Beranda blog Halaman 185

Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi NTB 2025 Tak Sesuai Harapan

globalfmlombok.com
-
0
Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi NTB 2025 Tak Sesuai Harapan

Mataram (globalfmlombok.com) – Target pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 6,5 persen pada RPJMD 2025-2029 tak sesuai harapan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026, pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative/c-to-c) hanya mencapai 3,22 persen, melambat tajam dibandingkan capaian 2024 sebesar 5,30 persen.

Dosen Pascasarjana Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, SE., M.Ec, menilai capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian daerah. Menurutnya, perlambatan ekonomi NTB tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan kondisi makro nasional, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 masih berada di angka 5,11 persen.

“Target pertumbuhan ekonomi NTB pada 2025 dipatok cukup tinggi, baik oleh pemerintah pusat sebesar 7 persen maupun oleh pemerintah daerah di kisaran 6,5 persen. Bahkan proyeksi Bank Indonesia memperkirakan potensi hingga 7,2 persen. Namun realisasinya hanya 3,22 persen,” ujar Iwan dalam analisisnya.

Ia menambahkan, kinerja ekonomi NTB juga tertinggal dibandingkan provinsi pembanding di kawasan timur Indonesia. Bali mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7 persen, sementara Nusa Tenggara Timur (NTT) tumbuh sekitar 5,14 persen.

“Ini menandakan bahwa perlambatan NTB lebih bersifat spesifik daerah, bukan semata faktor nasional,” katanya.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi NTB pada 2025 dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada triwulan I dan II. Meski terjadi pemulihan pada paruh kedua tahun, lonjakan di akhir tahun dinilai belum cukup kuat untuk menutup pelemahan di awal periode.

“Pertumbuhan ekonomi yang sehat itu konsisten sepanjang tahun, bukan hanya tinggi di satu triwulan. Data c-to-c memberi gambaran paling utuh,” jelas Iwan.

Iwan Harsono menilai, fluktuasi ekonomi NTB masih sangat dipengaruhi oleh sektor padat modal, khususnya pertambangan dan industri pengolahan berbasis hilirisasi, termasuk smelter. Ketika sektor tersebut melambat akibat penyesuaian produksi atau kebijakan ekspor, dampaknya langsung menekan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebaliknya, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja luas seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata berbasis komunitas belum berperan optimal sebagai penyangga pertumbuhan.

Belajar dari Bali dan NTT, Iwan menekankan pentingnya memperkuat basis permintaan domestik dan diversifikasi sumber pertumbuhan. Bali bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata bernilai tambah, sementara NTT relatif stabil dengan dukungan pertanian dan belanja pemerintah.

“Ketergantungan pada sektor yang volatil membuat ekonomi NTB mudah bergejolak. Diversifikasi menjadi kunci agar pertumbuhan lebih stabil dan inklusif,” ujarnya.

Perlambatan ekonomi, lanjut Iwan Harsono, berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Pertumbuhan yang rendah membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas belanja produktif, sementara kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap tinggi.

“Jika pertumbuhan tidak inklusif, manfaatnya hanya dirasakan sektor tertentu. Dalam jangka menengah, ini bisa menekan daya beli dan memperlebar kesenjangan antarwilayah,” katanya.

Iwan Harsono menegaskan, capaian ekonomi NTB 2025 harus dibaca sebagai peringatan. Kesenjangan lebar antara target dan realisasi menunjukkan perlunya evaluasi asumsi dasar perencanaan pembangunan daerah.

“Penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan yang saling terhubung perlu dipercepat agar dampaknya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” pungkasnya.

Ia menilai, jika perlambatan 2025 dijadikan momentum pembenahan, NTB masih memiliki peluang membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. (bul)

Tersandung Kasus Narkoba, Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota Segera Dinonaktifkan

globalfmlombok.com
-
0
Tersandung Kasus Narkoba, Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota Segera Dinonaktifkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Setelah ditangkap Polda NTB atas dugaan penyalahgunaan narkoba, Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi segera dinonaktifkan dari jabatannya.

Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, Jumat (6/2/2026) mengatakan, pihaknya segera melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menentukan status Malaungi. AKP Malaungi, lanjutnya, akan segera dinonaktifkan dari jabatan strukturalnya sebagai Kasat Narkoba Polres Bima Kota.

“Selain proses penyelidikan pidana, yang bersangkutan juga akan diproses melalui mekanisme internal,” katanya.

Saat ini Kholid belum membeberkan hasil tes urine yang telah dijalani Kasat Narkoba Polres Bima Kota itu. “Yang bersangkutan saat ini tengah menjalani proses penyelidikan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB,” jelasnya.

Ia menegaskan, proses penyelidikan kini tengah dilakukan untuk pendalaman perkara secara menyeluruh. Yakni membokar peran Malaungi serta seorang anggota Polres Bima Kota, Bripka Karol dan istrinya dalam peredaran narkotika di Wilayah Bima. Polisi kini telah menetapkan Bripka Karol beserta istrinya sebagai tersangka.

Sebelumnya, Polda NTB mengamankan Kasat Narkoba Polres Bima Kota itu pada Selasa malam (3/2/2026). Setelah diamankan yang bersangkutan langsung dibawa ke Polda NTB untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebelum mengamankan Malaungi, aparat kepolisian terlebih dahulu menggeledah ruangan Satuan ResNarkoba Polres Bima Kota. Kepolisian diduga mengamankan beberapa barang bukti (BB) bong dan klip sabu kosong serta sejumlah poket sabu.

Sementara itu, Bripka Karol dan istrinya ditangkap aparat kepolisian pada Senin dini hari (26/1/2026) sekitar pukul 03.00 Wita di wilayah Dompu. Keduanya saat ini telah diamankan di Polda NTB untuk penyelidikan lebih lanjut. (mit)

Gubernur NTB: Tata Kelola Rumah Sakit Kunci Pelayanan Kesehatan

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB: Tata Kelola Rumah Sakit Kunci Pelayanan Kesehatan

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya penguatan tata kelola rumah sakit sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-36 Rumah Sakit Mutiara Sukma (RSMS) di Selagalas, Mataram, Jumat (6/2/2026).

Gubernur menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto saat Rakornas beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, hanya segelintir rumah sakit di Indonesia yang memiliki tata kelola yang baik, dan tanpa manajemen yang sehat, pelayanan kesehatan prima tidak akan terwujud.

“Harapan Bapak Presiden jelas, perbaiki tata kelola. Jika rumah sakit tidak mampu menata dirinya sendiri, jangan harap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam arahannya, Gubernur Iqbal mendorong RS Mutiara Sukma mengambil peran strategis melalui segmentasi layanan atau niche market. Rumah sakit ini tidak akan bersaing langsung dengan rumah sakit umum daerah, melainkan fokus pada layanan spesialis.

“Kita kembangkan RS Mutiara Sukma menjadi pusat unggulan penanganan kejiwaan. Selain itu, saya berharap RSMS bertransformasi menjadi Women and Children Hospital untuk melayani kelompok rentan yang belum terjangkau maksimal oleh rumah sakit lain,” kata Gubernur.

Direktur RS Mutiara Sukma, dr. Hj. Wiwin Nurhasida, memanfaatkan momentum HUT ke-36 untuk memperkenalkan transformasi besar-besaran institusi, mulai dari nama baru, logo baru, hingga moto layanan “Melayani Seperti Ingin Dilayani”.

Selain itu, RSMS juga meresmikan gedung rehabilitasi Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang baru, untuk memperluas jangkauan layanan di NTB. Peresmian ini turut disaksikan Gubernur, Asisten III Setda NTB, dan sejumlah kepala dinas di lingkup Pemprov NTB.

“Kami melakukan transformasi mindset dan budaya kerja. Dengan semangat baru ini, RS Mutiara Sukma siap mendukung visi NTB Makmur Mendunia,” ujar Wiwin. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Rumah Sakit “

Kemiskinan Masih Jadi Penyebab 73 Ribu Anak Putus Sekolah di NTB

globalfmlombok.com
-
0
Kemiskinan Masih Jadi Penyebab 73 Ribu Anak Putus Sekolah di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) — Di tengah upaya mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia, puluhan ribu anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) terpaksa putus sekolah. Data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB mencatat, sebanyak 73.844 anak mengalami putus pendidikan, yang sebagian besar dipicu oleh kemiskinan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikpora NTB, Drs. H. Surya Bahari, mengatakan selain faktor ekonomi, ada pula anak yang enggan melanjutkan sekolah meski pihak sekolah sudah berupaya menjemput bola, termasuk mendatangi rumah siswa. “Sebenarnya bukan masalah biaya sekolah. Beberapa anak tetap tidak mau sekolah meski sudah kita upayakan pendekatan,” ujarnya.

Surya menegaskan, pemerintah wajib hadir untuk memastikan anak-anak di NTB tetap mengenyam pendidikan. Jika anak tidak bersekolah dalam 1–2 bulan ke depan, Pemprov akan mencari solusi agar mereka mau kembali menempuh pendidikan, termasuk melalui pendekatan sosial dan bantuan biaya dari donatur.

Masalah lain yang menyebabkan anak putus sekolah adalah pilihan bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan. Dikpora NTB berencana menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah desa, serta masyarakat untuk menekan angka putus sekolah.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan penanganan anak putus sekolah harus dilakukan secara terintegrasi di semua tingkatan, mulai provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Pendekatan parsial tidak akan efektif.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus juru bicara Pemprov, Ahsanul Khalik, menyebut faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak putus sekolah. “Sebagian besar disebabkan keterbatasan biaya seragam, perlengkapan belajar, transportasi, dan kebutuhan dasar keluarga,” katanya.

Selain itu, akses pendidikan di beberapa wilayah masih menjadi kendala akibat jarak, keterbatasan layanan, dan daya tampung sekolah. Faktor sosial, seperti pernikahan anak dan masuknya anak ke dunia kerja lebih dini, juga berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko pekerja anak, pernikahan anak, dan siklus kemiskinan antargenerasi. Untuk menekan angka anak putus sekolah, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota menyiapkan berbagai jalur pendidikan, baik formal maupun alternatif, termasuk optimalisasi daya tampung sekolah negeri dan skema bantuan bagi siswa dari keluarga miskin.(*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kemiskinan Sebabkan 73 Ribu Anak NTB Putus Sekolah “

Inspektorat Evaluasi Penyaluran BTT Rp16 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Inspektorat Evaluasi Penyaluran BTT Rp16 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) — Penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan kedaruratan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini belum direalisasikan. Padahal, pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 19 Januari 2026.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmad Yani, mengatakan pencairan BTT harus melalui kajian terlebih dahulu. “Reviu di sanalah baru kami bisa mengetahui anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk infrastruktur. Setelah selesai dilakukan review, Insya Allah minggu ini sudah tuntas, sehingga kami bisa segera duduk dengan BKAD untuk melihat kondisi keuangan yang ada,” ujarnya, Kamis (5/2).

Ahmad menyadari keterlambatan pencairan BTT berdampak pada pelayanan publik, khususnya akibat rusaknya jalan dan jembatan. Namun, pihaknya menegaskan tetap tunduk pada aturan perundang-undangan untuk menghindari kesalahan administrasi maupun hukum.

“BTT ini harus ekstra hati-hati. Ada pengawasan dari APH, LPKP, dan lembaga pengawas lainnya. Prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran tetap menjadi prioritas,” kata Ahmad.

Berdasarkan kajian BPBD, bencana yang melanda NTB selama satu bulan menyebabkan kerusakan infrastruktur senilai lebih dari Rp10 miliar. Kajian ini telah direviu Inspektorat, dan penyaluran bantuan baru dapat dilakukan setelah proses selesai. Pemprov juga menyesuaikan penyaluran dengan kondisi anggaran.

Angka Rp10 miliar belum termasuk penanganan rumah rusak yang mencapai lebih dari 400 unit. Penanganan rumah warga terdampak bencana tidak termasuk penanganan darurat, melainkan masuk dalam penanganan pasca bencana yang dialokasikan melalui APBD murni.

“APBD murni artinya reguler. Kalau kita masuk ke situ, rumah warga masuk di Perkim, PU, itu ranahnya di sana,” jelas Ahmad.

Saat ini, enam kabupaten/kota di NTB masuk kategori tanggap darurat bencana. Daerah-daerah tersebut menjadi dasar penetapan perlakuan anggaran BTT, termasuk untuk kegiatan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat (APTT).

Kondisi tanggap darurat mencakup berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari evakuasi, penyaluran logistik, penanganan pengungsi, hingga perbaikan infrastruktur terdampak bencana. Namun, BPBD menegaskan penanganan infrastruktur harus memiliki dasar hukum berupa SK tanggap darurat yang melegalkan penggunaan BTT.

“Penanganan infrastruktur tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada kajian yang tepat, tidak boleh salah,” kata Ahmad.

Beberapa lokasi yang diusulkan untuk penanganan infrastruktur antara lain Jalan Paradu di Kabupaten Bima; beberapa titik di Kabupaten Sumbawa seperti Moyo Hilir, Batu Bangka, dan Pelampang Bawa; serta Lunyuk. Di Pulau Lombok, usulan meliputi jembatan di Lombok Timur, Lombok Tengah, kawasan Sekotong di Lombok Barat, dan Jembatan Selong Belanak. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penyaluran BTT Rp16 Miliar Masih Dievaluasi Inspektorat “

Oknum Pimpinan Yayasan Divonis 16 Tahun Penjara dalam Kasus Pencabulan

globalfmlombok.com
-
0
Oknum Pimpinan Yayasan Divonis 16 Tahun Penjara dalam Kasus Pencabulan

Mataram (globalfmlombok.com)— Seorang oknum pimpinan yayasan pondok pesantren (ponpes) di Gunung Sari, Lombok Barat, berinisial AF divonis 16 tahun penjara atas kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap para santriwati di ponpes tersebut.

Humas Pengadilan Negeri Mataram, Kelik Trimargo, Jumat (6/2/2026) membenarkan vonis terhadap AF. “Betul yang bersangkutan divonis 16 tahun penjara, sesuai dengan data di laman SIPP PN Mataram,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Mataram, AF divonis dari dua perkara terpisah, yakni 9 tahun penjara atas persetubuhan dan 7 tahun penjara atas pencabulan. Selain pidana penjara, AF juga dibebankan membayar denda Rp20 juta subsider 10 hari kurungan untuk kasus persetubuhan, serta denda Rp10 juta subsider 3 bulan penjara untuk kasus pencabulan.

Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar ganti rugi atau restitusi kepada para korban dengan total Rp640 juta. Jika ganti rugi tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana penjara satu tahun.

“Terduga dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh pendidik, menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat dan gangguan jiwa,” bunyi amar putusan yang tercantum di laman SIPP.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yang sebelumnya menuntut AF 10 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsider enam bulan kurungan untuk kasus persetubuhan, serta delapan tahun penjara dan denda Rp10 juta subsider enam bulan kurungan untuk kasus pencabulan.

Jaksa menjerat AF dengan Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) jo. Pasal 76D, serta Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Kasus ini ditangani sejak April 2025, dan AF resmi ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di Rutan Polresta Mataram sejak 23 April 2025. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi hasil visum, keterangan saksi, korban, dan ahli.

Perwakilan Koalisi Stop Kekerasan Seksual, Joko Jumadi, menyebutkan bahwa korban merupakan alumni ponpes tersebut. Dugaan kekerasan terjadi pada rentang 2016–2023, sebagian besar korban masih di bawah umur saat mengalami pelecehan. Beberapa korban mulai dilecehkan sejak kelas satu Madrasah Tsanawiyah hingga kelas tiga Madrasah Aliyah.

Menurut Joko, keberanian korban melapor bermula dari diskusi di grup alumni setelah menonton serial televisi asal Malaysia berjudul Bidaah. Para korban menyadari pengalaman mereka mirip dengan tokoh dalam serial tersebut, kemudian saling berbagi cerita dan akhirnya melapor.

Modus yang digunakan pelaku, menurut Joko, adalah menjanjikan keberkahan di rahim korban dengan klaim bahwa korban akan melahirkan anak-anak yang kelak menjadi wali. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Pencabulan dan Persetubuhan, Oknum Pimpinan Yayasan Divonis 16 Tahun Penjara “

Ruang Penyimpanan Vaksin di Puskesmas Babakan Dilalap Api

globalfmlombok.com
-
0
Ruang Penyimpanan Vaksin di Puskesmas Babakan Dilalap Api

Mataram (globalfmlombok.com) — Kebakaran melanda Gedung Puskesmas Babakan yang berlokasi di Jalan Lalu Mesir, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Jumat (6/2/2026) pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 05.35 Wita itu mengakibatkan ruang penyimpanan vaksin mengalami kerusakan cukup parah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram bergerak cepat setelah menerima laporan kebakaran. Api berhasil dikendalikan sehingga tidak merambat ke seluruh bangunan puskesmas.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 11.00 Wita menunjukkan dua ruangan terdampak kebakaran, yakni ruang penyimpanan vaksin dan ruang program. Kerusakan terlihat pada plafon yang runtuh, kaca jendela pecah, serta sejumlah peralatan yang hangus terbakar. Sisa genangan air akibat proses pemadaman masih terlihat di lantai satu gedung.

Kepala Puskesmas Babakan, drg. Vembriane Vaerus Rafani, memastikan insiden tersebut tidak mengganggu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Namun, untuk sementara waktu pelayanan dipusatkan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Untuk sementara pelayanan kami fokuskan di IGD, khususnya untuk kasus darurat. Siapa pun yang datang tetap kami layani melalui IGD,” ujar Vembriane, Jumat (6/2).

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan petugas piket, kebakaran bermula dari terdengarnya suara letupan di lantai dua sekitar pukul 05.30 Wita. Setelah dilakukan pengecekan, petugas mendapati api telah menyala di ruang penyimpanan vaksin.

“Petugas langsung menghubungi Damkarmat Kota Mataram. Sambil menunggu, kami sempat melakukan pemadaman mandiri menggunakan alat pemadam api ringan, tetapi api terus membesar,” katanya.

Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 05.40 Wita dan langsung melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Berdasarkan pendataan awal, ruang penyimpanan vaksin mengalami kerusakan 100 persen, sementara ruang program rusak sekitar 50 persen.

Sejumlah aset puskesmas dilaporkan rusak, antara lain komputer dan laptop, kulkas vaksin yang berisi vaksin rutin dan vaksin haji, serta kerusakan fisik bangunan seperti plafon dan jendela. Pihak puskesmas saat ini masih melakukan inventarisasi kerugian akibat kebakaran.

Vembriane menegaskan, tidak ada korban jiwa maupun pasien yang terdampak dalam peristiwa tersebut, mengingat saat kejadian tidak terdapat pasien rawat inap di Puskesmas Babakan.

“Fokus kami saat ini adalah pemulihan jaringan listrik agar pelayanan bisa kembali berjalan normal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, memastikan seluruh tenaga kesehatan dan pasien dalam kondisi aman pascakebakaran. Ia menyebut, kebakaran hanya berdampak pada satu ruangan utama, yakni ruang penyimpanan imunisasi.

“Alhamdulillah aman. Tidak ada korban. Hanya satu ruangan tempat penyimpanan imunisasi yang terdampak,” katanya.

Untuk sementara, pelayanan internal di dalam gedung puskesmas difokuskan di IGD guna memastikan pelayanan tetap berjalan aman sambil dilakukan penataan pascakejadian. Dinas Kesehatan menargetkan seluruh pelayanan Puskesmas Babakan kembali normal pada Sabtu (7/2/2026).

“Insya Allah besok pelayanan sudah kembali normal seperti biasa,” ujar Emirald. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ruang Penyimpanan Vaksin Puskesmas Babakan Terbakar “

Huntara akan Dibangun, Tampung 20 KK Terdampak Banjir Rob di Bintaro

globalfmlombok.com
-
0
Huntara akan Dibangun, Tampung 20 KK Terdampak Banjir Rob di Bintaro

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir rob di wilayah pesisir Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Satu unit Huntara baru kini tengah dibangun untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi 20 kepala keluarga (KK).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri, mengatakan pembangunan Huntara tersebut merupakan respons cepat Wali Kota Mataram dan Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengevakuasi warga yang terdampak banjir rob dan abrasi beberapa waktu lalu.

“Huntara yang akan dibangun sebanyak satu unit dengan kapasitas 20 KK, ukurannya sama dengan tiga unit Huntara yang telah dibangun sebelumnya,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Nazaruddin Fikri yang akrab disapa Ujang menjelaskan, lokasi pembangunan Huntara berada di sekitar unit Huntara lama, tepatnya di Lingkungan Bintaro Jaya. Saat ini, proses pembersihan lahan sedang dilakukan melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan Pemkot Mataram, Pemerintah Kelurahan Bintaro, serta mahasiswa Universitas Mataram (Unram).

Dengan tambahan satu unit Huntara tersebut, total kapasitas hunian sementara di kawasan itu nantinya mampu menampung hingga 80 KK. Ia optimistis pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu singkat apabila kondisi cuaca mendukung. “Estimasi kami, pembangunan bisa rampung dalam dua minggu ke depan jika cuaca bersahabat,” katanya.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan Huntara tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 juta.

Lebih lanjut, Ujang mengungkapkan tingginya kebutuhan hunian layak di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki, terdapat sekitar 13.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di tingkat kecamatan. Menyikapi kondisi itu, Wali Kota Mataram juga telah mengusulkan pembangunan dua unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) tambahan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Langkah tersebut diambil untuk mengakomodasi ratusan KK di kawasan pesisir yang saat ini masih menempati lahan ilegal atau garapan (GG). “Pak Wali mengusulkan tambahan dua unit Rusunawa agar dapat menampung lebih banyak warga,” ungkapnya.

Selain penyediaan hunian, Pemkot Mataram juga tengah menyiapkan konsep Kampung Nelayan Merah Putih sebagai solusi terpadu bagi masyarakat pesisir. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi bagi nelayan dan warga sekitar.

“Dengan konsep ini, hunian warga nantinya berada dekat dengan lokasi kerja atau workshop mereka, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” pungkasnya. (pan)

Tiga Titik Rawan Abrasi Ditangani, Pemkot Kucurkan Rp 1,2 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Tiga Titik Rawan Abrasi Ditangani, Pemkot Kucurkan Rp 1,2 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) — Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk pemasangan ulang batu boulder sebagai pemecah gelombang (breakwater) di tiga titik pesisir Pantai Ampenan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi abrasi sekaligus melindungi infrastruktur publik dari ancaman gelombang pasang yang hampir setiap tahun terjadi.

Tiga lokasi prioritas penanganan abrasi itu meliputi Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro; Pantai Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang; serta Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong Baru. Masing-masing lokasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 400 juta.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning mengatakan, pembagian anggaran dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan keterbatasan dana serta tingkat kerusakan di setiap lokasi.

“Upaya ini kami lakukan sebagai pemecah gelombang atau breakwater. Karena dana terbatas, kami memprioritaskan lokasi yang dampaknya paling parah,” ujar Lale, Jumat (6/2).

Menurut dia, penentuan titik pemasangan didasarkan pada tingkat abrasi yang telah mengancam kawasan sensitif di wilayah pesisir. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian utama di antaranya kawasan Kampung Bugis di Kelurahan Bintaro serta Pantai Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.

“Di Loang Baloq abrasi sudah mendekati bibir kolam retensi. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan sehingga perlu penanganan cepat,” katanya.

Secara teknis, pemasangan batu boulder dilakukan dengan menyusun batu berukuran besar sepanjang sekitar 25 hingga 30 meter di setiap titik. Panjang pemasangan tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi geografis di lapangan.

“Kalau pantainya curam, panjang pemasangan bisa dikurangi. Namun, kalau landai seperti di Loang Baloq, pemasangannya bisa lebih panjang,” tutur Lale.

Ia menambahkan, pemasangan batu boulder sebagai tanggul darurat ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan. Meski demikian, progres pekerjaan tetap bergantung pada kondisi cuaca serta ketersediaan material batu yang didatangkan dari wilayah Kaori, mengingat batu boulder merupakan material khusus dari bongkahan gunung.

Pemerintah Kota Mataram berharap pemasangan breakwater ini dapat menjadi benteng awal yang efektif dalam melindungi kawasan pesisir dari ancaman gelombang pasang yang diperkirakan masih akan berlangsung.

“Mudah-mudahan ini cukup efektif untuk menahan gelombang pasang, karena berdasarkan prediksi, kondisi gelombang ekstrem masih akan berlanjut,” ujar Lale.

Sementara itu, terkait rencana pembangunan pemecah gelombang permanen yang sebelumnya telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, Lale menyebut hingga kini Pemkot Mataram masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk realisasi program tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkot Gelontorkan Rp1,2 Miliar Pasang Batu Boulder di Tiga Titik Rawan Abrasi “

Kapolda NTB Ingatkan Agar Polisi Tidak Jadi Pembuat Masalah

globalfmlombok.com
-
0
Kapolda NTB Ingatkan Agar Polisi Tidak Jadi Pembuat Masalah

Dompu (globalfmlombok.com) – Kapolda NTB, Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si berkunjung ke Mapolres Dompu pada Jum’at, 6 Februari 2026. Anggota Polri diingatkan menjaga kondusifitas agar pembangunan berjalan lancar bukan menjadi sumber masalah.

Ia pun mengingatkan jajarannya, ketika ada kritik dari masyarakat bahwa polisi tidak berfungsi dengan baik, harus dijadikan bahan introspeksi dan perbaikan. “Kritik dari masyarakat bukan sesuatu yang harus ditanggapi dengan kemarahan, melainkan sebagai cermin untuk menjadi lebih baik dan benar – benar memberikan manfaat bagi yang kita layani,” pesan Kapolda.

Kapolda juga mengapersiasi internal Polres Dompu yang selama ini, telah bekerja keras dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Ia mengingatkan akan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Polri dan seluruh aparatur negara dibiayai dari pajak rakyat, sehingga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik sebagai kompensasi atas kontribusi tersebut,” ingatnya.

Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH yang ikut menyambut kunjungan Kapolda di Mapolres Dompu menyampaikan harapannya dalam kepemimpinan Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., dapat terus menekan angka kriminalitas dan kondusifitas serta stabilitas hukum dapat terjaga dengan baik, khususnya di Kabupaten Dompu.

Kabupaten Dompu yang memiliki berbagai potensi seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lainnya membutuhkan dukungan aspek keamanan untuk menarik investasi dan mendorong perkembangan daerah.

“Kolaborasi dan koordinasi yang erat dengan institusi Kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan faktor keamanan yang menjadi dasar bagi kemajuan daerah dan penerimaan investor,” katanya.

Kunjungan Kapolda NTB di Mapolres Dompu, Jumat pagi disambut dengan tarian daerah Wura Bongi Monca dari anak – anak TK Bhayangkari serta atraksi polisi cilik binaan Polres Dompu. Dalam kunjungannya ini, Kapolda juga menyerahkan tali asih kepada keluarga kurang mampu serta anggota yang menderita sakit menahun.

Selain Wakil Bupati, hadir dalam kunjungan ini Dandim 1614/Dompu, Letkol Czi Janu Hendarto, SE, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Lusiana Bida, SH. MH., Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Firdaus, SH., Wakil Ketua DPRD Ismul Rahmadin, S.PdI dan tokoh masyarakat serta purnawirawan Polri. (ula)

1...184185186...398Halaman 185 dari 398