Beranda blog Halaman 187

Dugaan Korupsi DAK Dikbud 2023, Kejati NTB Periksa Kepala SMK

globalfmlombok.com
-
0
Dugaan Korupsi DAK Dikbud 2023, Kejati NTB Periksa Kepala SMK

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat kembali memeriksa kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun anggaran 2023.

Pada Kamis (5/2/2026), tim penyidik Kejati NTB terpantau melakukan pemeriksaan terhadap seorang kepala SMK di salah satu sekolah kejuruan di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Ya, ada pemeriksaan kepala SMK dari Kecamatan Bayan,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, Zulkifli enggan mengungkapkan apakah terdapat kepala SMK lain yang turut diperiksa pada hari yang sama. Ia menyebutkan, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, kepala SMK asal Kecamatan Bayan tersebut menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati NTB sejak pukul 12.33 Wita hingga sekitar 16.06 Wita. Yang bersangkutan terlihat mengenakan batik berwarna merah muda dan membawa sejumlah dokumen bertuliskan nama sekolah tempatnya bertugas.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), Kejati NTB juga telah memeriksa belasan kepala SMK di berbagai daerah di NTB. Salah satunya adalah kepala SMK di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menerima alokasi DAK sebesar Rp42 miliar pada tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sejumlah item, di antaranya alat peraga pendidikan dan proyek pembangunan fisik.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah SMK yang diduga belum menerima hibah peralatan hasil pengadaan dari program tersebut, meskipun surat perintah membayar (SPM) kepada salah satu rekanan telah terbit pada 1 Desember 2023.

Hasil penelusuran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTB menunjukkan, DAK tahun 2023 juga dimanfaatkan Dikbud NTB untuk lelang perencanaan dan pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SLBN 3 Mataram dengan total pagu anggaran sebesar Rp8,64 miliar.

Untuk paket perencanaan pembangunan, PT VK tercatat sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp180 juta. Sementara itu, paket pekerjaan pembangunan dimenangkan oleh CV MI yang beralamat di Ampenan, Kota Mataram, dengan nilai penawaran Rp8,05 miliar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Kembali Periksa Kepala SMK Terkait Kasus DAK Dikbud 2023 “

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Serage Kembali Marak

globalfmlombok.com
-
0
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Serage Kembali Marak

Praya (globalfmlombok.com) – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Gunung Kongbawi Dusun Blenje Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng) dilaporkan kembali marak, setelah beberapa waktu lalu sempat ditutup aparat berwenang. Terkait kondisi tersebut, Pemkab Loteng sejauh ini mengaku belum bisa berbuat banyak, apalagi melakukan tindakan tegas lantaran terkendala kewenangan.

Saat dikonfirmasi Suara NTB di gedung DPRD Loteng, Rabu (4/2/2026), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng Lalu Sarkin Junaidi, mengakui adanya aktivitas PETI di wilayah Desa Serage yang sebelumnya sempat ditutup aparat berwenang. Hal itu pun sudah dilaporkan ke pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan terkait tambang emas.

Sementara yang terkait tindakan lainnya, itu bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Kalau soal tanahnya itu kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (dan Kehutanan) NTB. Kalau soal aktivitas (tambang) itu Dinas ESDM . Kami hanya ke tempat lokasi saja,” ungkapnya.

Pihaknya sebatas hanya bisa mengingakatkan dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penambangan emas di lokasi yang dilarang tersebut. Imbauan itu melalui perangkat pemerintah yang ada di bawah, yaitu pemerintah kecamatan maupun desa. Kalau urusan penindakan atau upaya tegas lainnya, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pihaknya pun berharap ada upaya lebih konkret dari pemerintah provinsi untuk bisa segera menghentikan aktivitas PETI tersebut. Mengingat, dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas PETI tersebut bagi masyarakat dan wilayah sekitar lokasi.

Memang masyarakat mengaku tidak melakukan penggalian sampai dalam seperti di lokasi PETI di daerah lain. Hanya sekadar mencari batuan yang diduga mengandung emas di permukaan saja.

Ada dikhawatirkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Jika aktivitas itu tidak segera diantisipasi bisa mendatangkan masalah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. “Katanya memang tidak menggali. Tapi di situ ada penggunaan logam berat, air keras, dan bahan berbahaya. Itu yang perlu dicegah,” imbuhnya. (kir)

Investor Maroko Bangun Vila Mewah Senilai Rp100 Miliar di Loteng

globalfmlombok.com
-
0
Investor Maroko Bangun Vila Mewah Senilai Rp100 Miliar di Loteng

Praya (globalfmlombok.com) – Salah satu investor asal Maroko, Mandala Eco Resort siap masuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dengan nilai investasi awal mencapai Rp 100 miliar, investor bersangkutan bakal membangun fasilitas pariwisata berupa vila mewah dengan konsep ramah lingkungan di wilayah Desa Montong Ajang Kecamatan Praya Barat Daya.

Proses pembangunannya pun diharapkan bisa tuntas sebelum gelaran ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika, bulan Oktober 2026 mendatang.

Perihal masuknya investor dari Maroko ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada awak media usai menerima perwakilan investor di kantornya, Rabu, 4 Februari 2026. “Tadi sudah dilaporkan ada investor asal Maroko yang akan berinvestasi di wilayah Loteng,” sebutnya.

Bahkan dari pemaparan yang sudah disampaikan, proses pembangunan vila-vila mewah tersebut saat ini sudah berjalan. Dengan target selesai sebelum ajang MotoGP tahun 2026 digelar. Hanya saja, terdapat sedikit hambatan dalam proses pembangunannya.

Pertama hambatan soal akses jalan yang masih minim di lokasi investasi, sehingga pihak investor berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan membantu memfasilitas pembangunan jalan menuju lokasi pembangunan. “Pihak investor hanya minta dibantu untuk difasilitasi. Soal kebutuhan anggaran pembangunan akses jalannya sendiri, mereka sudah siap dengan anggaran sendiri,” ujarnya.

Hambatan lain berupa persoalan sosial. Terhadap masalah tersebut Pemkab Loteng sudah menginstruksikan jajaran pemerintah mulai dari kecamatan hingga desa, termasuk aparat kepolisian dan TNI agar memperkuat koordinasi dalam membantu mencarikan solusi terkait persoalan sosial yang terjadi.

Nursiah mengatakan, keberadaan investor tersebut sangat penting bagi Loteng. Khususnya lagi bagi masyarakat sekitar. Salah satu manfaatnya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pihaknya pun sudah mengingaatkan kepada investor bersangkutan supaya benar-benar memaksimalkan tenaga kerja local yang ada.

“Tidak kalah penting, dari penyampaian pihak investor tadi, mereka  siap berkontribusi ke daerah dengan menyumbang Pendapat Asli Daerah (PAD) hingga Rp 26 miliar per tahun,” imbuhnya. Tapi tentu tidak sekaligus langsung di tahun pertama. Namun bertahap sesuai dengan perkembangan pariwisata. (kir)

APBD 2026: Pemprov NTB Sinkronkan Program Riset dan Kehutanan dengan Prioritas Nasional

globalfmlombok.com
-
0
APBD 2026: Pemprov NTB Sinkronkan Program Riset dan Kehutanan dengan Prioritas Nasional

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan sejumlah program strategis daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi ini difokuskan pada upaya memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan penguatan ekonomi hijau serta ekonomi biru.

Salah satu program yang mendapat alokasi anggaran adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB. Dalam APBD 2026, program ini memperoleh total anggaran sebesar Rp 475 juta, yang dialokasikan untuk mendukung riset dan inovasi daerah sebagai basis perumusan kebijakan pembangunan.

Di sektor kehutanan, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan kawasan hutan. Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I memperoleh anggaran sebesar Rp 180,78 juta. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, Program Pengelolaan Hutan pada Balai KPH Wilayah I juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 27,5 juta. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan teknis pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Balai KPH Wilayah I memperoleh anggaran sebesar Rp 114,7 juta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Adapun sejumlah program kehutanan lainnya, seperti Program Pengelolaan Hutan pada Balai KPH Rinjani Timur, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Balai KPH Sejorong Mataiyang, serta Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Balai KPH Wilayah I, belum mendapatkan alokasi anggaran dalam Rancangan APBD 2026.

Sinkronisasi program ini diharapkan dapat memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan searah dengan agenda nasional, sekaligus memperkuat peran riset dan pengelolaan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.(r)

15 Museum di NTB Siap Jadi Destinasi Kebudayaan

globalfmlombok.com
-
0
15 Museum di NTB Siap Jadi Destinasi Kebudayaan

Mataram (globalfmlombok.com) – Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mewujudkan destinasi berbasis kebudayaan melalui pembentukan museum-museum desa.

Setelah delapan museum desa berhasil terbentuk, kali ini Museum Negeri NTB mengunjungi Desa Pijot dalam rangka pembinaan dan pembentukan museum desa.

“Kami ingin museum desa terus bertambah agar semakin memperkuat pelestarian benda bernilai sejarah, dan menjadi objek wisata baru berbasis kebudayaan,” ujar Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam, di Desa Pijot, Lombok Timur, Selasa (3/2/26).

Nuralam menjelaskan bahwa sebelumnya museum yang berada di NTB berjumlah berjumlah 5 buah museum di antaranya, 4 museum di Pulau Sumbawa dan 1 museum di Pulau Lombok yaitu Museum NTB.

Melalui program “Kotaku Museumku, Kampungku Museumku”, lanjutnya, di tahun 2025 delapan museum desa di Pulau Lombok berhasil terbentuk, dan di 2026 bertambah dua museum yaitu Museum Yayasan Asthapura Rinjani dan Museum Sanggar.

“Jadi jumlah muesum kita saat ini ada 15 museum. Ini adalah upaya kami untuk menjadikan setiap kampung dan desa menjadi living museum. Dan sesuai dengan apa yang diinginkan gubernur untuk membentuk 50 museum di NTB,”  terangnya.

Museum desa tidak hanya sebagai pusat destinasi tetapi dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif. Hal itu juga selaras dengan agenda pemerintah dalam memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya sebagai ciri khas bagi setiap daerah.

Menurut Nuralam, museum desa juga bisa menciptakan ruang bagi generasi muda untuk berkarya, merawat warisan budaya leluhur, hingga menjadikan sejarah dan budaya terus hidup.

“Kami yakin museum-museum desa ke depan dapat menjadi pendukung pariwisata berkualitas”, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Kabupaten Lotim, Abdul Hayyi mengapresiasi upaya Museum NTB dan mendorong agar museum-museum desa di Lombok Timur segera terwujud demi pelestarian dan pemajuan kebudayan.

Menurutnya, koleksi benda-benda yang bernilai sejarah masih banyak tercecer di masyarakat , sehingga dengan adanya museum-museum desa benda-benda tersebut dapat disimpan dan dirawat dengan baik. (r/ham)

Antisipasi Penyebaran Virus Nipah, Pengawasan di Bandara akan Diperketat

globalfmlombok.com
-
0
Antisipasi Penyebaran Virus Nipah, Pengawasan di Bandara akan Diperketat

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa, memberikan atensi khusus terhadap potensi penyebaran Virus Nipah. Salah satu langkah antisipasinya adalah mengawasi ketat wisatawan di bandara.

“Bandara kita saat ini cukup aktif, sehingga kami akan memberikan atensi khusus di sektor tersebut untuk menekan munculnya virus NIPAH di Sumbawa,” kata Kadikes Sumbawa, H. Sarif Hidayat, Rabu (4/2/2026).

Sarif melanjutkan, meski saat ini belum menemukan virus itu di wilayah Sumbawa. Tetapi pihaknya meminta kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai langkah pencegahan.

“Kita sudah menerima surat edaran dari Direktorat Jendral Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewaspadaan Virus Nipah dan itu menjadi atensi kami,” ucapnya.

Ia menjelaskan, indikasi virus nipah mempunyai gejalah seperti batuk, pilek, demam disertai nyeri di daerah persendian. Gejalanya hampir sama dengan kasus influeza tetapi menjadi berat ketika tidak segera ditangani, dan lebih parah apabila terdapat penyakit penyerta lainnya.

“Jadi, untuk kasus kejadian influesna yang ada masih sebatas seperti biasanya belum terjadi peningkatan kasus. Sementara kasus nipah belum ditemukan,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mulai menerapkan PHBS secara maksimal. Hal itu dilakukan karena Virus Nipah ini penularannya melalui kontak dan udara bahkan hampir sama dengan kasus Covid-19.

“Imbauan kami kepada masyarakat agar tidak terjadi kasus nipah supaya berperilaku hudup bersih dan sehat, rajin cuci tangan, menggunakan masker apabila di tempat keramaian,” jelasnya.

Meskipun saat ini penyebaran virus nipah belum ditemukan di Sumbawa, ia menagaskan kesiapan dalam hal penanganan. pihaknya menginstruksikan seluruh puskesmas dalam upaya menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

“Ketika masuk Sumbawa, kita sudah berpengalaman dalam penanggulangan kasus covid, tentu kita terkait dengan penanganan apabila ada, kita sudah punya standar pengalaman yang pernah kita lakukan apabila itu ditemukan,” tukasnya. (ils)

Pertamina Siapkan Stok Tambahan, Bupati LAZ Antisipasi Kelangkaan Bapok

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Siapkan Stok Tambahan, Bupati LAZ Antisipasi Kelangkaan Bapok

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini atau karib disapa LAZ bersama jajaran turun Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang beras Bulog dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang ada di wilayah Lembar, Rabu (4/2/2026). Hasil Sidak itu, stok elpiji maupun beras masih aman selama puasa hingga Idulfitri.

Meski demikian, Bupati menekankan agar perlu langkah antisipasi gejolak dampak kelangkaan Bahan Pokok (Bapok) untuk kebutuhan selama puasa ini dengan menyediakan stok cadangan atau buffer stock. Setelah dari gudang Bulog, Bupati melanjutkan sidak ke SPBE Om Agus yang berlokasi tak jauh dari gudang tersebut.

Bupati langsung mengecek proses pengisian tabung gas elpiji oleh para petugas. Para petugas tampak sibuk mengisi gas ke dalam tabung lalu dinaikkan ke kendaraan truk untuk dikirim ke pangkalan yang ada di wilayah Lombok Barat. Bupati juga melihat tangki penyimpanan Elpiji di SPBE tersebut.

Dalam diskusi dengan pengelola SPBE, Bupati menyampaikan bahwa perlu menganalisis perilaku masyarakat dalam penggunaan elpiji disaat waktu tertentu seperti bulan Ramadan.

“Untuk itu penting sebenarnya mengetahui perilaku-perilaku masyarakat ini begitu memasuki waktu 10 hari puasa. Belajar aja dari pengalaman tahun sebelumnya berapa yang dibutuhkan,” kata LAZ.

Lebih lanjut, LAZ menyampaikan, penting dianalisis berapa kebutuhan tiap tahun itu dalam periode yang sama. Sehingga bisa diantisipasi sekarang dengan menyiapkan stok sesuai kebutuhan. Untuk itu pihaknya turun memastikan dari sisi stok aman sampai menjelang lebaran.

“Kerana kita sering kelangkaan gas memicu masalah-masalah sosial, ini yang kita hindari. Alhamdulillah saya ke sini untuk memastikan itu,” tegas LAZ.

Dari laporan pihak Pertamina maupun Hiswana Migas, dari sisi stok masih aman. Bahkan dari pihak Pertamina menyiapkan stok cadangan rata-rata sama dengan Bulog. Umpama untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, pihak terkait menyiapkan dua kali dari kebutuhan yang ada, seperti jelang Ramadan hingga Lebaran nanti. “Jadi semua sudah antisipasi, dan masih mampu disediakan,” imbuhnya.

Pihaknya akan rapat dengan camat dan OPD agar elpiji subsidi benar-benar tersalurkan ke warga yang membutuhkan. Selanjutnya camat dengan desa untuk melakukan pemantauan guna memastikan elpiji subsidi ini tepat sasaran.

Sementara itu, dari pihak SPBE I Wayan Agus Kartika mengatakan bahwa untuk stok aman. “Selalu tersedia stok, bahkan kita punya buffer stock dua kali dari stok harian. Jadi sudah mencukupi,” ujarnya.

Dalam sehari ia mendistribusikan 50 ton gas elpiji ke wilayah Lombok Barat. Menurutnya, kemungkinan ada peningkatan dari Pertamina namun biasanya bersifat fakultatif. Rata-rata penambahan 15 truk atau 26 ton. Untuk konsumsi selama puasa, menurutnya terjadi peningkatan.

Sementara itu dari pihak Pertamina, Jorgix Dwi Wantara mengatakan bahwa pihaknya melakukan antisipasi lonjakan kebutuhan selama Ramadan sesuai dengan penekanan Bupati. Pihaknya memberikan tambahan fakultatif melalui buffer stock, dengan kisaran 50 sampai 100 persen.

Camat Lembar, Sapoan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Bupati untuk mengawasi elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran. Pihaknya akan turun memonitor kegiatan pendistribusian gas elpiji 3 kilogram kepada masyarakat. “Apalagi pak Bupati sudah meminta agar kami perlu tahu karakter masyarakat ini, jadinya ke mana sasarannya supaya tepat,” imbuhnya. (her)

Gubernur Akui Dampak Ekonomi Besar MBG, SPPG Nakal Akan Disanksi

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Akui Dampak Ekonomi Besar MBG, SPPG Nakal Akan Disanksi

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). BGN menegaskan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar pelayanan.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan sanksi akan diberikan kepada SPPG “nakal” yang terbukti melanggar ketentuan, terutama terkait kualitas dan higienitas makanan MBG. Penegasan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Program MBG bersama BGN, Forkopimda NTB, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad, Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2/2026).

Selain sanksi, BGN juga menyiapkan mekanisme penghargaan bagi dapur MBG yang mampu memenuhi standar pelayanan, menjaga kualitas, serta menjamin higienitas makanan.

“Ya, semuanya reward and punishment. Yang bagus kita apresiasi, yang kurang bagus kita perbaiki. Kita beri kesempatan kepada mitra yang belum memenuhi standar untuk melakukan perbaikan,” ujar Dadang.

Ia menekankan, penerapan sistem reward and punishment bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan agar seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat, lanjutnya, juga membuka ruang pembinaan bagi SPPG yang masih belum memenuhi ketentuan.

Kebijakan tersebut diperkuat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Di NTB, dukungan datang dari Gubernur beserta jajaran, Satgas Provinsi, hingga satgas kabupaten dan kota. BGN juga memberi perhatian khusus terhadap wilayah terpencil dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak tertinggal dalam pelaksanaan program MBG.

“Masyarakat terpencil ini jadi perhatian kita. Kita tahu, di wilayah tersebut sekolahnya mungkin hanya memiliki 100 sampai 300 siswa. Agar nanti mencapai B3, termasuk lansia juga akan kita urusi,” tambahnya.

Berdampak Signifikan pada Ekonomi

Hal senada disampaikan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal. Ia menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan di Provinsi NTB, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

Dalam paparannya, Gubernur menyebutkan hingga kini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok.

“Dalam kurun sekitar 10 bulan, program ini mampu menyerap 31.509 tenaga kerja. Biasanya untuk menyerap tenaga kerja sebesar ini dibutuhkan waktu dua sampai tiga tahun, tetapi di NTB bisa tercapai kurang dari satu tahun,” jelasnya.

Penyerapan tenaga kerja tersebut, lanjutnya, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani dan pelaku usaha lokal yang kini lebih mudah memasarkan produknya dengan harga yang lebih baik.

“Ini belum termasuk petani yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panen, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, program MBG yang sempat diragukan pada awal pelaksanaannya kini justru menjadi model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi, terutama di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis.

“Kami punya lebih dari 200 pulau berpenghuni. Tantangannya di daerah 3T, tapi kami lakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan suplai agar tidak terjadi inflasi akibat tingginya permintaan,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh unsur Forkopimda dan Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program.

“Kita satu struktur dengan kabupaten/kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” tegasnya.

Saat ini, menurut Gubernur, pelaksanaan Program MBG di NTB telah memasuki fase konsolidasi setelah pembangunan dapur MBG melampaui target awal.

“Target awal kita 600 dapur, sekarang sudah lebih dari itu yang terbangun. Jadi, sekarang kita masuk fase konsolidasi,” katanya.

Fase konsolidasi tersebut difokuskan pada penguatan pengawasan, pemenuhan standar operasional SPPG, serta ekspansi layanan untuk menjangkau masyarakat yang belum menerima manfaat akibat ketidakakuratan data.

“Konsolidasi berarti memastikan semua praktik dan standar terpenuhi. Di situlah fungsi pemantauan dan pengawasan berjalan. Selain itu, kita juga melihat kemungkinan ekspansi bagi warga yang belum terjangkau,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sanksi bagi SPPG Nakal, Gubernur Akui Program MBG Berikan Dampak Ekonomi Besar “

Selama Ramadan, Program MBG Tetap Dilaksanakan

globalfmlombok.com
-
0
Selama Ramadan, Program MBG Tetap Dilaksanakan

Mataram (globalfmlombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan tetap disalurkan selama bulan puasa. Namun, mekanisme penyalurannya akan disesuaikan bagi penerima yang menjalankan ibadah puasa.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengatakan penerima MBG yang berpuasa akan mendapatkan makanan kering agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa maupun sahur. Sementara itu, sasaran yang tidak menjalankan puasa tetap menerima MBG seperti biasa.

“Ya, nasi seperti biasanya. Tapi bagi yang puasa, dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain di sini, untuk dibawa ke rumah. Mungkin telur, mungkin roti, atau buah dan sebagainya. Itu nanti dengan harga yang sama, kemudian dibawa ke rumah untuk dimakan saat berbuka atau sahur,” ujarnya usai kegiatan di Bank NTB Syariah, Rabu (4/2/2026).

Dadang menjelaskan, kebijakan tersebut diambil agar tujuan pemenuhan gizi tetap tercapai tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa bagi para penerima manfaat MBG.

Saat ini, lanjutnya, BGN juga memberikan perhatian khusus pada penyaluran MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah-wilayah tersebut dinilai belum sepenuhnya tersentuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Masyarakat di daerah terpencil ini menjadi perhatian kita. Kita tahu, di wilayah tersebut jumlah siswanya mungkin hanya sekitar 100 sampai 300 orang. Termasuk lansia juga akan kita urus,” katanya.

Menurut Dadang, penguatan penyaluran MBG di wilayah 3T diharapkan dapat memastikan pemerataan manfaat program, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi seimbang.

“Intinya, MBG tetap berjalan, termasuk saat puasa, dengan pola penyaluran yang disesuaikan,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” MBG Tetap Selama Puasa “

Polda NTB Borong Penghargaan Kinerja Anggaran 2025, Sejumlah Satker Raih Peringkat Terbaik

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Borong Penghargaan Kinerja Anggaran 2025, Sejumlah Satker Raih Peringkat Terbaik

Mataram (globalfmlombok.com) – Kinerja pengelolaan anggaran Polda NTB kembali menuai apresiasi. Segenap Pejabat Utama Polda NTB bersama Kapolres/ta jajaran menghadiri Penyerahan Penghargaan Kinerja Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTB, bertempat di Aula Mandalika KPPN Mataram, Rabu (4/2/2026).

Dari unsur kepolisian, hadir antara lain Irwasda Polda NTB, Karorena Polda NTB, Kapolresta Mataram, Kapolres Lombok Barat, dan Kapolres Lombok Tengah. Kehadiran tersebut menandai penerimaan penghargaan atas kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai akuntabel, efektif, dan tepat sasaran sepanjang 2025.

Kabid Humas Polda NTB Mohammad Kholid menjelaskan, sejumlah satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil) Polda NTB berhasil menembus peringkat tiga besar pada berbagai kategori penilaian.

“Beberapa satker dan satwil Polda NTB meraih peringkat terbaik tiga besar. Ini patut kita syukuri dan jadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.

Adapun daftar penerima penghargaan atas kinerja pelaksana anggaran satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah daerah tahun anggaran 2025:

Untuk Kategori nilai Pagu Sedang, Nilai IKPA terbaik I Itwasda Polda NTB, terbaik II Birorena Polda NTB, terbaik III Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.

Sementara untuk Kategori Pagu Besar, Nilai IKPA terbaik I Polresta Mataram, terbaik II Polres Lombok Tengah dan terbaik III Polres Lombok Barat.

Sedangkan kategori Satuan kerja dengan transaksi di Digipay tertinggi tahun anggaran 2025 adalah terbaik I Polresta Mataram, terbaik II Balai Karantina Kesehatan kelas IA Mataram, dan terbaik ke III Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Polda NTB dan jajarannya dalam mengelola anggaran negara secara profesional dan transparan, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. (r)

1...186187188...397Halaman 187 dari 397