Beranda blog Halaman 197

Penggabungan Sekolah Dianggap Tidak Menjadi Masalah

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Mataram dengan SDN 19 Mataram dinilai tidak menjadi persoalan. Kebijakan tersebut justru dipandang sebagai langkah strategis untuk menyiasati kekurangan jumlah murid sekaligus memenuhi kebutuhan jam mengajar guru.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala SDN 19 Mataram, H Sudirman, menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait penggabungan sekolah. Menurut dia, keterbatasan jumlah siswa dan tenaga pendidik membuat kebijakan tersebut terasa tepat untuk segera direalisasikan.

“Jumlah guru kami hanya lima orang. Itu pun kemarin satu guru meninggal dunia,” ujar Sudirman saat ditemui, Rabu (28/1/2026). Selain keterbatasan sumber daya, jarak SDN 19 Mataram yang berdekatan dengan SDN 15 Mataram juga menjadi alasan penggabungan dinilai memungkinkan.

Hal senada disampaikan Kepala SDN 15 Mataram, Marzuki. Ia menegaskan kesiapan sekolahnya untuk menerima penggabungan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang harus diikuti. Dari sisi sarana prasarana, SDN 15 Mataram dinilai telah memadai untuk menampung tambahan peserta didik.

“Awalnya ada delapan ruang kelas, kini menjadi 12 ruang setelah mendapatkan perbaikan melalui program revitalisasi,” kata Marzuki. Ia menambahkan, jika penggabungan terealisasi, pihak sekolah tinggal mengatur penempatan siswa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Mataram merencanakan penggabungan beberapa sekolah dasar, di antaranya SDN 15 Mataram dengan SDN 19 Mataram, serta SDN 11 Ampenan dengan SDN 14 Mataram. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah.

Selain itu, penggabungan sekolah juga diharapkan mampu menjawab persoalan kekurangan tenaga pendidik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menyebutkan masih terdapat sekolah yang kekurangan guru.

“Justru karena kita kekurangan guru, maka akan dilakukan distribusi ke sekolah-sekolah yang membutuhkan,” ujar Yusuf, Selasa (27/1/2026). (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penggabungan Sekolah Dinilai Tidak masalah

Pohon Tumbang Timbulkan Macet Total di Jalan Nasional Pringgabaya

Selong (globalfmlombok.com) – Lalu lintas di Jalan Nasional Kayangan-Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sempat mengalami kemacetan total akibat sebuah pohon yang tumbang, pada Rabu (28/1/2026) siang. Kejadian tersebut mengganggu arus perjalanan pengguna jalan.

Berdasarkan informasi dari Camat Pringgabaya, Liza Sugiarrini, pohon tersebut roboh sekitar pukul 14.30 Wita. Pihaknya segera melakukan penanganan, tetapi menemui kendala peralatan.

“Kami membutuhkan pemotong pohon yang besar, karena alat yang ada di lokasi berukuran kecil sehingga memakan waktu yang lama,” jelas Liza Sugiartini, seperti dikutip dari keterangan resminya.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses penanganan sedang berlangsung dan memohon bantuan untuk percepatan. Satu unit pohon yang tumbang itu menyebabkan arus lalu lintas dari dua arah terhambat sepenuhnya.

Hingga pukul 15.30 Wita, tim reaksi cepat berhasil menyingkirkan pohon tumbang. “Alhamdulillah TRC bencana Desa Labuhan Lombok Kecamtan Pringgabaya sudah tertangani,, situasi jalan lancar,” pungas Liza. (rus)

APBD NTB 2026 Sinkronkan Program Penataan Bangunan dan Drainase untuk Dukung Prioritas Nasional

Mataram (globalfmlombok.com) —

Pemerintah daerah kembali menyelaraskan program prioritas provinsi dengan arah pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi tersebut salah satunya difokuskan pada pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta dukungan terhadap industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi.

Berdasarkan dokumen sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi NTB, sejumlah program strategis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP).

Salah satu program yang dialokasikan dalam RAPBD 2026 adalah Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan anggaran sebesar Rp 297 juta. Program ini diarahkan untuk mendukung penataan kawasan secara terpadu agar lebih tertib, layak, dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran terbesar pada Program Penataan Bangunan Gedung yang mencapai Rp 22,91 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja utama sebesar Rp 15,21 miliar dan tambahan dukungan pendanaan sebesar Rp 7,7 miliar. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas, fungsi, dan keselamatan bangunan gedung milik pemerintah maupun fasilitas publik.

Pada sektor pengelolaan infrastruktur lingkungan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 8,46 miliar. Program ini menjadi salah satu prioritas untuk mengurangi risiko genangan dan banjir di kawasan permukiman, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Sementara itu, dalam RAPBD 2026 belum dialokasikan anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Kedua program tersebut tercatat belum mendapatkan pendanaan dalam dokumen perencanaan tahun anggaran mendatang.

Seluruh program infrastruktur tersebut dirancang untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas permukiman, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi dalam APBD 2026 dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar dan lingkungan permukiman.(ris)

APBD NTB 2026 Sinkronkan Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Prioritas Nasional

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi menyesuaikan sejumlah program prioritas daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, serta penguatan industri kreatif dan agromaritim.

Berdasarkan dokumen sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi tahun anggaran 2026, sejumlah program strategis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB.

Pada sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,14 miliar untuk Program Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini difokuskan pada upaya meningkatkan daya saing destinasi dan menarik kunjungan wisatawan, sejalan dengan pengembangan ekonomi daerah berbasis pariwisata.

Selain itu, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 417,38 juta. Program ini bertujuan mendorong pelaku ekonomi kreatif agar memiliki perlindungan hukum atas karya dan produk yang dihasilkan, sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif daerah.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 466,71 juta untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaku usaha, serta kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1,62 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian anggaran berasal dari dukungan tambahan untuk memperkuat pengembangan destinasi unggulan.

Di sektor infrastruktur permukiman, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,45 miliar untuk Program Kawasan Permukiman. Program ini ditujukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dasar serta menciptakan lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

Seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung prioritas nasional dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat peran koperasi dan pelaku usaha lokal di sentra-sentra produksi.

Pemerintah daerah berharap, sinkronisasi antara program prioritas nasional dan provinsi dalam APBD 2026 dapat memperkuat efektivitas pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ris)

Berstatus BTS, 604 Calon PPPK Paruh Waktu Lobar Menanti Kepastian Pelantikan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lombok Barat (Lobar) yang masih berstatus Berkas Tidak Sesuai (BTS) was-was menanti kepastian NIPPPK dari BKN. Menyusul sebagian besar PPPK Paruh Waktu yang telah mendapatkan SK, dilantik oleh Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini pada Rabu (28/1/2026). Dari data Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lobar terdapat 604 orang belum dilantik.

Salah seorang calon PPPK Paruh Waktu Lobar mengaku telah melengkapi berkas sesuai syarat yang ditentukan. Berkas itu telah diunggah melalui link BKN. Namun setelah mengunggah berkas dan hampir beberapa pekan menanti, NIP-nya belum juga keluar. “Katanya masih ada perlu diperbaiki,” ujar calon PPPK Paruh Waktu yang tidak mau disebut namanya, Rabu (28/1/2026).

Ia pun berusaha melengkapi dan memperbaiki berkas yang dianggap kurang lengkap atau sempurna, seperti kesesuaian ijazahnya. Bahkan dirinya harus ke BKD dan PSDM Lobar untuk konsultasi. Setelah itu ia diminta menunggu. Akan tetapi hingga kini berkasnya tersebut belum ada kabar. “Saya disuruh menunggu sabar, sementara yang lain sudah dilantik,” keluh dia.

Ia mengaku dirundung rasa was-was, khawatir dirinya gagal dilantik menjadi PPPK Paruh Waktu. Wanita berhijab itu pun berharap agar dirinya dan tenaga lain yang belum mendapatkan kepastian soal NIP segera ada kejelasan dari pemerintah. Meskipun ada rencana pelantikan dilakukan bertahap, ia berharap bisa masuk pada pelantikan tahap selanjutnya. “Kami harapkan bisa segera dilantik seperti yang lain,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengataka, pelantikan terhadap PPPK Paruh Waktu dilakukan bertahap. Terhadap sisa yang belum dilantik masih diupayakan untuk divalidasi dengan dibantu BKD dan PSDM Lobar.

Hal senada disampaikan kepala BKD dan PSDM Lobar Baiq Mustika Dwi Andi. PPPK Paruh Waktu yang diserahkan SK sebanyak 2.997 orang. “Belum tuntas, jadi target kita sesuai data ada 3.601 orang, sisanya ada sekitar 604 orang yang belum. Dari 604 orang itu ada sekitar 50 orang yang belum keluar NIP-nya,” terangnya.

Menurut Baiq Mustika, akan ada proses tahapan pelantikan selanjutnya sehingga 100 persen PPPK Paruh Waktu bisa mendapatkan SK. “Kita harapkan bisa 100 persen dapatkan SK,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, bagi PPPK Paruh Waktu ini akan dibuatkan kontrak kinerja, yang nanti rencananya dilimpahkan kepada masing-masing kepala OPD tempatnya bekerja. Untuk itu, setelah pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini, tidak ada lagi istilah tenaga kontrak seperti mengacu aturan yang berlaku. Harapannya, PPPK Paruh Waktu yang diangkat menjadikan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya. (her)

Pemakaman Perempuan Korban Pembunuhan Anak Digelar Hari Ini

Mataram (globalfmlombok.com) – Suasana duka dan haru menyelimuti prosesi pemakaman YRA (66), korban pembunuhan disertai pembakaran jasad yang diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, BP. Tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah almarhumah tiba di lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Rabu (28/1/2026).

Jenazah YRA dibawa ke rumah duka di Jalan Perkutut, Monjok Baru, sekitar pukul 10.00 Wita setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB. Namun, karena rumah korban masih dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan, jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti kemudian dibawa ke Masjid Al Ishlah yang lokasinya tidak jauh dari rumah duka.

Usai Salat Zuhur, jenazah almarhumah diiringi ratusan pelayat menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Raudhatul Jannah, Bagirati, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara. Prosesi pemakaman berlangsung khidmat di tengah isak tangis keluarga dan warga yang mengantar ke peristirahatan terakhir.

Sejak jenazah tiba di lingkungan Monjok Baru, warga sekitar, kerabat, serta relasi keluarga silih berganti datang melayat. Duka mendalam terlihat jelas, terutama dari keluarga dekat yang masih sulit menerima kenyataan pahit tersebut.

Aziz, salah seorang tetangga korban, mengaku terkejut saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya YRA dengan cara yang begitu tragis. Menurutnya, almarhumah dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul di lingkungan tempat tinggalnya.

“Almarhumah orangnya baik. Sering menyapa tetangga, bahkan kalau masak, kadang suka mengantarkan makanan ke rumah kami,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Ia mengaku tidak pernah menyangka YRA akan meninggal dengan kondisi demikian, terlebih dugaan pelaku merupakan anak kandungnya sendiri. “Itu yang paling membuat kami semua terpukul,” katanya lirih.

Terkait sosok BP, Aziz menyebut selama ini yang bersangkutan dikenal baik dalam pergaulan sehari-hari dan tidak pernah menimbulkan masalah dengan warga sekitar. “Kami tidak tahu kalau ada persoalan keluarga. Tidak pernah terdengar,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan tokoh masyarakat setempat, H. Lalu Makmur Said. Ia mengatakan peristiwa tersebut menjadi kejutan besar bagi warga. YRA dikenal sebagai sosok ibu yang baik dan tidak pernah bermasalah di lingkungan.

“Bahkan BP juga dikenal aktif. Dulu pernah menjadi ketua remaja di kompleks ini. Karena itu kami benar-benar tidak menyangka,” katanya.

Sementara itu, Edy Herman, suami korban sekaligus ayah dari terduga pelaku, berusaha tegar menghadapi musibah yang menimpa keluarganya. Di tengah duka mendalam, ia berharap proses hukum tetap berjalan secara adil dan transparan.

Ia juga meminta agar BP menjalani pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kondisi kejiwaan anaknya. Menurutnya, langkah tersebut penting guna mengungkap latar belakang peristiwa tragis yang menewaskan istrinya.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memahami tragedi yang tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, tetapi juga mengguncang masyarakat sekitar. (ham)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hari Ini, NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT “

Baznas NTB Baru Himpun 1 Persen dari Potensi Zakat Rp 2,8 Triliun

0

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai potensi zakat di daerah ini sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun per tahun dari seluruh sektor. Namun hingga kini, realisasi penghimpunan zakat masih belum mencapai 1 persen dari potensi yang ada.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua IV Baznas NTB, H. Ahmad Rusli, ditemui di Kantor Baznas NTB, Rabu, 28 Januari 2026. Menurutnya, Provinsi NTB memiliki potensi zakat yang sangat besar jika seluruhnya tergarap secara maksimal oleh lembaga pengelola zakat seperti Baznas dan LAZ.

Dari potensi sekitar Rp 2,8 triliun, yang berhasil dikumpulkan saat ini baru sekitar Rp 190 miliar per tahun (sekitar 7 %). Ini menunjukkan bahwa masih banyak peluang zakat yang belum tergarap, khususnya dari objek-objek yang belum optimal dikelola.

Ia menegaskan, optimalisasi zakat menjadi kunci penting dalam menekan kemiskinan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

H. Rusli mengakui, kolaborasi Baznas dengan perusahaan-perusahaan di NTB masih sangat terbatas dalam pengelolaan zakat. Selama ini, kerja sama baru berjalan optimal dengan sektor perbankan, hanya Bank NTB Syariah, termasuk BPR NTB yang baru bekerjasama dengan Baznas NTB.

Padahal, menurutnya, peluang sinergi dengan perusahaan lain, termasuk BUMN, BUMD, DPRD, hingga perusahaan tambang, sangat terbuka, baik melalui zakat, infak, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kolaborasi dengan perusahaan sebenarnya bisa sangat luas. Ini terus kami dorong agar ke depan lebih optimal,” jelasnya.

Baznas NTB juga membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan tambang yang beroperasi di NTB, yang paling besar disebutnya PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tidak hanya di sekitar wilayah tambang.

Lebih lanjut, H. Rusli juga menyebut sektor pertanian dalam konteks yang luas mencakup pertanian pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan, memiliki potensi sebagai penyumbang potensi zakat terbesar di NTB. Dengan luas lahan dan produksi yang tinggi, zakat pertanian dinilai bisa menjadi penggerak utama ekonomi umat jika disalurkan dan dikelola secara maksimal melalui Baznas.

“Pertanian ini potensinya sangat besar. Zakatnya jelas aturannya, 5 persen sampai 10 persen dari hasil produksi, wajib disalurkan. Kalau ini benar-benar terkumpul, dan disalurkan untuk dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, tidak akan ada lagi masyarakat yang miskin,” katanya.

Untuk meningkatkan penghimpunan zakat, Baznas NTB akan terus melakukan edukasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, masyarakat, pemerintahan, maupun korporasi. Baznas NTB juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa dan masjid. Melalui UPZ, masyarakat diharapkan lebih mudah menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara terorganisir.

“Kami tidak bicara soal pemaksaan, tapi soal kesadaran. Zakat ini perintah agama. Tugas kami adalah menyadarkan dan memfasilitasi,” tegasnya.

Menurut H. Rusli, pengelolaan zakat secara kelembagaan jauh lebih berdampak dibandingkan penyaluran secara pribadi, karena zakat yang dikelola Baznas diarahkan pada pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif.

“Kalau disalurkan sendiri, mustahik akan tetap jadi mustahik. Tapi kalau lewat Baznas, kita dorong masyarakat berdaya, punya usaha, bahkan suatu saat bisa berzakat. Jadi masyarakat sasaran tidak hanya sebagai subjek penerima setiap tahun, seperti halnya yang dilakukan oleh petani setiap menyalurkan zakat pada saat panen,” pungkasnya. (bul)

Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu Kandung Cerminkan Krisis Relasi Keluarga

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus seorang anak kandung yang diduga membunuh ibu kandungnya menggemparkan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kota Mataram. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai tindak kriminal, tetapi juga dinilai mencerminkan krisis relasi dalam keluarga serta bentuk dehumanisasi dalam hubungan afeksi.

Sosiolog Universitas Mataram, Dr. Dwi Setiawan Chaniago, menilai dugaan pembunuhan yang disertai kekerasan sadistik tersebut menimbulkan guncangan moral dan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, secara sosiologis, sosok ibu menempati posisi sakral dalam kosmologi keluarga sebagai pusat kasih sayang dan penjaga harmoni rumah tangga.

“Oleh karena itu, kekerasan sadistik yang menghilangkan nyawa seorang ibu tidak bisa dipahami semata sebagai kejahatan individual. Peristiwa ini mencerminkan retaknya fondasi makna sosial tentang keluarga, afeksi, dan kemanusiaan,” ujar Dwi, Rabu (28/1/2026).

Dalam kajian sosiologi keluarga, Dwi menjelaskan posisi ibu kerap berada dalam kerentanan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, ibu dimuliakan secara simbolik. Namun di sisi lain, ibu sering kehilangan ruang untuk menetapkan batas peran karena dituntut menjadi sosok pemberi tanpa syarat serta penjaga stabilitas emosional keluarga.

“Ketika seorang ibu menolak memberikan uang, tidak mengabulkan permintaan, atau menetapkan batas kewajaran, penolakan itu kerap tidak dibaca sebagai batas yang sehat, tetapi justru dianggap sebagai pengabaian peran,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Dwi, membuat ibu kehilangan kemampuan melindungi diri dan menjadi rentan terhadap kekerasan. Dalam banyak keluarga, ibu diposisikan sebagai penyangga terakhir atas berbagai krisis—mulai dari tekanan ekonomi, konflik emosional, kegagalan hidup, hingga persoalan perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkotika, judi daring, maupun jeratan pinjaman online.

“Akumulasi krisis itu sering kali berakhir di pundak ibu. Tanpa relasi yang sehat dan sistem perlindungan, peran tersebut bukan hanya melelahkan, tetapi juga berbahaya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam logika patriarki, ibu kerap dianggap sebagai pihak yang paling layak menyerap tekanan emosional, berbeda dengan ayah yang cenderung kurang dilibatkan secara afektif. Kerentanan ibu pun sering tidak terlihat dan diabaikan.

“Ibu jarang melapor, jarang melawan, dan cenderung bertahan demi anak. Ini kemudian dinormalisasi dalam masyarakat, seolah-olah ibu selalu aman di rumah dan mustahil menjadi korban anaknya sendiri,” katanya.

Dwi menilai kondisi tersebut sebagai indikasi dehumanisasi afeksi, ketika kasih sayang ibu dieksploitasi, pengorbanannya dianggap kewajiban, dan haknya untuk merasa lelah serta berkata tidak diabaikan.

“Dalam situasi seperti itu, kekerasan ekstrem dapat muncul dari relasi keluarga yang rusak dan empati yang hilang,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran lingkungan sosial sebagai penyangga relasi keluarga. Tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan komunitas dinilai memiliki peran krusial sebagai katup penyelamat dalam situasi krisis rumah tangga.

Menurut Dwi, langkah awal yang penting adalah mengakui ibu sebagai manusia yang memiliki batas, hak atas rasa aman, dan perlindungan, bahkan dari anggota keluarganya sendiri. Ia mengingatkan agar persoalan domestik tidak lagi dinormalisasi sebagai “urusan keluarga” semata.

“Jika lingkungan sosial kuat dan saling mendukung, dehumanisasi afeksi yang berujung pada kekerasan sadistik akan lebih sulit terjadi,” katanya.

Di sisi lain, negara juga diminta hadir tidak hanya sebagai penghakim, tetapi sebagai pelindung melalui layanan sosial yang mampu mendeteksi konflik keluarga sejak dini. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan, menurut Dwi, adalah posyandu lansia sebagai sistem deteksi awal persoalan sosial keluarga.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa dalam relasi keluarga, ibu tidak cukup hanya dimuliakan secara simbolik, tetapi juga harus dijaga melalui relasi yang sehat dan manusiawi.

“Perspektif sosiologis ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita tentang apa yang bisa diubah agar tragedi serupa tidak terulang,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hari Ini, NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT “

Angka Stunting Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harap Dukungan Pemprov

Selong (globalfmlombok.com) – Dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Meski menunjukkan tren penurunan, angka stunting di daerah ini masih berada pada 22,39 persen. Bahkan, berdasarkan hasil konsolidasi data hingga Desember 2025, tercatat 545 kasus baru.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Lombok Timur yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya keakuratan data sebagai dasar utama intervensi. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian dan prioritas lebih kepada Lombok Timur.

Hal itu disampaikan Edwin saat membuka Kegiatan Pendampingan Analisis Situasi Aksi Konvergensi di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/1/2026).

“Keakuratan data menjadi landasan fundamental agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Rapat dan pendampingan ini sangat penting untuk memperkuat langkah strategis berbasis data yang terukur,” ujar Edwin.

Dalam paparannya, Edwin mengakui capaian penurunan stunting di Lombok Timur masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting berada di angka 22,39 persen. Sementara pada Januari 2026, kembali tercatat tambahan 545 kasus baru atau meningkat sekitar 0,8 persen. Kondisi ini menempatkan Lombok Timur sebagai daerah dengan beban stunting tertinggi di NTB.

Merespons hal tersebut, Edwin meminta Sekretaris Bappeda Lombok Timur melakukan pengecekan ulang terhadap data stunting dari 21 kecamatan. Ia juga menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan perangkat daerah, tetapi perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Data harus benar-benar akurat dan dikelola dengan baik agar intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Validasi data dan sinergi seluruh pihak mutlak diperlukan supaya kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penurunan stunting. Ia berharap para kader terus memperkuat pendataan kelompok 3B agar sasaran penerima asupan gizi benar-benar tepat. Menurutnya, data yang dihimpun harus menjadi data utama, bukan sekadar formalitas.

“Kita perlu membangun satu data yang sama. Saat ini kita sudah memiliki aplikasi Kompas dari BPS yang bisa menjadi rujukan,” ujarnya.

Pentingnya pendekatan berbasis data juga ditegaskan oleh Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat koordinasi stunting di Kantor Bappeda Lombok Timur, ia mengingatkan adanya target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.

“Pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan memperluas program. Kuncinya adalah kualitas perencanaan berbasis analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang kuat,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong daerah melalui penerjemahan kebijakan nasional, penguatan tata kelola data terintegrasi, serta peningkatan kolaborasi hingga tingkat dusun sebagai garda terdepan penanganan stunting.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi data yang lebih konkret sebagai acuan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting ke depan. Kegiatan tersebut dihadiri tim Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian Kesehatan, tim Provinsi NTB dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Stunting di Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harapkan Pemprov Prioritaskan Intervensi ke Lotim 

Organda Berharap Aksi Nyata NTB Menertibkan Kendaraan Pelat Luar Daerah

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana Pemprov NTB melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari kendaraan luar daerah didukung para pihak.

Di antaranya adalah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB. Ketuanya, Junaidi Kasum (JK) menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB harus serius melakukan penertiban karena dinilai berdampak langsung pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

JK mengatakan, penertiban kendaraan berpelat luar harus dimulai dari internal pemerintahan sebelum menyasar sektor swasta.

“Kalau kita bicara soal kendaraan pelat luar, yang paling utama itu dimulai dulu dari unsur pejabatnya. Saya lihat masih banyak pejabat di NTB yang menggunakan kendaraan berpelat luar, termasuk kendaraan yang mereka bawa,” kata Junaidi.

Menurutnya, keteladanan dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan penertiban pelat luar. Tanpa contoh nyata, imbauan dinilai tidak akan efektif.

JK menyebut, persoalan pelat luar di NTB tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan moral, baik dari gubernur maupun dari kepala perangkat daerah.

“Tidak cukup hanya sekadar imbauan. Kita sudah sering dengar isu ini dari gubernur ke gubernur, tapi faktanya, kendaraan pelat luar tetap marak dan tidak ada eksekusi nyata,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di NTB, termasuk sektor pertambangan, yang mayoritas kendaraannya masih menggunakan pelat luar daerah.

“Bahkan ada perusahaan yang hampir 90 persen kendaraannya berpelat luar. Ini tentu merugikan daerah,” tegasnya.

Organda NTB menilai, akar persoalan maraknya kendaraan pelat luar harus dibahas secara menyeluruh, mulai dari biaya balik nama, proses administrasi, hingga kebijakan di tingkat dealer kendaraan.

“Masalah ini harus dibedah dari hulunya sampai ke hilirnya. Kenapa orang lelbih memilih menggunakan kendaraan pelat luar daerah, enggan balik nama? Apakah biayanya, prosedurnya, atau faktor lain?” kata JK.

Karena itu, ia mendorong Kepala Bapenda NTB, Dr. Jack untuk duduk bersama Organda, Samsat, dealer kendaraan, dan pihak terkait lainnya guna mencari solusi konkret.

“Tidak perlu rapat formal. Cukup duduk bareng, bicara terbuka apa sih masalahnya, supaya ada solusi yang bisa dieksekusi,” ujarnya.

Meski demikian, Organda NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang kini mulai dilakukan Bapenda NTB di bawah kepemimpinan Dr. Jack.

“Kami di DPD Organda NTB pada prinsipnya mendukung penuh program Kepala Bapenda saat ini. Semangatnya luar biasa, semangat anak muda, dan itu penting agar PAD NTB bisa maksimal,” katanya.

JK menegaskan, secara aturan perundang-undangan, penggunaan pelat luar memang tidak dilarang. Namun, jika dibiarkan tanpa kebijakan yang jelas, kondisi tersebut akan terus merugikan daerah.

“Memang tidak ada larangan, tapi dampaknya jelas merugikan NTB. Karena itu, kami berharap semua stakeholder duduk bersama dan mengambil langkah nyata,” pungkasnya. (bul)