sangkareang” berhak menerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026. Penghargaan akan diserahkan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten pada tanggal 9 Februari 2026.

Ketua Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang juga Direktur Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Anugerah Yusuf Susilo Hartono mengatakan, penjaringan  berlangsung sejak 2 bulan lalu dan menghasilkan 10 nominator. Dari 10 nominator itu terdiri dari tiga walikota dan tujuh orang bupati.

“Dari 10 orang itu, tergolong masih muda. Ini kebanggaan bagi kami di PWI,” ujarnya.

Ada banyak aspek penilaian mulai dari proposal sampai presentasi untuk menentukan kepala daerah yang berhak menerima penghargaan ini.

Yusuf menepis jika penjurian anugerah ini dilaksanakan dengan tidak serius dan asal-asalan. Pihaknya memastikan proses berlangsung sangat serius dengan melibatkan juri yang berkompeten di bidang masing-masing. Justru para nominator menampilkan proposal dan presentasi yang sangat berkualitas. Hal ini juga menepis ada anggapan bahwa pemberian anugerah ini disertai biaya.

“Tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Yusuf lalu menceritakan, pada penjurian babak presentasi, ada tiga kepala daerah yang melakukannya melalui zoom.  Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara tidak bisa hadir karena ibunya meninggal dunia. Zoom pun dilakukan setelah selesai pemakaman mendiang ibunya.

“Bupati dengan pakaian putih-putih dengan mata sembab, ikut zoom,” jelas Yusuf.

Lalu Bupati Padang Pariaman harus mengikuti penjurian melalui  zoom juga karena ada rapat yang sangat penting membahas penanganan bencana banjir yang melanda wilayanya.

Begitu juga Bupati Manokwari, tidak bisa hadir karena ada acara adat yang tidak bisa ditinggalkan.

“Jadi ini menyentuh rasa kemanusiaan juri. Tapi proses penjurian tetap berlangsung profesional,” tambahnya.

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana melakukan presentasi tahap akhir penilaian Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026 pada Jumat siang (9/1/2026). Presentasi dilakukan di hadapan juri di kantor PWI di Gedung Dewan Pers.

Dalam presentasinya Mohan memaparkan bahwa Mataram sebagai kota yang heterogen dengan berbagai macam suku hidup rukun dan harmoni. Kota Mataram juga terbuka terhadap perkembangan kemajuan dan teknologi. Yang tidak kalah penting, tetap melestarikan budaya dan sejarah. Gerbang Sangkareang sebagai  transformasi lumbung padi dan kini menjadi trademark baru Kota Mataram.

“Gerbang Sangkareang ini dibangun dan diresmikan pada tahun 2022 lalu pada periode pertama pemerintahan kami,” jelas Mohan.

Gerbang Sangkareang ini lahir dari karakter ruang dan sejarah sosial masyarakat di Kota Mataram. Inspirasinya berasal dari lumbung padi masyarakat suku Sasak. Lumbung ini sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Lebih dari itu, lumbung padi memiliki makna sosial dan spiritual. Jug melambangkan rasa syukur, pengendalian diri serta semangat berbagi dan gotong royong yang telah mengakar dalam identitas dan budaya masyarakat Sasak.

“Sedangkan nama Sangkareang itu diambil dari nama puncak kedua tertinggi di Pulau Lombok,”  jelasnya.

Menurut Mohan, Gerbang Sangkareang tidak hanya sekedar simbol tetapi mermabat ke ekosistem ekonomi. Gerbang Sangkareang ini bukan statis, melainkan katalisator dan inspirasi masyarakat kota yang membentuk ekosistem “budaya baru” di Kota Mataram. Ada turunan budaya yang dihasilkan  berupa Batik Mentaram, arsitektur kota dan hasil kerajinan lainnya.

“Bahkan bros yang saya pakai saat ini, juga hasil dari turunan Gerbang Sangkareang,” tambahnya.

Belum lama ini, kata Mohan Batik Mentaram telah menembus panggung internasional, tampil memikat di Bellabric dan Melbourne, Australia.

“Dari tangan pengerajin lokal, Batik Mentaram terus memperkuat identitas budaya daerah yang elegan,adaptif dan mampu bersaing  di ranah global,” jelasnya.

Gerbang Sangkareang telah memberikan dampak bernilai ekonomi yakni nilai tambah nyata, lapangan pejerjaan lokal, peningkatan UMKM dan city branding yang konsisten.

Selain Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang melakukan presentasi, ada sejumlah kepala daerah secara bergiliran sejak pagi. Di antaranya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Bupati Lampung Utara

Harmartoni Ahadis,Bupati Temanggung  Agus Setiawan, Bupati  Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit dan Bupati Blora Arief Rohman. Sedangkan tiga kepala daerah yakni

Maya Hasmita (Bupati Labuhanbatu), Hermus Indou (Bupati Manokwari), dan John Kenedy (Bupati Padang Pariaman) melakukan presentasi melalui zoom. Ketiganya tidak hadir langsung karena ada kendala dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI-HPN 2026 berjumlah lima orang, terdiri atas unsur internal dan eksternal PWI Pusat, yakni Dr. Nungki Kusumastuti (dosen IKJ, penari dan artis film), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni budaya, penerima Anugerah Kebudayaan RI), Sudjiwo Tejo (seniman, budayawan, mantan wartawan, anggota Tim Pakar PWI Pusat), Akhmad Munir (Direktur Utama LKBN Antara, Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030), serta Yusuf Susilo Hartono (wartawan senior, pelukis, dan penyair).(r)

Jamin Layanan Kesehatan Tidak Terganggu, Pemkab Sumbawa Putus Kontrak 360 Nakes 

globalfmlombok.com
-
0
Jamin Layanan Kesehatan Tidak Terganggu, Pemkab Sumbawa Putus Kontrak 360 Nakes 

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, menjamin sektor pelayanan kesehatan tidak terganggu meskipun 360 tenaga kesehatan di 26 fasilitas kesehatan (Faskes) dan 64 orang di rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak diperpanjang masa kontraknya.

“Sampai dengan saat ini hasil evaluasi bersama seluruh kepala Puskesmas tidak ada yang terganggu meskipun ratusan nakes kita tidak diperpanjang kontraknya,” kata Kepala Dikes Kabupaten Sumbawa, H. Sarif Hidayat, kepada Wartawan, Jumat, 9 Januari 2026.

Haji Sarif melanjutkan, saat ini pihaknya juga menerapkan strategi khusus untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh nakes yang tidak diperpanjang kontraknya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Jadi, saling isi karena masih ada juga perawat yang ada di Puskesmas termasuk tenaga bidan. Sehingga kita buat strategi saling isi untuk layanan yang kosong,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik dari data nakes yang tidak diperpanjang kontraknya ada yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun dan ada juga yang dibawah 2 tahun. Sementara, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan rata-rata mereka tidak masuk dalam pangkalan data kepegawaian lantaran tidak mengikuti tes CPNS.

“Jadi, ada banyak persoalan sehingga data mereka tidak terakomodir sebagai PPPK paruh waktu pertama karena tidak mengikuti tahapan tes dan tidak mengunggah data diri ke sistem BKN,” ucapnya.

Bedasarkan data yang dihimpun Suara NTB, total pegawai yang tidak diperpanjang kontraknya ada 2.505 orang. Yang berada di Dinas atau badan dengan masa kerja diatas 2 tahun ada 286 orang dan dibawa 2 tahun ada 208 orang sehingga total secara keseluruhan ada 494 orang.

Di Puskesmas dan Rumah sakit yang masa kerjanya diatas 2 tahun ada 218 orang dan dibawa 2 tahun ada 166 orang. Selain itu ada juga pegawai yang tidak diketahui tanggal dan SK pengangkatan menjadi tenaga kontrak daerah sebanyak 58 orang sehingga total keseluruhan ada 442 orang.

Di tenaga pendidikan pegawai dengan masa kerja dibawah 2 tahun ada 725 orang dan diatas 2 tahun ada 844 orang dengan total keseluruhan sebanyak 1.569 orang. Secara total keseluruhan jumlah pegawai yang tidak diperpanjang kontraknya ada 2.505 orang. (ils) 

Penanganan Banjir Hulu–Hilir, Wali Kota Bima Dorong Pembangunan Embung

globalfmlombok.com
-
0
Penanganan Banjir Hulu–Hilir, Wali Kota Bima Dorong Pembangunan Embung

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota  Bima terus memperkuat langkah strategis mengatasi persoalan banjir dan keterbatasan air baku yang kerap menghantui wilayah perkotaan.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui audiensi langsung Wali Kota Bima, H. A. Rahman, H. Abidin, S.E., dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta Selatan, Kamis, 8 Januari 2026.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bima didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Rombongan diterima langsung oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, Dr. Ir. Dwi Purwantoro, S.T., M.T., beserta jajaran.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Bima menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong penanganan banjir yang tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dari wilayah hilir hingga hulu. Ia menilai, selama ini upaya pengendalian banjir masih cenderung terfokus pada titik-titik tertentu, sehingga belum sepenuhnya mampu menekan risiko banjir berulang.

“Kota Bima membutuhkan penanganan banjir yang utuh dan berkelanjutan. Banjir tidak bisa diselesaikan setengah-setengah. Hulu dan hilir harus ditangani bersamaan, agar masyarakat benar-benar terlindungi,” terang Wali Kota.

Ia mengapresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program pengendalian banjir, baik yang bersumber dari kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) maupun melalui National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Menurutnya, dukungan tersebut menjadi fondasi penting bagi Kota Bima dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.

Selain isu banjir, Wali Kota Bima secara khusus mengajukan permohonan pembangunan embung sebagai solusi pemenuhan air baku. Ia menyebut, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan membuat kebutuhan air bersih di Kota Bima semakin mendesak.

“Ketersediaan air baku menjadi salah satu kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kota  Bima itu, jga mengusulkan penanganan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian melalui dukungan program INPRES Irigasi. Ia berharap, perbaikan jaringan irigasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan petani di Kota Bima.

Pertemuan ini turut membahas sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pengendalian banjir yang bersumber dari dana pinjaman. Wali Kota menekankan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan teknis maupun administratif, agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih lancar.

Menurutnya, lobi ke pemerintah pusat menjadi upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam mendorong pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (hir)

Hari Pertama Penyaluran MBG 2026, SPPG Dasan Tapen Sajikan Menu Kuliner Lokal Ayam Taliwang

globalfmlombok.com
-
0
Hari Pertama Penyaluran MBG 2026, SPPG Dasan Tapen Sajikan Menu Kuliner Lokal Ayam Taliwang

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat mulai disalurkan pada awal tahun ini. Penyaluran hari pertama pada tahun ini dilaksanakan pada Jumat (9/1/2026), seperti yang dilakukan oleh SPPG Dasan Tapen. Penyaluran MBG kali ini sedikit berbeda, karena menyajikan menu yang lebih beragam dengan makanan lokal yakni ayam Taliwang khas Sasak.

Penyaluran MBG hari pertama ini pun disambut gembira oleh para murid TK Paud dan SDIT Al-Wildan di wilayah Mendagi, Gerung. MBG diantarkan oleh tim SPPG Dasan Tapen pada pagi hari, kemudian dibagikan kepada para murid. Pembagian MBG ini dipantau langsung oleh Kepala SPPG Dasan Tapen M. Imam Romail, S.Pd., bersama tim dan aparat dari Babinsa serta Bhabinkamtibmaspol setempat.

Siswi bernama Hanum, mengaku senang mendapat MBG. Ia mengaku senang mengkonsumsi daging ayam Taliwang khas Sasak yang menjadi menu baru MBG. “Senang sekali makan daging ayam,” akunya. Beberapa menu kesukaannya selain daging ayam, seperti daging sapi, ikan, sayur dan buah-buahan. Hanum mengaku setiap hari ada program MBG selalu habis dikonsumsi.

Vivian juga mengaku senang konsumsi daging ayam yang menjadi menu baru MBG. Daging ayam menjadi salah satu makanan favoritnya, selain ikan dan telur. Ia juga makan sayur mayur dan buah-buahan. Anak lainnya bernama Zizi juga sangat senang makan MBG. Bahkan, MBG yang baru beberapa saat dibagikan habis dikonsumsinya. Ia mengkonsumsi MBG dengan lahap karena menunya enak dan beragam. “Menunya enak,” ujarnya.

Kepala SPPG Dasan Tapen mengatakan sesuai arahan dari BGN pusat untuk operasional hari pertama tahun 2026 ini SPPG diminta untuk memakai menu khas daerah. “Di Kabupaten Lombok Barat khususnya dan Provinsi NTB umumnya menu khas daerahnya adalah Ayam Taliwang khas Sasak. Kita kolaborasikan MBG dengan menu ayam Taliwang khas daerah,” kata Imam.

Terkait menu MBG kata Imam, di SPPG tidak mesti monoton. Namun menu yang diberikan kepada anak-anak bervariasi atau beragam. “Anak-anak sangat senang sekali, terutama menu kami di SPPG Dasan Tapen,” imbuhnya.

Pihaknya juga memaksimalkan pengantaran makanan kepada sekolah-sekolah sasaran, sesuai hasil kesepakatan dengan pihak sekolah.

Di daerah Mendagi itu, jumlah sasarannya sekitar 300 sampai 400 anak terdiri dari TK dan SDIT. Wakil Kepala Kesiswaan SDIT Al-Wildan Fairuz mengatakan bahwa jumlah peserta didik yang disasar MBG khusus SDIT sebanyak 293 anak. Siswa menerima MBG sejak awal ada program ini dari SPPG Dasan Tapen. Pembagian MBG ini diterima merata oleh murid dan mereka begitu senang menerima MBG ini.

Terlebih dengan adanya menu baru awal tahun ini yang diberikan SPPG Dasan Tapen berupa ayam Taliwang khas Sasak. “Alhamdulillah selama MBG ini berjalan di sekolah kami, anak-anak antusias, senang sekali. Malah mereka tidak belanja di luar untuk menunggu MBG ini,” kata dia. Program ini kata dia sangat bermanfaat bagi murid dan pengurus SDIT.

Harapannya, penyaluran MBG ini diteruskan. Beberapa hambatan perlu dibenahi. Ia berharap MBG lebih cepat diantar ke sekolah dan menunya lebih variatif. (her)

Sejumlah Desa di Sekotong Lombok Barat Dilanda Banjir

globalfmlombok.com
-
0
Sejumlah Desa di Sekotong Lombok Barat Dilanda Banjir

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Sekotong Lombok Barat kembali diterjang bencana banjir pada Jumat (9/1/2026). Sebelumnya, pada akhir bulan Desember 2025 lalu beberapa desa dilanda Banjir. Kali ini lima desa dilaporkan terdampak banjir. Diantaranya, Desa Persiapan Belongas, Sekotong Tengah, Taman Baru, Pesisir Mas dan Pelangan.

Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun sejumlah rumah warga terendam. Warga yang panik menyaksikan air sungai meluap menerjang rumah mereka pun histeris. Pejabat Kepala Desa Pesisir Mas Rusdin yang dikonfirmasi media membenarkan bahwa dua dusun yakni Rajumas dan Tembowong terdampak bencana.

“Ya benar terjadi banjir, air kali (sungai) meluap ke dalam Kampung. Tapi airnya sudah surut,” kata dia, Jumat (9/1/2026). Dua dusun terdampak banjir, yakni Rajumas dan Tembowong. Belum diketahui pasti berapa KK terdampak, sebab pihak dusun sedang melakukan identifikasi lapangan. Namun dari informasi yang diterimanya, rumah warga terdampak yang berada di sekitar pinggir sungai.

Terkait kejadian banjir yang terekam video, di mana warga histeris dan menyebut ada rumah yang rusak akibat banjir, Pj Kades Pesisir Mas ini mengatakan hal ini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Sebab itu masih sebatas info yang beredar di medsos. “Yang terekam di video memang rumah warga yang ada di pinggir sungai, namun ini masih saya konfirmasi ke Kadus,” imbuhnya.

Terkait banjir yang melanda daerah itu dipicu hujan lebat memicu air sungai meluap dan air laut pun naik. Banjir pun masuk ke pemukiman warga. “Tadi sore kejadiannya, pengaruh air hujan dan air laut pasang,” imbuhnya.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan BPBD. Tim BPBD sudah turun mengecek ke lapangan terkait kejadian bencana banjir tersebut.

Camat Sekotong Andi Purnawan mengatakan, beberapa titik terdampak banjir di wilayah Sekotong yakni Dusun Belongas desa persiapan Belongas. Dusun Eyat Pace, Desa Taman Baru, desa Sekotong Tengah, Desa Persiapan Pesisir Mas. “Banjir diakibatkan hujan deras dari pukul 13.00 sampai dengan 15.00,” katanya.

Pihaknya pun sudah melaporkan kejadian ini ke BPBD dan langsung ditindaklanjuti oleh tim turun ke lokasi. (her)

Kuota Elpiji 3 Kilogram di Sumbawa Diperkirakan Berkurang

globalfmlombok.com
-
0
Kuota Elpiji 3 Kilogram di Sumbawa Diperkirakan Berkurang

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa belum mendapatkan kepastian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kuota gas elpiji 3 kilogram di tahun 2026 dari jumlah kebutuhan mencapai 5.632 juta tabung.

“Memang untuk kuota tahun ini belum ada, cuman informasi dari Pertamina secara nasional kuota elpiji tiga kilogram kemungkinan berkurang dari tahun sebelumnya,” Kata Kabag ekonomi dan sumber daya alam, Ivan Indrajaya, kepada wartawan, Jumat, 9 Januari 2026.

Pemerintah lanjut Ivan, tetap akan berusaha agar kuota tersebut tetap sama dengan tahun lalu meskipun secara nasional berkurang. Karena ada beberapa pertimbangan utama sehingga kuota tersebut harus sama atau bertambah karena kebutuhan masyarakat Sumbawa akan gas elpiji cukup tinggi.

“Mungkin ada di kabupaten/kota lain yang tidak lagi menggunakan elpiji tiga kilogram tetapi tidak boleh disamakan dengan NTB dan Sumbawa khususnya karena kebutuhan kita masih cukup banyak,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kalaupun kuotanya sama dengan tahun 2025 lalu, pada prinsipnya jumlah tersebut masih sangat kurang. Karena kebutuhan Sumbawa khusus untuk rumah tangga dan pelaku UMKM mencapai 5.632 juta tabung dan yang sudah terealisasi hanya 3.865 juta tabung.

“Yang kita punya sekarang baru 3.865 juta tabung dari jumlah kebutuhan ril per tahun kita sebanyak 5.632 juta tabung sehingga ada selisih sekitar 1.766 juta tabung,” ucapnya.

Pemerintah sebenarnya sudah bersurat secara resmi ke Dirjen Migas Kementerian ESDM, agar bisa memenuhi kuota tahunan itu. Hanya saja sampai dengan saat ini, belum ada informasi terbaru terhadap realisasi kebutuhan masyarakat tersebut.

“Kita sudah surati per tanggal 25 Agustus tahun 2025 agar kuota itu bisa dipenuhi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Ivan menegaskan selain meminta tambahan kuota per tahun, pemerintah juga akan segera melakukan penertiban pengguna gas yang tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut dilakukan karena diduga masih ada pengusaha yang menggunakan gas yang dikhususkan bagi masyarakat miskin.

“Kami akan tertibkan, jangan sampai ada pengusaha-pengusaha yang menggunakan gas elpiji tiga kilogram tersebut. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi lapor gas yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” tukasnya. (ils) 

Kejari Bima Geledah Tiga Sekolah SLB, Usut Dugaan Korupsi Dana BOS

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Bima Geledah Tiga Sekolah SLB, Usut Dugaan Korupsi Dana BOS

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bima melakukan penggeledahan pada tiga Sekolah Luar Biasa (LSB) di Kabupaten Bima pada Kamis (8/1/2026). Penggeledahan tersebut menyusul pengusutan dugaan korupsi yang dilakukan Kejari Bima saat ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Bima Heru Kamarullah, Jumat (9/1/2026) membenarkan penggeledahan yang telah dilakukan pihaknya tersebut. Tiga sekolah yang digeledah jaksa anatara lain, SLB Bukit Bintang di Kecamatan Ambalawi, SLB Nurul Ilmi di Kecamatan Langgudu, dan SLB Al-Hikmah di Kecamatan Lambu.

Dia menyebutkan, penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka tahap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tiga sekolah tersebut.

“Perkara ini terkait dugaan penyelewengan Dana BOS tahun anggaran 2020 hingga 2025,” kata dia.

Dalam penggeledahan pada tiga Sekolah Luar Biasa tersebut, jaksa berhasil medokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana BOS dari masing-masing sekolah.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima, Virdis Firmanillah Putra Yuniar mengatakan, di tahap penyidikan, pihaknya kini telah memeriksa 7 orang saksi. Saksi tersebut berasal dari pihak sekolah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dikbud NTB Cabang Bima.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, dari ketiga SLB tersebut, tidak ditemukan adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar. Namun, tetap rutin dicairkan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS). Setiap tahun per siswa di SLB menerima pasokan dana sebesar Rp 3,6 juta. (mit)

Komisi X DPR RI Harapkan Prof Sukardi Bawa Unram Lebih Berdampak ke Masyarakat

globalfmlombok.com
-
0
Komisi X DPR RI Harapkan Prof Sukardi Bawa Unram Lebih Berdampak ke Masyarakat

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan ucapan selamat kepada segenap civitas akademika Universitas Mataram (Unram) yang sudah sukses menyelenggarakan pemilihan Rektor pada Kamis, 8 Januari 2025.

Dalam proses pemilihan tersebut, Prof. Dr. Sukardi, M.Pd resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Mataram untuk periode jabatan 2026–2030.

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 pulau Lombok, Lalu Hadrian menekankan pentingnya fokus menjadikan Unram sebagai kampus yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Selamat kepada Prof Sukardi. Semoga Unram semakin menjadi kampus yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus membangun jejaring lokal maupun global,” ujar Lalu Hadrian, Jumat, 9 Januari 2026.

Ketua DPW PKB NTB itu mendorong rektor terpilih untuk membangun jejaring, baik di tingkat lokal maupun internasional, sehingga Unram menjadi kampus kebanggaan masyarakat NTB.

“Jadikan Unram sebagai kampus kebanggaan masyarakat NTB,” tandas Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan ini.

Diketahui Pemilihan Rektor Unram periode 2026–2030 berlangsung secara demokratis pada Kamis, 8 Januari 2025.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Prof Sukardi meraih 68 suara, unggul jauh dibandingkan Prof Kurniawan yang memperoleh 9 suara, sementara Prof. Muhamad Ali  mendapatkan 14 suara. (ndi)

Masyarakat Transportasi NTB Tolak Masuknya Pengusaha Luar Layani KSPN Lombok

globalfmlombok.com
-
0
Masyarakat Transportasi NTB Tolak Masuknya Pengusaha Luar Layani KSPN Lombok

Mataram (globalfmlombok.com) – Gelombang penolakan keras datang dari pengusaha transportasi lokal dan para pengemudi di Lombok terhadap rencana beroperasinya PO Sinar Jaya sebagai penyedia layanan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandara- Senggigi-Bangsal-Geopark Rinjadi. Terminal Pancor Lombok Timur-Sembalun. Terminal Mandalika-Pelabuhan Lembar-Pelabuhan Gili Mas-Pelabuhan Tawon Sekotong.

Gelombang penolakan ini setelah para pengusaha dan koperasi transportasi di Pulau Lombok melakukan pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jumat, 9 Januari 2026.

Pertemuan yang berlangsung tanpa pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini dilakukan oleh seluruh perwakilan transportasi dari Senggigi, Gili Mas (Lombok Barat), Bandara Lombok (Lombok Tengah), hingga Bangsal (Lombok Utara) dengan Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum dan pengurus.

Usai melakukan pertemuan, Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum atau JK, menegaskan bahwa kehadiran PO Sinar Jaya yang dinilai muncul secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pelaku usaha dan organisasi transportasi lokal.

“Kami sepakat, tidak ada kata lain selain menolak kehadiran PO Sinar Jaya di NTB. Mereka datang tanpa permisi, tanpa koordinasi, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan mendasar penolakan tersebut. Pertama, PO Sinar Jaya merupakan perusahaan luar NTB yang dimenangkan tender oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, sebelumnya, rute KSPN di Lombok ini sudah dilayani oleh DAMRI yang polanya sudah bekerjasama dengan transportasi lokal untuk penyediaan armada, termasuk SDMnya.

Kedua, kata JK, Sinar Jaya ini tidak memiliki kantor resmi di NTB. Ketiga, mayoritas tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar daerah. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan pengusaha dan pekerja transportasi lokal.

JK juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, dengan memenangkan swasta nasional sebagai pemenang tender, otomatis, subsidi miliaran rupiah untuk melayani rute KSPN di Lombok kepada PO dimaksud, hanya akan dinikmati perusahaan besar dari luar NTB.

Ia menilai kebijakan ini tidak adil di tengah kondisi pengusaha transportasi lokal yang tengah terpuruk.

“Ini ironis. Perusahaan besar justru disubsidi oleh pemerintah, sementara koperasi dan perusahaan lokal yang hidup enggan mati menjadi tak diperhatikan. Kementerian Perhubungan juga harus perhatikan ini,” katanya.

Karena itu, pemerintah diminta bijak. Jangan sampai hanya menghidupkan perusahaan besar di luar daerah, dengan mengorbankan lebih banyak perusahaan lokal.

Penolakan senada disampaikan Wakil Ketua Koperasi Transportasi Wisata (Kotasi) Senggigi, Lalu Mustiadi. Ia menilai masuknya PO Sinar Jaya merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan transportasi lokal di Lombok, khususnya di kawasan pariwisata Senggigi.

“Ini bukan solusi. Yang kami butuhkan bukan penambahan armada, tapi bagaimana mendatangkan lebih banyak penumpang agar bisa berbagi rezeki,” tegasnya.

Dari sisi bandara, Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) NTB melalui Lalu Aksar Hadi atau Mamiq Devi mengungkapkan bahwa kondisi penumpang di Bandara Internasional Lombok juga saat ini belum pulih sepenuhnya. Ia menyebut, sedikitnya sembilan perusahaan transportasi yang telah berkontrak di bandara kini kesulitan mendapatkan penumpang.

“Kalau ditambah perusahaan baru lagi, kue yang dibagi makin kecil. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Angkutan Wisata Bangsal Lombok Utara, Firdaus Zakaria, menyoroti aspek kondusivitas dan kenyamanan pariwisata. Ia khawatir masuknya PO Sinar Jaya justru memicu konflik di lapangan yang berdampak pada citra pariwisata Lombok.

“Kami benar-benar terkejut. Tanpa mempertimbangkan pengusaha lokal, tiba-tiba ada PO luar yang akan beroperasi. Ini mengganggu kenyamanan,” katanya.

Penolakan juga datang dari perwakilan transportasi Gili Mas dan Lembar, serta para driver lokal. Syukri, perwakilan driver Lombok, menegaskan bahwa jika PO Sinar Jaya tetap beroperasi, dampaknya akan sangat besar bagi pengemudi lokal.

“Kalau mereka masuk, kami bisa mati. Penumpang sekarang saja belum ramai,” ujarnya.

Para pelaku transportasi berencana mendatangi Gubernur NTB, Lalu. Iqbal untuk menyampaikan aspirasi secara resmi, guna mencegah potensi konflik dan gejolak sosial di sektor transportasi dan pariwisata NTB. (bul)

1...219220221...394Halaman 220 dari 394