Beranda blog Halaman 215

Ingatkan Bahaya Nikah Dini Anak

globalfmlombok.com
-
0
Ingatkan Bahaya Nikah Dini Anak

BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengingatkan semua pihak untuk mencegah pernikahan dini di kalangan anak sekolah. Ia tegas, nikah dini anak tidak hanya persoalan kasus melepas lajang pada waktu yang tidak tepat, tetapi memicu persoalan sosial yang lebih kompleks.

“Anak-anak kita, hari ini merupakan warna masa depan Lombok Utara. Jika angka perkawinan anak tetap tinggi, kita akan dihadapkan pada siklus persoalan sosial yang jauh lebih besar di masa depan,” tegas Najmul, di sela-sela meresmikan gedung UPTD PPA Lombok Utara, belum lama ini.

Bupati menyatakan, hadirnya gedung pelayanan UPTD PPA hanya satu langkah strategis dalam rangka memperbaiki pelayanan sosial dan pembangunan sosial masyarakat. Kendati demikian, membangun Lombok Utara tidak diukur dari seberapa banyak fisik bangunan yang berdiri.

“Pembangunan fisik (gedung( penting, tetapi pembangunan moral masyarakat KLU juga sangat penting,” tegasnya.

Membangun Lombok Utara yang lebih baik, lanjut dia, harus dimulai dengan menata kehidupan anak-anak yang membangun Lombok Utara di masa depan. Tentunya, usia perkawinan anak harus diawasi bersama-sama, agar tidak ada anak yang menikah sebelum usia kematangan baik secara fisik, psikis, maupun kemandirian memikul tanggung jawab sebuah keluarga.

Bupati juga meminta, seluruh OPD di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk tidak ragu mencegah terjadinya kasus nikah dini anak. Mata rantai kasus ini harus diputus sedini mungkin.

“Saya berharap kawan-kawan di PPA, lebih banyak diskusi dalam mencari solusi atas persoalan jangka waktu yang panjang. Undang tokoh-tokoh agama, tokoh adat, siapa yang menjadi hakim penilaian, sehingga tercapai keputusan final yang baik bagi anak,” pesan Bupati.

Ia juga berpesan agar setiap kegiatan yang bersifat sosialisasi, advokasi dan pendampingan persoalan sosial anak, dilaksanakan secara rutin dan lebih produktif. Sebab melindungi saat ini, berarti menjaga aset masa depan daerah, bangsa dan negara. (ari)

Pemprov dan Polda NTB Perkuat Koodinasi 𝗞𝗲𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov dan Polda NTB Perkuat Koodinasi 𝗞𝗲𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kepolisian Daerah NTB dalam menjaga keamanan daerah, khususnya untuk mendukung penyelenggaraan event pariwisata serta menjaga stabilitas sosial.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo di Ruang Tamu Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (13/1/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, Kepala Bakesbangpol NTB Drs. H. Surya Bahari, Inspektur Provinsi NTB Budi Herman, serta jajaran Pejabat Utama Polda NTB.

Gubernur menilai pendekatan keamanan di NTB memiliki karakteristik khas yang bertumpu pada peran tokoh agama dan tokoh adat sebagai penjaga harmoni sosial.

“Di Lombok ini, kalau kita pegang tokohnya, masalah bisa selesai karena ada Tuan Guru dan tokoh adat yang sangat dihormati. Selain itu, kita perlu memperbanyak aktivitas positif seperti pertandingan bola, bulutangkis, dan lain-lain agar energi masyarakat tidak mengarah ke hal-hal negatif,” ujarnya.

Selain aspek keamanan sosial, Gubernur juga menyoroti sektor pariwisata yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Ia mendorong kemudahan perizinan serta pengamanan yang optimal agar agenda berskala nasional dan internasional dapat digelar secara berkelanjutan di NTB.

“Kalau setiap bulan dilaksanakan event nasional, tentu dibutuhkan keamanan dan perizinan yang matang. Harapan kita adalah mendorong pelaksanaan event berskala nasional maupun internasional setiap tahun,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung program prioritas pembangunan daerah. (r)

Pastikan Selesai dalam 50 Hari, Pemprov Terus Kawal Pengerjaan Proyek Lenangguar-Lunyuk

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Selesai dalam 50 Hari, Pemprov Terus Kawal Pengerjaan Proyek Lenangguar-Lunyuk

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman (PUPR-Perkim) menegaskan memantau langsung pengerjaan proyek peningkatan jalan Lenangguar-Lunyuk di Pulau Sumbawa. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp19 miliar itu belum tuntas hingga dengan tutup buku tahun 2025. Untuk itu, Pemprov NTB memberikan tambahan waktu sekitar 50 hari kepada investor untuk menuntaskan jalan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR-Perkim Provinsi NTB, Budi Herman menegaskan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progress penanganan yang masuk dalam proyek log segmen Dinas PUPR di tahun 2025 lalu.

“Pasti saya akan ke sana. Kita minta kontraktornya untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu,” ujarnya.

Dia memastikan, proyek jalan strategis yang menghubungkan Lunyuk dengan pusat Kabupaten Sumbawa itu akan bisa terselesaikan dalam 50 hari kerja. Apalagi, jalan ini menjadi satu-satunya jalan penghubung ke Lunyuk.

“Kontraktor harus serius. Logikanya kan sudah dikasih perpanjangan waktu. Ya harus serius. Apalagi ini kan proyek strategis Pak Gubernur juga,” tegasnya.

Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk baru mencapai 72 persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR NTB, Miftahuddin Anshary, menjelaskan, saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap persiapan pengaspalan pada long segment. Sementara itu, untuk pekerjaan bore pile, masih harus dilanjutkan dan diselesaikan pada segmen 2 dan segmen 5.

Adanya keterlambatan ini membuat Pemprov NTB memberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menuntaskan proyek jalan sepanjang 20 kilometer tersebut. Kebijakan penambahan waktu dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan kontrak. Dalam masa perpanjangan, pelaksana proyek tetap dikenakan denda keterlambatan. “Pelaksana tetap dikenakan denda, yakni satu per mil per hari,” katanya.

Proyek penanganan jalan Lenangguar – Lunyuk cukup sulit. Hal ini karena di sejumlah titik perbaikan berada di pengkolan, melewati tebing, sehingga cukup sulit untuk melakukan pengeboran. Selain karena tebing, di titik lain proyek pengerjaan terkendala tanah. Menurut Sadimin, tanah di segmen itu terus bergerak

“Bergerak karena memang dari awal lebarnya itu kurang lebih 60, panjangnya 60 meter. Kemudian kedalamannya itu kurang lebih 10 sampai 15 meter. Itu memang dari awal sudah bongkahan besar itu sudah mulai turun,” ungkap mantan Kadis PUPR NTB, Sadimin pada November 2025 lalu.

Akibat pergerakan tanah, setiap kali musim hujan terjadi longsor. Hal ini semakin mempersulit proses perbaikan jalan. “Jadi jalan awalnya itu yang tadinya di sini sudah bergeser sekitar 8 meter. Jadi itu dibersihkan dulu, dikembalikan ke jalan awal gitu,” sambungnya.

Di satu lokasi saja, ada 48 titik yang harus diperbaiki. Saat ini, sudah 32 titik rampung. Untuk menyelesaikan semua titik, lagi-lagi kontraktor mengalami kendala karena tanah yang terus bergerak. Untuk itu, pihaknya mengaku sempat menghentikan pengeboran di 16 titik itu. (era)

Dianggarkan Rp52 Miliar, Hutan Sumbawa Tak Kunjung Pulih

globalfmlombok.com
-
0
Dianggarkan Rp52 Miliar, Hutan Sumbawa Tak Kunjung Pulih

Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD NTB kritisi penggunaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pemprov NTB tahun 2023 yang mencapai Rp52 miliar, yang diperuntukkan untuk pemulihan hutan kritis dari hulu ke hilir Pulau Sumbawa. Kritik tersebut muncul menyusul bencana banjir tahunan di kawasan Bima dan Dompu akibat alih fungsi lahan.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Ir. Ahmadi, SP-1., mengatakan belum mengetahui soal anggaran penanganan hutan tersebut. Namun, ia memastikan alih fungsi lahan masih marak terjadi di hampir seluruh wilayah Pulau Sumbawa.

“TP Tahun 2023 saya belum tahu. Kalau masalah kerusakan hutan itu kan ketika rusak hutan ini terus kita adakan rehabilitasi, tidak bisa hari itu kita lihat manfaatnya kan. Butuh waktu,” ujarnya, Selasa, 13 Januari 2026.

Meski mengaku belum mengetahui anggaran Rp52 miliar di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, Ahmadi mengaku dana senilai tersebut belum bisa memulihkan kembali seluruh hutan Sumbawa. Setidaknya, Pemprov NTB membutuhkan sekitar Rp52 miliar per tahun untuk bisa menghijaukan kembali hutan kritis tersebut.

“Karena kan namanya setelah kita melakukan rehabilitasi hutan, tanam pohon, tentu ada anggaran lagi untuk pemeliharaannya. Itu yang terpenting,” katanya.

Selain alih fungsi lahan, banyaknya illegal mining atau tambang ilegal dan penebangan ilegal turut menjadi pemicu banjir tahunan di Bima dan Dompu. Ahmadi mengaku, Pemprov NTB menghadapi tantangan berat dalam menghentikan tindakan alih fungsi lahan. Pasalnya, pelaku alih fungsi lahan adalah masyarakat sendiri. Selain memperhatikan kondisi alam, Pemprov juga memperhatikan perekonomian masyarakat sekitar.

“Pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan, alih fungsi lahan, kan tentu itu tidak bisa efektif. Kalau kita nilai daripada hari atau tahun pertama itu, ya tentu itu membutuhkan proses yang panjang,” lanjutnya.

“Memang perbaikan hutan secara vegetatif itu kan tidak bisa langsung kita lihat hasilnya. Beda dengan penanganan banjir. Penanganan kerusakan hutan kan tidak bisa hanya vegetatif ya, tetapi bisa juga secara penegakan hukum,” sambung Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu.

Dalam memastikan tidak ada lagi pembabatan hutan ilegal, khususnya di Pulau Sumbawa, DLHK NTB juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Per November 2025 lalu, Pemprov menemukan adanya aktivitas penebangan ilegal sebanyak lima truk pohon, dan langsung ditangani oleh APH.

Saat ini, kondisi ekologis Pulau Sumbawa saat ini sudah mengkhawatirkan. Sekitar 85 persen kawasan pegunungan disebut dalam kondisi kritis, yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Menurut anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, agenda pemulihan harus dimulai dari hulu, melalui program recovery dan reboisasi kawasan gunung, pengendalian sedimentasi di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga pengembalian fungsi tanah produktif.

Data BPBD Kabupaten Bima mencatat, pada Rabu, 7 Januari 2026, banjir melanda empat kecamatan, yakni Woha, Bolo, Soromandi, dan Sanggar, mencakup delapan desa dan 15 RT. Sebanyak 456 kepala keluarga (KK) atau 1.244 jiwa terdampak.

Banjir kembali terjadi pada Kamis, 8 Januari 2026 di tiga kecamatan, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi, meliputi tiga desa dan 19 RT. Sebanyak 208 KK atau 612 jiwa terdampak. (era)

Keterbatasan Anggaran Koperasi Dikhawatirkan Hambat Hilirisasi Garam Bima

globalfmlombok.com
-
0
Keterbatasan Anggaran Koperasi Dikhawatirkan Hambat Hilirisasi Garam Bima

Mataram (globalfmlombok.com) – Pabrik garam di Bima sudah mulai beroperasi sejak tahun 2025 lalu. Pabrik garam tersebut rencananya akan dikelola oleh koperasi, sesuai dengan program pemerintah pusat, Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam perjalanannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan koperasi memiliki anggaran terbatas. Sehingga cukup sulit mengoptimalkan pabrik garam berkapasitas 10 ribu ton yang berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

“Masalahnya koperasi ini punya modal terbatas. Karena itu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur mendorong agar kegiatan usaha koperasi bisa dimaksimalkan,” ujarnya, Selasa, 13 Januari 2025.

Sebagai langkah penguatan, pihaknya melakukan pendataan kemampuan fiskal koperasi serta mendalami rencana bisnis tahun 2026. Ia juga memetakan potensi hambatan agar solusi dan mitigasi dapat segera ditemukan.

Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan memfasilitasi akses permodalan melalui Bank NTB Syariah. Muslim berharap dengan adanya dukungan pembiayaan, dapat membantu koperasi dan UMKM agar lebih berkembang.

Pemprov NTB, lanjutnya, juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun pihak swasta sebagai mitra pengelola. Skema kemitraan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kelembagaan bagi koperasi.

Dari sisi kualitas, keberadaan pabrik dinilai telah meningkatkan mutu garam K2 dan K3 setelah melalui proses pengolahan. Meski demikian, untuk memenuhi kebutuhan industri dengan standar kadar NaCl di atas 98 persen, masih diperlukan penyesuaian formula produksi.

“Basis kita bukan hanya soal uang. Yang lebih penting adalah penguatan kelembagaan koperasi, branding produk garam, dan memastikan masyarakat mendapatkan multiplier effect yang positif dari keberadaan pabrik garam ini,” terangnya.

Dari sisi pemasaran, garam Bima memiliki pasar sendiri, salah satunya Jawa Timur. Garam NTB ini dipergunakan untuk kebutuhan industri pakan ternak. Tidak hanya keterbatasan modal, tantangan lain yang dihadapi yaitu kondisi aset pabrik yang rentan terhadap korosi.

“Karena aset ini rawan korosi, kita perlu identifikasi lebih dini potensi hambatan supaya mitigasinya bisa cepat dilakukan dan aspek pengelolaan segera ditangani,” jelasnya.

Untuk itu, Pemprov berencana melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bima guna mengevaluasi kinerja pabrik selama satu tahun terakhir, sekaligus memetakan potensi hambatan yang dihadapi koperasi. (era)

Wali Kota Bima Lantik Lima Kepala OPD Hasil Seleksi JPT

globalfmlombok.com
-
0
Wali Kota Bima Lantik Lima Kepala OPD Hasil Seleksi JPT

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Sebanyak lima kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) resmi dilantik oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., pada Senin, 12 Januari 2026.

Adapun lima pejabat eselon II yang dilantik masing-masing Syahrial Nuryadin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ruslan sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag). Abdul Najir sebagai Kepala Dinas Pertanian. Muhammad Mahdun sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima. Serta Ihya Gazali sebagai Sekretaris DPRD Kota Bima.

Selain melantik kepala OPD, Wali Kota Bima juga melantik tujuh pejabat fungsional dengan jabatan baru. Mereka yakni Muhammad Aria R. Semba sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Ahmad Yani Muhlis sebagai Perencana Ahli Pertama Brida, Abdul Syukur sebagai Perencana Ahli Pertama Brida.

Kemudian, Neneng Halidah sebagai Perencana Ahli Pertama BRIDA. Pervitara Arum Dewi sebagai Perencana Ahli Pertama Dinas Pertanian. Yulianingsih sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya DP3A. Serta Imamah sebagai Penata Kelola Perizinan Ahli Madya DPMPTSP.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menegaskan, pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan. Ia menyampaikan bahwa pelantikan merupakan peneguhan amanah, penegasan tanggung jawab, serta penguatan komitmen untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bima.

Wali Kota mengingatkan kepada seluruh pejabat yang dilantik bahwa jabatan adalah amanah. Amanah dari negara, amanah dari pimpinan, dan yang paling utama, amanah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Jabatan dapat menjadi berkah apabila dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan niat tulus melayani. Namun sebaliknya, jabatan juga bisa menjadi mudharat, bahkan membawa penyesalan, apabila disalahgunakan, diingkari, atau dijalankan tanpa tanggung jawab moral dan etika,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar setiap pejabat benar-benar menyadari bahwa setiap kewenangan yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan hukum dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Kepada ASN yang belum mendapatkan kesempatan promosi, Wali Kota Bima juga memberikan pesan khusus agar tetap menjaga semangat pengabdian. Ia mengakui keterbatasan jumlah jabatan struktural dibandingkan dengan banyaknya ASN yang memiliki kompetensi dan dedikasi.

“Teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh. Insyaallah, setiap pengabdian yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah sia-sia,” tuturnya.

Menutup arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa jabatan bukanlah alat untuk dilayani, melainkan sarana untuk melayani. Ia juga mengajak seluruh pejabat struktural untuk menjaga kekompakan, memperkuat kolaborasi, dan membangun kerja tim yang solid di tengah tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah.

“Tidak ada ruang untuk ego sektoral, tidak ada tempat bagi perpecahan. Kita hanya bisa maju jika bekerja bersama, seirama, dan saling menguatkan,” pungkasnya. (hir)

Pemuda Cemara Lestarikan Lingkungan, Rintis Trek dan Produksi Olahan Mangrove Menjadi Paket Wisata

globalfmlombok.com
-
0
Pemuda Cemara Lestarikan Lingkungan, Rintis Trek dan Produksi Olahan Mangrove Menjadi Paket Wisata

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemuda Cemara, Desa Lembar Lombok Barat (Lobar) yang tergabung dalam Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen patut dicontoh dalam hal kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Mereka melakukan berbagai upaya dalam menjaga lingkungan, mulai dari menanam mangrove, membangun jalur trek mangrove dan mengolah olahan kerupuk dan kopi dari mangrove.

Dalam memelihara kebersihan, Pemuda sempat turun memungut sampah, memberi edukasi hingga mengolah sampah. Semua proses ini pun dijual menjadi paket wisata. Semangat para pemuda ini pun mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemprov melalui Dinas Kelautan dan Perikanan membangunkan trek mangrove.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Muslim bersama Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Ketahanan Pangan, Lobar, H. Afgan Kusumanegara turun ke lokasi.

Mus’ab, pegiat Komunitas Lingkungan Cemara Ecogreen mengatakan pihaknya telah lama merintis trek mangrove secara swadaya. Pihaknya membangun lintasan bertahap sesuai kemampuan swadaya. “Setengahnya itu dari kami swadaya, kami buat bersama teman-teman mahasiswa luar negeri,” kata dia, akhir pekan kemarin.

Melihat program swadaya ini berjalan, pihak DKP Provinsi pun mengapresiasi dengan mendukung pembangunan jalur trek, sehingga total lintasan saat ini sekitar 300 meter lebih.

Dikatakan, lintasan mangrove yang telah dibangun dari DKP Provinsi ini pun telah dicek oleh Kadis DKP bersama kepala DKP dan Ketahanan Pangan Lobar. Menurutnya, pembangunan lintasan ini pun belum selesai, sebab ada juga lembaga luar negeri untuk diajak ikut membantu sharing. “Kita belum buka. Kita masih prepare (persiapan) sedikit-sedikit,” kata dia.

Pihaknya menyiapkan program paket tur agar tersistem atau terstruktur kunjungannya dan menarik dalam satu paket tur. Paket wisata yang disiapkan, selain jalur tracking mangrove, menanam mangrove, pengenalan spesies mangrove, flora, dan fauna. Sehingga pengunjung bisa memilih paket wisata ketika berkunjung ke sana. Pihaknya akan mengangkat paket wisata ini bagi tamu luar negeri. “Kita fokus ke tamu mancanegara,” imbuhnya.

Selain paket tur, pihaknya juga menyiapkan sarana prasarana pendukung, termasuk edukasi. Sebab Mangrove ini tidak saja bicara wisata saja, namun lebih pada edukasi untuk menyelamatkan tanaman mangrove ini. Terlebih, ada sekitar sembilan spesies mangrove yang ada di Cemara perlu dilestarikan. Selain itu pihaknya juga merintis olahan kopi Mangrove. “Bibitnya kita jual, buah dan daunnya bisa jadi kopi,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya mengolah mangrove menjadi kerupuk. Kerupuk ini memadukan bagian mangrove agar identitasnya tetap dipertahankan dengan menjadi bahan baku utama. Diakui olahan kopi dan kerupuk mangrove ini belum diproduksi secara massal. Kedepan targetnya agar masyarakat bisa memproduksi untuk oleh-oleh yang bisa dibeli oleh tamu yang datang.

Berbagai persiapan ini menurutnya penting dilakukan, agar jangan sampai seperti di Bale mangrove. Pihaknya mendorong pelibatan masyarakat dalam hal pengelolaan dan paket tour ini.

“Kalau dikelola masyarakat, Alhamdulillah, bila perlu mereka semua terlibat,” imbuhnya. Saat ini ada 15 Pemuda yang aktif terlibat di komunitas tersebut.

Selain mengajak melihat mangrove, ia juga membawa para Kadis ke gudang pengolahan sampah. Management sampah ini pun terintegrasi dengan paket wisata mangrove.

Kepala DKP Provinsi NTB Muslim, ST., M.Si., mengatakan bahwa pihaknya mengintervensi pembangunan jalur track mangrove itu dengan anggaran hampir sekitar 500 juta di tahun 2025. Pihaknya pun akan terus mengembangkan mangrove ini kedepan, namun ia minta pada pengelola, DKP dan Dinas PU agar ketika nanti dikembangkan jalur itu tidak ada keberatan dari Nelayan atau pencari kerang. Sehingga lintasan itu diperpanjang lagi untuk menghubungkan dengan track yang sudah ada.

Pihaknya berharap antar DKP dan PU duduk untuk membahas pengembangan wisata mangrove ini kedepan. Hal ini perlu disampaikan ke Bupati agar mendapatkan dukungan. “Supaya hidup itu,” kata dia.

Pihaknya mengapresiasi pemuda yang secara Sadar mau menjaga lingkungan, mengolah sampah. “Luar biasa mereka itu, mau ngajak para turis asing menikmati suasana disana. Kami apresiasi karena kerja keras mereka, bukan karena apa-apa,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DKP dan Ketahan Pangan Afgan Kusumanegara mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik intervensi dari DKP Provinsi dalam pembangunan track mangrove di Cemara. Pihaknya pun akan menindaklanjuti masukan dari kadis DKP tersebut. “Kami diminta koordinasi dengan PU sampai mana batas yang boleh dibangun,” ujarnya.

Dari hasil turun bersama Kadis DKP Provinsi melihat trek mangrove tersebut, Afgan mengaku potensinya sangat besar dan bagus untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata ke depan. “Kita akan berupaya bantu dari dinas,” imbuhnya.

Pihaknya nanti akan melihat apakah bisa Intervensi dari sisi peralatan atau lainnya. (her)

Tawarkan Keindahan Alam, Porkadarwis Perkenalkan Pesona Wisata Lewat Dewi Pakuan Forest Trail Run

globalfmlombok.com
-
0
Tawarkan Keindahan Alam, Porkadarwis Perkenalkan Pesona Wisata Lewat Dewi Pakuan Forest Trail Run

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pepatah “sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui” tepat menggambarkan kemeriahan Dewi Pakuan Forest Trail Run di Desa Wisata Pakuan, Kecamatan Narmada, Minggu (11/1/2026). Event ini sukses memadukan tantangan fisik dengan promosi keindahan alam lokal.

Sekitar 240 pelari ditantang menaklukkan trek sepanjang 7 kilometer dengan medan yang bervariasi. Mulai dari tanjakan berlumpur di tengah hutan rindang, kawasan pemukiman, jalan aspal, hingga susur sungai.

Meski menguras adrenalin, rasa lelah peserta terbayar lunas di kilometer terakhir. Suara gemericik sungai yang jernih dan kemegahan Air Terjun Batu Santek menjadi suguhan penutup. Banyak pelari menyempatkan diri berswafoto atau sekadar membasuh wajah dengan air pegunungan yang segar sebelum mencapai finis.

Ketua Pokdarwis Desa Pakuan, Ratnadi, menjelaskan bahwa acara ini merupakan kolaborasi dengan komunitas Narmada Runners untuk memperkenalkan potensi wisata desa di Desa Wisata Pakuan. “Peserta berasal dari berbagai komunitas seperti Runjani, Runners Gerung, hingga pelari dari Lombok Timur,” ujar Ratnadi.

Di tempat yang sama, Lalu Marta Kusuma, salah satu peserta dari komunitas Berari menyampaikan pujian pada event Dewi Pakuan Forest Trail Run ini.

“Ini saya rasa cukup menarik. Bisa memperkenalkan alam desa di sini yang begitu sejuk dan indah menurut saya. Saat masuk di kawasan hutan itu udaranya segar banget, larinya enjoy, enak jalurnya dan ditambah tadi air terjun yang sangat menakjubkan,” ungkap Marta.

Tingginya minat peserta juga diakui oleh Marta. Ia mengaku antusiasme anggotanya sangat besar meski terkendala kuota. “Saya sebenarnya mengajukan lebih dari 30 anggota, namun karena kuota terbatas, hanya 30 orang yang bisa ikut,”tuturnya.

Event berbasis sport tourism seperti ini terbukti efektif menjadi ajang promosi pariwisata daerah. Selain menyehatkan, kegiatan ini mampu mengangkat nama desa wisata di Lombok Barat ke kancah yang lebih luas melalui pengalaman langsung para pelari. (her)

Inspektorat Lobar Perkuat Integritas APIP Melalui Program “Jumat Kita”

globalfmlombok.com
-
0
Inspektorat Lobar Perkuat Integritas APIP Melalui Program “Jumat Kita”

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Inspektorat Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Kajian Umum Inspektorat untuk Tingkatkan APIP (Jumat Kita) sebagai upaya peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan perdana ini dilaksanakan di Aula Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, pada Jumat, 9 Januari 2026 pekan lalu.

Kegiatan Jumat Kita diikuti langsung oleh Inspektur Lombok Barat, Suparlan, S.Sos., Sekretaris Inspektorat Arief Rachman, para Inspektur Pembantu (Irban), Pengendali Teknis (Dalnis), Kepala Sub Bagian, serta seluruh pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Lombok Barat.

Inspektur Lombok Barat, Suparlan, S.Sos, CGCAE., menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Kita merupakan inisiatif dan terobosan internal Inspektorat sebagai bentuk pelatihan kalangan sendiri atau internal capacity building. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman teknis APIP agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, berkualitas, dan berintegritas.

“Melalui Jumat Kita, kami ingin membangun budaya belajar berkelanjutan di lingkungan Inspektorat. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pembaruan regulasi antar sesama APIP,” ujar Suparlan.

Kegiatan Jumat Kita akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat siang, dengan narasumber berasal dari masing-masing Irban, sehingga seluruh potensi dan keahlian internal dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pada pelaksanaan perdana, materi kajian yang disampaikan berfokus pada Gratifikasi, meliputi pengertian, bentuk-bentuk gratifikasi, risiko hukum, serta peran strategis APIP dalam pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Materi disampaikan oleh Tim Irban 5, yang terdiri dari Irban 5 Budy Johan Rini, S.Sos, Pengendali Teknis Irban 4 Mega Erna Ismawati, dan Pejabat Fungsional Irban 5 I Made Gilang Sukma Nugraha, ST.

Dengan terselenggaranya kegiatan Jumat Kita, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat berharap kualitas APIP semakin meningkat, sejalan dengan komitmen Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. (her)

Dialokasikan Rp74 Miliar, 50 Ruas Jalan dan Jembatan Rusak di Lobar Ditangani Tahun ini

globalfmlombok.com
-
0
Dialokasikan Rp74 Miliar, 50 Ruas Jalan dan Jembatan Rusak di Lobar Ditangani Tahun ini

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) berupaya mempercepat penanganan infrastruktur di seluruh wilayah. Tahun ini Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, menangani 50 ruas jalan, jembatan, hingga sistem irigasi primer.

Langkah ini diambil guna memastikan konektivitas antarwilayah dan produktivitas sektor pertanian tetap terjaga sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Lalu Ratnawi, S.T., mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp74 miliar untuk menangani sekitar 50 ruas jalan di berbagai titik strategis.

“Jadi untuk perbaikan (overlay dan patching) jalan, ada 33 ruas jalan yang akan kami kerjakan tahun ini. Sedangkan untuk peningkatan dan rehabilitasi, ada sekitar 15 ruas jalan utama,” ujar Lalu Ratnawi, Senin (12/1/2026).

Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan diarahkan pada jalur-jalur yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi dan sosial masyarakat, seperti akses menuju pusat kesehatan, pasar, dan lembaga pendidikan.

Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar prioritas utama antara lain kawasan Kebon Ayu, Gunung Pengsong, hingga jalur Banyu Mulek. Selain itu, perbaikan signifikan akan dilakukan pada jalur Terusan Terong Tawah menuju Kantor Dinas Pertanian serta kawasan wisata Labuan Poh.

Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah ruas jalan di depan Pasar Sekotong yang direncanakan akan segera di-hotmix dengan estimasi anggaran mencapai Rp1,7 miliar.

Selain fokus pada pengerasan jalan, Dinas PUPR juga menaruh perhatian besar pada infrastruktur jembatan. Jembatan Prengge menjadi salah satu proyek mercusuar dengan alokasi anggaran sekitar Rp6 miliar. Tidak hanya itu, satu jembatan lain di wilayah perbatasan dengan Lombok Tengah juga masuk dalam skema pengerjaan tahun ini.

Ratnawi menegaskan bahwa seluruh proses ini telah melalui tahap inventarisasi data yang akurat. Ia menepis anggapan bahwa perbaikan jalan dilakukan hanya berdasarkan isu yang viral di media sosial. “Jangan nanti buat berita karena viral langsung ditangani. Kami ini bekerja berdasarkan inventarisasi data kerusakan yang sudah kami lakukan,” tegasnya.

Di sektor pengairan, Pemkab Lobar juga tengah memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Usulan tersebut mencakup dana sebesar Rp58 miliar yang dikhususkan untuk saluran irigasi primer. Program ini direncanakan akan menyasar 10 Daerah Irigasi (DI) serta pembangunan sumur bor untuk mendukung kemandirian air bagi kelompok tani di wilayah yang membutuhkan dukungan teknis lebih lanjut.

Lalu Ratnawi berharap usulan tambahan anggaran sebesar Rp108 miliar yang diajukan untuk jalan desa melalui dana Inpres dapat segera terealisasi. Anggaran ini dinilai sangat krusial, terutama untuk mengembangkan kawasan selatan Lobar yang memiliki konsep tematik pesisir. Dengan adanya sinkronisasi antara dana daerah dan pusat, diharapkan seluruh titik kerusakan jalan dapat tertangani secara bertahap namun pasti.

“Itu sudah kami des (pembahasan teknis), kita tunggu surat PMK-nya dari pusat. Mudah-mudahan itu tidak berubah dari konsep kita, karena berita acaranya pun sudah kami tandatangani,” jelas Ratnawi optimis.

Melalui pengerjaan yang transparan dan terukur, infrastruktur Lobar diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. (her)

1...214215216...394Halaman 215 dari 394