Beranda blog Halaman 22

Pemprov NTB Dorong Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Air dan Sampah di Tiga Gili

Mataram (globalfmlombok.com) – Kawasan pariwisata super prioritas Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dihadapkan pada persoalan mendasar yang belum kunjung tuntas. Masalah sampah menggunung hingga krisis air bersih masih menjadi pekerjaan rumah besar di kawasan wisata internasional tersebut.

Di Gili Meno, warga bahkan sempat melakukan aksi meminta pemerintah segera menghadirkan solusi jangka panjang terkait krisis air bersih yang telah berlangsung sejak 2023 lalu. Selain itu, persoalan sampah yang menumpuk juga dinilai semakin memprihatinkan akibat belum optimalnya pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, menyoroti belum maksimalnya operasional insinerator pengolahan sampah di TPST yang sebelumnya merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam sistem penanganan sampah di kawasan tiga gili.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTB telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat terkait kondisi insinerator yang hingga kini belum berjalan optimal. Selain itu, koordinasi antara pengelola proyek dengan pemerintah provinsi disebut masih minim.

“Kami sudah pernah meminta kepada mereka, karena sekarang mereka juga tidak ada koordinasi dengan kami di provinsi terkait insinerator itu,” katanya.

Muslim mengatakan pemerintah pusat saat ini masih melakukan penguatan agar operasional insinerator dapat kembali dioptimalkan sehingga mampu menjadi solusi penanganan sampah di kawasan wisata tersebut.

Pemerintah daerah juga meminta agar fasilitas itu benar-benar difungsikan maksimal dan tidak menjadi proyek yang gagal menjawab persoalan sampah masyarakat.

Diketahui, volume sampah yang masuk ke TPST mencapai sekitar 15 hingga 18 ton per hari. Jika insinerator dapat segera beroperasi, gunungan sampah di kawasan tiga gili diharapkan dapat berkurang secara signifikan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menilai perlunya penerapan uji baku mutu sebagai standar pelayanan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Saya pikir itu sangat diperlukan sebagai standar pelayanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan persoalan sampah dan air bersih di kawasan gili sejauh ini belum terlalu berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Namun, memasuki musim high season, kebutuhan air bersih dipastikan akan terus meningkat seiring berkembangnya fasilitas wisata dan bertambahnya jumlah kunjungan.

“Kalau kunjungan meningkat, kebutuhan air juga semakin tinggi. Karena itu layanan air bersih harus berkelanjutan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga,” ujarnya.

Meski belum mengganggu iklim pariwisata secara langsung, Aulia menegaskan persoalan air bersih yang berlangsung sejak 2023 serta masalah sampah yang belum terselesaikan tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB karena menyangkut layanan dasar bagi masyarakat maupun wisatawan.

“Air merupakan salah satu infrastruktur dasar. Ini tentu menjadi perhatian kami dan juga Satgas,” tutupnya. (r)

Dua Anak Hanyut Terseret Ombak di Ampenan, Pencarian Masih Dilakukan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dua orang anak diduga hanyut di pantai wilayah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Jumat (29/5/2026). Dua anak tersebut diduga terseret ombak di dua lokasi berbeda, yakni di Pantai Skip dan Pantai Karang Buyuk.

Kapolsek Ampenan AKP Muhammad Ryanto, mengatakan, pihaknya menerima laporan pertama kali pada pukul 16.00 Wita. Setelah menerima laporan, Polsek Ampenan langsung membentuk dua tim untuk melakukan pengecekan lokasi kejadian sekaligus membantu proses evakuasi dan pencarian korban.

Korban pertama diketahui bernama Pietro Alesandro Seda (13), warga Ampenan, yang dilaporkan terseret ombak saat berenang di kawasan Pantai Skip.

“Sementara korban kedua adalah Anindita Mantika Muslim, 9 tahun. Seorang anak perempuan warga Ampenan yang hanyut di Pantai Karang Buyuk,” jelasnya.

Ryanto menyebutkan, dari hasil interogasi terhadap masyarakat sekitar Pantai Skip, korban diketahui sedang mandi bersama delapan temannya. Namun, beberapa saat kemudian ombak besar datang dan menyeret mereka ke arah tengah laut.

“Seluruh teman korban berhasil menyelamatkan diri ke tepi pantai. Namun saat berkumpul kembali, mereka menyadari korban tidak terlihat dan diduga masih berada di laut,” jelasnya.

Sementara itu, di Pantai Karang Buyuk, korban Anindita dilaporkan sedang bermain di tepi pantai sebelum tiba-tiba diterjang ombak besar yang menyeretnya ke laut.

Polsek Ampenan saat ini telah berkoordinasi dengan Tim SAR NTB dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk melakukan pencarian terhadap kedua korban.

“Hingga sekitar pukul 18.00 Wita, kedua korban masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Kita berharap kedua korban segera bisa ditemukan,” harapnya.

Ryanto mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mengganggu proses pencarian yang sedang dilakukan petugas di lapangan.

“Mohon bersabar dan berikan kesempatan kepada Tim SAR serta petugas gabungan untuk bekerja. Mari bersama-sama berdoa agar kedua korban segera ditemukan,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap para korban.

Program Kurban Bersama Pemprov NTB, Human Initiative dan Türki̇ye Diyanet Vakfi Perkuat Kolaborasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan Human Initiative bersama Türkiye Diyanet Vakfi dalam rangka penguatan kolaborasi pelaksanaan Program Kurban 1447 Hijriah di Provinsi NTB, Jumat, 29 Mei 2026.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi strategis mengenai penguatan program kemanusiaan dan distribusi kurban yang inklusif, tepat sasaran, serta berdampak luas bagi masyarakat.

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas komitmen Human Initiative dan Türkiye Diyanet Vakfi yang secara konsisten menghadirkan program-program kemanusiaan, khususnya dalam pelayanan qurban bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat.

Menurut Gubernur, kolaborasi lintas negara dan lintas lembaga seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana semangat solidaritas kemanusiaan dapat diwujudkan melalui kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik ikhtiar kemanusiaan yang dilakukan Human Initiative bersama Türkiye Diyanet Vakfi. Program qurban bukan hanya tentang distribusi daging, tetapi juga tentang penguatan solidaritas sosial, pemberdayaan masyarakat, serta menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,” ujar Gubernur NTB.

Sementara itu, Ketua Pembina Human Initiative, Achmad Zaki, menyampaikan bahwa Program Sebar Kurban merupakan ikhtiar berkelanjutan Human Initiative dalam menghadirkan manfaat kurban yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat.

“Setiap tahun Human Initiative terus menghadirkan Program Sebar Kurban sebagai bentuk komitmen untuk memastikan amanah qurban sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk di wilayah pelosok dan minim akses. Kami percaya kurban bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang memperkuat solidaritas kemanusiaan, menggerakkan ekonomi lokal, dan menghadirkan kebahagiaan bagi sesama,” ujar Achmad Zaki.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi bersama Türkiye Diyanet Vakfi dan dukungan Pemerintah Provinsi NTB menjadi energi positif dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan yang profesional, amanah, dan berkelanjutan.

Human Initiative melalui Program Sebar Kurban diketahui terus menjalankan distribusi kurban setiap tahun ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah pelosok dan daerah yang minim akses bantuan. Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan tata kelola kurban yang profesional, amanah, dan berkualitas, mulai dari pemilihan hewan sesuai syariat, penguatan peternak lokal, hingga distribusi yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi yang terbangun ini dapat terus diperkuat sebagai bagian dari gerakan kemanusiaan yang lebih luas dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai wilayah yang terbuka terhadap kolaborasi sosial dan kemanusiaan global.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan baik antara Pemerintah Provinsi NTB dengan berbagai lembaga kemanusiaan nasional maupun internasional dalam menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ham)

Museum NTB Mampu Gerakkan Roda Ekonomi Daerah hingga Rp3,4 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Keberadaan Museum Nusa Tenggara Barat (NTB) terbukti memberikan dampak positif bagi roda perekonomian daerah. Berdasarkan kajian internal, pusat kebudayaan ini mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga mencapai Rp3,4 miliar dalam setahun.
Kepala Museum NTB, Dr. Ahmad Nuralam, SH., M.H., menjelaskan bahwa keberadaan museum memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Fenomena ini ia sebut sebagai dampak “ekonomi-budaya”.

“Makanya, dampaknya itu kan banyak, ekonomi budaya ya. Jadi bagaimana kebudayaan itu menggerakkan ekonomi. Nah, di berapa destinasi wisata kan mereka menjual tentang kebudayaan mereka,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Efek domino yang dimaksud mencakup perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil di sekitar area museum. Menurutnya, aktivitas wisata berbasis budaya ini secara alami menciptakan pasar baru.

“Ya orang yang berdagang, kan? Terus di mana ada kerumunan kan biasanya akan ada pergerakan ekonomi,” jelas Ahmad.

Berdasarkan data tahun 2025, perputaran ekonomi ini tidak hanya bersumber dari penjualan tiket masuk, melainkan dari pengeluaran riil para pengunjung saat berwisata:

Untuk pengunjung domestik, tercatat sebanyak 41.763 orang dengan rata-rata belanja Rp34 ribu per orang untuk kebutuhan konsumsi, transportasi, dan akomodasi lokal. Kontribusi kelompok ini menyentuh angka Rp1,4 miliar.

Sementara untuk pengunjung mancanegara, tercatat sebanyak 2.673 orang. Dengan pola belanja yang mencakup biaya penginapan, restoran, dan jasa pemandu wisata, rata-rata pengeluaran mereka mencapai Rp1,3 juta per orang.

Jika akumulasi pengeluaran seluruh wisatawan tersebut digabungkan, total perputaran ekonomi yang dihasilkan dalam setahun menyentuh angka sekitar Rp3,4 miliar.

“Dalam setahun. Itu hitung-hitungannya orang datang, misal datang itu 65.000. Belanja sehari, datang, pengeluaran bensin, belanja. Kalau dari luar kan menginap. Nah, itu bentuk-bentuk yang kita hitung,” jelas Ahmad.

Modernisasi Konsep Museum
Melihat potensi yang besar ini, manajemen Museum NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas guna mendongkrak jumlah kunjungan setiap tahunnya. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah merombak cara penyajian sejarah kepada publik.
“Secara internasional, museum ini memang terus berubah konsepnya. Kalau dulu hanya menyajikan, menampilkan, sekarang konsep museum itu tidak hanya menyajikan, tapi juga menceritakan,” pungkasnya. (sib)

Petugas Temukan Hewan Kurban di NTB Terkena Cacing Hati

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB menemukan adanya hewan kurban, baik sapi dan kambing yang dipotong oleh masyarakat terkena penyakit cacing hati atau fasciola.

Temuan ini masih bisa bertambah seiring dengan petugas dari Dinas Kesehatan dan Peternakan Hewan (Disnakkeswan) NTB masih melakukan pemantauan hingga akhir pemotongan hewan kurban pada Jumat, 29 Mei 2026.

Kepala Disnakkeswan NTB, Muhamad Riady mengatakan, cacing hati yang menyerang hewan kurban ini ada yang sifatnya ringan, hingga berat. Bagi yang berat, hati tersebut harus dimusnahkan.

“Masih direkap. Sampai sekarang kan masih kurban. Tapi sejauh ini ada puluhan yang ditemukan cacing hati,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.

Selain cacing hati, ditemukan juga hewan yang terkena scabies atau penyakit kulit menular, sehingga pihaknya menyarankan agar sapi itu tidak dijadikan hewan kurban karena dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Meski demikian, dari sisi konsumsi daging dinilai masih aman.

“Kalau dari segi konsumsi daging sebenarnya tidak masalah. Tetapi dari syarat hewan kurban menurut syariat Islam, hewan tersebut sudah cacat sehingga tidak memenuhi syarat dan rukunnya,” katanya
Sementara, hingga saat ini tidak ada laporan temuan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban. Meski kasus PMK di NTB telah menurun signifikan, Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB itu menegaskan penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah menyusul NTB yang masih zona kuning PMK.

” PMK masih menjadi prioritas kami untuk dipantau. Karena kita kan daerah yang diserang PMK,” katanya.

Ia mengungkapkan, kasus PMK masih ditemukan di sejumlah wilayah seperti Sumbawa, Dompu, dan Lombok Tengah. Jumlah kasus yang ditemukan saat ini relatif sedikit dibandingkan saat wabah terjadi, hanya sekitar dua hingga tiga kasus dalam pemantauan. Adapun status bebas PMK baru dapat ditetapkan jika cakupan vaksinasi mencapai lebih dari 90 persen dan tidak ada kasus selama tiga tahun berturut-turut.

“Umpamanya tahun ini tidak ada kejadian dan tahun depan ada kejadian. Maka tidak bisa dikatakan bebas PMK. Kalau sekarang kita masih belum. Karena ada saja kejadian,” jelasnya.

Sementara Dinas Pertanian Kota Mataram, menemukan ada 60 kasus cacing hati pada hewan kurban jenis sapi yang disembelih.Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram Lalu Hapiludin berdasarkan laporan sementara sampai Kamis (28/5), tim pemeriksa hewan kurban menemukan sebanyak 60 kasus cacing hati pada sapi kurban di enam kecamatan se-Kota Mataram. (era)

Ngotot Buka Gerai yang Melanggar Perda, Izin Usaha Retail Modern di Lombok Tengah Terancam Dicabut

Praya (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) memberikan tenggat atau deadline waktu sampai tanggal 10 Juni 2026 mendatang bagi manajemen retail modern untuk menutup gerai yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2021. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan, gerai tersebut tidak juga ditutup oleh pihak manajemen, maka izin usaha retail modern akan dicabut.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satuan Pol PP Loteng Zaenal Mustakim, kepada Suara NTB saat ditemuai diruang kerjanya, Jumat (29/5). Sebelumnya, terhitung mulai tanggal 11 Mei 2026, Pemkab Loteng telah menetapkan 25 gerai dalam daftar penutupan sementara. Penutupan itu karena melanggar aturan terkait jarak dengan pasar tradisional atau pasar rakyat. Status penutupan sementara diberikan untuk memberikan kesempatan bagi pihak manajemen retail modern tersebut melakukan penyesuaian.

“Apakah itu memindahkan lokasi usaha retail modern tersebut atau penyesuaian lainya. Selama masa penutupan sementara pihak retail diminta untuk tidak membuka usahanya. Namun kenyataan di lapangan, banyak gerai yang ditemukan masih beroperasi,” ujar Zaenal Mustakin.

Izin Retail Modern di Lombok Tengah Terancam Dicabut

Hal itu yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan bagi Pemkab Loteng untuk melanjutkan izin usaha retail modern tersebut atau tidak. Dengan kata lain, kalau pihak manajemen retail modern tetap saja ngotot untuk membuka gerai tersebut padahal sudah diingatkan untuk menutupnya, maka status peringatan tidak lagi penutupan sementara tetapi penutupan permanen. Dalam hal ini izin usahanya akan dicabut.

“Kalau status izin usahanya sudah di cabut, maka tidak ada alasan bagi manajemen retail modern bersangkutan untuk membuka kembali gerai tersebut. Jadi nantinya Pol PP bisa melakukan penindakan  dengan menutup gerai tersebut secara paksa. Karena izin usahanya sudah dicabut,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng ini menjelaskan, pencabutan izin usaha retail modern menjadi sanksi paling tinggi yang diatur. Kalau sanksi berupa proses hukum itu tidak diatur dalam regulasi. Hanya sanksi adminitrasi saja yang diatur. Jadi kalau sudah dinyatakan melanggar aturan administrasi, maka sanksi tertingginya yakni pencabutan izin usaha.

Kementerian terkait yang nantinya akan mencabut izin usaha itu. Pemkab Loteng dalam hal ini hanya memfasilitasi dan mengusulkan pencabutan izin usaha berdasarkan syarat-syarat yang ada. Karena pihaknya tentu tidak bisa melangkah di luar kewenanganya yang dimiliki.

“Pemberian peringatan pertama, kedua hingga peringatan ketiga berupa perintah penutupan sementara itu semua bagian dari proses pemberian sanksi. Jadi ketika peringatan tidak juga diindahkan, maka sanksi terakhir berupa usulan pencabutan izin usaha,” tandasnya. (kir)

 

SMAN 2 Mataram Diduga Masih Tarik SPP

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Mataram diduga masih menerapkan penarikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Uang ditarik sekolah bervariasi.

Dugaan penarikan SPP ini bermula saat Suara NTB menerima pesan dari salah seorang melalui media sosial. informasi awal ini pun ditelusuri dengan menanyakan beberapa orang siswa di sekolah tersebut.

Pada Jumat (29/5), wartawan Suara NTB berupaya menggali informasi langsung dari sejumlah siswa SMAN 2 Mataram terkait dugaan praktik pungutan tersebut. Beberapa siswa kelas X mengaku bahwa skema serupa SPP masih berjalan dengan tarif bervariasi, berkisar antara Rp150 ribu-Rp200 ribu.

Sementara itu, seorang siswa lain yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak tahu pasti apakah pungutan tersebut masih berstatus sebagai SPP atau bukan. Namun, ia menyoroti prosedur pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) yang digelar belum lama ini. Menurutnya, pihak sekolah tidak lagi mewajibkan pelunasan biaya apa pun sebagai syarat untuk mengikuti ujian.

“Dimintain dulu kalau misalnya kita belum bayar. Tetapi kalau yang ujian yang kemarin ini, itu udah nggak ada lagi yang seperti (kewajiban melunasi SPP) itu. Jadi maksudnya sama, mau yang bayar, mau yang enggak juga, jadi udah rata semua,” ujarnya.

Meski meyakini praktik pungutan itu masih ada, ia sendiri mengaku sudah tidak membayar tagihan tersebut selama tiga bulan terakhir. Walaupun menunggak, ia menegaskan tidak pernah ditagih oleh pihak sekolah.

“Bayar (SPP sebelumnya). Kalau yang tiga bulan ini belum bayar sih,” akunya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Mataram, Abdul Kadir Alaydrus, membantah keras tudingan bahwa praktik pungutan SPP masih berlaku di sekolahnya. Ia memastikan telah menerapkan skema sumbangan sukarela, sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang moratorium Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP).

“Ndak ada SPP, ndak ada BPP. Sudah ndak ada sudah,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/5).

Merespons pengakuan sejumlah siswa yang merasa skema SPP masih berjalan, Abdul Kadir menilai hal tersebut hanyalah kesalahpahaman komunikasi.

Ia menjelaskan, situasi itu muncul saat proses pengambilan Surat Keterangan Lulus (SKL). Kala itu, beberapa siswa menanyakan apakah mereka masih memiliki tunggakan biaya dari masa lalu. Pihak sekolah kemudian memperlihatkan catatan administrasi sebagai bukti otentik tunggakan lawas yang memang belum diselesaikan oleh siswa yang bersangkutan.

Meski begitu, ia telah menegaskan kepada para siswa bahwa penyerahan SKL sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan pelunasan sisa SPP masa lalu maupun uang sumbangan komite saat ini.

“Ndak ada hubungannya (SKL dengan uang sumbangan). Sumbangan, siapa yang mau nyumbang, silakan,” jelasnya.

Kebijakan ini selaras dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam aturan tersebut, pendanaan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/wali murid tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, termasuk syarat pengambilan SKL.

Terlebih lagi, berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, sumbangan pendidikan wajib bersifat sukarela, serta tidak ditentukan jenis maupun jumlah nominalnya. Ranah pengelolaan dana ini pun berada di bawah kendali Komite Sekolah, bukan pihak sekolah secara langsung.

Abdul Kadir kembali memastikan bahwa kebijakan SPP telah dihapus sejak Pergub mengenai moratorium diterbitkan.

“(Sejak) moratorium itu sudah kita sumbangan komite. Itu blangkonya sumbangan komite,” pungkasnya. (sib)

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026, KI NTB akan Soroti Transparansi Anggaran

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi Informasi (KI) NTB mulai mematangkan persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2026. Sebanyak 107 badan publik di Bumi Gora dipastikan masuk dalam penilaian tahun ini.

Ketua KI NTB, Sahnam mengatakan ratusan badan publik tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga vertikal, BUMD, sekolah, rumah sakit, pemerintah desa hingga PPID kabupaten/kota.

“Monev 2026 badan publik sebanyak 107, terdiri dari OPD 39, lembaga vertikal 19, BUMD, sekolah SMA-SMK, rumah sakit, desa dan PPID kabupaten/kota,” ujar Sahnam.

Lembaga vertikal yang masuk dalam monev keterbukaan informasi di antaranya kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, BPOM, KPU hingga Bawaslu. Sementara dari sektor BUMD terdapat Bank NTB Syariah dan BPR NTB.

Dalam monev tahun ini, KI NTB akan menilai sejumlah indikator utama, mulai dari kualitas informasi publik, jenis informasi yang disediakan, pelayanan informasi, komitmen badan publik, sarana dan prasarana hingga aspek digitalisasi layanan informasi.

“Garis besar indikatornya meliputi kualitas informasi publik, pelayanan informasi, komitmen, sarana-prasarana dan digitalisasi,” katanya.

Hasil penilaian nantinya akan dibagi dalam empat kategori, yakni tidak informatif, menuju informatif, cukup informatif dan informatif.

Sahnam meminta seluruh badan publik yang masuk dalam penilaian segera menyiapkan instrumen dan dokumen pendukung sesuai indikator monev yang telah ditetapkan KI NTB.

“Semua badan publik yang masuk dalam monev 2026 diminta menyiapkan seluruh isian instrumen indikator monev,” tegasnya.

Menurut Sahnam, KI NTB tahun ini juga akan memberi perhatian lebih terhadap keterbukaan penggunaan anggaran publik, terutama pada proyek-proyek strategis dan sistem pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan lebih memotret pada keterbukaan dan manajemen keterbukaan informasi publik, termasuk penggunaan anggaran belanja terutama proyek-proyek strategis dan sistem informasi pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

Petugas Penyelamat dan Klinik di Pantai Lakey Perlu Disiapkan

Dompu (globalfmlombok.com)  – Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan Lifeguard atau petugas penyelemat dan klinik kesehatan di kawasan wisata Pantai Lakey, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu. Dua fasilitas ini sangat penting untuk mendukung Lakey sebagai destinasi wisata selancar ombak kelas dunia.

Pada Mei 2026, terdapat 2 insiden yang menimpa pengunjung obyek wisata di Pantai Lakey. Satu diantarannya menimpa wisatawan mancanegara yang sedang beselancar di Lakey pada pertengah Mei. Wisman itu tidak sadarkan diri. Bule ini dirujuk ke Denpasar setelah sadar dan kondisinya membaik dirawat di RSUD Dompu. Satu lagi menimpa Rian, pengunjung asal Majalengka, Jawa Barat pada,Rabu (27/5) dan ditemukan meninggal pada Jumat (29/5) pagi setelah diseret arus laut.

Kedua insiden ini seharusnya tidak sampai berakibat fatal bila di kawasan wisata Lakey memiliki petugas penyelemat ppantai dan klinik kesehatan. Terlebih Lakey dikenal memiliki keindahan ombak untuk selancar dan sangat diminati oleh wisatawan mancanegara. Keindahan ombak ini, juga menyimpan ancaman bagi keselamatan. Karena Pantai Lakey memiliki arus dan ombak yang besar sebagai laut yang berbatasan dengan laut lepas Pantai Selatan.

“Dulu di Lakey ada lifeguard, tapi statusnya sukarelawan. Sekarang sudah bekerja di Kehutanan. Kita berharap pemerintah, bisa menyiapkan tenaga Lifeguard untuk Lakey. Apalagi Lakey ini masuk kawasan wisata super prioritas provinsi,” harap Hanafi, pelaku wisata Lakey, Jumat (29/5.

Selain tenaga lifeguard, Hanafi juga berharap ada perhatian pemerintah untuk rambu – rambu keamanan di setiap spot Pantai Lakey sebagai pengingat bagi pengunjung. “Di Lakey sampai saat ini, tidak ada papan pengingat soal batas – batas keamanan bagi pengunjung,” katanya.

Lakey sebagai kawasan wisata mancanegara dan selancar ombak juga belum memiliki klinik kesehatan. Padahal kawasan Lakey rentan terjadi insiden bagi peselancar maupun bagi pengunjung yang menikmati keindahan dan kebersihan pantai pasir putih ini. “Tolong disuarakan agar klinik kesehatan bisa dihadirkan di Lakey. Dari dulu kita suarakan, tapi sampai sekarang belum terealisasi,” ungkapnya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Zaenal Afrodi, S.Pd, M.Si., yang dihubungi terpisah mengakui, lifeguard atau petugas penyelamat dan klinik menjadi syarat utama untuk mendukung keberadaan kawasan wisata Pantai Lakey. Sejauh ini hanya bisa didiskusikan dan belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan kewenangan. “Di tengah keterbatasan anggaran kita, ditambah kawasan Lakey masuk kewenangan provinsi, itu yang cukup menyulitkan untuk kita masuk intervensi,” ungkap Zaenal.

Dengan du insiden kecelakaan ini, kata Zaenal Afrodi, akan menjadi penguat untuk bisa merealisasikan keberadaan lifeguard dan klinik kesehatan di kawasan Lakey. “Ini akan kami sampaikan ke Bupati dan kita berharap bisa diperjuangkan para anggota Dewan kita di provinsi,” harapnya. (ula)

DPRD Lobar Dorong PPPK Paruh Waktu Terkendala NIP Secepatnya Dituntaskan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lombok Barat (Lobar) yang belum keluar NIP-nya dari Kemenpan RB masih menunggu kepastian. Informasi terbaru, pemetaan ulang atau re-mapping puluhan PPPK Paruh Waktu ini telah disetujui oleh pusat.

Komisi IV DPRD Lobar, M. Munip mengatakan, pihaknya belum berani menyampaikan perihal kepastian PPPK Paruh Waktu ini mendapatkan NIP. Namun, dari hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seminggu lalu, BKD telah dibukakan proses untuk re-mapping untuk PPPK Paruh Waktu yang masih terkendala.

“Sudah dibukakan akses untuk re-mapping. Saat ini sedang proses,” kata Munip kepada Suara NTB, Jumat (29/5/2026) menyampaikan hasil komunikasinya dengan BKD.

Pemetaan ulang data oleh BKD Lombok Barat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan entri data puluhan pelamar PPPK Paruh Waktu. Ketidaksesuaian sistem ini menyebabkan NIP dan SK formasi, seperti guru Bahasa Inggris yang tercatat sebagai guru kelas, belum terbit. Sehingga BKD pun meminta ke Kemenpan RB untuk re-mapping, permintaan itu pun disetujui. Setelah proses re-mapping ini, diharapkan NIP PPPK Paruh Waktu bisa segera keluar.

Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar Baiq Mustika Dwi Adni mengatakan terkait kekeliruan re-mapping PPPK Paruh Waktu ini sudah disampaikan ke BKN melalui surat resmi. Sebab BKN membuka ruang untuk verifikasi. Dari laporan kekeliruan yang disampaikan oleh BKD, itu diverifikasi oleh BKN.

Menurutnya kekeliruan ini bukan sepenuhnya kesalahan dari yang bersangkutan atau calon PPPK Paruh Waktu, sebab bisa jadi di sistem atau lainnya.Hasil koordinasi terakhir Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD PSDM) Lobar dengan BKN, diarahkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenpan RB. (her)