Beranda blog Halaman 188

Terdakwa Kasus Pembunuhan WN Spanyol Dituntut 18 Tahun Penjara

globalfmlombok.com
-
0
Terdakwa Kasus Pembunuhan WN Spanyol Dituntut 18 Tahun Penjara

Mataram (globalfmlombok.com) – Jaksa penuntut umum menuntut dua terdakwa dugaan pembunuhan terhadap Maria Matilda Munoz Cazorla, warga negara Spanyol, dengan pidana 18 tahun penjara. Peristiwa tersebut terjadi di Hotel Bumi Aditya, Lombok Barat.

Sidang pembacaan tuntutan digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (4/2/2026). Jaksa penuntut umum Ni Made Saptini membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa, masing-masing Suhaeli dan Heri Ridwan.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatu, yakni Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menuntut agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun,” ucap Saptini saat membacakan amar tuntutan.

Jaksa menguraikan, peristiwa bermula pada April 2025 ketika terdakwa Suhaeli yang bekerja di Hotel Bumi Aditya pernah dimarahi korban dengan suara keras menggunakan bahasa Spanyol. Meski tidak memahami ucapan korban, Suhaeli mengaku merasa dihina dan menyimpan rasa dendam.

Pada Selasa malam, 1 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 Wita, Suhaeli bersama Heri Ridwan merencanakan aksi pencurian di kamar hotel milik korban. Dalam perencanaan tersebut, keduanya sepakat akan membunuh korban apabila terbangun saat pencurian berlangsung.

Menjelang tengah malam, kedua terdakwa menuju hotel. Heri lebih dulu memastikan korban telah tertidur. Sekitar pukul 03.30 Wita, Heri masuk ke kamar korban melalui jendela samping yang terbuka dan sempat mengambil uang sebesar Rp7.000. Karena tidak menemukan barang berharga, ia keluar dan kembali masuk bersama Suhaeli untuk menggeledah kamar.

Saat itu korban terbangun. Kedua terdakwa kemudian membekap wajah korban menggunakan handuk dan memiting lehernya dari belakang hingga korban lemas dan tak sadarkan diri. Tubuh korban kemudian diseret dari atas ranjang ke lantai.

Setelah memastikan korban tidak bergerak, jasadnya digulung menggunakan selimut. Darah yang tercecer di lantai kamar dipel untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, jenazah korban disembunyikan di ruang genset hotel.

Dalam kondisi korban telah meninggal, Suhaeli mengambil sejumlah barang milik korban, antara lain satu unit ponsel Samsung A12, uang tunai Rp3 juta, dua kartu ATM, serta mata uang asing. Uang tersebut dibagi rata, masing-masing terdakwa memperoleh Rp1,5 juta. Ponsel korban kemudian digadaikan dan hasilnya kembali dibagi dua.

Empat hari berselang, pada 6 Juli 2025, kedua terdakwa mengecek kondisi jenazah. Tubuh korban sudah membusuk dan dipenuhi belatung. Untuk menghindari bau menyengat, jasad korban dipindahkan ke halaman belakang kamar nomor 136 dan ditutup dengan daun serta seng.

Memasuki awal Agustus 2025, saat polisi mulai melakukan pemeriksaan di hotel, Heri kembali memindahkan jenazah ke sebuah bangunan kosong di sudut area hotel. Setelah polisi menemukan barang-barang korban di tempat sampah hotel pada 24 Agustus 2025, kedua terdakwa memutuskan untuk menghilangkan jenazah secara permanen.

Keduanya kemudian membawa jasad korban ke kawasan tanjakan Alberto dan melemparkannya ke semak-semak di tepi jalan. Jenazah selanjutnya dipindahkan ke Pantai Loco dan dikuburkan di pasir sedalam sekitar 50 sentimeter di dekat bangunan hotel yang sudah terbengkalai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Tuntut Terdakwa Dugaan Pembunuhan WN Spanyol 18 Tahun Penjara “

Jelang Imlek dan Ramadan, Sidak Pastikan Harga Pangan di Mataram Stabil

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Imlek dan Ramadan, Sidak Pastikan Harga Pangan di Mataram Stabil

Mataram (globalfmlombok.com) — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan harga dan mutu pangan di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini melibatkan Bapanas, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan terus berada dalam kendali pemerintah.

Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, S.P., M.P., mengatakan hasil pantauan menunjukkan mayoritas komoditas pangan utama berada pada kondisi harga yang stabil.

“Beras, gula, minyak goreng, telur, bawang putih, dan bawang merah secara umum masih stabil. Ada sedikit perbedaan harga, tetapi tidak signifikan,” ujarnya.

Menurut Rinna, perbedaan harga paling terlihat pada komoditas minyak goreng, khususnya Minyak Kita yang telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sumber pasokan.

“Minyak goreng yang disuplai Bulog harganya sesuai ketentuan. Namun, yang berasal dari distributor lain ada yang dijual sedikit lebih mahal,” katanya.

Untuk mencegah terjadinya praktik permainan harga, Bapanas telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga Pangan melalui Surat Keputusan Kepala Bapanas. Satgas ini bertugas menelusuri rantai distribusi hingga tingkat distributor, bahkan produsen jika diperlukan.

“Kami ingin memastikan harga dari distributor ke pedagang pengecer sesuai regulasi, sehingga konsumen mendapatkan harga yang terjangkau,” ujar Rinna.

Sementara itu, Direktur Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol FX Endriadi menegaskan, pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dilakukan melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan sebagai bagian dari program nasional.

“Saya luruskan bahwa kegiatan ini merupakan program pusat dari Bapanas, bukan langkah parsial daerah. Satgas melakukan deteksi dini dengan mencocokkan data yang kami miliki dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Endriadi menambahkan, Satgas telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan pelanggaran, mulai dari peneguran hingga penindakan hukum.

“Upaya terakhir bisa berupa peringatan, pencabutan izin, sampai penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pidana,” katanya.

Di sisi lain, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan ketersediaan stok pangan strategis dalam kondisi aman. Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan harga beras medium dan premium masih terkendali.

“Alhamdulillah, harga beras baik medium maupun premium masih aman. Tidak ada lonjakan signifikan,” ujarnya.

Ia menyebutkan Bulog NTB saat ini menguasai stok beras sekitar 154 ribu ton yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 10 bulan ke depan. Selain itu, stok minyak goreng Bulog mencapai sekitar 307 ribu liter dan diperkirakan mencukupi hingga Maret 2026.

“Stok beras dan minyak goreng aman untuk menghadapi Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri,” katanya.

Bulog NTB bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas pasokan, harga, serta kelancaran distribusi pangan di wilayah NTB. (bul)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sidak Jelang Imlek dan Puasa, Harga Pangan di Mataram Terpantau Stabil “

Kasus Kekerasan Seksual, Mantan Dosen Divonis 6 Tahun Penjara

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Kekerasan Seksual, Mantan Dosen Divonis 6 Tahun Penjara

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada mantan dosen berinisial LRR dalam perkara kekerasan seksual sesama jenis. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (4/2/2026).

Ketua Majelis Hakim, Laily Fitria Titin Anugerahwati, dalam amar putusannya menyatakan terdakwa LRR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

“Terdakwa terbukti menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa untuk memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain melakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan terhadap lebih dari satu orang,” ujar Laily saat membacakan putusan.

Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan primair penuntut umum, yakni Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun serta pidana denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 190 hari,” tuturnya.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Perkara ini mulai diusut kepolisian pada akhir 2024. Pada 21 April 2025, penyidik secara resmi menetapkan LRR sebagai tersangka. Sebelum tersandung kasus hukum, terdakwa diketahui pernah mengajar sebagai dosen di tiga universitas di Kota Mataram.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk para korban, pihak terlapor, serta saksi ahli. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polda NTB pada 26 Desember 2024.

Dalam laporannya, korban yang merupakan alumni salah satu universitas di Mataram mengaku mengalami pelecehan pada September 2024 saat mengikuti kegiatan di sebuah paguyuban yang dikelola terlapor. Para korban diketahui merupakan mantan mahasiswa serta rekan organisasi dari terdakwa.

Terdakwa diduga memanfaatkan relasi kuasa yang dimilikinya terhadap para korban. Selain itu, ia juga menggunakan prabawanya sebagai sosok yang dianggap memiliki pengetahuan di bidang keagamaan untuk melancarkan perbuatannya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mantan Dosen Pelaku Dugaan Kekerasan Seksual Sesama Jenis Divonis 6 Tahun Penjara “

Pemprov NTB Tegaskan Nasib NTB Mall Tetap Berlanjut

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Tegaskan Nasib NTB Mall Tetap Berlanjut

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan keberlanjutan NTB Mall tetap berjalan, dengan penataan ulang arah dan fungsi. Ke depan, NTB Mall tidak lagi semata diposisikan sebagai etalase pemasaran, melainkan sebagai pusat pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi NTB, H. Irnadi, mengatakan penguatan peran NTB Mall merupakan bagian dari action plan kerja sama regional antara Provinsi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini ditandatangani para kepala daerah.

“Salah satu fokus utama kerja sama regional ini adalah pembinaan UMKM yang dilakukan secara lebih terarah,” ujar Irnadi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB ini menegaskan, saat ini NTB Mall belum diarahkan sebagai pusat penjualan langsung. Fungsinya masih berada pada konteks pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM.

“Secara fungsi, NTB Mall masih dalam konteks pembinaan dan pendampingan UMKM. Jadi, untuk saat ini belum diarahkan ke aktivitas penjualan,” katanya.

Ia menambahkan, NTB Mall tengah dalam proses pembenahan seiring penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Penyesuaian tersebut akan menentukan arah dan peran NTB Mall ke depan.

“Tim pengkaji akan merumuskan kegiatan dan peran NTB Mall agar lebih optimal dalam mendukung UMKM,” kata Irnadi.

Ke depan, NTB Mall diharapkan berperan signifikan tidak hanya dalam promosi, tetapi juga peningkatan kualitas produk UMKM NTB. Fokus pembinaan mencakup pengembangan mutu produk dan kapasitas pelaku usaha.

“Tidak semata-mata dalam konteks menjual, tetapi bagaimana kualitas produk UMKM itu sendiri bisa meningkat,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, Irnadi menyebutkan hingga kini belum ada angka pasti untuk NTB Mall karena masih dalam tahap pembenahan dan pengkajian arah pengelolaan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan upaya mendorong UMKM naik kelas kini tidak lagi bertumpu pada pemasaran semata. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, hingga pemenuhan standar sertifikasi.

“Kalau kita ingin bersaing di pasar global, sertifikasi produk menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan,” tegasnya.

Menurut Irnadi, sertifikasi akan didorong secara lebih terencana dan sistematis agar produk UMKM NTB memiliki branding dan daya saing, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global.

Ia mengakui, sertifikasi membutuhkan intervensi anggaran karena menyentuh langsung pelaku UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan modal.

“Karena menyentuh langsung UMKM, tentu harus ada dukungan anggaran untuk membantu proses sertifikasi produk,” jelasnya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan target jumlah UMKM yang akan disertifikasi. Pendataan, klasifikasi, dan pemutakhiran data UMKM di seluruh NTB masih terus dilakukan.

“Setelah data terbaru tersedia dan valid, barulah target sertifikasi bisa ditentukan secara lebih tepat,” katanya.

Irnadi pun mengajak pelaku UMKM NTB untuk terus meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia sejalan dengan visi Gubernur NTB, NTB Makmur Mendunia.

“Peningkatan kualitas produk dan sumber daya pelaku UMKM menjadi kunci agar UMKM NTB mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan global,” pungkasnya. (*)

 

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Pastikan Kelanjutan Nasib NTB Mall “

Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram mencapai 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa. Pemerintah Kota Mataram menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menjelaskan secara keseluruhan angka kemiskinan di Kota Mataram berada pada level 7,15 persen. Dari jumlah tersebut, 1,09 persen masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

“Kita sejalan dengan Pemerintah Provinsi NTB yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Untuk Kota Mataram, targetnya nol persen pada akhir RPJMD 2029,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan lapisan kemiskinan paling bawah yang penanganannya tidak mudah. Kelompok masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya adalah penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan secara mandiri.

“Kelompok ini sulit keluar dari kemiskinan. Intervensinya tidak bisa melalui pemberdayaan ekonomi biasa, tetapi lebih banyak melalui bantuan sosial langsung sesuai program pemerintah pusat,” jelasnya.

Ramadhani yang akrab disapa Dhani menambahkan, data kemiskinan kerap mengalami perubahan. Ketika masyarakat menerima bantuan, statusnya dapat meningkat menjadi tidak miskin. Namun, ketika bantuan dihentikan, status tersebut bisa kembali turun.

“Kalau kemiskinan ekstrem ini, mau dibantu atau tidak, kondisinya cenderung tetap miskin. Itulah yang membuat pengentasan kemiskinan ekstrem tidak mudah,” ungkapnya.

Dhani yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram mengatakan, strategi penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui bantuan tunai. Kedua, pemenuhan jaminan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak.

Ia mengakui, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan adalah persoalan basis data yang selama ini bersumber dari berbagai instansi, sehingga seringkali tidak sinkron. Namun, saat ini pemerintah pusat telah menghadirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Dinas Sosial dan terintegrasi secara nasional.

Untuk mengoptimalkan DTSEN, pemerintah pusat juga merancang sistem digitalisasi bantuan sosial dengan mengintegrasikan seluruh dinas terkait, baik dalam pendataan maupun penyaluran bantuan di setiap kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, data yang sebelumnya tumpang tindih diharapkan dapat diseragamkan.

“Tujuannya agar tidak terjadi salah sasaran dalam intervensi kemiskinan, khususnya untuk jaminan dan perlindungan sosial,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram bahwa penduduk miskin di Kota Mataram, pada 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sekitar 45,30 ribu orang (8,63 persen). Sementara,pada 2023 tercatat sekitar 46,21 ribu orang (8,62 persen). Di tahun 2024, tercatat jumlah kemiskinan mencapai 8 persen atau 42.514 jiwa. (pan)

Jelang Ramadan, DKP Mataram Siapkan Gerakan Pangan Murah

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Ramadan, DKP Mataram Siapkan Gerakan Pangan Murah

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Program ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas daya beli warga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Sudirman, mengatakan GPM dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 15–16 Februari 2026. Kegiatan tersebut digelar menjelang awal puasa Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 18 Februari 2026. “Pelaksanaan GPM ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, sesuai dengan jadwal dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, lokasi pelaksanaan GPM masih dalam tahap penentuan. DKP memprioritaskan wilayah kelurahan dengan jumlah penduduk padat dan lokasi yang relatif jauh dari pasar tradisional agar manfaat program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, GPM dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan sedikitnya 17 distributor bahan pokok dan komoditas pertanian. Keterlibatan para distributor ini bertujuan mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan sekaligus menyediakan harga kebutuhan pokok di bawah harga pasar.

Sudirman menyebutkan, terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga bahan pokok di GPM dengan harga di pasar tradisional. Sebagai contoh, minyak goreng merek Minyakita di GPM dijual seharga Rp15.500 per liter, sementara harga di pasar berkisar antara Rp18.500 hingga Rp19.000 per liter.

Selain itu, telur ayam broiler ukuran besar dijual Rp53.000 per tray berisi 30 butir, dan ukuran sedang Rp50.000 per tray. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga di pasar yang mencapai Rp58.000–Rp60.000 per tray untuk ukuran besar dan Rp53.000–Rp55.000 per tray untuk ukuran sedang.

“Selisih harga ini cukup besar dan tentunya sangat membantu masyarakat,” katanya.

Selain melibatkan distributor, DKP Kota Mataram juga menggandeng Perum Bulog untuk menyediakan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, gula, telur, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Untuk kebutuhan komoditas hortikultura, DKP turut melibatkan Bank Indonesia (BI) dengan menurunkan petani-petani binaan agar menjual langsung hasil panen mereka, seperti cabai, tomat, bawang, dan aneka sayur-mayur. Kehadiran petani secara langsung di lokasi GPM diharapkan dapat menekan rantai distribusi sehingga harga menjadi lebih terjangkau.

“Harga bahan pokok di GPM rata-rata memiliki selisih Rp1.000 hingga Rp5.000 per item dibandingkan harga pasar. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” jelas Sudirman.

Ia menambahkan, kegiatan GPM tidak hanya bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga, serta bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat menjelang Ramadan. (pan)

Satpol PP Lombok Barat Amankan Puluhan Siswa yang Bolos Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Satpol PP Lombok Barat Amankan Puluhan Siswa yang Bolos Sekolah

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Puluhan pelajar yang bolos sekolah di Lombok Barat (Lobar) terjaring penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Para pelajar tersebut kedapatan nongkrong di warung makan, warnet, tempat permainan playstation (PS), serta sejumlah lokasi lain di luar lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

Pelajar yang terjaring diberikan sanksi ringan bersifat edukatif dan dibawa ke Kantor Satpol PP Lombok Barat. Pihak Satpol PP juga menghadirkan guru dari sekolah masing-masing guna memberikan pembinaan dan menimbulkan efek jera.

Kasatpol PP Lombok Barat I Ketut Rauh mengatakan, penertiban ini merupakan tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat yang resah melihat pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar. Langkah tersebut merupakan upaya preventif yang sebelumnya telah diawali dengan koordinasi lintas sektor bersama para pemangku kepentingan di bidang pendidikan sejak akhir 2025.

“Kami menjadi narasumber di hadapan seluruh kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya untuk mengimbau agar pihak sekolah memastikan anak didiknya tetap berada di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran,” ujar Rauh saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan, pelajar diperbolehkan berada di luar sekolah hanya jika terdapat agenda resmi yang didampingi pihak sekolah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelajar yang memanfaatkan kelengahan untuk bolos.

“Kami menemukan pelajar yang bolos dengan berbagai alasan, mulai dari bermain gim, nongkrong di warung, hingga takut masuk kelas karena datang terlambat. Ada juga yang beralasan tidak ada jam pelajaran,” ungkapnya.

Rauh juga mengingatkan pihak sekolah agar lebih disiplin dalam pengelolaan jam belajar. Jika siswa dipulangkan lebih awal, sekolah diminta mengarahkan siswa untuk langsung pulang ke rumah dan mengganti seragam sebelum melakukan aktivitas lain di luar.

Dari hasil penertiban, pelajar yang bolos ditemukan hampir di seluruh kecamatan di Lombok Barat. Konsentrasi tertinggi tercatat di Kecamatan Kuripan, Gerung, dan Gunungsari.

Selain menertibkan pelajar, Satpol PP juga memberikan edukasi kepada para pemilik usaha, seperti warung dan tempat permainan, agar tidak melayani pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran.

“Kami imbau pemilik tempat usaha untuk tidak menerima pelajar berseragam saat jam sekolah,” tegas Rauh.

Ia memastikan, seluruh rangkaian penertiban dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif. Selain sanksi fisik ringan yang bersifat mendidik, pelajar yang terjaring juga diberikan pembinaan mental agar tidak mengulangi perbuatannya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” uluhan Siswa Bolos Sekolah di Lobar Terjaring Satpol PP “

Polres Lombok Utara Tangkap Dua Remaja Terduga Pembobol Toko

globalfmlombok.com
-
0
Polres Lombok Utara Tangkap Dua Remaja Terduga Pembobol Toko

Tanjung (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor Lombok Utara mengungkap kasus pembobolan Toko Rama Mart dan Toko Alan Sport yang berlokasi di Dusun Teluk Dalem Keren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Utara Iptu I Komang Wilandra, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan (curat) itu merupakan hasil kerja sama Tim Puma Satreskrim Polres Lombok Utara dengan Tim Puma Polresta Mataram.

Dua terduga pelaku masing-masing berinisial IT (27) dan MRRS (17), keduanya warga Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Keduanya ditangkap pada Senin (2/2/2026) sekitar pukul 20.00 Wita di wilayah domisili pelaku.

“Peristiwa pencurian terjadi pada Rabu, 7 Januari 2026 sekitar pukul 05.25 Wita, dengan sasaran Toko Alan Sport dan Toko Rama Mart,” ujar Wilandra, Selasa (3/2/2026).

Aksi pencurian tersebut baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat hendak membuka usaha sekitar pukul 07.00 Wita. Menyadari adanya pembobolan, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Lombok Utara untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan tembok bagian belakang toko dalam kondisi berlubang. Sejumlah barang dagangan juga diketahui telah hilang.

Akibat kejadian tersebut, kedua pemilik toko mengalami kerugian materiil dengan total ditaksir mencapai Rp15 juta.

Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/16/II/2026/SPKT/Polres Lombok Utara/Polda NTB, Satreskrim Polres Lombok Utara melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para terduga pelaku. Pencarian kemudian dilakukan di wilayah Kecamatan Ampenan dengan dukungan Polresta Mataram, hingga kedua pelaku berhasil diamankan.

“Dari hasil penggeledahan dan pengembangan, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk alat yang digunakan untuk melakukan pencurian serta barang hasil kejahatan yang sempat dititipkan kepada beberapa pihak,” jelas Wilandra.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu buah palu, tiga pasang sepatu futsal, satu buah kacamata warna putih, satu jaket warna hitam, serta empat tabung gas LPG ukuran 3 kilogram.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Markas Polres Lombok Utara untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polres Lombok Utara Amankan Dua Remaja Terduga Pelaku Pembobolan Toko “

Polres Lombok Utara Fokus Edukasi Humanis di Tahap Awal Operasi Keselamatan Rinjani

globalfmlombok.com
-
0
Polres Lombok Utara Fokus Edukasi Humanis di Tahap Awal Operasi Keselamatan Rinjani

Tanjung (globalfmlombok.com) – Operasi Keselamatan Rinjani 2026 memasuki hari kedua pelaksanaan pada Selasa (3/2/2026). Pada tahap awal operasi ini, jajaran Polres Lombok Utara lebih mengedepankan tindakan preventif dan edukatif kepada para pengguna jalan. Pengendara yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas masih diberikan teguran lisan sebagai bentuk pembinaan agar lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kasatlantas Polres Lombok Utara Iptu Dina Rizkiana, S.Tr.K., mengatakan pendekatan humanis menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan operasi tahap awal. Pelanggaran lalu lintas yang ditemukan masih didominasi pengendara kendaraan roda dua dan roda empat, seperti tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai standar, serta minimnya penggunaan sabuk pengaman (seatbelt).

“Pada tahap awal operasi, kami mengedepankan pendekatan humanis. Teguran lisan diberikan agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berkendara, baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Dina Rizkiana di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, Operasi Keselamatan Rinjani 2026 digelar sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selain memberikan teguran, petugas juga menyampaikan imbauan secara langsung kepada pengendara terkait pentingnya mematuhi peraturan di jalan raya.

Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor, agar selalu melengkapi diri dengan perlengkapan keselamatan serta mematuhi rambu dan aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Operasi Keselamatan Rinjani 2026 difokuskan pada peningkatan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Utara. Sebelum operasi dimulai, Polres Lombok Utara telah menggelar apel gelar pasukan yang melibatkan Pejabat Utama (PJU) Polres Lombok Utara, personel TNI, personel Polres Lombok Utara, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dina menambahkan, permasalahan lalu lintas saat ini berkembang sangat pesat dan dinamis seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi transportasi berbasis digital. Kondisi tersebut menuntut Polri, khususnya fungsi lalu lintas, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja secara profesional, modern, dan terpercaya sesuai dengan program Kapolri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tahap Awal Operasi Keselamatan Rinjani, Polres Lombok Utara Kedepankan Edukasi Humanis “

Singkronisasi Program Prioritas Nasional – Daerah pada APBD 2026, Salah Satu Prioritas Pemprov NTB di Pengembangan Pariwisata

globalfmlombok.com
-
0
Singkronisasi Program Prioritas Nasional – Daerah pada APBD 2026, Salah Satu Prioritas Pemprov NTB di Pengembangan Pariwisata

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan agenda strategis nasional.

Berdasarkan dokumen perencanaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sejumlah program difokuskan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pariwisata, khususnya kawasan destinasi unggulan Gili Tramena. Melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 87,25 juta yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena. Selain itu, terdapat tambahan alokasi sebesar Rp 109,1 juta untuk program sejenis pada destinasi yang sama.

Tak hanya itu, Pemprov NTB juga menganggarkan dana sebesar Rp 173,15 juta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena. Program ini ditujukan untuk mendukung operasional dan penguatan tata kelola destinasi pariwisata.

Di bidang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB memperoleh alokasi anggaran cukup besar. Untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,56 miliar. Sementara itu, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mendapatkan anggaran Rp 3,88 miliar.

Selain program teknis perencanaan, Bappeda NTB juga menerima alokasi terbesar melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai mencapai Rp 23,36 miliar. Program ini mendukung agenda nasional dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Sinkronisasi program ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan daerah, sekaligus memastikan penggunaan anggaran APBD 2026 berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.(ris)

1...187188189...397Halaman 188 dari 397