Beranda blog Halaman 217

Sejumlah ASN Belum Terima Gaji, Ini Klarifikasi Kepala BKAD NTB

globalfmlombok.com
-
0
Sejumlah ASN Belum Terima Gaji, Ini Klarifikasi Kepala BKAD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Hingga dengan tanggal 12 Januari 2025, belum semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB menerima gaji. Padahal, semestinya ASN menerima gaji sejak awal bulan.

Menyikapi hal ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., memastikan pihaknya sudah memproses penggajian pegawai. Hanya saja terjadi keterlambatan terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengajukan gaji kepada bendahara daerah.

“Kalau yang sudah mengajukan ke kita ya kita bayar,” ujarnya, Senin, 12 Januari 2025.

Sebagian besar OPD yang sudah mengajukan penggajian, lanjut Nursalim langsung dibayarkan gajinya oleh bendahara. Sementara, ada beberapa yang hingga saat ini belum menyerahkan ke BKAD, sehingga gaji ASN di lingkup kerja tersebut belum bisa dicairkan.

“Yang penting sudah banyak yang mengajukan. Kalau gaji itu tergantung Struktur Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kalau cepat ya kita bayar,” lanjutnya.

Selain itu, ia mengatakan permasalahan ini kerap terjadi di awal tahun. Namun, ia sekali lagi memastikan hampir 90 persen ASN sudah menerima gaji. Begitupun dengan ASN-ASN di lingkungan kerja yang sempat dikepalai oleh Pelaksana Tugas (Plt) akibat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Nursalim memastikan, penerapan SOTK baru ini tidak mengganggu proses penggajian pegawai. “InsyaAllah. Tidak ada gangguan. Tetap kita bayar gajinya,” katanya.

Hanya saja, lanjut dia, yang menyebabkan sedikit keterlambatan penggajian pegawai lingkup Pemprov NTB, karena terdapat gangguan sistem penginputan.“Hanya sedikit gangguan di sistem saja ini. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Itu saja,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini merupakan hal yang wajar di awal tahun. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, setiap awal tahun itu terdapat pengusulan kepengurusan baru. Misalnya bendahara baru, pengusulan pejabat pengelolaan keuangan, maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan. “Jadi wajarlah sebenarnya di awal tahun ini,” ujarnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini menegaskan, pembayaran gaji pegawai Pemprov NTB tengah berproses. Termasuk bagi tenaga pendidikan. Ia mengaku, pihaknya sedang melakukan penginputan data. “Sedang penyusunan anggaran khasnya. Kemudian setelah jadi anggaran khas OPD baru anggaran khas Pemda,” tutupnya. (era)

Kasus Tambang Emas Ilegal, Tersangka WNA China Masih Diburu Polisi

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Tambang Emas Ilegal, Tersangka WNA China Masih Diburu Polisi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pihak kepolisian masih mencari keberadaan tersangka Warga Negara Asing (WNA) asal China dalam kasus dugaan tambang emas ilegal di Belongas, kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Tersangka dalam kasus ini adalah Pria FR alias ER dan satu WNA asal China inisial LHF.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi, Senin (12/1/2026) mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan LHF. Posisi kedua tersangka saat ini juga tidak ditahan pihak kepolisian.

Pihak kepolisian tidak menahan FR karena yang bersangkutan dianggap kooperatif. Yang bersangkutan selalu hadir setiap dipanggil dan dimintai keterangan. Sementara LHF hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. “(Tersangka) WNA masih dalam pencarian tim,” kata Endriadi.

Ia mengaku belum dapat memastikan apakah warga negara asing tersebut masih berada di Lombok, NTB (Indonesia) atau sudah melarikan diri ke luar negeri. Oleh karena itu, penyidik kepolisian kini berkoordinasi dengan International Criminal Police Organization atau Interpol. “Tim mencari WNA tersebut dan sudah koordinasi dengan Interpol,” sebutnya.

Kedua tersangka itu memiliki peran yang berbeda-beda kata Endriadi. Tersangka ER melakukan pertambangan tanpa izin di lokasi Sekotong, Lombok Barat. Sementara LHF menyuruh melakukan pertambangan tanpa izin.

Berkas perkara milik kedua tersangka kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk diteliti jaksa penuntut umum. “Saat ini penyidik Polri menunggu hasil penelitian tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Muhammad Harun Al-Rasyid membenarkan telah menerima pelimpahan berkas dari pihak kepolisian.

Harun mengaku pihaknya telah mulai melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. “Untuk lengkapnya nanti ya. Kita pelajari dulu,” kata dia singkat.

Penyidik di tahap penyidikan kasus ini telah melakukan berbagai langkah hukum, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan terhadap warga lokal, pemeriksaan ahli dan penyitaan barang bukti yang menguatkan aktivitas tambang ilegal tersebut.

Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa truk angkut material, kamp tambang, dan bahan kimia merkuri serta sianida.

Sebagian besar barang sitaan terungkap bermerek China yang diduga sengaja didatangkan ke lokasi tambang. Temuan sejumlah barang bukti itu menguatkan indikasi adanya keterlibatan pejabat daerah dalam aktivitas ilegal tersebut.

Berdasarkan data pihak Dinas LHK NTB, terdapat 25 titik lokasi tambang ilegal yang berada di Sekotong dengan luas mencapai 98,19 hektare. Aktivitas tambang ilegal tersebut menyebabkan kerugian pendapatan asli daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar setiap bulannya. (mit)

Pengelolaan Dermaga Labuhan Haji, Pemkab Lotim akan Cari Investor Baru

globalfmlombok.com
-
0
Pengelolaan Dermaga Labuhan Haji, Pemkab Lotim akan Cari Investor Baru

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) memastikan telah memenangkan jalur hukum sengketa dengan PT Natura Samudra Lestari (NSL) terkait pengelolaan dermaga Labuhan Haji. Kemenangan ini membuka jalan bagi pemkab untuk membuka peluang investasi baru guna mengoptimalkan aset strategis tersebut.

Hal ini disampaikan Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, saat berkunjung ke Dermaga Labuhan Haji, Senin (12/1/2026). Untuk menyelesaikan persoalan di Dermaga Labuhan Haji ini, Bupati dalam waktu dekat akan bertemu dengan instansi terkait untuk membahasnya.

“InsyaAllah dalam waktu dekat ini saya akan koordinasi dengan pihak-pihak. Kita akan undang semua, nanti ada pengadilan, kapolres, jajaran terkait lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemkab untuk menghidupkan kembali dermaga dengan mendatangkan investor baru yang serius. Ia mempromosikan potensi aset yang dinilainya sangat bagus, lengkap dengan gedung perkantoran, gudang, dan fasilitas pendukung.

“Kita tetap menunggu investor yang mau memanfaatkan, ya, karena ini kan barang bagus. Nanti kalau misalnya investor yang bersangkutan minta dibangunkan pusat tambahan, kita akan bangunkan pusat tambahan. Yang penting dia serius mau memanfaatkan dermaga kita ini,” tandas Haerul Warisin.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setdakab Lotim, Biawansyah Putra, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perjalanan panjang sengketa hukum tersebut. Pihak Pemkab Lotim telah menempuh jalur hukum setelah tidak memperpanjang masa perjanjian kerjasama dengan NSL.

“Pada sidang tingkat pertama dan banding, Lotim diakui kalah. Pemkab Lotim menempuh jalur kasasi, bahkan sudah melalui proses Peninjauan Kembali (PK), dan menguatkan posisi Lotim yang menang atas kasus NSL,” papar Biawansyah.

Dengan status kemenangan hukum yang sudah inkrah (tetap), Pemkab Lotim kini memiliki posisi kuat untuk mengambil alih aset kembali dan mengatur masa depan dermaga.

Menurutnya, setelah NSL dinyatakan kalah dalam persidangan, pemkab telah berulang kali meminta perusahaan tersebut mencabut seluruh alat dan peralatannya dari lokasi.

“Sejak kalah itu kita sudah bersurat untuk meminta mereka mengangkat semua alat yang dia punya,” demikian imbuhnya. (rus)

Presiden Dukung NTB–NTT Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

globalfmlombok.com
-
0
Presiden Dukung NTB–NTT Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

Banjarbaru (globalfmlombok.com) – Kejutan datang dari Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia secara tegas menyatakan dukungan terhadap permintaan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) agar Pekan Olahraga Nasional XXII 2028 ditetapkan dan diselenggarakan di NTB–NTT.

Pernyataan dukungan Presiden disampaikan dalam pertemuan langsung dengan kedua gubernur di sela kegiatan peluncuran 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Senin (12/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai konsep penyelenggaraan yang diajukan NTB–NTT rasional, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kedua provinsi telah siap menjadi tuan rumah bersama dengan pendekatan yang terukur.

“Kami menegaskan kepada Presiden komitmen kesiapan NTB dan NTT untuk menyelenggarakan PON 2028 secara efisien dan akuntabel, dengan fokus pada cabang olahraga yang fasilitasnya telah tersedia dan tanpa pembangunan infrastruktur besar yang baru,” ujar Miq Iqbal kepada media usai pertemuan.

Gubernur NTT menambahkan, dukungan Presiden tersebut akan segera ditindaklanjuti secara administratif.

“NTB dan NTT akan menyampaikan surat bersama kepada Presiden sebagai penegasan komitmen dan kesiapan kami, guna memperoleh penetapan resmi,” tegasnya.

Dukungan Presiden ini menandai langkah strategis dan bersejarah bagi kawasan Indonesia Timur. NTB–NTT diproyeksikan menjadi contoh baru penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berorientasi pada pemanfaatan fasilitas yang telah ada, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan olahraga nasional.

Bagi masyarakat NTB dan NTT dukungan Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa kedua provinsi dipercaya dan dianggap mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di Indonesia. (r)

Kejari Dompu Dalami Dugaan Korupsi Pembangunan SDN 2 Dompu

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Dompu Dalami Dugaan Korupsi Pembangunan SDN 2 Dompu

Dompu (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu tengah mendalami dugaan korupsi pada pembangunan gedung SDN 2 Dompu di Karijawa Dompu. Pendalaman ini sebagai tindaklanjut atas laporan masyarakat yang menemukan indikasi korupsi berdasarkan temuan BPK tahun 2025.

Dalam temuan itu diungkap ada kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp177,631 juta dari nilai kontrak Rp6,883 miliar tahun anggaran 2024.

Kasi Intelijen Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo, SH yang dikonfirmasi, Senin, 12 Januari 2026  membenarkannya. Namun prosesnya masih tahap pengumpulan bahan data dan keterangan. “Masih dalam tahap pengambilan keteran, pulbaket (pengumpulan bahan data dan keterangan),” kata Joni.

Pembangunan lanjutan ruang kelas baru di SDN 2 Dompu tahun 2024, masuk dalam 10 proyek strategis daerah. Bahkan pada September 2024, tim Korsup KPK meninjau langsung pembangunan gedung SDN 2 Dompu dan mengingatkan untuk memperhatikan kualitas pekerjaan.
Pembangunan SDN 2 Dompu ini dilakukan dalam dua tahun anggaran dan dimulai tahun 2023.

Pada 2023 dialokasikan sebesar Rp7 miliar dan tahun 2024 juga dialokasi Rp7 miliar. Pembangunan gedung SDN 2 Dompu di lokasi eks SDN 13 Dompu. “Kita minta keterangan terkait temuan BPK itu,” aku Joni. (ula)

Kejari Sumbawa Barat Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Penggiling Padi, Kerugian Rp11,2 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Sumbawa Barat Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Penggiling Padi, Kerugian Rp11,2 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan pemberian bantuan mesin penggiling padi (Combine). Pengadaan Combine tersebut melalui dana pokok pikiran (Pokir) anggota dewan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2023-2025.

Kepala Kejari Sumbang Barat, Agung Pamungkas pada siaran pers, Senin (12/1/2025) mengatakan bahwa pihaknya kini telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. “Peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan tersebut diperoleh berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” katanya.

Bukti tersebut berasal dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang berjumlah 23 orang. Serta sejumlah dokumen yang telah diperoleh penyidik. Puluhan saksi tersebut berasal dari pihak Dinas Pertanian KSB dan kelompok tani sebagai penerima barang.

“Kami berkesimpulan untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan guna mencari alat bukti dan barang bukti pendukung,” jelasnya.

Agung menerangkan, pihaknya mengeluarkan tiga buah surat perintah penyidikan (Sprindik) dalam perkara ini. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor: PRINT- 01 /N.2.16/Fd.2/01/2026, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor: PRINT- 02 /N.2.16/Fd.2/01/2026 tanggal 07 Januari 2026, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor: PRINT- 03 /N.2.16/Fd.2/01/2026 tanggal 07 Januari 2026. Masing-masing Sprindik untuk pengusutan dugaan tindak pidana dari tahun 2023-2025.

Ada 21 mesin combine dalam pengadaan melalui dana Pokir anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat itu. Rinciannya, dua mesin combine di 2023, enam unit di 2024, dan 13 unit di tahun 2025.

“Saat ini kami telah mengamankan 7 dari 21 mesin combine tersebut. Jumlah tersebut akan terus bertambah,” tuturnya.

Dia melanjutkan, penyitaan mesin combine untuk mengantisipasi adanya pemindahtanganan ke pihak lain atau ke lokasi lain dari penerima bantuan mesin combine yang dibentuk secara fiktif.

Perbuatan melawan hukum (PMH) yang ditemukan penyidik saat ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Bentuknya berupa penyimpangan dalam proses pemberian, penerimaan, dan pemanfaatan Combine Harvester pada periode 2023-2025.

Atas dugaan tersebut, berdasarkan hasil perhitungan mandiri penyidik, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp11.250.000.000. (mit)

Siswa Minta Pelaksanaan di Mataram TKA Dievaluasi

globalfmlombok.com
-
0
Siswa Minta Pelaksanaan di Mataram TKA Dievaluasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah siswa di Mataram meminta pelaksanaan tes kompetensi akademik dievaluasi. Kendala teknis seperti jaringan internet dinilai mengganggu.

Sejumlah siswa di Mataram mengaku puas dengan hasil TKA yang mereka dapatkan, khususnya pada beberapa mapel wajib. Jaris Fathy Rafif, siswa kelas XII Sains, di SMAN 11 Mataram mengaku puas dengan hasil yang ia dapat.

“Alhamdulillah, saya cukup puas dengan nilai yang saya dapat kemarin. Sebagian nilai saya di atas rata-rata. Ada sebagian di bawah rata-rata juga,” tuturnya.

Jaris menyampaikan, meski pelaksanaan TKA perdana tahun lalu berjalan cukup lancar, akan tetapi perlu ada perbaikan ke depan menyangkut soal-soal di dalam TKA. Terlebih, soal mapel pilihan.

“Saya sempat pilih fisika, cuma pas saya lihat di soalnya kok tidak ada fisika. Jadi malah biologi keluar di soal saya,” ujarnya.

Selain soal, Jaris juga menyoroti kendala jaringan pada pelaksanaan TKA kemarin. Menurutnya, kendala teknis seperti jaringan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan tes dan berakibat pada hasil akhir.

“(Kendala jaringan) berpengaruh. Karena kita harus nunggu jaringannya stabil, baru bisa login lagi,” jelasnya.

Jaris berharap, pelaksanaan TKA ke depan dapat dipersiapkan secara lebih matang, baik persiapan teknis, maupun siswa selaku peserta. Kesesuaian soal yang digunakan dengan materi sekolah juga perlu diperhatikan.

“Diperhatikan lagi untuk pembuatan soalnya mungkin. Karena ada yang tidak sesuai tadi itu,” tandasnya.

Sementara itu, Ni Wayan Novita Ariantini, siswi kelas XII sains, turut menyoroti penyelenggaraan TKA perdana jenjang SMA sederajat. Menurutnya, pelaksanaan TKA ke depan perlu mendapat perhatian dan pemantauan, agar kejadian kebocoran soal pada gelombang pertama tes tidak terulang.

“Apalagi waktu perdana TKA di gelombang pertama itu kan banyak bocor waktu itu. Apakah masalah dengan sistemnya karena ini perdana ataukah kurangnya juga pengawasan itu juga jadi bahan evaluasi,” ujarnya.

Selain pengawasan terhadap pelaksanaan tes,  Novita juga menyoroti perihal kesesuaian waktu dengan tes yang diberikan. Menurutnya, waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal-soal tidak sesuai dengan banyak dan panjangnya soal pada tes.

“Mungkin di beberapa pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris kan itu banyak literasinya mungkin dipertimbangkan agak dibedakan sedikit dengan Mapel lainnya, karena ga mungkin kita bisa membaca begitu banyak teks, narasi hanya dengan waktu satu menit kurang,” tandasnya. (sib)

Hari Ini, SMPN 1 Mataram Uji Coba Pelaksanaan Sekolah Sehari Penuh

globalfmlombok.com
-
0
Hari Ini, SMPN 1 Mataram Uji Coba Pelaksanaan Sekolah Sehari Penuh

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mataram , Senin, 12 Januari 2026 hari ini mulai  uji coba pelaksanaan sekolah sehari penuh atau fullday school.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala SMPN 1 Mataram, Muhammad Taufik dikonfirmasi pada Minggu, 11 Januari 2026 mengatakan, uji coba sekolah sehari penuh atau fullday school akan dimulai hari ini. Pihaknya telah siap dengan skema baru yang diterapkan oleh pemerintah. “Insya Allah,uji coba mulai besok pagi (hari ini,red),” kata Taufik.

Rencana uji coba sekolah sehari penuh telah disampaikan ke siswa dan guru pada, Jumat, 9 Januari 2026.  Orang tua siswa kata Taufik, cukup antusias dengan rencana tersebut dan mendukung sepenuhnya. “Alhamdulillah, semua orang tua sangat mendukung,” terang Taufik.

Dinas Pendidikan berencana menerapkan kebijakan lima hari sekolah dengan skema sekolah sehari penuh. Kebijakan ini dinilai sebagai metode strategis untuk memperkuat karakter siswa yang religius dengan pembiasaan positif dan masif. Apabila fullday school diterapkan, maka waktu belajar siswa-siswi dimulai pukul 07.15-15.00 untuk jenjang sekolah dasar. Sedangkan, siswa jenjang sekolah menengah pertama akan mulai pembelajaran pukul 07.15-16.00 WITA.  Perubahan jam belajar siswa ini, secara otomatis siswa-siswi akan sekolah selama lima hari yakni, Senin-Jumat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf menambahkan, skema sekolah sehari penuh ini, bertujuan untuk memastikan siswa lebih banyak menikmati waktu berkualitas dengan orangtuanya.

“Biar memberikan keleluasaan pada anak dan orangtua untuk berkumpul pada hari Sabtu,” jelas Yusuf.

Perubahan jam belajar siswa di sekolah, praktis mereka akan sekolah Senin-Jumat. Sedangkan, hari libur pada Sabtu dan Minggu dapat dimanfaatkan oleh guru untuk belajar, guna meningkatkan kompetensi.

“Kan ada pembelajaran bagi guru, peningkatan kompetensinya itu akan dipusatkan pada hari Sabtu,” kata Yusuf.

Rencana fullday school masih tahap uji coba. Uji coba kata Yusuf, akan dilaksanakan serentak di seluruh sekolah mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. (sib)

Sekolah Garuda Dibangun di Aset Pemerintah

globalfmlombok.com
-
0
Sekolah Garuda Dibangun di Aset Pemerintah

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa memastikan tanah seluas 21 hektare yang menjadi calon lokasi pembangunan sekolah garuda di kawasan Samota merupakan aset milik pemerintah, sehingga aman untuk mulai dibangun.

“Semua aset yang ada di kawasan Samota sudah bersertifikat atas nama pemerintah daerah sehingga tidak ada persoalan ketika sekolah garuda mulai dibangun di Sumbawa,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, kemarin.

Haji Jarot tidak mempersoalkan jika lahan seluas 21 hektare itu dihibahkan ke pemerintah pusat sebagai tahapan pembangunan sekolah garuda. Hal itu dilakukan pemerintah sejalan dengan visi-misi pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kalau seandainya kita disuruh hibah ke Dikti ya kita kita tinggal proses saja dan kami siap selama itu untuk membantu daerah dalam mewujudkan SDM unggul,” ujarnya.

Selain di kawasan Samota lanjut Haji Jarot, pemerintah juga menyiapkan lahan di Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes. Bahkan di lokasi tersebut, pemerintah menyiapkan lahan seluas 20 hektare dengan sertifikat milik pemerintah.

“Kesiapan Sumbawa tidak hanya sebatas penyediaan lahan, tetapi juga mencakup potensi kawasan sekitar, dukungan infrastruktur dasar, kesiapan regulasi daerah dan dukungan sosial masyarakat,” ucapnya.

Haji Jarot meyakini, Sumbawa pada prinsipnya sudah sangat siap untuk mendukung program sekolah garuda yang dicanangkan pemerintah pusat. Bahkan secara teknis, administratif, dan sosial untuk menjadi tuan rumah SMA Unggul Garuda sudag sangat siap.

“Kami sangat mendukung pembangunan sekolah garuda bisa terealisasi di Sumbawa sekaligus berkontribusi langsung dalam agenda besar pembangunan sumber daya manusia unggul Indonesia,” tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek) Prof. Dr. Stella Christie menjelaskan pembangunan SMA Garuda merupakan visi langsung Presiden, Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan menengah berkualitas tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa.

“Program ini membuka akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi,” ucapnya.

Prof. Stella mengatakan, anggaran pembangunan satu unit SMA Garuda diperkirakan berada pada kisaran Rp213 miliar hingga Rp250 miliar. Sekolah ini akan menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan standar internasional, dilengkapi sistem asrama (boarding school), serta memberikan beasiswa penuh kepada seluruh peserta didik yang direkrut melalui seleksi nasional yang ketat dan transparan.

“Sekolah Garuda dibangun di atas tiga pilar utama, yakni pemerataan akses pendidikan berkualitas, pengembangan sekolah sebagai inkubator calon pemimpin bangsa, serta penguatan prestasi akademik yang berpadu dengan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. (ils) 

Seorang Ayah di Dompu Diduga Tega Jual Anaknya

globalfmlombok.com
-
0
Seorang Ayah di Dompu Diduga Tega Jual Anaknya

Dompu (globalfmlombok.com) – Seorang ayah di Dompu diduga menjual anaknya yang baru berusia 1 tahun 4 bulan. Anak berjenis kelamin perempuan itu dijual Rp5 juta. Ironisnya, uang yang diperoleh diklaim sebagai uang pengganti air  susu ibu.

Kasus ini terungkap ketika pelaku berinisial J (22) warga Dompu membeli sepeda motor bekas. Ia dipersoalkan karena utangnya yang menumpuk tidak dibayar, malah membeli sepeda motor. Kecurigaan keluarga ketika anak perempuannya tidak lagi bersama mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Kapolsek Dompu, Iptu Ade Helmi, SH., dalam keterangan yang diterima, Sabtu, 10 Januari 2026 menyebutkan, kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari keluarga pelaku yang mempertanyakan keberadaan anak tersebut. Laporan ini kemudian didalami dan diketahui pelaku menjual anaknya pada seorang ibu di Desa Manggeasi Dompu.

“Kita langsung mengamankan terduga pelaku ke Polres Dompu untuk penyidikan lebih lanjut serta memastikan anak yang menjadi korban mendapat perlindungan,” ungkap Helmi.

Hasil penyelidikan diketahui, terduga pelaku membawa anak kandungnya itu pada seorang ibu di Desa Manggeasi Kabupaten Dompu pada 10 Desember 2025 lalu sekitar jam 04.30 WITA. Setelah menyerahkan putrinya, ia mendapat uang Rp5 juta dari ibu tersebut. Namun, kasus ini terungkap pada Kamis, 9 Januari 2026.

Setelah kasus ini terungkap, anak perempuan itu kini masih diasuh oleh ibu yang menerimanya di Manggeasi. Namun, statusnya sebagai hak asuh dengan menandatangani surat pernyataan. Sementara pelaku, kini masih diamankan di Polres Dompu untuk didalami motifnya.

Sebelum tindakan nekad itu dilakukan, ia diduga sering berkelahi dengan istrinya. Karena istrinya sudah keluar daerah, ia kemudian pasrah dan menyerahkan anaknya pada seorang ibu di Desa Manggeasi Dompu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu, Abdul Sahid, SH., yang dihubungi terpisah mengaku belum mendapatkan laporan terkait seorang bapak yang menjual anak kandungnya. “Besok Senin, 12 Januari 2026, kami akan turun menindaklanjuti informasi ini,” akunya. (ula)

1...216217218...394Halaman 217 dari 394