Beranda blog Halaman 179

Begini Cara Desa Kabul Loteng Sambut Bulan Suci Ramadan

Praya (globalfmlombok.com)-

– Semarak Ramadan ke III yang menjadi gawe tahunan Remaja Masjid Nurul Ikhwan Dusun Sape Desa Kabul Kec Praya Barat Daya Lombok Tengah dimulai Minggu (08/02) malam. Momentum pembukaannya berlangsung meriah. Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Fraksi Gerindra Lalu Wirajaya, Camat Praya Barat Daya, Husnan dan Kades Kabul, Sahurim turut serta memeriahkan gelaran menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 H tahun ini.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya menegaskan menyambut baik kegiatan serupa. Disampaikannya, selain dalam rangka mempererat ukhuwah sesama umat Islam Semarak Ramadan juga menjadi momentum penting bagaimana membentengi generasi muda dari dampak buruk perkembangan teknologi saat ini.

“Ini acara yang sangat mulia. Acara yang luar biasa. Kalau tidak kita (generasi muda) menyelenggarakan lalu siapa lagi,” tegas Lalu Wirajaya dalam sambutannya.

Tidak dapat dipungkiri, kemajuan zaman saat ini menjadi tantangan serius bagi orang tua untuk membentengi anak-anak, generasi bangsa akan bahayanya pergaulan bebas, judi online hingga narkoba yang makin hari makin meresahkan.

“Acara semacam ini sebagai langkah memfilter tantangan perkembangan zaman,” tegas wakil rakya tiga periode itu.

Miq Jey sapaan akrab politisi kelahiran Praya itu mengapresiasi kegiatan yang diselenggaran oleh anak-anak muda di dusun setempat. Menurutnya, ini cermin langkah anak muda berfikir menyiapkan generasi penurusnya bagaimana cinta Al Quran, bagaimana menumbuhkembangkan keterampilan anak-anak, bagaimana menghidupkan nilai-nilai islami di kampung. Apalagi, lanjutnya kegiatan ini bagian dari ekspresi masyarakat menyambut bulan puasa.

” Tiang (saya) ucapkan banyak terimakasih telah diundang. Tiang memang senang blusukan ke masyarakat, memenuhi undangan sekalian melihat kondisi daerah kampung-kampung di Lombok Tengah nike,” pungkasnya.

Camat Praya Barat Daya, Husnan mengapresiasi Semarak Ramadan tersebut. Katanya, kegiatan serupa harus terus dilakukan dalam rangka menggali potensi-potensi anak di berbagi mata lomba yang disiapkan. Pihaknya berharap Semarak Ramadan itu menjadi ajang awal mengantarkan anak-anak muda bisa tampil pada MTQ ditingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten.

“Peserta-peserta yang tampil saat ini nanti diseleksi supaya bisa mengikuti lomba pada tingkat lebih atas,” ujar Husnan.

Menurutnya Semarak Ramadan tidak hanya di lakukan di satu dusun melainkan mesti terselenggara di dusun maupun desa lain di kecamatan Praya Barat Daya.

“Atas nama pemerintah kami mengapresiasi dan mendukung penuh Semarak Ramadan III ini. Kegiatan ini harus terus berlangsung,” harapnya.

Ketua Masjid Nurul Ikhwan Sape, Jhoni Sutangga menyampaikan Semarak Ramadan merupakan bentuk kebahagiaan masyarakat menyambut bulan puasa. Jhoni mendorong anak-anak muda di desa untuk tetap mempertahankan tradisi baik yang sudah lama berlangsung.

“Saya mengapresiasi semangat teman-teman remaja masjid menyelenggarakan kegiatan ini. Atas nama pengurus kami siap mendukung acara-acara baik seperti ini,” ucap Jhoni.

Ketua Panitia Ahmad Naofal melaporkan Semarak Ramadan tahun ini lebih baik. Ini dilihat dari antusias peserta yang dikirim pimpinan TPQ se Desa Kabul.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran, dukungan semua pihak dalam rangka mensukseskan acara kami ini. Tanpa dukungan tiang plenggeh sami, acara ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan banyak pihak,” pungkasnya.

Turut hadir unsur Pemerintah Desa Kabul, Koperasi Desa Keluharan Merah Putih (KDKMP), Ranting NU Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Diketahui Mata lomba terdiri dari Lomba Azan, Pidato, Ayat Pendek dan MHQ 30 Juz tingkat SD/MI, MTs/SMP

Penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028 Masuki Tahap Akhir

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kepastian penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 kini memasuki babak final. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani yang hadir dalam pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI NTB Tahun 2026, Minggu (8/2), mengungkapkan bahwa draf Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut sudah berada di meja Menpora.

Politisi yang akrab disapa Miq Ari ini menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh agar proses administratif PON XXII 2028 ini segera rampung. Ia bahkan mengaku siap memberikan dorongan kuat agar SK tersebut segera ditandatangani Menpora dalam waktu dekat.

“Draf SK NTB-NTT tuan rumah PON 2028 sudah ada di meja Menpora. Tinggal kita dorong sedikit. Dan itu tugas saya untuk memaksa agar surat ini segera ditandatangani,” tegas Lalu Hadrian Irfani saat memberikan keterangan terkait progres PON XXII 2028.

Targetnya tidak main-main. Miq Ari memproyeksikan status sah NTB-NTT Tuan Rumah PON akan keluar paling lambat pekan depan. Hal ini merujuk pada seluruh syarat administrasi yang diklaim sudah terpenuhi secara lengkap.

“Insyaallah kalau tidak ada halangan, paling lambat minggu depan kita sudah minta dan NTB-NTT tuan rumah PON XXII 2028 resmi sah secara hukum,” tambahnya.

Miq Ari menjelaskan bahwa Gubernur NTB dan Gubernur NTT sebelumnya telah bersurat resmi kepada Menpora mengenai kesiapan daerah masing-masing. Syarat pendukung dari KONI Pusat pun sudah dikantongi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan PON XXII 2028 di dua provinsi bertetangga tersebut.

Namun, ada satu langkah krusial yang harus segera dilakukan, yakni pertemuan segitiga antara pemimpin daerah. Mengingat prinsip PON XXII 2028 adalah tanpa membangun venue baru, keterlibatan Jakarta menjadi opsi rasional untuk menampung cabang olahraga (cabor) tertentu.

“Ada satu hal penting, yakni pertemuan tiga kepala daerah, Gubernur NTB, NTT, dan Jakarta. Ini penting karena ada beberapa cabor yang tidak memungkinkan digelar di NTB atau NTT karena keterbatasan venue,” jelas Miq Ari.

Opsi pemindahan cabor ke Jakarta menjadi solusi agar PON XXII 2028 tetap berjalan dengan standar internasional tanpa membebani APBN dan APBD untuk pembangunan gedung baru. Beberapa cabor yang kemungkinan besar ditarik ke Jakarta adalah boling, akuatik, hingga berkuda.

“Solusinya, cabor yang venuenya belum tersedia dipindahkan ke Jakarta. NTB kebagian apa, NTT apa, dan Jakarta apa. Jika tiga kepala daerah sudah sepakat dan ada keputusan tetap, maka persiapan PON XXII 2028 langsung jalan,” paparnya lebih lanjut.

Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh pihak mendukung penuh momentum NTB-NTT tuan rumah PON 2028. Ia memastikan bahwa anggaran untuk suksesnya ajang olahraga bergengsi ini akan diperjuangkan secara maksimal di level pusat.

“Setelah SK ditandatangani Menpora, pada tahun 2027 kami di Komisi X DPR RI pasti akan memperjuangkan anggaran PON XXII 2028. Kapan lagi kita menjadi tuan rumah kalau bukan sekarang,” pungkasnya. (r)

BULOG Sosialisasikan Asuransi Pertanian untuk Perkuat Perlindungan Petani di Lombok Timur

Selong (globalfmlombok.com)-

Perum BULOG melaksanakan kegiatan sosialisasi skema asuransi pertanian sebagai upaya memperkuat perlindungan petani dari risiko gagal panen akibat perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), hingga bencana alam. Sosialisasi digelar melalui kegiatan Bulog Peduli Petani di Selong, Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perum BULOG itu bertujuan meningkatkan pemahaman petani mengenai pentingnya mitigasi risiko dalam usaha tani, khususnya pada komoditas padi.

Direktur SDM dan Transformasi Perum BULOG, Sudarsono Hardjosoerkarto, mengatakan bahwa program asuransi pertanian ini masih bersifat uji coba dan menjadi perhatian khusus BULOG dalam mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Kami memberikan perhatian dalam program Bulog Peduli Petani, khususnya untuk uji coba asuransi pertanian tanaman padi, baik yang berbasis hasil panen maupun yang terkait dengan perubahan iklim,” ujar Sudarsono.

Ia menjelaskan, BULOG tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memberikan bantuan premi asuransi kepada kelompok tani terpilih. Untuk uji coba di Lombok Timur, bantuan asuransi diberikan untuk lahan seluas 125 hektare.

Lombok Timur menjadi salah satu lokasi uji coba asuransi pertanian ini bersama daerah lain seperti di Jambi dan Bali. Sasaran program ini adalah petani produsen padi yang selama ini menjadi mitra BULOG dan dipilih oleh Dinas Pertanian Lombok Timur,” katanya.

Menurut Sudarsono, skema asuransi ini tergolong baru di Indonesia karena selama ini risiko akibat perubahan suhu dan curah hujan yang memengaruhi tanaman pangan belum sepenuhnya dijamin. Ia berharap, setelah petani merasakan manfaatnya, program ini dapat dilanjutkan dan diperluas dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Kami berharap petani dapat menjalankan produksi pertanian secara berkelanjutan. Mereka adalah mitra penting BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras, serta stabilisasi harga,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim ahli bersama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) turut memberikan penjelasan teknis secara rinci mengenai mekanisme asuransi pertanian kepada kelompok tani dan seluruh peserta yang hadir.

Sementara itu, Asisten II Setda Lombok Timur, Muhammad Hairi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai asuransi pertanian menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi petani di daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

“Kami ingin Lombok Timur terus berdaya. Jangan sampai petani jatuh hanya karena perubahan cuaca. Mereka harus tetap eksis dan kuat sebagai petani,” kata Hairi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Perum BULOG atas pelaksanaan program Bulog Peduli Petani yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani.(ris)

 

 

Meutya Hafid Tekankan Kolaborasi Pemerintah, Pers, dan Platform Digital Hadapi Tantangan Era AI

0

Serang (globalfmlombok.com) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital menjadi kunci menghadapi tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Penegasan itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik”, sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

“Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” ujar Meutya Hafid. Ia menekankan bahwa pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menekankan bahwa pers yang kredibel dan independen merupakan kebutuhan dasar demokrasi di tengah kompleksitas tantangan baru. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel bukan pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” katanya.

Meutya Hafid memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi pijakan tata kelola ekosistem digital, antara lain Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Menkomdigi menekankan peran krusial media sebagai edukator kebijakan, penguat norma sosial dan etika digital, serta pelindung data pribadi dalam peliputan isu sensitif, terutama terkait anak dan kelompok rentan.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menegaskan pentingnya sinergi antara jurnalisme berkualitas, literasi digital, penguatan pedoman redaksional, dan mekanisme kolaborasi yang cepat antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” ucapnya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers untuk memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform digital, dan mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman, inklusif, dan menghormati privasi data.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jawab Tantangan Era Transformasi Digital, Meutya Hafid Sebut Kolaborasi Pemerintah, Pers dan Platform Digital Jawabannya “

Sampah Plastik Menumpuk di Pantai, Bupati Lobar Koordinasi dengan Dandim dan Kapolres

GIRI MENANG (globalfmlombok.com) — Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menegaskan telah mengarahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti instruksi Presiden terkait pembersihan sampah di kawasan pariwisata. OPD bersama instansi terkait segera turun melakukan korvei atau kerja bakti membersihkan kawasan pantai.

“Dinas LH harus agendakan pembersihan pantai. Nanti kita koordinasi dengan Dandim dan Kapolres. Karena itu perintah,” tegas LAZ, menegaskan arahan yang diberikan pada seluruh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar.

Kawasan destinasi wisata seperti Senggigi menjadi prioritas, kemudian Lembar dan Sekotong. Kepala DLH Lobar, M. Busyairi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan memastikan semua pihak ikut terlibat dalam gerakan bersih-bersih.

Arahan Bupati ini merujuk pada surat dari Menteri Lingkungan Hidup yang menindaklanjuti instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Indonesia ASRI, salah satunya melalui program Indonesia Resik. Presiden meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mempelopori gerakan peduli lingkungan, dengan kerja bakti minimal satu kali seminggu, dan rutin setiap hari kerja selama satu jam sebelum aktivitas kantor. Hasil pelaksanaan pun harus dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap awal bulan.

Kondisi sampah plastik di sepanjang kawasan pantai Sekotong menjadi perhatian. Tumpukan sampah yang terbawa angin timur menutupi pinggir pantai. Kepala Desa Sekotong Barat, H. Saharudin, mengatakan sampah tidak hanya menumpuk di daerah Tawun, tetapi hampir sepanjang pesisir. “Sampah ini dibawa angin timur beberapa hari yang lalu. Kita tunggu sampai hujan agak jarang baru bisa dibakar,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Saharudin, tumpukan sampah plastik hampir terjadi setiap tahun saat musim hujan angin timur. Warga setempat sudah berupaya menangani, namun sulit dikumpulkan karena angin kencang. Untuk solusi jangka panjang, pihak desa berharap pemerintah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena saat ini kawasan tersebut belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sampah Plastik Menumpuk di Pantai, Bupati Lobar Koordinasi dengan Dandim dan Kapolres “

Festival Lakey Diharapkan Bisa Masuk Kalender Event Nasional

0

DOMPU (globalfmlombok.com) — Festival Lakey menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar). Agar bisa diusulkan sebagai lokasi Kharisma Event Nusantara (KEN), kegiatan ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Bupati Dompu melakukan audiensi dengan Kementerian Pariwisata RI dan diterima oleh Eni Komiarti, S.ST.Par, M.Si, Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar, Kamis (5/2/2026).

Eni Komiarti menyatakan, Festival Lakey sebagai program prioritas Kemenpar diarahkan menjadi bagian dari KEN. Syaratnya, festival harus dilaksanakan secara konsisten agar Pemda Dompu bisa mengajukan Agustus 2026 sebagai lokasi KEN untuk tahun 2027.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi, M.Si, menjelaskan, untuk diusulkan sebagai lokasi KEN, sebuah event harus konsisten dilaksanakan minimal 2–3 tahun. Mengingat Festival Lakey baru kembali digelar pada 2025, Pemda Dompu mengusulkan dukungan melalui skema Non KEN.

“Bupati melakukan audiensi di Kementerian Pariwisata untuk memperjuangkan skema Non KEN pada pelaksanaan Festival Lakey,” ungkap Zainal Afrodi.

Terkait pelaksanaan Festival Lakey 2026, Zainal menyebut jadwal dan detailnya masih akan dibahas bersama Bupati setelah audiensi. “Kita tunggu kepulangan pak Bupati untuk mendengar arahan beliau,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Festival Lakey Diharapkan Bisa Masuk KEN “

Jalur Wisata Pusuk Sembalun Tertimpa Longsor Tebing

SELONG (globalfmlombok.com) — Tebing di pinggir jalan jalur wisata Pusuk Sembalun kembali longsor pada Minggu (8/2/2026) sekitar pukul 14.30 Wita. Material longsor menutupi badan jalan sehingga akses utama menuju kawasan wisata Pusuk Sembalun di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, lumpuh total.

Material longsor berupa tanah dan bongkahan batu besar menutupi sebagian besar badan jalan, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Tim gabungan dari Pemerintah Kecamatan, Polsek Sembalun, Koramil, dan Satpol PP langsung bergerak ke lokasi sekitar setengah jam kemudian untuk melakukan pembersihan darurat.

Camat Sembalun Suherman menegaskan, tim terus bekerja bersama aparat kepolisian dan aparat terkait lainnya untuk menyingkirkan material yang menutupi jalan. “Jumlah material kali ini lebih banyak dibandingkan longsor sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka akses. Apalagi peralatan yang digunakan sebagian besar manual,” ujarnya.

Suherman menambahkan, pihaknya membutuhkan bantuan alat berat untuk mempercepat normalisasi jalan. “Kita akan ambil langkah cepat agar mobilitas warga dan wisatawan bisa kembali normal secepatnya,” tegasnya.

Selain itu, hujan deras yang mengguyur Sembalun beberapa hari terakhir memicu luapan air ke persawahan warga. Beberapa lahan pertanian dilaporkan mengalami kerusakan akibat arus air yang membawa lumpur, kayu, dan sampah. Kerusakan ini menyebabkan kerugian bagi para petani setempat.

Pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menanggulangi dampak longsor sekaligus membantu warga yang terdampak banjir dan kerusakan lahan pertanian. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tebing di Jalur Wisata Pusuk Sembalun Kembali Longsor “

Jika Kinerja Bagus, PPPK Paruh Waktu di Lobar Berpeluang Jadi Penuh Waktu

GIRI MENANG (globalfmlombok.com) — Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di daerahnya berpeluang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Peluang tersebut tergantung pada kinerja masing-masing pegawai serta kemampuan keuangan daerah.

“Ada peluang itu, tergantung Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Bupati,” ujar LAZ, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, PPPK Paruh Waktu akan dievaluasi setiap satu tahun sekali menggunakan sistem kredit poin. Pegawai yang memenuhi target kinerja akan langsung direkomendasikan untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

LAZ menegaskan, prioritas pengangkatan akan diberikan kepada PPPK Paruh Waktu yang memiliki keahlian khusus, seperti teknologi informasi. Keahlian spesifik tersebut dinilai dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Nanti saya lihat latar belakangnya. Kalau ada yang kemampuan IT-nya bagus, bisa itu nanti direkomendasikan jadi Penuh Waktu,” katanya.

Meski membuka peluang, LAZ menekankan bahwa kebijakan pengangkatan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ia mencontohkan, awalnya pengangkatan mungkin hanya untuk 50 orang, dan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bupati juga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan semangat dan etos kerja PPPK Paruh Waktu. Ia mengingatkan bahwa status kontrak PPPK bersifat tidak pasti, dan perpanjangan tergantung pada kinerja.

“PPPK Paruh Waktu begitu sudah dapat SK terus merasa nasibnya sudah pasti, tidak begitu. Tunjukkan kinerja terbaik,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jika Kinerja Bagus, PPPK Paruh Waktu di Lobar Berpeluang Jadi Penuh Waktu “

Pihak Investor Diduga Abaikan Surat Peringatan di Pantai Serangan

PRAYA (globalfmlombok.com) — Salah satu investor di kawasan wisata Pantai Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, diduga tetap melanjutkan aktivitas pembangunan hotel meski sebelumnya pemerintah daerah telah memberikan peringatan keras. Peringatan tersebut sekaligus menuntut pembongkaran bangunan yang telah berdiri karena diduga melanggar aturan sepadan pantai.

Dugaan pembangunan yang berlanjut mencuat setelah sejumlah video yang diambil masyarakat setempat tersebar luas. Dalam video tersebut, tampak tiang bangunan hotel sudah mulai berdiri dan para pekerja masih aktif menyelesaikan pembangunan. Beberapa aparat keamanan bersenjata lengkap juga terlihat berada di lokasi.

Masyarakat meminta agar aktivitas pembangunan dihentikan sementara, karena sebelumnya pemerintah daerah telah memberi peringatan tegas agar proses pembangunan dihentikan dan bangunan permanen yang ada dibongkar. Lokasi pembangunan hotel diduga menyalahi aturan karena berada terlalu dekat dengan bibir pantai.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Praya Barat H. Lalu Syamsul Rijal membantah bahwa investor melanjutkan pembangunan atas izin dari pihaknya.

“Saya diduga yang memberikan izin melanjutkan pembangunan hotel. Makanya saya tegaskan itu tidak benar,” kata Syamsul Rijal kepada Suara NTB, Sabtu (7/2).

Ia menegaskan, persoalan pembangunan hotel di Pantai Serangan kini berada di bawah kewenangan Satgas Investasi Kabupaten Lombok Tengah. “Kita hanya menjalankan tugas sesuai batas kewenangan. Jadi bisa atau tidaknya pembangunan hotel dilanjutkan sepenuhnya menjadi kewenangan tim di kabupaten,” ujarnya.

Masyarakat berharap Satgas Investasi dapat segera mengambil tindakan terhadap investor bersangkutan untuk mencegah bias dan menanggapi isu yang berkembang di tengah publik.

“Aspirasi masyarakat berharap tim kabupaten bisa segera bertindak terkait persoalan pembangunan hotel ini,” tegas warga. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Meski Ada Surat Peringatan, Investor di Pantai Serangan Diduga Tetap Membangun “

DKP Lotim Harapkan Sentuhan Teknologi Pakan untuk Masa Depan Kampung Lobster

SELONG (globalfmlombok.com) — Budi daya lobster di sentra-sentra seperti Kampung Lobster Teluk Jukung, Kabupaten Lombok Timur, menghadapi tantangan multidimensional. Mulai dari ketergantungan pada pakan alami yang ketersediaannya tidak terjamin hingga rendahnya daya saing benih lobster lokal dibandingkan negara lain seperti Vietnam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Timur Muhammad Tasywirudin mengatakan, salah satu kendala terbesar saat ini adalah ketergantungan pembudidaya terhadap ikan rucah sebagai pakan utama lobster.

“Selama ini yang dicacah menjadi pakan lobster adalah ikan rucah yang sebenarnya masih layak konsumsi. Ini sayang,” ujar Tasywirudin saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menilai praktik tersebut tidak efisien dan berisiko terhadap keberlanjutan budi daya, karena ketersediaan ikan rucah sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan nelayan.

“Kalau nelayan dapat tangkapan, lobster bisa ikut makan. Kalau tidak, pembudidaya kesulitan,” katanya.

Berbagai upaya substitusi pakan telah dicoba, salah satunya menggunakan bekicot. Namun hasilnya belum optimal. Meski harga bekicot lebih murah, pertumbuhan lobster dinilai tidak sebanding jika dibandingkan penggunaan ikan rucah.

“Sudah dicoba, tetapi pertumbuhannya masih kalah dibandingkan pakai ikan rucah,” ujar Tasywirudin.

Karena itu, DKP Lombok Timur mendorong solusi jangka panjang berupa pengembangan pakan formulasi khusus lobster dalam bentuk pelet, serupa dengan pakan budi daya ikan air tawar. Saat ini, pakan tersebut masih dalam tahap uji coba.

“Harapannya, kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan ketersediaannya pasti, sehingga pembudidaya tidak lagi bergantung pada ikan rucah,” katanya.

Selain pakan, aspek teknologi budi daya secara keseluruhan juga menjadi perhatian. Tasywirudin menyebut teknologi pendukung seperti sistem aerasi nano gelembung untuk meningkatkan kualitas air sangat dibutuhkan. Namun, kemampuan eksperimen dan inovasi di tingkat pembudidaya masih terbatas.

“Kita berharap ada sentuhan teknologi agar budi daya lobster bisa lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Persoalan lain yang tak kalah kompleks adalah pasar benih bening lobster (BBL). Menurut Tasywirudin, daya saing BBL lokal masih kalah dibandingkan Vietnam yang telah menguasai teknologi pembesaran lobster secara lebih maju.

“BBL yang dibawa ke Vietnam bisa berkembang pesat karena teknologinya. Keramba jaring apung kita belum seperti di sana,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, meski ekspor BBL kini diperbolehkan dengan harga acuan terendah dari pemerintah pusat, minat masyarakat untuk menangkap BBL justru menurun drastis.

“Harganya turun, kurang dari Rp10 ribu per ekor. Tidak menarik lagi seperti dulu. Pembeli yang menentukan harga,” ujarnya.

Di sisi lain, harga lobster hidup untuk konsumsi lokal masih tergolong tinggi. Namun, tanpa perbaikan rantai pasok dan efisiensi budi daya, keberlanjutan sektor ini dinilai akan terus tertekan.

Untuk itu, DKP Lombok Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta Asosiasi Budi Daya Lobster guna mendorong pengembangan pakan buatan pabrikan yang mampu meniru kandungan gizi ikan rucah.

“Masa depan Kampung Lobster sangat bergantung pada terobosan di hulu, terutama pakan dan teknologi pembesaran. Tanpa itu, ketergantungan pada alam dan fluktuasi pasar akan terus membayangi,” kata Tasywirudin. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” DKP Lotim Harapkan Ada Sentuhan Teknologi Pakan untuk Masa Depan Kampung Lobster “