Beranda blog Halaman 182

Surati AMNT, Pemprov NTB Optimistis DBH 2025 Lebih Tinggi dari Rp174 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Surati AMNT, Pemprov NTB Optimistis DBH 2025 Lebih Tinggi dari Rp174 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada tahun 2025 berpotensi lebih tinggi dibandingkan realisasi DBH tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp174 miliar. Optimisme tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim.

Nursalim mengatakan, Pemprov NTB telah menyurati PT AMNT untuk meminta kepastian terkait DBH tahun 2025. Dari surat tersebut, pemerintah daerah telah menerima jawaban resmi dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat itu.

“Sudah kita surati dan sudah ada jawaban. Ada kontribusinya, tetapi tentu bergantung pada progres kegiatan perusahaan di lapangan,” ujar Nursalim.

Ia menjelaskan, meskipun pada triwulan pertama 2025 PT AMNT sempat tidak dapat melakukan ekspor konsentrat, pemerintah pusat kemudian memberikan kelonggaran sehingga perusahaan kembali bisa mengekspor serta menjalankan operasional smelter. Kondisi itu menjadi dasar optimisme Pemprov NTB terhadap peningkatan DBH.

“Kita optimistis ada kenaikan karena ruang operasional sudah kembali dibuka oleh pemerintah pusat,” katanya.

Pada tahun 2025, NTB tercatat menerima DBH dari PT AMNT senilai Rp174 miliar yang dibayarkan secara bertahap. Setoran tahap pertama sebesar sekitar Rp87 miliar dilakukan pada Juni 2025, disusul setoran kedua sekitar Rp88 miliar pada Juli 2025.

Adapun pembagian DBH dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT terdiri atas 1,5 persen untuk Pemerintah Provinsi NTB atau setara 10,7 juta dolar AS (sekitar Rp174 miliar). Sementara itu, 2,5 persen diberikan kepada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil dengan nilai sekitar 17,9 juta dolar AS atau Rp291 miliar.

Selain itu, 2 persen DBH dialokasikan untuk kabupaten/kota di NTB dengan total sekitar 14,3 juta dolar AS atau Rp232 miliar. Dana tersebut dibagi ke sembilan kabupaten/kota, sehingga masing-masing daerah menerima sekitar 1,5 juta dolar AS atau setara Rp25 miliar.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 PT AMNT menyetorkan DBH kepada Pemprov NTB sebesar Rp114,9 miliar yang dibayarkan pada pertengahan November 2024. Penyaluran kepada 10 kabupaten/kota dilakukan pada awal Desember 2024, dengan porsi terbesar diterima Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah penghasil, yakni sekitar 12,3 juta dolar AS atau Rp191 miliar.

Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya menerima total 9,8 juta dolar AS, sehingga masing-masing memperoleh sekitar 1,08 juta dolar AS atau sekitar Rp17 miliar.

Pemprov NTB berharap kinerja produksi dan ekspor PT AMNT sepanjang 2025 dapat terus meningkat sehingga berdampak positif terhadap penerimaan daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Surati AMNT, Pemprov NTB Optimis DBH AMNT Lebih dari Rp174 Miliar “

Polisi Tahan Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Tahan Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Barat resmi menetapkan mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup. Saat ini, Malaungi telah resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan.

“Telah ditetapkan sebagai tersangka dan yang bersangkutan sudah kami tahan,” kata Kholid dalam konferensi pers di Mataram, Senin (9/2/2026).

Selain proses pidana, Polda NTB juga telah menjatuhkan sanksi etik terhadap Malaungi. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Malaungi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Polisi juga melakukan tes urine terhadap tersangka. Hasilnya menunjukkan Malaungi positif mengonsumsi Amfetamin dan Metafetamin (sabu).

Diduga Berperan sebagai Pengedar

Kholid menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan awal, Malaungi diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Dari penggeledahan di rumah dinas tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat 488 gram.

“Narkoba tersebut rencananya akan diedarkan ke wilayah Sumbawa,” ujar Kholid.

Hasil interogasi menunjukkan bahwa tersangka mengakui penguasaan barang bukti sabu tersebut. Jumlah barang bukti yang cukup besar itu, menurut Kholid, menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Atas perbuatannya, Malaungi dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pengembangan Kasus

Kholid menambahkan, penangkapan Malaungi merupakan hasil pengembangan kasus narkoba yang lebih dulu melibatkan seorang anggota Polres Bima Kota berinisial KL beserta istrinya. Dari pengakuan KL, terungkap adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian lain dalam jaringan peredaran narkoba tersebut.

Berdasarkan informasi itu, Bidang Propam dan Ditresnarkoba Polda NTB kemudian melakukan pendalaman hingga akhirnya menangkap Malaungi pada Selasa (3/2/2026) malam.

“Saat ini kami masih terus melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,” kata Kholid.

Polda NTB menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan anggota kepolisian. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jadi Tersangka, Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota Resmi Ditahan “

Mentan Tetapkan NTB sebagai Pusat Produksi Bawang Putih Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Mentan Tetapkan NTB sebagai Pusat Produksi Bawang Putih Nasional

Selong (globalfmlombok.com) – Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pusat produksi bawang putih nasional. Penetapan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Mentan ke Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2/2026), yang dirangkaikan dengan peluncuran kesiapan pengembangan komoditas strategis bawang putih menuju swasembada nasional.

Dalam kesempatan itu, Mentan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin atas respons cepat dan komitmen kuat dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Karena itu, pemerintah secara resmi menetapkan NTB sebagai pusat produksi bawang putih Indonesia,” ujar Amran menegaskan.

Seiring dengan penetapan tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan lahan bawang putih di NTB seluas 25.000 hingga 50.000 hektare. Luasan itu diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menyuplai provinsi lain serta menjadi langkah awal menghentikan ketergantungan terhadap impor.

“Target kita menghentikan impor dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Untuk swasembada nasional, kita hanya membutuhkan sekitar 100.000 hektare. Lahan padi seluas 7,4 juta hektare saja bisa kita kelola, apalagi hanya 100.000 hektare. Saya yakin ini bisa diselesaikan oleh Gubernur,” kata Amran.

Optimisme tersebut didukung capaian produktivitas bawang putih di NTB yang dinilai sangat menjanjikan. Rata-rata produksi mencapai 20 ton per hektare, bahkan pernah menembus 28 ton per hektare. Selain itu, kualitas bawang putih lokal disebut jauh lebih unggul dibandingkan produk impor.

“Kualitasnya sangat bagus, jauh melampaui barang impor. Karena itulah program pemerintah kita fokuskan di sini,” ujar Amran.

Untuk mendukung percepatan program, Kementerian Pertanian akan meluncurkan skema khusus dengan dukungan penuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pengadaan bibit. Pemerintah juga menyiapkan jaminan pascapanen melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Negara yang akan menjamin. Kami akan menetapkan HPP agar harga tetap terjaga. Target kita jelas, tidak boleh ada petani yang rugi,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke kawasan Sembalun, Mentan bersama Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur meninjau langsung lahan tanam serta fasilitas lantai jemur bawang putih. Kehadiran Mentan juga disambut antusias para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari berbagai kabupaten di Pulau Lombok.

Kepada para PPL, Amran memberikan motivasi agar terus meningkatkan peran dan mengubah pola pikir. “Jangan tanya apa yang negara berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada negara. PPL bisa menjadi menteri, gubernur, atau bupati jika mau bekerja keras,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa perubahan mindset menjadi kunci kemajuan bangsa. “Negara ini akan maju jika kita mengatakan ‘siap’ dan langsung bertindak tanpa banyak protes. Mari bergerak bersama membangun NTB dan Republik Indonesia,” kata Mentan menutup kunjungan kerjanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mentan Tetapkan NTB Sebagai Pusat Produksi Bawang Putih Nasional “

APBD 2026 NTB Selaraskan Program Kehutanan dengan Prioritas Nasional

globalfmlombok.com
-
0
APBD 2026 NTB Selaraskan Program Kehutanan dengan Prioritas Nasional

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelaraskan program kehutanan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi ini diarahkan untuk mendukung penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Begini Cara Desa Kabul Loteng Sambut Bulan Suci Ramadan

globalfmlombok.com
-
0
Begini Cara Desa Kabul Loteng Sambut Bulan Suci Ramadan

Praya (globalfmlombok.com)-

– Semarak Ramadan ke III yang menjadi gawe tahunan Remaja Masjid Nurul Ikhwan Dusun Sape Desa Kabul Kec Praya Barat Daya Lombok Tengah dimulai Minggu (08/02) malam. Momentum pembukaannya berlangsung meriah. Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Fraksi Gerindra Lalu Wirajaya, Camat Praya Barat Daya, Husnan dan Kades Kabul, Sahurim turut serta memeriahkan gelaran menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 H tahun ini.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya menegaskan menyambut baik kegiatan serupa. Disampaikannya, selain dalam rangka mempererat ukhuwah sesama umat Islam Semarak Ramadan juga menjadi momentum penting bagaimana membentengi generasi muda dari dampak buruk perkembangan teknologi saat ini.

“Ini acara yang sangat mulia. Acara yang luar biasa. Kalau tidak kita (generasi muda) menyelenggarakan lalu siapa lagi,” tegas Lalu Wirajaya dalam sambutannya.

Tidak dapat dipungkiri, kemajuan zaman saat ini menjadi tantangan serius bagi orang tua untuk membentengi anak-anak, generasi bangsa akan bahayanya pergaulan bebas, judi online hingga narkoba yang makin hari makin meresahkan.

“Acara semacam ini sebagai langkah memfilter tantangan perkembangan zaman,” tegas wakil rakya tiga periode itu.

Miq Jey sapaan akrab politisi kelahiran Praya itu mengapresiasi kegiatan yang diselenggaran oleh anak-anak muda di dusun setempat. Menurutnya, ini cermin langkah anak muda berfikir menyiapkan generasi penurusnya bagaimana cinta Al Quran, bagaimana menumbuhkembangkan keterampilan anak-anak, bagaimana menghidupkan nilai-nilai islami di kampung. Apalagi, lanjutnya kegiatan ini bagian dari ekspresi masyarakat menyambut bulan puasa.

” Tiang (saya) ucapkan banyak terimakasih telah diundang. Tiang memang senang blusukan ke masyarakat, memenuhi undangan sekalian melihat kondisi daerah kampung-kampung di Lombok Tengah nike,” pungkasnya.

Camat Praya Barat Daya, Husnan mengapresiasi Semarak Ramadan tersebut. Katanya, kegiatan serupa harus terus dilakukan dalam rangka menggali potensi-potensi anak di berbagi mata lomba yang disiapkan. Pihaknya berharap Semarak Ramadan itu menjadi ajang awal mengantarkan anak-anak muda bisa tampil pada MTQ ditingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten.

“Peserta-peserta yang tampil saat ini nanti diseleksi supaya bisa mengikuti lomba pada tingkat lebih atas,” ujar Husnan.

Menurutnya Semarak Ramadan tidak hanya di lakukan di satu dusun melainkan mesti terselenggara di dusun maupun desa lain di kecamatan Praya Barat Daya.

“Atas nama pemerintah kami mengapresiasi dan mendukung penuh Semarak Ramadan III ini. Kegiatan ini harus terus berlangsung,” harapnya.

Ketua Masjid Nurul Ikhwan Sape, Jhoni Sutangga menyampaikan Semarak Ramadan merupakan bentuk kebahagiaan masyarakat menyambut bulan puasa. Jhoni mendorong anak-anak muda di desa untuk tetap mempertahankan tradisi baik yang sudah lama berlangsung.

“Saya mengapresiasi semangat teman-teman remaja masjid menyelenggarakan kegiatan ini. Atas nama pengurus kami siap mendukung acara-acara baik seperti ini,” ucap Jhoni.

Ketua Panitia Ahmad Naofal melaporkan Semarak Ramadan tahun ini lebih baik. Ini dilihat dari antusias peserta yang dikirim pimpinan TPQ se Desa Kabul.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran, dukungan semua pihak dalam rangka mensukseskan acara kami ini. Tanpa dukungan tiang plenggeh sami, acara ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan banyak pihak,” pungkasnya.

Turut hadir unsur Pemerintah Desa Kabul, Koperasi Desa Keluharan Merah Putih (KDKMP), Ranting NU Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Diketahui Mata lomba terdiri dari Lomba Azan, Pidato, Ayat Pendek dan MHQ 30 Juz tingkat SD/MI, MTs/SMP

Penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028 Masuki Tahap Akhir

globalfmlombok.com
-
0
Penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028 Masuki Tahap Akhir

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kepastian penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 kini memasuki babak final. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani yang hadir dalam pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI NTB Tahun 2026, Minggu (8/2), mengungkapkan bahwa draf Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut sudah berada di meja Menpora.

Politisi yang akrab disapa Miq Ari ini menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh agar proses administratif PON XXII 2028 ini segera rampung. Ia bahkan mengaku siap memberikan dorongan kuat agar SK tersebut segera ditandatangani Menpora dalam waktu dekat.

“Draf SK NTB-NTT tuan rumah PON 2028 sudah ada di meja Menpora. Tinggal kita dorong sedikit. Dan itu tugas saya untuk memaksa agar surat ini segera ditandatangani,” tegas Lalu Hadrian Irfani saat memberikan keterangan terkait progres PON XXII 2028.

Targetnya tidak main-main. Miq Ari memproyeksikan status sah NTB-NTT Tuan Rumah PON akan keluar paling lambat pekan depan. Hal ini merujuk pada seluruh syarat administrasi yang diklaim sudah terpenuhi secara lengkap.

“Insyaallah kalau tidak ada halangan, paling lambat minggu depan kita sudah minta dan NTB-NTT tuan rumah PON XXII 2028 resmi sah secara hukum,” tambahnya.

Miq Ari menjelaskan bahwa Gubernur NTB dan Gubernur NTT sebelumnya telah bersurat resmi kepada Menpora mengenai kesiapan daerah masing-masing. Syarat pendukung dari KONI Pusat pun sudah dikantongi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan PON XXII 2028 di dua provinsi bertetangga tersebut.

Namun, ada satu langkah krusial yang harus segera dilakukan, yakni pertemuan segitiga antara pemimpin daerah. Mengingat prinsip PON XXII 2028 adalah tanpa membangun venue baru, keterlibatan Jakarta menjadi opsi rasional untuk menampung cabang olahraga (cabor) tertentu.

“Ada satu hal penting, yakni pertemuan tiga kepala daerah, Gubernur NTB, NTT, dan Jakarta. Ini penting karena ada beberapa cabor yang tidak memungkinkan digelar di NTB atau NTT karena keterbatasan venue,” jelas Miq Ari.

Opsi pemindahan cabor ke Jakarta menjadi solusi agar PON XXII 2028 tetap berjalan dengan standar internasional tanpa membebani APBN dan APBD untuk pembangunan gedung baru. Beberapa cabor yang kemungkinan besar ditarik ke Jakarta adalah boling, akuatik, hingga berkuda.

“Solusinya, cabor yang venuenya belum tersedia dipindahkan ke Jakarta. NTB kebagian apa, NTT apa, dan Jakarta apa. Jika tiga kepala daerah sudah sepakat dan ada keputusan tetap, maka persiapan PON XXII 2028 langsung jalan,” paparnya lebih lanjut.

Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh pihak mendukung penuh momentum NTB-NTT tuan rumah PON 2028. Ia memastikan bahwa anggaran untuk suksesnya ajang olahraga bergengsi ini akan diperjuangkan secara maksimal di level pusat.

“Setelah SK ditandatangani Menpora, pada tahun 2027 kami di Komisi X DPR RI pasti akan memperjuangkan anggaran PON XXII 2028. Kapan lagi kita menjadi tuan rumah kalau bukan sekarang,” pungkasnya. (r)

BULOG Sosialisasikan Asuransi Pertanian untuk Perkuat Perlindungan Petani di Lombok Timur

globalfmlombok.com
-
0
BULOG Sosialisasikan Asuransi Pertanian untuk Perkuat Perlindungan Petani di Lombok Timur

Selong (globalfmlombok.com)-

Perum BULOG melaksanakan kegiatan sosialisasi skema asuransi pertanian sebagai upaya memperkuat perlindungan petani dari risiko gagal panen akibat perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), hingga bencana alam. Sosialisasi digelar melalui kegiatan Bulog Peduli Petani di Selong, Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perum BULOG itu bertujuan meningkatkan pemahaman petani mengenai pentingnya mitigasi risiko dalam usaha tani, khususnya pada komoditas padi.

Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG, Sudarsono Hardjosoerkarto, mengatakan bahwa program asuransi pertanian ini masih bersifat uji coba dan menjadi perhatian khusus BULOG dalam mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Kami memberikan perhatian dalam program Bulog Peduli Petani, khususnya untuk uji coba asuransi pertanian tanaman padi, baik yang berbasis hasil panen maupun yang terkait dengan perubahan iklim,” ujar Sudarsono.

Ia menjelaskan, BULOG tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memberikan bantuan premi asuransi kepada kelompok tani terpilih. Untuk uji coba di Lombok Timur, bantuan asuransi diberikan untuk lahan seluas 125 hektare.

Lombok Timur menjadi salah satu lokasi uji coba asuransi pertanian ini bersama daerah lain seperti di Jambi dan Bali. Sasaran program ini adalah petani produsen padi yang selama ini menjadi mitra BULOG dan dipilih oleh Dinas Pertanian Lombok Timur,” katanya.

Menurut Sudarsono, skema asuransi ini tergolong baru di Indonesia karena selama ini risiko akibat perubahan suhu dan curah hujan yang memengaruhi tanaman pangan belum sepenuhnya dijamin. Ia berharap, setelah petani merasakan manfaatnya, program ini dapat dilanjutkan dan diperluas dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Kami berharap petani dapat menjalankan produksi pertanian secara berkelanjutan. Mereka adalah mitra penting BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras, serta stabilisasi harga,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim ahli bersama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) turut memberikan penjelasan teknis secara rinci mengenai mekanisme asuransi pertanian kepada kelompok tani dan seluruh peserta yang hadir.

Sementara itu, Asisten II Setda Lombok Timur, Muhammad Hairi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai asuransi pertanian menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi petani di daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

“Kami ingin Lombok Timur terus berdaya. Jangan sampai petani jatuh hanya karena perubahan cuaca. Mereka harus tetap eksis dan kuat sebagai petani,” kata Hairi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Perum BULOG atas pelaksanaan program Bulog Peduli Petani yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani.(ris)

 

 

Meutya Hafid Tekankan Kolaborasi Pemerintah, Pers, dan Platform Digital Hadapi Tantangan Era AI

globalfmlombok.com
-
0
Meutya Hafid Tekankan Kolaborasi Pemerintah, Pers, dan Platform Digital Hadapi Tantangan Era AI

Serang (globalfmlombok.com) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital menjadi kunci menghadapi tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Penegasan itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik”, sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

“Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” ujar Meutya Hafid. Ia menekankan bahwa pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menekankan bahwa pers yang kredibel dan independen merupakan kebutuhan dasar demokrasi di tengah kompleksitas tantangan baru. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel bukan pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” katanya.

Meutya Hafid memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi pijakan tata kelola ekosistem digital, antara lain Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Menkomdigi menekankan peran krusial media sebagai edukator kebijakan, penguat norma sosial dan etika digital, serta pelindung data pribadi dalam peliputan isu sensitif, terutama terkait anak dan kelompok rentan.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menegaskan pentingnya sinergi antara jurnalisme berkualitas, literasi digital, penguatan pedoman redaksional, dan mekanisme kolaborasi yang cepat antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” ucapnya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers untuk memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform digital, dan mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, inklusif, dan menghormati privasi data.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jawab Tantangan Era Transformasi Digital, Meutya Hafid Sebut Kolaborasi Pemerintah, Pers dan Platform Digital Jawabannya “

Sampah Plastik Menumpuk di Pantai, Bupati Lobar Koordinasi dengan Dandim dan Kapolres

globalfmlombok.com
-
0
Sampah Plastik Menumpuk di Pantai, Bupati Lobar Koordinasi dengan Dandim dan Kapolres

GIRI MENANG (globalfmlombok.com) — Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menegaskan telah mengarahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti instruksi Presiden terkait pembersihan sampah di kawasan pariwisata. OPD bersama instansi terkait segera turun melakukan korvei atau kerja bakti membersihkan kawasan pantai.

“Dinas LH harus agendakan pembersihan pantai. Nanti kita koordinasi dengan Dandim dan Kapolres. Karena itu perintah,” tegas LAZ, menegaskan arahan yang diberikan pada seluruh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar.

Kawasan destinasi wisata seperti Senggigi menjadi prioritas, kemudian Lembar dan Sekotong. Kepala DLH Lobar, M. Busyairi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan memastikan semua pihak ikut terlibat dalam gerakan bersih-bersih.

Arahan Bupati ini merujuk pada surat dari Menteri Lingkungan Hidup yang menindaklanjuti instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Indonesia ASRI, salah satunya melalui program Indonesia Resik. Presiden meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mempelopori gerakan peduli lingkungan, dengan kerja bakti minimal satu kali seminggu, dan rutin setiap hari kerja selama satu jam sebelum aktivitas kantor. Hasil pelaksanaan pun harus dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap awal bulan.

Kondisi sampah plastik di sepanjang kawasan pantai Sekotong menjadi perhatian. Tumpukan sampah yang terbawa angin timur menutupi pinggir pantai. Kepala Desa Sekotong Barat, H. Saharudin, mengatakan sampah tidak hanya menumpuk di daerah Tawun, tetapi hampir sepanjang pesisir. “Sampah ini dibawa angin timur beberapa hari yang lalu. Kita tunggu sampai hujan agak jarang baru bisa dibakar,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Saharudin, tumpukan sampah plastik hampir terjadi setiap tahun saat musim hujan angin timur. Warga setempat sudah berupaya menangani, namun sulit dikumpulkan karena angin kencang. Untuk solusi jangka panjang, pihak desa berharap pemerintah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena saat ini kawasan tersebut belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sampah Plastik Menumpuk di Pantai, Bupati Lobar Koordinasi dengan Dandim dan Kapolres “

Festival Lakey Diharapkan Bisa Masuk Kalender Event Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Festival Lakey Diharapkan Bisa Masuk Kalender Event Nasional

DOMPU (globalfmlombok.com) — Festival Lakey menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar). Agar bisa diusulkan sebagai lokasi Kharisma Event Nusantara (KEN), kegiatan ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Bupati Dompu melakukan audiensi dengan Kementerian Pariwisata RI dan diterima oleh Eni Komiarti, S.ST.Par, M.Si, Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar, Kamis (5/2/2026).

Eni Komiarti menyatakan, Festival Lakey sebagai program prioritas Kemenpar diarahkan menjadi bagian dari KEN. Syaratnya, festival harus dilaksanakan secara konsisten agar Pemda Dompu bisa mengajukan Agustus 2026 sebagai lokasi KEN untuk tahun 2027.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi, M.Si, menjelaskan, untuk diusulkan sebagai lokasi KEN, sebuah event harus konsisten dilaksanakan minimal 2–3 tahun. Mengingat Festival Lakey baru kembali digelar pada 2025, Pemda Dompu mengusulkan dukungan melalui skema Non KEN.

“Bupati melakukan audiensi di Kementerian Pariwisata untuk memperjuangkan skema Non KEN pada pelaksanaan Festival Lakey,” ungkap Zainal Afrodi.

Terkait pelaksanaan Festival Lakey 2026, Zainal menyebut jadwal dan detailnya masih akan dibahas bersama Bupati setelah audiensi. “Kita tunggu kepulangan pak Bupati untuk mendengar arahan beliau,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Festival Lakey Diharapkan Bisa Masuk KEN “

1...181182183...398Halaman 182 dari 398