Beranda blog Halaman 211

Gubernur NTB Resmikan Perpustakaan Desa Danger, Dukung Literasi dan UMKM

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Resmikan Perpustakaan Desa Danger, Dukung Literasi dan UMKM

Selong (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Gedung Perpustakaan Kantor Desa Danger, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (18/1/2026). Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyatakan komitmennya menyumbangkan 100 buku guna mendukung peningkatan literasi anak-anak di desa setempat.

Gubernur menegaskan bahwa esensi sebuah bangunan publik tidak terletak pada kemegahannya, melainkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Yang terpenting dari sebuah bangunan bukanlah megahnya, tetapi niat dan manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, perpustakaan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi anak-anak. Insya Allah, saya akan menyumbangkan 100 buku dan membantu sarana pendukung agar tempat ini menjadi ruang belajar yang nyaman,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.

Selain sebagai pusat literasi, Gubernur berharap perpustakaan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh kader Posyandu sebagai ruang sosialisasi dan edukasi masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, akan membantu melengkapi fasilitas sederhana agar perpustakaan dapat berfungsi secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi perhatian Kepala Desa Danger dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pembangunan fisik harus diiringi dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi warga.

Sebagai bentuk dukungan, Gubernur menyatakan akan menyalurkan dana sebesar Rp100 juta melalui BPR NTB untuk mendukung permodalan masyarakat desa. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penguatan ketahanan pangan.

“Dana ini dapat dimanfaatkan untuk usaha kecil, perdagangan, maupun peternakan ayam. Seluruh biaya administrasi, bunga, dan asuransi akan disubsidi, sehingga masyarakat dapat meminjam tanpa beban bunga,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, mekanisme penyaluran pembiayaan akan dipermudah dan dikoordinasikan oleh pemerintah desa agar tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga akan membantu pembangunan gedung serbaguna desa serta memberikan dukungan modal awal bagi pembentukan koperasi kader Posyandu sebagai upaya mendorong usaha produktif masyarakat.

Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur M Juaini Taofik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTB Ahsanul Khalik, Kepala Bakesbangpoldagri NTB Surya Bahari, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Hubaidi, serta Ketua Baznas NTB Lalu Muhammad Iqbal. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perpustakaan Desa Danger Diresmikan, Gubernur NTB Salurkan Bantuan Buku dan Modal UMKM “

Polisi Amankan Pasutri Desa Rato Terkait Dugaan Peredaran Sabu

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Amankan Pasutri Desa Rato Terkait Dugaan Peredaran Sabu

Bima (globalfmlombok.com) – Pasangan suami istri asal Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, diamankan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Bolo, Polres Bima. Keduanya diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu.

Pasangan tersebut masing-masing berinisial AB (34) dan istrinya P (25). Penangkapan dilakukan setelah Kapolsek Bolo menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba yang melibatkan pasangan suami istri tersebut.

Kapolsek Bolo AKP Nurdin mengatakan, menindaklanjuti informasi itu, pihaknya langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penggerebekan yang dipimpin langsung olehnya.

“Setibanya di lokasi, petugas melakukan penggeledahan badan dan area sekitar. Pada penggeledahan awal, tidak ditemukan barang bukti,” kata AKP Nurdin, Minggu (18/1/2026).

Meski demikian, petugas mencurigai gerak-gerik P. Berdasarkan kecurigaan tersebut, kedua terduga pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Bolo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penggeledahan lanjutan terhadap P kemudian dilakukan secara lebih mendalam. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu.

“Barang bukti yang diamankan berupa 14 poket kecil dan satu poket besar yang diduga berisi sabu. Selain itu, turut disita satu dompet, satu korek gas, 12 klip plastik kosong, satu sedotan, satu unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp 7.170.000 yang diduga hasil penjualan narkoba,” ujar Nurdin.

Ia menjelaskan, seluruh barang bukti tersebut disembunyikan oleh P di dalam pakaian dalamnya. Temuan itu menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk mendalami peran masing-masing terduga pelaku.

“Hasil interogasi awal, Saudari P mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik suaminya,” katanya.

Saat ini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Bolo. Penyidik juga tengah melengkapi administrasi penyidikan untuk proses hukum selanjutnya.

AKP Nurdin mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian guna mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bima. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diduga Edarkan Sabu, Pasutri Desa Rato Diamankan Polisi “

Pantai Kahona Sekaroh, Mutiara Tersembunyi di Selatan Lombok Kini Dibuka

globalfmlombok.com
-
0
Pantai Kahona Sekaroh, Mutiara Tersembunyi di Selatan Lombok Kini Dibuka

SELAMA bertahun-tahun, Pantai Kahona hanya dikenal dari cerita para nelayan dan penjelajah yang berani menyusuri perairan terpencil di selatan Lombok Timur. Kini, pantai berpasir putih yang berada di Teluk Dalam, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, itu resmi diperkenalkan sebagai destinasi wisata baru.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meluncurkan Pantai Kahona pada Sabtu (17/1/2026). Peluncuran tersebut menandai dibukanya akses darat menuju kawasan yang sebelumnya hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.

Pantai Kahona berada di kawasan teluk yang tenang dengan garis pantai landai dan dikelilingi perbukitan hijau. Akses jalan baru yang membelah perbukitan Jerowaru kini mengantarkan pengunjung langsung ke bibir pantai, menghadirkan pemandangan alam yang masih alami dan relatif belum tersentuh.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, mengatakan kehadiran Pantai Kahona menjadi tambahan penting bagi pengembangan pariwisata daerah, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur.

“Destinasi ini menawarkan pesona alam yang masih asri. Perpaduan bukit-bukit hijau dan ketenangan Teluk Dalam memberikan pengalaman wisata yang berbeda,” ujar Juaini Taofik saat peluncuran.

Sebelum akses darat dibuka, Pantai Kahona dikenal sebagai kawasan terisolasi. Pengunjung hanya dapat mencapainya melalui jalur laut dengan menyewa perahu dari Pantai Pink. Kondisi tersebut membuat pantai ini relatif terjaga dari aktivitas massal dan tetap mempertahankan kealamiannya.

Nama Kahona, menurut pengurus Gerakan Pemuda Selatan (GPS) Gusti Abenk, merupakan singkatan dari Karya Harmonis Nusantara. Saat ini, pengelolaan Pantai Kahona berada di bawah lembaga GPS yang melibatkan masyarakat setempat.

Pengunjung dikenakan biaya parkir Rp 10.000 untuk sepeda motor dan Rp 25.000 untuk mobil. Dari Kota Selong, ibu kota Kabupaten Lombok Timur, Pantai Kahona dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam dengan jarak sekitar 40 kilometer.

Pantai ini menawarkan berbagai aktivitas wisata, mulai dari berenang di teluk yang tenang, memancing, berkemah, hingga menikmati matahari terbit. Kehadirannya melengkapi deretan destinasi unggulan di Lombok Selatan, seperti Pantai Pink, Tanjung Ringgit, dan Pantai Segui.

Meski telah dibuka, pengelola masih berharap adanya dukungan lanjutan dari pemerintah daerah. “Kami berharap perbaikan jalan masuk sekitar 300 meter yang masih perlu penataan, serta pengadaan berugak untuk kenyamanan pengunjung,” kata Gusti Abenk.

Dengan terbukanya akses ke Pantai Kahona, pemerintah daerah berharap destinasi ini tidak hanya menjadi alternatif wisata baru, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Kami mengajak masyarakat, baik lokal maupun wisatawan, untuk menjadikan Pantai Kahona sebagai pilihan berlibur,” ujar Juaini Taofik.

Pantai Kahona kini tak lagi menjadi rahasia. Destinasi ini hadir sebagai pilihan wisata yang menawarkan ketenangan, keasrian, dan pengalaman alam yang autentik di Lombok Timur. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pantai Kahona Sekaroh, Mutiara Tersembunyi di Selatan Lombok, Kini Terbuka untuk Dunia “

BNPB Turun Survei, Warga Terdampak Bencana di Sekotong Butuh Dapur Umum

globalfmlombok.com
-
0
BNPB Turun Survei, Warga Terdampak Bencana di Sekotong Butuh Dapur Umum

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun ke sejumlah lokasi bencana di wilayah Sekotong Lombok Barat. BNPB mensurvei daerah itu untuk memastikan kondisi di lapangan dan penanganan yang perlu dilakukan dalam penanganan bencana ini.

Sementara, warga terdampak bencana membutuhkan dapur umum, pasalnya kondisi masyarakat belum pulih. Terlebih banjir susulan menerjang daerah setempat.

Korban banjir di Dusun Bengkang, Solatiah mengatakan masih was-was karena ketika cuaca susah mulai gelap, warga waspada menghadapi kemungkinan banjir susulan. Warga bersiap-siap mengevakuasi sisi ke bukit yang ada di daerah itu. “Karena di sini rawan banjir. Untuk jaga-jaga, kami tetap lari ke gunung karena tidak ada tempat selain ke gunung untuk tempat menyelematkan diri,” katanya, akhir pekan kemarin.

Semenjak banjir Selasa (13/1/2026) lalu hingga sekarang banyak warga tidak pernah memasak. Warga mengandalkan bantuan logistik dari berbagai sumber, seperti dari Pemkab, Pemprov, dan DPRD. Warga pun berharap agar dibangunkan dapur umum untuk kebutuhan konsumsi warga. Kadus Bengkang H. Zohdi Akbar mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan perangkat dusun terkait perlunya dapur umum.

Pihaknya sudah mengusulkan dapur umum ke desa. Ia berharap agar dapur umum ini bisa disiapkan Pemkab di wilayah setempat. Semua peralatan memasak habis rusak dan hanyut. Termasuk beras dan gabah warga terendam, tidak bisa dikonsumsi. Belum lagi warga harus membersihkan rumah dan pekarangan dari lumpur sisa banjir, sehingga praktis mereka belum bisa bekerja normal untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kalau ada dapur umum kan warga terbantu, kerana makanan sudah disiapkan, warga tinggal fokus bersihkan rumahnya,” imbuhnya.

Bantuan yang diberikan oleh sejumlah sumber hanya cukup untuk kebutuhan sesaat. Itu pun kalau dibagi per KK beras yang bisa diperoleh sedikit.

Sementara itu, Camat Sekotong Andi Purnawan mengatakan, sejauh ini belum ada usulan dari Dusun terkait dapur umum ini. “Belum ada permintaan itu dari kepala dusun dan kadesnya,” ujarnya. Namun demikian pihaknya akan menindaklanjuti harapan warga ini ke Pemkab.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan kondisi terkini di wilayah Desa Persiapan Pengantap dan Desa Persiapan Pesisir Mas secara umum mulai berangsur kondusif. Namun demikian, masih terdapat dampak sisa bencana berupa genangan air di beberapa titik, kerusakan fasilitas rumah warga, serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang masih perlu dipenuhi.

“Status tanggap darurat bencana masih diberlakukan guna memastikan penanganan dan pemulihan berjalan optimal,” kata dia.

BNPB Turun Survei

Dalam penanganan bencana ini, pada Sabtu (17/1/2026), pihaknya mendampingi Tim BNPB RI ke Desa Persiapan Pengantap dan Desa Persiapan Blongas untuk melakukan survei lokasi terdampak banjir di kedua desa tersebut.

Tim ini turun untuk memastikan kondisi riil di lapangan serta membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Selain itu dilakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak berupa sembako, peralatan tidur, peralatan kebersihan dan membersihkan material lumpur pasca bencana.

Saat ini penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Desa Persiapan Pengantap, Belongas, dan Desa Persiapan Pesisir Mas masih terus berlangsung. Koordinasi lintas sektor tetap dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memastikan situasi tetap aman dan terkendali. (her)

Pemprov NTB Tegaskan Isu Tambang Ilegal Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Tegaskan Isu Tambang Ilegal Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan

Mataram (globalfmlombok.com) — Juru Bicara Gubernur, sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa narasi pembatalan kunjungan wisatawan akibat isu tambang ilegal belum memiliki dasar fakta yang kuat dan tidak bisa disimpulkan sebagai hubungan sebab-akibat langsung.

AKA, panggilan akrabnya, menyampaikan, hingga kini pemerintah daerah belum menemukan sumber informasi resmi terkait adanya pembatalan kunjungan wisatawan asing akibat isu tambang ilegal di NTB, baik dari kedutaan besar maupun pernyataan langsung wisatawan.

“Kami sudah menelusuri sumber awal isu pembatalan tersebut. Tidak ada pernyataan resmi dari kedutaan maupun wisatawan. Informasi yang beredar ternyata belum didalami secara baik dan belum didukung fakta serta bukti,” ujar Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini.

AKA menjelaskan, informasi yang sempat berkembang diperoleh dari laporan tidak resmi dan masih sebatas cerita, tanpa konfirmasi langsung dari sejumlah wisatawan asal Inggris yang disebut-sebut membatalkan perjalanan.

Menurutnya, secara kajian kepariwisataan, keputusan wisatawan untuk berkunjung atau membatalkan perjalanan umumnya dipengaruhi faktor yang lebih dominan, seperti keamanan umum, akses transportasi, harga, cuaca, kualitas layanan destinasi, dan reputasi promosi.

“Narasi bahwa tambang ilegal otomatis menyebabkan pembatalan kunjungan wisatawan belum memiliki korelasi langsung yang kuat, baik secara fakta lapangan maupun kajian ilmiah. Klaim semacam ini harus diperlakukan sebagai dugaan, bukan kesimpulan,” tegasnya.

Ahsanul Khalik menekankan bahwa persoalan tambang ilegal dan pariwisata pada dasarnya merupakan dua isu yang berdiri sendiri dengan pendekatan kebijakan yang berbeda. Tambang ilegal merupakan persoalan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, sementara pariwisata adalah sektor pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.

“Kasus tambang ilegal dan pembatalan perjalanan wisatawan adalah dua hal yang berbeda. Keduanya berjalan di jalur masing-masing dan tidak otomatis saling menentukan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa masalah lingkungan tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Aktivitas tambang ilegal dinilai melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, gangguan bentang alam, hingga konflik sosial.

“Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota menempatkan isu lingkungan sebagai atensi utama. Penanganan illegal mining harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, apalagi isu lingkungan kini menjadi perhatian global,” katanya.

Di sisi lain, sektor pariwisata NTB tetap dipacu sebagai penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, dan sumber pertumbuhan usaha masyarakat. Pengembangan pariwisata diarahkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan, yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Pariwisata tidak boleh hanya mengejar angka kunjungan, tetapi juga harus menjaga kualitas destinasi, kelestarian alam, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ahsanul Khalik.

Ia mengingatkan bahwa persoalan menjadi sensitif ketika isu tambang ilegal dikaitkan secara langsung dengan pariwisata tanpa dasar data yang kuat. Hubungan keduanya bersifat kontekstual, bukan sebab-akibat langsung.

“Isu tambang ilegal baru menjadi urusan pariwisata jika dampaknya benar-benar menyentuh kawasan wisata, merusak daya tarik destinasi, atau membentuk persepsi negatif yang meluas,” katanya.

AKA menambahkan, dalam beberapa kasus, isu lingkungan kerap diangkat oleh kelompok tertentu seperti aktivis lingkungan atau komunitas advokasi, yang menjadikannya bagian dari narasi perjalanan atau kampanye. Dalam konteks ini, persoalan lingkungan berubah menjadi isu reputasi destinasi.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya pengelolaan isu secara proporsional dan berbasis data.

“Lingkungan harus dijaga dengan tindakan nyata, dan pariwisata harus diperkuat dengan kualitas destinasi, layanan, serta tata kelola yang baik. Keduanya tidak untuk dipertentangkan, melainkan dikelola secara tepat,” tandasnya. (bul)

Berkas Kasus Korupsi Masker Covid-19 Segera Dilimpahkan ke Jaksa

globalfmlombok.com
-
0
Berkas Kasus Korupsi Masker Covid-19 Segera Dilimpahkan ke Jaksa

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Mataram merampungkan proses pemberkasan perkara dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19 tahun anggaran 2020. Saat ini, seluruh petunjuk jaksa penuntut umum telah dipenuhi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra, Minggu (18/1/2026), mengatakan berkas perkara tinggal dikirim ke jaksa. “Petunjuk jaksa sudah kami lengkapi. Kami tinggal mengirimkan berkasnya ke jaksa penuntut umum,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pengiriman berkas perkara para tersangka direncanakan pada Senin (18/1/2026), setelah sempat tertunda karena libur pada Jumat sebelumnya.

Dalam proses pemenuhan petunjuk jaksa, penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi dari kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Empang dan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Selain itu, penyidik juga memeriksa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, ahli keuangan, serta melengkapi berkas pemeriksaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Jaksa penuntut umum juga meminta penyidik memisahkan berkas perkara enam tersangka menjadi lima berkas. “Sebelumnya penanganan kasus ini dalam tiga berkas. Jaksa meminta agar diubah menjadi lima berkas,” kata Dharma.

Dalam pemisahan tersebut, berkas perkara Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah NTB, Wirajaya Kusuma, dipisahkan dengan Kamaruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Sementara itu, berkas M. Haryadi Wahyudin dan Chalid Tomasoang Bulu digabung. Adapun berkas Dewi Noviany dan Rabiatul Adawiyah tetap berdiri sendiri.

“Sebelumnya empat orang kami satukan dalam satu berkas karena perannya dianggap sama, sementara dua lainnya berbeda,” ujar Dharma.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan masker Covid-19 pada 2020 dengan anggaran Rp12,3 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Pengadaan dilakukan dalam tiga tahap dan melibatkan lebih dari 105 pelaku UMKM.

Berdasarkan Surat Nomor B/673/V/RES.3.3/2025/Reskrim tertanggal 7 Mei 2025, polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni mantan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany, Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Wirajaya Kusuma, Kamaruddin, Chalid Tomasoang Bulu, M. Haryadi Wahyudin, dan Rabiatul Adawiyah.

Penyelidikan kasus ini dimulai pada Januari 2023 dan ditingkatkan ke tahap penyidikan pada September 2023 setelah penyidik menemukan indikasi perbuatan melawan hukum. BPKP NTB menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,58 miliar. (mit)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Limpahkan Berkas Kasus Dugaan Korupsi Masker Covid-19 Minggu Ini “

Puluhan Hektare Pesisir Lombok Barat Terancam Hilang Akibat Abrasi

globalfmlombok.com
-
0
Puluhan Hektare Pesisir Lombok Barat Terancam Hilang Akibat Abrasi

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Puluhan hektare lahan pesisir di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diduga telah tenggelam akibat abrasi pantai yang kian parah. Bibir pantai kini semakin mendekati permukiman penduduk, bahkan sejumlah rumah warga rusak tergerus gelombang dan banjir rob. Jika tidak segera diantisipasi, daratan pesisir dikhawatirkan akan terus hilang.

Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah berada di Dusun Taman Induk, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Beberapa tahun lalu, kawasan pesisir di daerah ini masih memiliki hamparan pantai yang luas. Nelayan leluasa menambatkan perahu, dan jarak rumah warga dengan bibir pantai masih cukup jauh.

Namun, kondisi tersebut kini berubah drastis. Lahan pantai terus terkikis abrasi hingga nyaris habis. Aktivitas pembangunan dermaga di kawasan pesisir yang berdekatan dengan pembangkit listrik turut memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, jarak antara bibir pantai dan permukiman warga hampir tidak tersisa.

Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin, mengatakan abrasi pantai di wilayahnya terjadi secara perlahan namun pasti. “Diperkirakan sekitar 26 hektare lahan pantai di sepanjang pesisir sudah lenyap,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini nelayan bahkan harus menumpang menambatkan perahu di lahan milik warga yang masih tersisa. Banjir rob pun semakin sering terjadi dan menjadi ancaman rutin bagi warga pesisir.

Kondisi serupa juga terjadi di Dusun Cemara, Desa Lembar Selatan. Kepala Dusun Cemara, Munawir, menyebut abrasi semakin parah seiring meningkatnya intensitas banjir rob. “Biasanya banjir rob hanya sekali setahun, sekarang bisa tiga sampai empat kali,” katanya.

Bahkan dalam bulan ini saja, banjir rob tercatat terjadi sebanyak tiga kali. Warga berharap pemerintah dapat meninggikan talud penahan ombak di kawasan pesisir tersebut.

Di wilayah lain, abrasi dan cuaca ekstrem juga berdampak serius di Dusun Pengawisan, Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong. Sejumlah rumah warga rusak akibat diterjang gelombang tinggi dan angin kencang. Beberapa warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir rumahnya tidak aman untuk ditempati.

Kepala Dusun Pengawisan, Sohbi, mengatakan warganya telah terdampak cuaca ekstrem selama lebih dari sebulan. “Beberapa rumah rusak, bahkan ada yang rusak parah. Satu kepala keluarga terpaksa mengungsi,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Pesisir Mas, Rusdin, menyampaikan bahwa rumah warga terdampak hingga kini belum mendapatkan penanganan. Meski demikian, tim BNPB telah turun melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi terdampak, termasuk Dusun Pengawisan dan Sungai Tembowong.

“Kami berharap Pemda segera membantu warga, terutama yang rumahnya rusak berat. Selain perbaikan rumah, warga juga membutuhkan bantuan pangan karena selama cuaca ekstrem mereka tidak bisa melaut,” kata Rusdin.

Ia menambahkan, pihak desa telah menyurati sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan, serta berharap dukungan dari Baznas.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Barat, Sabidin, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama OPD terkait untuk penanganan lebih lanjut. (her)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diterjang Abrasi, Puluhan Hektare Pesisir di Lobar Diduga Tenggelam “

Kasus Keracunan 38 Murid di Loteng, Satgas Pastikan Dapur MBG Ditutup

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Keracunan 38 Murid di Loteng, Satgas Pastikan Dapur MBG Ditutup

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 38 murid Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng), diduga mengalami keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (17/1/2026).

Kejadian tersebut mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi NTB. Ketua Satgas MBG NTB, H. Ahsanul Khalik menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti kondisi di lapangan, termasuk mengusulkan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang memasok menu ke sekolah tersebut.

“Kita sudah berkomunikasi dengan Kepala Regional BGN untuk mengusulkan ke pusat agar dilakukan penutupan sementara terhadap SPPG yang mengelola dapur MBG yang diduga bermasalah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/1/2026).

Penutupan sementara tersebut, lanjut Kepala Dinas Kominfotik NTB ini, bertujuan agar aparat terkait dapat melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh, objektif, dan terukur, tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan. Selama masa penutupan, seluruh aspek operasional SPPG diminta untuk dievaluasi.

“Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kemampuan juru masak, hingga proses pembelian bahan pangan,” lanjutnya.

Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka juga mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri potensi kelalaian dalam proses pemilihan bahan baku, termasuk kemungkinan penggunaan bahan pangan kedaluwarsa. Pemeriksaan juga difokuskan pada kepatuhan terhadap seluruh tahapan produksi, mulai dari proses pembersihan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Selain itu, standar sanitasi dapur penyedia layanan juga perlu ditingkatkan, meliputi sterilisasi alat makan, kualitas air yang digunakan dalam proses produksi, serta penataan alur pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya kontaminasi silang.

“Semua dievaluasi dan diinvestigasi. Bila diperlukan aparat penegak hukum masuk, maka kami persilakan untuk dilakukan penyelidikan atas kejadian ini,” tegasnya.

Untuk menghindari terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), Satgas MBG NTB mengimbau seluruh SPPG di NTB agar meningkatkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, ditegaskan sebagai prioritas utama melalui pengelolaan dapur yang disiplin, higienis, dan bertanggung jawab.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB hingga akhir tahun 2025 telah menjangkau 1,65 juta sasaran. Rinciannya, balita sebanyak 153.788 jiwa, PAUD, RA, dan TK lebih dari 213 ribu anak, serta SD, MI, SMP, dan MTs lebih dari 960 ribu peserta didik. Sementara jenjang SMA/SMK/MA mencapai lebih dari 238 ribu peserta didik.

Adapun sasaran lainnya meliputi SLB sebanyak 2.242 orang, pondok pesantren 5.095 orang, PKBM 3.348 orang, ibu hamil 25.423 jiwa, ibu menyusui 58.233 jiwa, serta guru, tenaga kependidikan, dan kader posyandu lebih dari 29 ribu orang.

Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 601 SPPG telah beroperasi di NTB. Terdiri atas 552 SPPG mitra masyarakat/swasta, 5 SPPG pondok pesantren, 3 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU. Dari jumlah tersebut, 194 unit merupakan bangunan baru, 95 unit memanfaatkan rumah yang dialihfungsikan, 34 unit rumah makan/restoran, lebih dari 100 unit ruko dan rukan, serta puluhan unit gudang dan sarana lainnya.

Selain itu, program unggulan pemerintah pusat ini juga menyerap ribuan tenaga kerja dan menjadi pengungkit ekonomi lokal. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 25.982 tenaga kerja terlibat langsung dalam operasional SPPG di NTB.

Tenaga kerja tersebut antara lain Kepala SPPG dan Ploting Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, koordinator lapangan, kepala juru masak, juru masak, petugas porsi, petugas persiapan, pengemudi distribusi, hingga petugas operasional, kebersihan, dan keamanan.

“Rata-rata setiap SPPG melibatkan 40 sampai 45 tenaga kerja lokal, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar. Ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengangguran,” ujarnya. (era)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 38 Murid di Loteng Diduga Keracunan, Satgas Tegaskan Tutup Dapur MBG “

SPPG MBG di Mataram Wajib Olah Sampah Organik secara Mandiri

globalfmlombok.com
-
0
SPPG MBG di Mataram Wajib Olah Sampah Organik secara Mandiri

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayah Kota Mataram untuk menyediakan “Tempah Dedoro” atau lubang pengolahan sampah organik secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan mengurangi volume sampah dapur yang dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan setiap SPPG MBG diwajibkan membuat minimal tiga unit tempah dedoro dengan kedalaman minimal 1,5 meter dan diameter sekitar 90–95 sentimeter.

“Minimal tiga unit. Nanti akan kami evaluasi, kalau ternyata belum mencukupi, maka akan kami sarankan penambahan,” ujarnya, pekan kemarin

Menurut Nizar, kewajiban tersebut dinilai sangat efektif dalam menekan volume sampah. Berdasarkan pendataan DLH, volume sampah yang dihasilkan setiap SPPG MBG berkisar antara 100 kilogram hingga 300 kilogram per hari, dengan komposisi sekitar 60 persen merupakan sampah organik.

“Kalau sampah organiknya dikelola melalui tempah dedoro, maka sampah yang dibuang ke TPS bisa berkurang hingga 60 persen,” jelasnya.

Sementara itu, sisa sampah nonorganik seperti kardus dan kertas dapat dikumpulkan untuk dijual kembali. Begitu juga dengan sampah plastik berupa gelas atau botol air mineral yang masih memiliki nilai ekonomi.

“Sehingga yang diangkut petugas ke TPS hanya sampah residu, yakni sampah yang sudah tidak bisa diolah dan tidak bernilai ekonomis,” tambahnya.

Nizar menyebutkan, kewajiban penyediaan tempah dedoro ini telah disampaikan secara langsung melalui rapat koordinasi bersama puluhan pengelola SPPG MBG se-Kota Mataram. Seluruh SPPG, kata dia, telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Ia menegaskan, keberadaan tempah dedoro di setiap dapur SPPG MBG akan menjadi kewajiban mutlak. Bahkan, DLH bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Mataram akan melakukan kunjungan langsung ke setiap SPPG untuk memastikan implementasinya.

“Kepemilikan tempah dedoro akan menjadi salah satu syarat dalam penerbitan izin operasional SPPG MBG,” tegas Nizar.

Lebih lanjut dijelaskan, tempah dedoro dibuat menggunakan buis beton yang dilengkapi penutup serta lubang pembuangan sampah organik. Dengan spesifikasi tersebut, satu unit tempah dedoro dapat digunakan hingga satu tahun.

Untuk mengurangi bau dan mempercepat proses penguraian sampah organik, pengelola SPPG dapat menyemprotkan cairan EM4 atau menggunakan air bekas cucian beras.

“Setelah sekitar satu tahun, sampah organik yang sudah terurai bisa dipanen menjadi kompos dan dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tanaman di sekitar dapur MBG,” pungkas Nizar. (pan)

Gubernur NTB Resmikan Kampung Pas, Wujud Dukungan Ekonomi Produktif Warga Binaan

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Resmikan Kampung Pas, Wujud Dukungan Ekonomi Produktif Warga Binaan

Mataram (globalfmlombok.com)  – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Galeri Produk Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berlokasi di Kampung Pas, Kota Mataram, Sabtu (17/1/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan melalui kegiatan produktif dan bernilai jual.

Peresmian ditandai dengan peninjauan langsung galeri produk UMKM hasil karya warga binaan lapas dari berbagai kabupaten dan kota di NTB. Kampung Pas sendiri dirancang sebagai ruang kreatif yang memadukan aktivitas ekonomi, kuliner, dan hiburan, serta terbuka bagi masyarakat umum.

Gubernur NTB mengatakan, Kampung Pas merupakan ruang berjualan UMKM dengan konsep santai dan inklusif. Kawasan ini juga dilengkapi hiburan musik langsung yang dapat dinikmati pengunjung.

“Hari ini kami meresmikan Kampung Pas, tempat UMKM berjualan dengan suasana santai dan live music. Yang paling istimewa, kawasan ini dibangun dan diisi oleh karya warga binaan,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, Kampung Pas merupakan inisiatif Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB yang didukung seluruh kepala lapas se-NTB. Dalam pelaksanaannya, warga binaan dilibatkan sejak proses pembangunan hingga pengelolaan dan pemasaran produk.

Gubernur juga mengajak masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya untuk menjadikan Kampung Pas sebagai alternatif destinasi rekreasi, sekaligus bentuk dukungan terhadap proses pembinaan warga binaan.

“Bagi warga Mataram yang mencari tempat berkumpul dengan suasana nyaman, pilihan kuliner beragam, dan parkir mudah, Kampung Pas bisa menjadi pilihan, sekaligus ikut mendukung pembinaan warga binaan,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Kampung Pas merupakan wujud nyata pemberdayaan warga binaan melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomi. Program ini diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan dan pengalaman usaha, sehingga lebih siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB serta Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB. (r)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur NTB Dukung Ekonomi Produktif Warga Binaan “

1...210211212...395Halaman 211 dari 395