Beranda blog Halaman 208

Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur Berujung Ricuh

globalfmlombok.com
-
0
Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur Berujung Ricuh

SELONG (globalfmlombok.com) – Aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Selasa (20/1/2026), yang menuntut Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Widayat serta Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata Akhmad Roji mundur dari jabatannya, sempat berlangsung ricuh. Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur (APPLT) terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Kericuhan terjadi ketika massa yang membawa bendera Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Himmah NWDI memaksa ingin bertemu langsung dengan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Aparat dari Polres Lombok Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menahan massa agar situasi tetap kondusif.

Sejak awal, Bupati Lombok Timur telah menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik, untuk menemui massa aksi. Namun tawaran tersebut sempat ditolak. Massa meminta Sekda kembali ke ruang kerjanya dan tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati. Hingga sekitar pukul 13.00 Wita, tuntutan untuk bertemu Bupati terus disuarakan, sebelum akhirnya mahasiswa bersedia berdialog dengan Sekda yang mewakili Bupati.

Di hadapan massa, Sekda menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan langsung oleh Bupati untuk mendengarkan aspirasi, kritik, dan saran dari mahasiswa. Ia menegaskan, Bupati membuka ruang evaluasi apabila hasil investigasi dan masukan dari massa aksi terbukti benar.

“Pesan Bupati, jika memang ada temuan yang valid, silakan disampaikan. Pemerintah daerah terbuka untuk melakukan koreksi, termasuk terhadap pimpinan OPD terkait,” ujar Sekda.

Sekda juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk mengelola kawasan wisata Montong Meong Labuhan Haji, tidak terbatas pada Sunrise Land Lombok (SLL). Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang dialog dengan pihak SLL maupun pengelola lainnya.

Sebelum bergerak ke Kantor Bupati, massa aksi lebih dulu mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Lombok Timur. Kepala Dinas Pariwisata, Widayat, sempat mencoba menemui massa. Namun dialog tidak terjadi. Massa hanya membacakan lima poin tuntutan, lalu melanjutkan aksi ke Kantor Bupati.

Koordinator Umum APPLT, Abd. Kadir Djaelani, menyatakan Kepala Dinas Pariwisata dinilai tidak kompeten memimpin sektor pariwisata Lombok Timur. Menurutnya, berbagai kisruh yang terjadi merupakan dampak dari kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ia juga menilai Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Salah satu bukti yang disoroti massa aksi adalah pemutusan kontrak kerja sama pengelolaan kawasan wisata Sunrise Land Lombok (SLL) di Montong Meong Labuhan Haji serta kisruh pengelolaan Bale Mangrove. Padahal, menurut massa, pengelolaan berbasis komunitas yang dilakukan SLL telah memberikan dampak positif bagi daerah dan melibatkan pemuda lokal.

“Kawasan itu sebelumnya mangkrak. Setelah dikelola SLL, menjadi lebih tertata dan berkembang. Kebijakan pemutusan kontrak ini kami nilai mematikan inisiatif lokal,” kata Abd. Kadir.

Massa aksi menuntut agar pengelolaan kawasan wisata Montong Meong dikembalikan kepada SLL dan menolak kebijakan Dinas Pariwisata yang memutus kontrak kerja sama tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat, enggan menanggapi tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan. Ia mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap sektor pariwisata, namun menyayangkan aksi yang dilakukan tanpa dialog terlebih dahulu.

“Saya berharap ada diskusi yang konstruktif sebelum ada pembar bebas seperti ini,” ujarnya.

Menurut Widayat, seharusnya mahasiswa terlebih dahulu mengambil data secara utuh dari Dinas Pariwisata agar persoalan dapat dilihat secara komprehensif. Ia juga menegaskan bahwa sektor pariwisata membutuhkan suasana yang kondusif.

“Pariwisata tidak butuh berita jelek. Yang dibutuhkan adalah berita baik agar tidak mengganggu vibes pariwisata di Lombok Timur,” katanya.

Terkait SLL, Widayat menegaskan pemerintah tidak mengambil alih pengelolaan secara sepihak. Ia menyebut masa kontrak tahunan SLL berakhir pada 31 Desember 2025. Meski demikian, pengelola masih diberi kesempatan mengelola hingga 4 Januari 2026, sebelum Dinas Pariwisata menerbitkan surat keputusan pada 5 Januari 2026.

“Kami mengambil alih karena sampai 31 Desember 2025 tidak menerima permohonan perpanjangan kontrak,” ujarnya. Jika memang ada surat permohonan, kata dia, pihak SLL dipersilakan menunjukkan bukti tersebut.

Widayat juga mengungkapkan, kontribusi SLL kepada daerah sebesar Rp50 juta per tahun yang dibayarkan dua kali. Sementara itu, sudah ada calon pengelola lain yang menyatakan kesiapan memberikan kontribusi lebih besar, yakni Rp70 juta per tahun dengan pembayaran di muka.

Sebelumnya, Direktur SLL Qori’ Bayyinaturrosy menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak sejak November 2025 untuk pengelolaan tahun 2026. Ia membantah tudingan tidak bersurat sebelum masa kontrak berakhir dan berharap SLL tetap dipercaya mengelola kawasan wisata tersebut, mengingat besarnya investasi yang telah dikeluarkan untuk menata kawasan yang sebelumnya terbengkalai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” KRicuh, Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur “

BMKG Peringatkan Peningkatan Cuaca Ekstrem di NTB hingga 26 Januari

globalfmlombok.com
-
0
BMKG Peringatkan Peningkatan Cuaca Ekstrem di NTB hingga 26 Januari

MATARAM (globalfmlombok.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid memprakirakan terjadinya peningkatan potensi cuaca ekstrem di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 20 hingga 26 Januari 2026.

BMKG menyampaikan, saat ini dinamika atmosfer di sekitar wilayah NTB menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Sejumlah indikator menjadi pemicu meningkatnya potensi cuaca ekstrem, di antaranya terpantau Bibit Siklon Tropis 97S di wilayah pesisir utara Australia, tepatnya di barat daya Teluk Carpentaria, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot dan tekanan udara minimum 998 hPa yang bergerak ke arah barat.

Selain itu, aktifnya fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) spasial, gelombang Rossby ekuator, serta gelombang Kelvin di wilayah NTB turut berkontribusi terhadap kondisi atmosfer yang labil. Pertemuan angin dan perlambatan kecepatan angin di sekitar NTB menyebabkan kelembapan udara relatif basah di berbagai lapisan ketinggian, yang mendukung terbentuknya awan-awan hujan.

“Labilitas atmosfer yang cukup kuat mendukung proses konvektif pada skala lokal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang,” jelas BMKG.

BMKG merinci wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem hampir merata di seluruh NTB. Pada 20 hingga 25 Januari 2026, potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Sementara pada 26 Januari 2026, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Dompu.

Selain hujan lebat, BMKG juga mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan NTB. Pada periode 20–22 Januari 2026, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian utara, Selat Alas bagian utara, dan Selat Sape bagian utara.

Adapun di wilayah perairan selatan, gelombang dengan kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, serta Samudera Hindia selatan NTB.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, petir, hingga pohon tumbang. Warga diminta memastikan saluran air tetap bersih dari sampah, menghindari aktivitas di luar ruangan saat cuaca ekstrem, memangkas ranting pohon yang rapuh, serta menyiapkan rencana evakuasi dini bagi yang tinggal di daerah rawan bencana. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Wilayah NTB hingga 26 Januari “

 
 

Laskar Sasak Nyatakan Dukungan, Gubernur NTB Terima Tongkat Komando Adat

globalfmlombok.com
-
0
Laskar Sasak Nyatakan Dukungan, Gubernur NTB Terima Tongkat Komando Adat

MATARAM (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima dukungan dari ribuan massa dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Laskar Sasak di halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (19/1/2026). Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen masyarakat adat untuk mengawal program strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan visi NTB Makmur dan Mendunia.

Dalam aksi yang berlangsung tertib dan damai itu, Laskar Sasak menganugerahkan Tongkat Komando “Pegat Male” kepada Gubernur NTB. Tongkat tersebut menjadi simbol kepercayaan, kehormatan, serta kesiapan masyarakat adat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan daerah.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Ia menilai penyampaian aspirasi yang dilakukan Laskar Sasak mencerminkan kedewasaan berdemokrasi serta menjunjung tinggi nilai budaya dan peradaban masyarakat NTB.

“Saya bangga karena Laskar Sasak memberikan contoh bagaimana menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan beradab. Ini mencerminkan kualitas budaya masyarakat NTB yang tinggi,” ujar Gubernur.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan persatuan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua komponen, tanpa memandang latar belakang suku dan budaya, untuk bersama-sama mendukung agenda pembangunan daerah.

“Ini saatnya kita bersatu, bukan terpecah-belah. Sasak, Samawa, dan Mbojo harus bergandengan tangan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, seluruh pekerjaan rumah hanya bisa kita selesaikan dengan kebersamaan,” katanya.

Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik. Kritik, menurutnya, merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, namun harus disampaikan secara konstruktif dan berlandaskan nilai-nilai agama serta kearifan lokal.

“Kritik itu perlu dan konstruktif, tetapi harus disampaikan dengan cara yang baik. Apa yang ditunjukkan hari ini adalah teladan bagi kita semua,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” KLaskar Sasak Nyatakan Dukungan, Gubernur NTB Terima Simbol Kepercayaan Adat “

Uraian APBD NTB 2026, dari Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer hingga Pembiayaan Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Uraian APBD NTB 2026, dari Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer hingga Pembiayaan Daerah

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah daerah menetapkan total belanja daerah sebesar Rp5.733.692.753.450 dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah tersebut, belanja transfer menjadi pos terbesar dengan nilai mencapai Rp932,81 miliar.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah, belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil sebesar Rp803,31 miliar dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp129,49 miliar.

Selain belanja transfer, pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja modal sebesar Rp193,48 miliar. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengadaan aset daerah.

Pemerintah daerah juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15 miliar sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan mendesak, termasuk penanganan keadaan darurat dan kondisi luar biasa.

Dari sisi keseimbangan anggaran, APBD ini mencatat defisit sebesar Rp111,20 miliar. Namun, defisit tersebut ditutup melalui skema pembiayaan daerah.

Pada pos pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp234 miliar yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan mencapai Rp122,79 miliar, yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Dengan demikian, Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp111,20 miliar, yang menutup defisit anggaran, sehingga struktur APBD tetap seimbang.(ris/r)

PAD Objek Wisata di Lombok Timur Hanya Capai Rp400 Juta

globalfmlombok.com
-
0
PAD Objek Wisata di Lombok Timur Hanya Capai Rp400 Juta

Selong (globalfmlombok.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target Rp500 juta, realisasi PAD yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp400 juta.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Samsul Hakim, mengatakan capaian tersebut dipengaruhi terbatasnya jumlah destinasi yang secara langsung dikelola pemerintah daerah. Dari total 183 objek wisata yang ada di Lotim, hanya delapan destinasi yang menjadi fokus pengelolaan PAD oleh Dispar.

Delapan destinasi tersebut meliputi Joben, Timba Nuh, Labuhan Haji, Kerakat, Sembalun Puri Rinjani, Pusuk Sembalun, Kolam Renang Anjani yang dikelola melalui kerja sama dengan desa, Pantai Kura-kura Ekas, serta Bukit Kayangan Labuhan Lombok.

“Target Rp500 juta sebenarnya bisa tercapai. Namun, ada kendala di destinasi Joben yang saat ini masih sepi pengunjung,” ujar Samsul kepada Suara NTB.

Menurutnya, sepinya kunjungan ke Joben dipengaruhi keluhan masyarakat terkait pola pengelolaan dan struktur tarif yang dinilai terlalu mahal. Pengunjung dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10 ribu, ditambah retribusi Rp5 ribu dan asuransi Rp1 ribu.

“Banyak yang menilai tarif ini terlalu besar sehingga perlu dievaluasi. Berbeda dengan destinasi lain seperti Dewi Anjani dan kolam renang desa yang tidak dikenakan PNBP sehingga tarifnya lebih murah,” jelas Samsul.

Untuk meningkatkan kontribusi PAD ke depan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan langkah strategis dengan mengalihkan pengelolaan kawasan Joben kepada pemerintah daerah. Rencananya, mulai 2026, lahan Joben seluas 25 hektare akan dikontrak oleh Pemda selama 35 tahun dengan nilai Rp35 juta per hektare dan selanjutnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Upaya peningkatan terus kami lakukan. Salah satu fokus pada 2026 adalah mengoptimalkan destinasi wisata yang benar-benar potensial dalam menghasilkan PAD,” tegasnya.

Secara keseluruhan, jumlah destinasi wisata di Lombok Timur yang dikelola desa dan pihak swasta mencapai 189 lokasi. Namun, baru tujuh destinasi yang terdaftar dalam aplikasi smart tourism, dan hanya empat di antaranya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD daerah. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” PAD Objek Wisata di Lotim Hanya Rp400 Juta “

Kasus Dugaan Keracunan MBG, PAAP NTB Desak Polisi Usut SPPG

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Keracunan MBG, PAAP NTB Desak Polisi Usut SPPG

Praya (globalfmlombok.com) – Pusat Advokasi dan Aksi Pemuda Nusa Tenggara Barat (PAAP NTB) mendesak kepolisian mengusut secara profesional dugaan pemberian susu kedaluwarsa oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, kepada para siswa.

Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah anak mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi susu yang dibagikan. Bahkan, sebagian siswa harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama para orang tua.

Sekretaris Jenderal PAAP NTB Muhammad Zulkarnaen, S.H., mengatakan kasus ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak.
“Adanya anak-anak yang sampai harus mendapatkan perawatan medis menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap ringan. Karena itu, kami mendorong kepolisian untuk mengusutnya secara objektif dan menyeluruh,” ujarnya.

PAAP NTB menilai dugaan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C, serta Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pihak yang terbukti melanggar,” tegas Zulkarnaen.

Ia menambahkan, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti adanya pelanggaran hukum atau kelalaian, maka perkara ini harus diproses secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dinilai penting demi keadilan bagi para korban sekaligus sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah tengah melakukan investigasi khusus untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan murid di Desa Darmaji dan Desa Muncan, Kecamatan Kopang, pada akhir pekan lalu.

Investigasi dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan instansi terkait. Selama proses tersebut berlangsung, seluruh operasional dapur MBG yang menyalurkan makanan di wilayah terdampak untuk sementara waktu dihentikan.

“Pemerintah daerah akan menutup sementara SPPG atau dapur MBG yang terbukti bermasalah untuk dilakukan evaluasi kembali kelayakannya,” ujar Kepala Dikes Lombok Tengah Dr. H. Suardi saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (18/1/2026). (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Siswa Diduga Keracunan MBG, PAAP NTB Desak Kepolisian Usut SPPG “

Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Amahami

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Amahami

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat tengah mengusut dugaan korupsi proyek reklamasi kawasan Amahami, Kelurahan Dara, Kota Bima. Penanganan perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan oleh bidang pidana khusus.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Muh Zulkifli Said, Senin (19/1/2026), mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan belum dapat disampaikan secara rinci ke publik. “Sudah penyelidikan, belum juga terungkap,” ujarnya.

Zulkifli menegaskan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. “Belum bisa menginfokan lebih lanjut. Mengganggu ritmenya nanti,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, penyelidik Kejati NTB telah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah pihak yang memiliki atau menguasai lahan di sekitar kawasan reklamasi Amahami. Informasinya, jaksa telah memanggil sekitar 17 orang, yang terdiri atas mantan petinggi PT PLN, mantan anggota DPRD, hingga warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan di kawasan tersebut.

Data pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima menunjukkan, pemerintah daerah setempat merealisasikan sejumlah proyek fisik bernilai cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan kawasan Amahami sebagai destinasi wisata. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan saat Pemerintah Kota Bima berada di bawah kepemimpinan Wali Kota M. Qurais H. Abidin selama dua periode.

Realisasi proyek fisik tercatat mulai berjalan pada 2017. Pada tahun tersebut, Pemkot Bima mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk penataan kawasan wisata Amahami dengan pelaksana kegiatan berada di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima.

Masih pada tahun yang sama, terdapat pula proyek pekerjaan timbunan Pasar Raya Amahami dengan nilai anggaran sekitar Rp1,5 miliar, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Bima.

Pada tahun anggaran 2018, Pemkot Bima kembali mengucurkan APBD sebesar Rp13,5 miliar untuk proyek pembangunan jalan lingkar Pasar Raya Amahami. Pelaksanaan proyek tersebut juga berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kota Bima.

Kawasan Amahami sendiri ditetapkan sebagai salah satu fokus pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata, dengan harapan dapat mendorong lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Kota Bima.

Dalam perkembangan terakhir, pada 2025, pemerintah daerah tercatat berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat untuk pekerjaan pengaspalan jalur dua lingkar luar di kawasan Pantai Amahami. Jalur tersebut merupakan hasil reklamasi yang dilaksanakan melalui proyek pada 2018.

Kawasan reklamasi Amahami juga disinyalir menjadi bagian dari objek penanganan kejaksaan seiring terbitnya alas hak kepemilikan atas lahan hasil reklamasi. Berdasarkan data yang ada, selain penguasaan lahan seluas sekitar lima hektare oleh Pemerintah Kota Bima, tercatat pula 28 objek lahan atas nama perorangan dengan luas yang bervariasi, mulai dari tiga are hingga mencapai belasan hektare. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Usut Dugaan Korupsi Reklamasi Amahi Bima “

TPS Lawata Akan Ditutup Permanen, DLH Mataram Siapkan Skema Transisi

globalfmlombok.com
-
0
TPS Lawata Akan Ditutup Permanen, DLH Mataram Siapkan Skema Transisi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Lawata di Jalan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, akan ditutup secara permanen pada akhir 2026. Penutupan dilakukan karena keberadaan TPS tersebut dinilai sudah tidak ideal dari sisi lingkungan dan tata ruang kota.

Kepala DLH Kota Mataram H. Nizar Denny Cahyadi, Senin (19/1/2026), mengatakan keputusan penutupan TPS Lawata merupakan hasil evaluasi jangka panjang terhadap pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan. Lokasi TPS yang berada di tengah permukiman padat penduduk dinilai tidak lagi layak untuk aktivitas penumpukan sampah skala besar.

“Sesuai rencana dan kesepakatan yang telah ditetapkan, TPS Lawata akan kami tutup secara permanen pada akhir tahun 2026,” ujar Nizar.

Ia menjelaskan, posisi TPS Lawata berada di kawasan strategis kota yang berdekatan dengan permukiman warga, fasilitas pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, sarana olahraga, serta aktivitas publik lainnya. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak memenuhi standar ideal penempatan TPS dari aspek kesehatan lingkungan, kenyamanan warga, maupun penataan ruang.

Penutupan TPS Lawata juga sejalan dengan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo Ampenan yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Saat ini, proyek TPST tersebut masih dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW).

“Pembangunan TPST Kebon Talo Ampenan didanai pemerintah pusat dengan anggaran sekitar Rp97 miliar, ditambah biaya perencanaan sekitar Rp40 miliar. Pemerintah Kota Mataram hanya menyiapkan lahan dan nantinya menerima fasilitas tersebut dalam kondisi siap pakai,” jelas Nizar.

Dengan beroperasinya TPST Kebon Talo Ampenan, alur pembuangan sampah dari operator roda tiga yang selama ini bergantung pada TPS Lawata akan dialihkan langsung ke fasilitas tersebut. Skema ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Kota Mataram.

Sebagai solusi jangka pendek menjelang penutupan permanen, DLH Kota Mataram menerapkan layanan TPS mobile di kawasan Lawata. Dalam skema ini, armada dump truck disiapkan untuk mengangkut sampah secara langsung dari kendaraan roda tiga tanpa adanya penumpukan di lokasi TPS.

“Saat ini petugas kami melakukan pembersihan intensif untuk mengosongkan tumpukan sampah di TPS Lawata, agar truk TPS mobile bisa segera diparkir dan beroperasi di area tersebut,” katanya.

Nizar menyebutkan, volume sampah yang masih tertimbun di TPS Lawata mencapai lebih dari 150 ton. DLH menargetkan seluruh tumpukan sampah tersebut dapat terangkut dalam waktu dua hari.

TPS Lawata sendiri merupakan satu dari empat TPS yang ada di Kota Mataram dan selama ini melayani pembuangan sampah dari Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Mataram.

“Kami berharap masyarakat dan para operator roda tiga dapat bersabar. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik agar persoalan sampah ini dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” TPS Lawata Ditutup Permanen, DLH Mataram Siapkan Skema Transisi “

TPS Lawata Penuh, Operator Sampah Datangi Kantor Wali Kota Mataram

globalfmlombok.com
-
0
TPS Lawata Penuh, Operator Sampah Datangi Kantor Wali Kota Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Puluhan operator sampah lingkungan bersama sejumlah warga mendatangi Kantor Wali Kota Mataram, Senin (19/1/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Lawata di Jalan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, yang dinilai sudah penuh dan tidak lagi mampu menampung sampah.

Pantauan Suara NTB sekitar pukul 09.40 Wita, sedikitnya 20 operator sampah tiba menggunakan armada roda tiga yang masih berisi sampah. Kendaraan tersebut diparkir di area Lapangan Taman Sangkareang sebelum para operator masuk ke halaman Kantor Wali Kota Mataram sambil membawa pengeras suara.

Saat hendak menyampaikan aspirasi, Pemerintah Kota Mataram mengarahkan para operator dan perwakilan warga ke Ruang Kenari untuk bermusyawarah bersama dinas terkait, camat, dan lurah setempat.

Dalam pertemuan tersebut, para operator meminta kejelasan solusi dari pemerintah terkait lokasi pembuangan sampah. Sejak TPS Lawata ditutup sementara karena kapasitas tampung yang hampir penuh, para operator mengaku terpaksa mengendapkan sampah di armada roda tiga lantaran tidak memiliki lokasi pembuangan alternatif.

Salah seorang operator sampah asal Kelurahan Punia, Made, mengaku kesulitan menjalankan tugas pengangkutan sampah akibat kondisi tersebut. Sampah yang diangkut dari lingkungan, kata dia, terpaksa dibiarkan menumpuk di armada karena TPS Lawata tidak lagi menerima buangan.

“Kami masih menunggu keputusan pemerintah, baik dari dinas terkait, camat, maupun lurah, terutama soal penjemputan sampah menggunakan dump truk supaya sampah dari roda tiga tidak dibuang ke TPS,” ujar Made.

Ia menambahkan, opsi membuang sampah ke TPS lain seperti TPS Bintaro dinilai tidak efektif karena jaraknya cukup jauh dari wilayah kerja para operator. Kondisi itu berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional, khususnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau harus ke TPS Bintaro, jaraknya jauh dan BBM pasti bertambah. Belum lagi kondisi TPS Bintaro juga tidak memungkinkan menampung tambahan sampah dari TPS Lawata,” katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan pemerintah telah menyepakati solusi bersama para operator dan perwakilan masyarakat. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah menjadikan TPS Lawata sebagai TPS mobile.

“Solusinya, kami menerapkan sistem angkut langsung. Sampah dari armada roda tiga akan diangkut menggunakan dump truk, sehingga tidak menambah tumpukan di TPS Lawata,” jelas Nizar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disepakati rencana penutupan permanen TPS Lawata pada akhir 2026. Rencana ini, menurut Nizar, sebenarnya telah lama disiapkan karena lokasi TPS dinilai tidak ideal.

Saat ini, volume sampah di TPS Lawata diperkirakan telah mencapai sekitar 150 ton dari kapasitas maksimal sekitar 200 ton. Meski secara teknis masih tersedia ruang, pembuangan sampah dihentikan karena dampak lingkungan yang sudah mengganggu.

“Secara kapasitas memang masih bisa, tetapi karena lokasinya di tengah kota, bau dan dampak lingkungannya sudah sangat mengganggu,” ujarnya.

Untuk mendukung penerapan sistem TPS mobile, DLH Kota Mataram kini tengah melakukan penataan dan normalisasi area TPS Lawata guna menyediakan ruang bagi dump truk yang akan mengangkut sampah langsung dari armada roda tiga milik operator lingkungan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Operator Sampah Datangi Kantor Wali Kota Mataram, Keluhkan TPS Lawata Penuh “

Dilarang Pakai Gas Melon, ASN Mataram Disarankan Beralih ke Elpiji 5 Kilogram

globalfmlombok.com
-
0
Dilarang Pakai Gas Melon, ASN Mataram Disarankan Beralih ke Elpiji 5 Kilogram

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram menyarankan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah kota setempat untuk beralih dari penggunaan elpiji 3 kilogram ke elpiji 5 kilogram. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari larangan bagi abdi negara menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida, Senin (19/1/2026), mengatakan larangan ASN menggunakan elpiji 3 kilogram mengacu pada Surat Edaran Pemerintah Provinsi NTB Nomor 500/177/EKON-II/2025. Menindaklanjuti edaran tersebut, pihaknya mengimbau seluruh ASN di lingkup Pemkot Mataram untuk tidak lagi menggunakan tabung gas melon.

“Larangan ini sudah jelas. Tinggal bagaimana pengawasannya saja,” ujar Nida.

Ia menjelaskan, Dinas Perdagangan Kota Mataram telah berkoordinasi dengan PT Pertamina dan Hiswana Migas untuk mencari solusi atas pengalihan penggunaan elpiji tersebut. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mendorong ASN beralih menggunakan elpiji non-subsidi 5 kilogram yang dikenal dengan tabung berwarna merah muda.

“Elpiji 3 kilogram itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. ASN yang memiliki gaji tetap tidak diperbolehkan menggunakannya,” tegas Nida.

Saat ini, mekanisme penggantian tabung elpiji 3 kilogram ke elpiji 5 kilogram masih dalam tahap perumusan. Dinas Perdagangan bersama PT Pertamina dan Hiswana Migas berencana menunjuk agen-agen tertentu sebagai lokasi penukaran tabung.

Menurut Nida, proses penukaran dirancang agar tidak memberatkan ASN. Nantinya, ASN cukup membawa dua tabung elpiji 3 kilogram kosong dan membayar Rp95.000 untuk mendapatkan satu tabung elpiji 5 kilogram.

“Secara otomatis akan langsung mendapatkan tabung elpiji 5 kilogram,” jelasnya.

Namun demikian, ia belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan penukaran tersebut. Kepastian waktu masih menunggu arahan kepala daerah serta kesiapan PT Pertamina dan para agen.

Pemerintah Kota Mataram, lanjut Nida, tidak ingin program ini berjalan setengah-setengah. Oleh karena itu, seluruh aspek teknis perlu dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan ASN.

“Jangan sampai ASN kebingungan ke mana harus menukar tabung gasnya,” katanya.

Program pengalihan penggunaan elpiji ini diharapkan dapat membuat pendistribusian elpiji 3 kilogram dan penyaluran subsidi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dilarang Gunakan Gas Melon, ASN Disarankan Ganti Tabung Gas 5 Kilogram “

1...207208209...395Halaman 208 dari 395