Beranda blog Halaman 18

Galian C Berhenti Operasi, Bangunan Penginapan Diduga Ilegal di Lobar Dibongkar

globalfmlombok.com
-
0
Galian C Berhenti Operasi, Bangunan Penginapan Diduga Ilegal di Lobar Dibongkar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bangunan penginapan yang diduga dibangun secara ilegal lantaran tak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah Lombok Barat (Lobar) dibongkar. Pembongkaran dilakukan secara mandiri atas kesadaran sendiri oleh pihak pengelola. Pihak pengelola menyadari bahwa aktivitas pembangunan tidak berizin.

Kasatpol PP Lombok Barat I Ketut Rauh menegaskan, tindak lanjut dari kegiatan penertiban galian C dan bangunan belum mengantongi PBG di wilayah membuahkan hasil. “Kalau yang (pembangunan penginapan) di Sekotong sudah dibongkar. Yang bersangkutan bongkar sendiri, karena menyadari kesalahannya,” tegas Rauh, Minggu (1/6/2026).

Sedangkan di lokasi lain, untuk galian C seperti di Kekeri Kecamatan Gunungsari sudah berhenti beraktivitas. Dari hasil pantauan lapangan, pengelola tidak beroperasi lagi.

Pihaknya sejauh ini telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan izin galian C itu. Kalau pengelola tidak mengurus izin, artinya mereka tidak lagi mau beraktivitas. Sebab jika tetap beroperasi, maka dipastikan dihentikan oleh petugas Satpol PP.
Sedangkan untuk aktivitas galian C untuk perumahan di Gerung, Pihaknya mengidentifikasi sebagian besar galian memang memiliki izin. Bagi yang belum berizin, tentu pihaknya akan melakukan langkah tegas.

Sebelumnya, Satpol PP menghentikan aktivitas pembangunan penginapan dan galian C, lantaran diduga belum mengantongi izin. Pihak pengelola berdalih telah mengurus izin, tetapi mereka nekat membangun sebelum izinnya terbit.

Penyetopan ini dilakukan Satpol-PP PP sebagai upaya menindak lanjuti keluhan warga. Langkah ini juga dilakukan Satpol PP selaku penegak Perda untuk menegakkan aturan dan melindungi pihak investor agar menaati aturan yang berlaku. (her)

Masyarakat di Lahan Sekolah Rakyat Disiapkan Bantuan Rumah Layak Huni

globalfmlombok.com
-
0
Masyarakat di Lahan Sekolah Rakyat Disiapkan Bantuan Rumah Layak Huni

Praya (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih terus menggodok sejumlah opsi penyelesaian bagi masyarakat yang masih mendiami lahan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata. Mulai dari pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni, penyediaan lahan usaha, hingga pemberian tali asih.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada Suara NTB, Senin (1/6/2026). Ditemui di kantor Bupati Loteng usai mengikuti upacara peringatan Hari Pancasila, Firman menjelaskan, Pemkab Loteng sangat terbuka dengan semua opsi. Namun tentu opsi yang diambil harus melalui proses kajian yang lebih mendalam dulu Supaya tidak menyalahi aturan. Masyarakat juga tidak dirugikan.

Artinya, selama opsi tersebut tidak menyalahi aturan pemerintah daerah siap pertimbangkan. Namun, kalau opsinya tidak sesuai atau menyalahi aturan, pemerintah daerah tentu tidak bisa menerimanya.

Dengan kata lain, apapun opsi penyelesaian terhadap masyarakat yang mendiami lahan calon lokasi Sekolah Rakyat itu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat pun diharapkan tidak memaksakan opsi yang menyalahi aturan, karena bisa dipastikan tidak akan diterima oleh Pemkab Loteng.

Dalam hal ini Pemkab Loteng berharap persoalan masyarakat yang masih tinggal di lahan Sekolah Rakyat bisa segera dituntaskan. Mengingat, proses pembangunan Sekolah Rakyat sendiri direncanakan akan dilakukan tahun ini. Semua persyaratan yang diminta pemerintah pusat sejauh ini sudah dipenuhi oleh Pemkab Loteng.

“Terakhir kita sudah menyerahkan surat keterangan bahwa lokasi Sekolah Rakyat tersebut tidak masuk daerah rawan bencana,” sebut Firman.

Untuk membantu memediasi penyelesaian persoalan tersebut lanjut Firman, masyarakat yang mendiami lahan lokasi Sekolah Rakyat sendiri saat ini juga sudah menunjuk wakil atau kuasanya yang akan membahas opsi penyelesaian dengan pemerintah daerah. Harapanya, proses pembahasan bisa segera dituntaskan. Masyarakat yang mendiami lahan calon lokasi Sekolah Rakyat tersebut bisa juga bisa pindah. Agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dilaksanakan. (kir)

Akses Jalan Terjal, Pasien di Sumbawa Digotong ke Puskesmas

globalfmlombok.com
-
0
Akses Jalan Terjal, Pasien di Sumbawa Digotong ke Puskesmas

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Seorang pasien di Dusun Ai Tereng, Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh terpaksa harus digotong oleh keluarganya untuk mendapatkan akses layanan kesehatan di puskesmas. Kondisi jalan yang terjal menjadi pemicu utama kendaraan tidak mampu melewati jalan tersebut.

Akan tetapi, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, memastikan penanganan awal terhadap DI (11) warga Dusun Ai Tereng, Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh sudah dilakukan di tengah akses jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan.

“Jadi, pasien tersebut didiagnosa Apendiksitis (infeksi usus buntu) dan sudah kita lakukan penanganan awal di Pustu. Saat ini, pasien juga masih menjalani rawat inap di RSMA dengan kondisi yang berangsur membaik,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, H. Sarif Hidayat kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Dijelaskan Sarif, petugas Pustu Baturotok menerima informasi dari keluarga terkait kondisi pasien dan langsung mengutus dua perawat ke rumah pasien. Pemeriksaan awal terhadap pasien dilakukan Senin (18/5) sesuai kewenangan layanan dasar serta edukasi kepada keluarga terkait kondisi apabila pasien nantinya tidak ada perubahan maka harus dirujuk ke rumah sakit.

“Pada Senin (25/5) keluarga melakukan rujukan secara mandiri tanpa koordinasi dengan petugas Pustu Baturotok, sehingga proses evakuasi berikutnya tidak terpantau langsung oleh petugas kesehatan,” ucapnya.

Ia melanjutkan, rujukan mandiri yang dilakukan keluarga menggunakan sepeda motor menuju akses jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat. Di beberapa titik jalan rusak dan sulit dilalui, pasien harus diturunkan dan digendong melewati jalur tersebut sebelum melanjutkan perjalanan kembali menggunakan kendaraan.

“Jadi, keluarga memilih jalur rujukan melalui Kecamatan Orong Telu dengan pertimbangan kondisi jalan yang dinilai lebih baik dan lebih memungkinkan untuk dilalui kendaraan,” ujarnya.

Kendala utama dalam proses rujukan darurat di wilayah Batulanteh adalah kondisi akses jalan yang rusak serta keterbatasan kendaraan ambulans untuk medan sulit. Ambulans yang tersedia saat ini belum memadai untuk menjangkau beberapa wilayah dengan kondisi jalan ekstrem seperti Desa Batu Rotok.

“Sebenarnya kita membutuhkan kendaraan ambulans double gardan, agar pelayanan rujukan darurat dapat dilakukan secara lebih optimal dan aman bagi pasien,” jelasnya.

Pemerintah sebenarnya telah mengusulkan pengadaan ambulans double gardan melalui skema DAK Tahun 2027 ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal tersebut dilakukan dalam upaya mendukung keselamatan dan percepatan penanganan pasien di daerah dengan akses terbatas.

“Kita sudah usulkan mudahan bisa terealisasi sehingga penanganan kesehatan di wilayah terpencil dan akses sulit bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal,” tukasnya. (ils)

 

Penanganan Sampah, Pemerintah Pusat Diharapkan Bantu Alat Berat

globalfmlombok.com
-
0
Penanganan Sampah, Pemerintah Pusat Diharapkan Bantu Alat Berat

Dompu (globalfmlombok.com) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., menyadari ketentuan pengelolaan sampah tidak dibolehkan lagi secara terbuka atau open dumping. Pemerintah Kabupaten Dompu telah mengupayakan menuju sanitary landfill atau pembuangan sampah sanitasi. Namun pengelolaan ini masih terhambat alat berat untuk mendukung pengoperasiannya.

Bambang mengungkapkan, dengan alokasi anggaran sekitar Rp800 juta di tahun 2025, telah dibuat lubang dan di bawahnya dipasangkan lapisan geomembran, agar air lindih dari sampah tidak langsung menyerap ke tanah, tapi dialirkan menuju sanitasi pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan.

“Artinya, langkah kita untuk menuju sanitary landfill itu sudah kita mulai. Namun kita dihadapkan pada keterbatasan, termasuk anggaran. Besar keinginan kita untuk menuju ke sana,” ungkap Bambang Firdaus.

Yang bisa dilakukan atas peringatan Kementerian Lingkungan Hidup, kata Bambang, sampah yang ditumpuk ditutup dengan tanah. “Namun di satu sisi dalam praktiknya, kita mengalami kesulitan alat berat. Sekarang kita sedang berkomunikasi dengan mengajukan proposal ke Kementerian, supaya kita diberi bantuan alat berat,” jelasnya.

Alat berat harus selalu ada di area TPA untuk memproses pengolahan sampah. Dengan kondisi ini, tidak mungkin mengandalkan alat sewa. Karena kebutuhan alat beratnya setiap hari, bukan satu – dua hari. “Kalau kita sewa, nah ini jadi boncos anggaran kita. Ndak masuk akal kalau kita sewa. Itu yang menjadi kendala yang kita hadapi di Kabupaten Dompu ini,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Dompu termasuk tiga daerah yang mendapat teguran dari pemerintah pusat karena masih menggunakan system open dumping dalam pengelolaan sampah. Jika tidak beralih ke system sanitary landfill, Kabupaten Dompu terancam tidak memiliki TPA mulai 2027 mendatang. (ula)

Jadi Gerbang Wisata Bima, Pantai Kalaki Masih Dipenuhi Sampah

globalfmlombok.com
-
0
Jadi Gerbang Wisata Bima, Pantai Kalaki Masih Dipenuhi Sampah

Bima (globalfmlombok.com) – Pantai Kalaki menjadi salah satu pintu masuk utama wisatawan ke Kabupaten Bima. Namun, destinasi wisata itu masih dipenuhi sampah.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar mengatakan, Pantai Kalaki memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata daerah. Namun, persoalan sampah yang terus menumpuk membuat potensi kawasan tersebut belum tergarap secara maksimal.

Menurutnya, Kalaki semestinya sudah menjadi salah satu destinasi utama di Kabupaten Bima, karena berada di jalur yang dilalui wisatawan dari dan menuju bandara.

“Kalaki ini sebenarnya sudah harus menjadi destinasi utama di Bima sejak dulu. Karena ini, pintu masuknya wisatawan dari bandara. Dan, itu harus bisa memberikan wajah Bima yang ramah, yang indah, yang bagus ketika mereka pertama datang,” ujarnya.

Akbar menjelaskan, persoalan sampah di Pantai Kalaki tidak dapat dilepaskan dari kondisi wilayah hulu. Sampah yang terbawa aliran sungai dari berbagai kecamatan pada akhirnya bermuara di kawasan pesisir tersebut.

Ia menyebut sampah dari sejumlah wilayah, seperti Wawo, Sila dan daerah lainnya, akan berakhir di Kalaki, terutama saat musim hujan dan banjir. Selain itu, arah angin menuju kawasan pantai ikut menyebabkan sampah menumpuk di sepanjang pesisir.

“Muara daripada seluruh sampah yang masuk lewat sungai, yang dari Wawo, yang dari Sila, yang dari mana-mana ini kan muaranya pasti di Kalaki,” katanya.

Karena itu, Akbar menilai penanganan sampah di Kalaki tidak cukup hanya mengandalkan pembersihan di kawasan pantai. Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat,agar tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air yang bermuara ke laut.

Ia mengakui pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pembersihan. Namun, volume sampah yang terus datang dari hulu membuat persoalan tersebut belum dapat dituntaskan secara optimal.

“DLH dan seluruh jajaran memang harus maksimal. Bukan saya tidak melihat maksimalnya kerja mereka, tetapi memang harus ada sinergi dari berbagai pihak, masyarakat juga,” ujarnya.

Akbar menegaskan kebersihan Pantai Kalaki merupakan tanggung jawab bersama. Selain pemerintah daerah, komunitas lingkungan, pelaku pariwisata dan masyarakat perlu memiliki kepedulian yang sama terhadap kawasan tersebut.

Menurutnya, Pantai Kalaki tidak hanya menjadi lokasi wisata, tetapi juga etalase daerah yang mencerminkan kondisi Kabupaten Bima di mata pengunjung.

“Nah, ini yang perlu ke depan ada sinergisitas di antara semua komponen yang ada, sehingga Kalaki ini memang bersih,” tegasnya.

Ia berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan terus meningkat sehingga persoalan sampah kiriman yang selama ini menjadi masalah utama di Kalaki dapat dikurangi. Dengan kondisi yang lebih bersih, Kalaki diharapkan mampu menjadi destinasi yang memberikan kesan positif bagi wisatawan yang datang ke Bima. (hir)

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB : Pancasila Agar Jadi ‘Living Ideology’ Terutama bagi Generasi Muda

globalfmlombok.com
-
0
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB : Pancasila Agar Jadi ‘Living Ideology’ Terutama bagi Generasi Muda

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi NTB menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan khidmat di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (1/6/2026). Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Upacara peringatan hari Lahir Pancasila dihadiri Forkompinda, Kepala OPD, TNI Polri, ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta perwakilan dari berbagai lembaga vertikal wilayah NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal selaku Inspektur Upacara menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni bukan sekadar seremoni tahunan. Momen ini merupakan refleksi mendalam untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.

“Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban atas terciptanya perdamaian dunia yang abadi,” ujar Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat membacakan pidato Kepala BPIP.

Gubernur menekankan bahwa di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik, Pancasila dinilai telah membuktikan ketangguhannya sebagai bintang penuntun sekaligus jangkar moral. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.

Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui politik luar negeri yang bebas aktif, nilai musyawarah dan mufakat yang dianut bangsa ini menjadi instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.

Sebagai bangsa yang besar, lanjut gubernur, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan nyata di kancah internasional. Mulai dari kontribusi aktif Pasukan Perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran mediasi dalam konflik regional, hingga konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah.

“Ini adalah pengejawantahan dari Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tegasnya.

Menutup pidato tersebut, Gubernur menyampaikan pesan kuat agar Pancasila dijadikan sebagai living ideology (ideologi yang hidup), terutama oleh generasi muda sebagai penjaga masa depan. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh sekadar menjadi hiasan dinding kantor atau teks di buku sejarah.

Mantan Kedubes Turki tersebut, menitipkan pesan khusus agar setiap kebijakan publik yang lahir selalu berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, serta tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Seluruh elemen bangsa juga diajak untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi menjaga harmonisasi kebangsaan.

Upacara yang berlangsung tertib dan penuh nasionalisme ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang kuat karena persatuan dan nilai-nilai kemanusiaannya.(ris/r)

RSUP NTB Berbenah, Perkuat Fungsi Pusat Layanan Kesehatan Sekaligus Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

globalfmlombok.com
-
0
RSUP NTB Berbenah, Perkuat Fungsi Pusat Layanan Kesehatan Sekaligus Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Memasuki babak baru setelah berhasil menuntaskan kewajiban utang kontraktual yang selama bertahun-tahun membebani ruang gerak institusi, RSUP Provinsi NTB terus mempercepat langkah pembenahan dan transformasi. Salah satu upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Pendidikan oleh tim verifikator Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Jumat, 29 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi RSUP NTB untuk memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di Nusa Tenggara Barat.

Tim verifikator yang terdiri atas lima orang dipimpin dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK, diterima langsung oleh Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., didampingi para Wakil Direktur dan jajaran manajemen rumah sakit. Turut hadir Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, serta para direktur rumah sakit se-Pulau Lombok.

Dalam proses verifikasi, tim melakukan telaah dokumen terhadap lima standar utama yang mencakup tata kelola, penyelenggaraan pendidikan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem penjaminan mutu. Tim juga melakukan telusur lapangan terhadap berbagai fasilitas pendidikan dan pembelajaran klinik, mulai dari ruang jaga peserta didik, ruang diskusi akademik, laboratorium keterampilan klinik, perpustakaan, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Melalui proses tersebut, tim menilai kesiapan RSUP NTB dalam menyelenggarakan pendidikan klinik yang berkualitas, termasuk kompetensi pembimbing, lingkungan akademik, fasilitas pembelajaran, serta dukungan institusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kesehatan.

Sebagai Rumah Sakit Kelas A, terakreditasi Paripurna, dan berstatus Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSUP NTB terus memperkuat kapasitasnya sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Didukung lebih dari 2.600 sumber daya manusia dan 113 jenis layanan kesehatan, RSUP NTB menjadi salah satu institusi kesehatan strategis di kawasan timur Indonesia.

Rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan bagi dokter muda dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian sumber daya manusia kesehatan di daerah.

Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., menegaskan bahwa verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan yang sedang dijalankan institusinya.

“Verifikasi ini bukan semata untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa RSUP NTB mampu menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik sekaligus menjadi tempat belajar yang berkualitas bagi calon dokter dan dokter spesialis yang kelak akan mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Asrul, berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan tim verifikator menjadi bekal penting dalam penyempurnaan tata kelola dan peningkatan kualitas institusi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas arahan dan masukan yang diberikan oleh tim verifikator. Seluruh rekomendasi yang bersifat administratif akan kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam waktu dua minggu sebagaimana arahan yang diberikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses perbaikan benar-benar menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap mutu pendidikan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah transformasi yang tengah dilakukan RSUP NTB.

“Gubernur NTB, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, memberikan perhatian dan dukungan yang sangat kuat terhadap upaya pembenahan yang sedang dilakukan RSUP NTB. Kami ingin RSUP NTB terus berbenah, meningkatkan mutu layanan, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, serta tumbuh menjadi rumah sakit pendidikan unggulan yang mampu melahirkan tenaga kesehatan berkualitas dan membanggakan Nusa Tenggara Barat,” ujar Ahsanul Halik.

Menurutnya, semakin kuat kapasitas RSUP NTB sebagai rumah sakit pendidikan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, pengembangan ilmu kedokteran, serta upaya mencetak dokter dan dokter spesialis yang siap menjawab kebutuhan daerah.

“Apa yang dilakukan RSUP NTB hari ini bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi tentang menyiapkan masa depan kesehatan NTB. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendukung setiap langkah perbaikan dan transformasi yang dilakukan demi menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” pungkasnya.(ris/r)

Hilirisasi Ayam di Serading Terganjal Aturan Kepemilikan Lahan

globalfmlombok.com
-
0
Hilirisasi Ayam di Serading Terganjal Aturan Kepemilikan Lahan

Mataram (globalfmlombok.com) – Hilirisasi ayam di Serading, Kabupaten Sumbawa masih tertahan meski proyek pengembangan industri peternakan yang melibatkan PT Berdikari itu telah memasuki tahap groundbreaking sejak Februari lalu. Hingga akhir Mei, pembangunan fisik belum berjalan akibat belum tuntasnya skema pemanfaatan lahan antara Pemprov NTB dan perusahaan tersebut.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riady mengatakan proses pengembangan kawasan peternakan terintegrasi itu masih terkendala status aset dan mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah NTB dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Berdikari.

“Yang aset kita di Serading itu, masih sertifikatnya atas nama Departemen Pertanian. Nah sekarang kita balik nama dulu, kita balik nama ke provinsi dulu,” ujarnya pada Suara NTB, pekan kemarin.

Menurutnya, PT Berdikari menginginkan kepemilikan lahan melalui skema pembelian atau hibah. Namun opsi tersebut dinilai sulit dilakukan karena terbentur aturan pengelolaan aset daerah. “Hibah itu, nggak boleh Pemda itu menghibahkan kepada BUMN. Kemudian kalau beli, nggak ada ceritanya BUMN itu menjual asetnya,” sambungnya.

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Pemprov NTB mengusulkan skema kerja sama antara BUMD dan BUMN. Lahan Serading nantinya akan dimasukkan sebagai penyertaan modal pemerintah provinsi kepada BUMD, kemudian BUMD menjalin kerja sama bisnis dengan PT Berdikari.

“Nanti aset kita itu yang di Serading itu, kita masukkan di penyertaan modal ke BUMD kita, nah baru BUMD kerja sama sama BUMN. Itu yang paling aman,” jelasnya.

Meski usulan tersebut telah disampaikan kepada PT Berdikari dan mendapat pembahasan awal bersama Gubernur NTB, hingga kini belum ada keputusan final dari perusahaan pelat merah tersebut. “Sudah didiskusikan, tapi belum ada keputusan,” tambahnya.

Kondisi itu membuat proyek hilirisasi yang digadang-gadang menjadi pengungkit ekonomi peternakan NTB belum menunjukkan perkembangan fisik di lapangan. Padahal proyek tersebut merupakan bagian dari investasi yang didukung pendanaan Danantara dan ditargetkan mulai dibangun tahun ini. “Yang jelas kan perintahnya itu tahun ini harus dibangun. Tapi ini kan bisnis. Bukan APBN,” ucapnya.

Di tengah belum tuntasnya persoalan lahan Serading, Pemprov NTB juga telah menawarkan lima alternatif lokasi di Kabupaten Sumbawa, baik milik pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu lokasi yang dinilai paling potensial berada di kawasan Kerekeh karena jauh dari permukiman dan memiliki ketersediaan air yang memadai.

Meski demikian, hingga saat ini keputusan investasi masih menunggu kepastian dari PT Berdikari. Akibatnya, agenda hilirisasi peternakan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor peternakan NTB masih berjalan di tempat.

“Di Sumbawa lahan kita banyak. Seumpama di Serading enggak jadi, kan masih banyak lahan yang lain yang kota tawarkan,” pungkasnya. (era)

Bangunan Resor di Pengantap Sekotong Dibongkar Pemkab Lobar, Diduga Langgar Aturan Sempadan Pantai

globalfmlombok.com
-
0
Bangunan Resor di Pengantap Sekotong Dibongkar Pemkab Lobar, Diduga Langgar Aturan Sempadan Pantai

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) melakukan eksekusi pembongkaran terhadap tiga unit bangunan dan satu talud yang berada di salah satu resor kawasan Pantai Pengantap, Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Minggu (31/5/2026).

Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran ketentuan perizinan, khususnya terkait pembangunan yang melewati batas sempadan pantai. Proses eksekusi berlangsung lancar tanpa adanya penolakan dari pihak pengelola resor. Sebelum eksekusi, Pemkab telah melayangkan teguran hingga mediasi dengan pihak pengelola resor.

Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi, menjelaskan, tindakan pembongkaran tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) perizinan yang berlaku.

“Lokasi ini sebelumnya telah menerima tiga kali surat teguran dan melalui beberapa tahapan mediasi. Dari hasil mediasi tersebut, Pemerintah Daerah bersama pihak pengelola resor telah mencapai kesepakatan untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan,” ujarnya.

Menurut Ratnawi, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perizinan sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pengelola resor. Selain itu, pembongkaran juga bertujuan mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan oleh abrasi pantai terhadap bangunan yang berada terlalu dekat dengan garis pantai.

Pada kesempatan yang sama, pihak pengelola resor, Jamie McIntyre, menyampaikan apresiasinya terhadap proses yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah. “Kami sangat senang melihat kemajuan yang akan segera dimulai di kawasan destinasi wisata. Ini adalah bagian dunia yang sangat indah dan kami berharap dapat menciptakan sesuatu yang menjadi kebanggaan masyarakat Lombok,” ungkapnya.

Ia menilai Lombok memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata internasional yang terus berkembang. Menurutnya, semakin banyak wisatawan dari berbagai negara mencari alternatif destinasi selain Bali, dan Lombok menawarkan daya tarik yang sangat kuat melalui keindahan pantainya, ombak kelas dunia untuk berselancar, serta kekayaan budaya yang dimiliki.

“Lombok juga dikenal karena masyarakatnya yang ramah dan gaya hidup yang hangat. Banyak wisatawan dari Australia, Eropa, dan berbagai negara lainnya datang untuk menikmati keindahan alam, mempelajari budaya lokal, serta merasakan ketenangan yang ditawarkan pulau ini,” katanya.

Jamie menegaskan komitmen manajemen baru untuk bekerja sama dengan pemerintah dan memastikan seluruh proses pembangunan ke depan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami berkomitmen menjalankan pembangunan secara bertanggung jawab dan memastikan seluruh proses konstruksi mematuhi regulasi pemerintah. Kami juga berharap dapat terus meningkatkan investasi di Kawasan Destinasi Wisata sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa visi pengembangan kawasan tersebut adalah menciptakan destinasi wisata yang menjadi titik pertemuan budaya Timur dan Barat, tempat berbagai kalangan dapat saling belajar, berbagi pengalaman, dan membangun hubungan yang bermakna.

Usai pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pihak pengelola mengaku optimistis terhadap masa depan kerja sama yang terjalin. Mereka berharap rencana induk (master plan) baru kawasan pantai yang menjadi bagian dari proyek kawasan destinasi wisata dapat segera memperoleh persetujuan yang diperlukan.

“Setelah seluruh proses perizinan dan persetujuan pemerintah selesai, kami berharap dapat segera memulai pembangunan dan mewujudkan visi besar ini menjadi kenyataan,” ujarnya.

Pihak pengelola menegaskan bahwa tujuan utama pengembangan Kawasan Destinasi Wisata adalah menghadirkan destinasi wisata ikonik berkelas dunia yang mampu menampilkan keindahan terbaik Lombok sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (her)

Polisi Amankan Delapan Terduga Pelaku Curanmor Antar Provinsi

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Amankan Delapan Terduga Pelaku Curanmor Antar Provinsi

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Puma Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB telah mengamankan delapan orang terduga pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas provinsi.

Kasubdit III Ditreskrimum Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan, Senin (1/6/2026) mengatakan, delapan orang itu berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti sepeda motor hasil curian. Pihak kepolisian menangkap mereka pada Jumat (29/5/2026).

Ia menyebutkan, para terduga pelaku merupakan bagian dari jaringan curanmor yang tidak hanya beraksi di NTB, tetapi juga menyalurkan kendaraan hasil kejahatan ke luar daerah. “Salah satu tujuan pengiriman kendaraan curian tersebut diketahui menuju wilayah Sumba,” jelasnya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait hilangnya sejumlah sepeda motor akibat pencurian. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Puma Jatanras Ditreskrimum Polda NTB melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan keterangan saksi, hingga olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menemukan keberadaan salah satu barang bukti yang saat itu berada di tangan seseorang yang diduga sebagai penadah.

“Dari hasil pengembangan kasus tersebut, kami berhasil mengidentifikasi sejumlah pelaku yang terlibat dalam jaringan ini,” sebutnya.

Adapun delapan terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial HL (33) yang berperan sebagai penadah utama kendaraan hasil curian, MN (27) sebagai perantara, FA (22), AF (21), ENS (22), dan D (26) sebagai joki atau eksekutor pencurian, M (30) sebagai perantara sekaligus joki, serta AI (22) yang juga berperan sebagai joki curanmor.

Menurut Catur, setiap pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksi kejahatan tersebut. Hingga saat ini, penyidik masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya.

“Dari delapan terduga ini masing-masing memiliki peran, namun masih kita dalami untuk mengetahui terduga lainnya,” tambahnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku mengaku telah melakukan pencurian puluhan unit sepeda motor di berbagai wilayah NTB. Hingga saat ini, petugas baru berhasil mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan, sementara kendaraan lainnya masih dalam proses pencarian.

Kedelapan terduga pelaku diduga telah melanggar Pasal 478 ayat (2) dan atau Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur tentang pencurian dan pemberatan. Para terduga pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. (mit)

1...171819...378Halaman 18 dari 378