Beranda blog Halaman 178

Rusak Diterjang Longsor, Perbaikan Jalan Dopang Dialokasikan APBD 2026

globalfmlombok.com
-
0
Rusak Diterjang Longsor, Perbaikan Jalan Dopang Dialokasikan APBD 2026

GIRI MENANG, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat merespons bencana tanah longsor yang memutus akses utama di Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari. Ruas jalan strategis yang menghubungkan Desa Mambalan dan Desa Jeringo dipastikan akan ditangani secara permanen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2026.

Kerusakan jalan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu (7/2/2026) malam. Longsor menyebabkan badan jalan ambrol ke jurang sedalam sekitar tiga meter. Akibatnya, akses kendaraan roda empat terputus total, sementara pengendara roda dua harus melintas dengan risiko tinggi di sisa badan jalan yang semakin menyempit.

Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat Fauzi, Senin (9/2/2026), mengatakan perbaikan jalan tersebut menjadi prioritas karena menyangkut mobilitas dan aktivitas ekonomi warga antar-desa. Ia memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan permanen telah dibahas dan dialokasikan dalam APBD murni 2026.

“Saya mengetahui persis kondisi di lapangan karena ini merupakan kampung halaman saya. Terkait longsor yang memutus akses ke Desa Jeringo dan Mambalan, kami sudah berkoordinasi dengan BPBD untuk turun langsung. Dari sisi anggaran, perbaikan sudah tersedia dan telah dibahas bersama Dinas PU,” ujar Fauzi.

Menurut dia, perencanaan teknis akan segera dimatangkan. Mengingat lokasi longsor merupakan bekas kawasan galian C pada era 1990-an, struktur tanah di titik tersebut dinilai labil sehingga memerlukan desain konstruksi khusus agar kejadian serupa tidak terulang.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter tidak dapat dilakukan dengan metode standar. Kedekatan jalan dengan tebing curam mengharuskan pembangunan konstruksi penahan tanah atau talud yang lebih kuat.

“Minggu depan Komisi III akan turun ke lapangan bersama Dinas PUPRPKP untuk meninjau langsung kebutuhan teknis konstruksi yang diperlukan,” kata Fauzi.

Sementara itu, Kepala Desa Dopang H. Harun Nurasyid mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan warga. Saat ini, sisa badan jalan yang masih bisa dilalui hanya sekitar 1,7 meter. Kondisi tersebut memaksa warga yang hendak menuju Pasar Lilir atau desa sekitar untuk memutar lebih jauh.

“Biasanya hanya lima menit, sekarang bisa sampai 20 menit. Jalan yang tersisa sangat berbahaya, terutama malam hari,” ujar Harun.

Pemerintah desa, lanjut dia, telah memasang pagar pengaman sementara untuk mencegah kecelakaan. Bahkan, sempat terjadi insiden kendaraan roda empat yang hampir terperosok sebelum berhasil dievakuasi warga.

“Kami berharap laporan tertulis yang sudah disampaikan segera ditindaklanjuti dengan pengerjaan fisik,” katanya.

Pemerintah daerah meminta masyarakat bersabar selama proses administratif dan perencanaan berlangsung. Dengan masuknya proyek perbaikan jalan Dopang dalam skala prioritas 2026, akses transportasi lingkar Gunungsari diharapkan kembali normal guna mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga setempat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Rusak Diterjang Bencana, Perbaikan Jalan Dopang akan Dikerjakan Tahun Ini “

Pemprov NTB Dorong Enam Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Dorong Enam Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Hingga kini, terdapat enam lokasi lahan di enam kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan, salah satunya berada di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB Ahmad Masyhuri mengatakan, pemerintah provinsi masih melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan lahan yang disiapkan memenuhi persyaratan kementerian.

“Nah, lokasi yang sudah ada itu pertama di Gumantar, bahkan sudah ada kemajuan. Sudah ada penyedia yang siap membangunnya,” kata Masyhuri.

Selain Lombok Utara, lokasi kedua berada di Desa Setiling, Kabupaten Lombok Tengah. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang saat ini masih dalam proses pengajuan ke kementerian.

“Mudah-mudahan itu bisa diterima nanti,” ujar Masyhuri.

Kabupaten Lombok Timur juga telah mengusulkan lahan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Lahan tersebut tengah diusulkan dan diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sementara itu, di Pulau Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajukan lahan di Labuhan Badas, dekat kawasan Pertamina. Lahan tersebut telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan kini masih dalam tahap pengusulan. Dua lokasi lainnya berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Untuk Kabupaten Bima, lahan yang diusulkan merupakan aset milik provinsi yang berlokasi di Desa Pandai.

“Keenam lokasi ini akan kami orkestrasi di tingkat provinsi untuk didorong bersama-sama ke kementerian agar bisa disetujui,” ujar Masyhuri.

Menurut dia, secara kajian awal, seluruh lahan tersebut pada dasarnya telah memenuhi persyaratan. Namun, masih terdapat kendala di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Lombok Barat. Upaya penyediaan lahan di wilayah tersebut dinilai telah maksimal, tetapi lahan yang tersedia masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga tidak dapat digunakan untuk pembangunan.

“Jadi kendalanya bukan karena tidak berusaha, tetapi status lahannya LP2B,” katanya.

Saat ini, Lombok Barat masih mengupayakan alternatif lain, termasuk kemungkinan perubahan status lahan. Namun, proses tersebut dinilai membutuhkan waktu panjang karena harus melalui peraturan daerah.

Masyhuri menegaskan, idealnya setiap kabupaten memiliki satu lokasi Sekolah Rakyat. Namun, di daerah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima, ketersediaan lahan menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan minimal mencapai lima hektare.

“Kalau di kota, mencari lahan lima hektare memang sulit,” ujarnya.

Meski pembangunan fisik Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, Pemprov NTB menyatakan kesiapan untuk membantu pengalokasian anggaran apabila dibutuhkan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim mengatakan, lahan yang diusulkan kabupaten/kota pada umumnya merupakan aset milik Pemprov NTB.

“Pemprov berkomitmen menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program strategis pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” kata Nursalim.

Ia menambahkan, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan lokasi Sekolah Rakyat. Karena itu, pengusulan dilakukan secara kolektif satu pintu melalui Pemerintah Provinsi NTB, termasuk dengan pembentukan tim khusus dan pendampingan hukum guna memastikan kesiapan serta kepastian status lahan yang diusulkan. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dorong Lima Lokasi Sekolah Rakyat“

Jabatan Eselon II NTB Masih Sepi Peminat

globalfmlombok.com
-
0
Jabatan Eselon II NTB Masih Sepi Peminat

Mataram (suarantb.com) – Seleksi terbuka jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang resmi dibuka sejak 4 Februari 2026 belum diminati pendaftar. Hingga sepekan berjalan, belum satu pun pejabat mendaftarkan diri dalam proses seleksi tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno mengatakan, kondisi sepinya pendaftar pada pekan pertama merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam setiap seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Belum ada. Seperti itu fenomenanya dalam setiap seleksi terbuka. Biasanya separuh waktu pertama digunakan calon pendaftar untuk menyiapkan dokumen persyaratan. Baru di paruh waktu berikutnya dan mendekati penutupan pendaftaran mereka mendaftar,” ujar Tri, Senin (9/2/2026).

Ia menambahkan, calon pendaftar masih memiliki waktu sekitar 10 hari sebelum pendaftaran resmi ditutup. Bahkan, sebelum seleksi dibuka, sudah banyak pejabat yang melakukan konsultasi terkait seleksi terbuka 13 jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur, dan wakil direktur tersebut.

Adapun tahapan pendaftaran serta pengunggahan berkas persyaratan administrasi dijadwalkan berlangsung pada 5–19 Februari 2026. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak dilakukan pada 5–20 Februari, dengan pengumuman hasilnya pada 23 Februari.

Selanjutnya, penelitian potensi dan kompetensi manajerial serta sosial kultural dijadwalkan pada 24–26 Februari, penulisan makalah pada 27 Februari, serta presentasi dan wawancara pada 28 Februari. Penetapan hasil seleksi dan penyampaian laporan panitia seleksi kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) dilakukan pada 5 Maret, dilanjutkan penyampaian laporan PPK kepada Kepala BKN dan penerbitan pertimbangan teknis pada 6 Maret. Pelantikan direncanakan pada 16 Maret 2026.

13 Jabatan Dilelang

Sebanyak 13 jabatan eselon II yang dilelang dalam seleksi terbuka tersebut antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain itu, terdapat pula jabatan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB.

Sementara untuk jabatan wakil direktur RSUD, meliputi Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, Wakil Direktur Umum dan Operasional, Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, serta Wakil Direktur Pelayanan.

Tri menyebutkan, minat mengikuti seleksi tidak hanya datang dari internal Pemprov NTB, tetapi juga dari pejabat luar daerah yang memiliki keterikatan dengan NTB. Ia menilai, salah satu jabatan yang cukup diminati adalah Kepala Dinas Kebudayaan.

“Termasuk dari luar Pemprov juga sudah banyak yang bertanya. Kepala Dinas Kebudayaan cukup diminati, terutama dari kalangan akademisi maupun pihak luar Pemprov,” kata mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB itu.

BKD NTB berharap, pendaftaran akan mulai meningkat menjelang penutupan seleksi seiring rampungnya persiapan dokumen para calon pendaftar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” JSepekan Dibuka, Belum Ada Pendaftar Jabatan Eselon II NTB “

Panen Melimpah, NTB Didorong Jadi Sentra Bawang Putih dan Jagung Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Panen Melimpah, NTB Didorong Jadi Sentra Bawang Putih dan Jagung Nasional

Selong (globalfmlombok.com) — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berperan sebagai pusat produksi bawang putih nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Dorongan tersebut disampaikan seiring capaian produktivitas pertanian NTB yang dinilai semakin menguat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penetapan NTB sebagai sentra produksi bawang putih nasional didasarkan pada keunggulan geografis serta tingkat produktivitas kawasan Sembalun yang mampu menghasilkan bawang putih berkualitas dan berdaya saing.

Selain bawang putih, Mentan juga mendorong NTB berkembang sebagai pusat produksi jagung nasional. Menurut dia, potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia NTB dinilai mampu menopang kebutuhan pakan ternak, baik untuk Pulau Jawa maupun wilayah lain.

“Bisa. Orangnya ramah, orangnya baik. Insya Allah pasti bisa. Dan Insya Allah NTB bisa menyuplai pakan ke Pulau Jawa, bahkan ke negara lain,” ujar Amran.

Untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pemerintah menawarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu skema penyerapan hasil pertanian langsung dari petani. Program tersebut diharapkan dapat menekan fluktuasi harga sekaligus menjaga pendapatan petani, terutama saat panen raya.

Mentan juga menekankan pentingnya penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani di lapangan. PPL diharapkan menjadi teladan melalui pengembangan kebun percontohan di wilayah tugas masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Amran menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat NTB atas dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia menyebut target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil direalisasikan dalam waktu satu tahun.

“Ini capaian yang luar biasa. Janji empat tahun kepada rakyat Indonesia, Alhamdulillah tercapai dalam satu tahun. Stok pangan juga tertinggi sepanjang Indonesia merdeka. Karena itu, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengawal kebijakan tersebut secara serius dan berkelanjutan. Menurut dia, penguatan sektor pangan merupakan bagian dari strategi besar pembangunan daerah.

“Kami tidak ingin NTB hanya menjadi lokasi tanam, tetapi menjadi pusat ekosistem pangan. Mulai dari benih, produksi, pascapanen, hingga hilirisasi. Penetapan ini akan kami kawal dengan penguatan produksi, ketersediaan benih, dukungan pembiayaan petani, serta sinergi lintas sektor,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, NTB siap mengambil peran strategis sebagai penyangga pangan nasional untuk komoditas bawang putih dan jagung, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani.

“Target kami jelas, petani harus sejahtera, rantai pasok harus kuat, dan NTB menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia,” katanya.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov NTB optimistis pengembangan bawang putih dan jagung dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional dan menggerakkan ekonomi pedesaan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Panen Melimpah, NTB Ditetapkan sebagai Sentra Jagung dan Bawang Putih “

Surati AMNT, Pemprov NTB Optimistis DBH 2025 Lebih Tinggi dari Rp174 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Surati AMNT, Pemprov NTB Optimistis DBH 2025 Lebih Tinggi dari Rp174 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada tahun 2025 berpotensi lebih tinggi dibandingkan realisasi DBH tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp174 miliar. Optimisme tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim.

Nursalim mengatakan, Pemprov NTB telah menyurati PT AMNT untuk meminta kepastian terkait DBH tahun 2025. Dari surat tersebut, pemerintah daerah telah menerima jawaban resmi dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat itu.

“Sudah kita surati dan sudah ada jawaban. Ada kontribusinya, tetapi tentu bergantung pada progres kegiatan perusahaan di lapangan,” ujar Nursalim.

Ia menjelaskan, meskipun pada triwulan pertama 2025 PT AMNT sempat tidak dapat melakukan ekspor konsentrat, pemerintah pusat kemudian memberikan kelonggaran sehingga perusahaan kembali bisa mengekspor serta menjalankan operasional smelter. Kondisi itu menjadi dasar optimisme Pemprov NTB terhadap peningkatan DBH.

“Kita optimistis ada kenaikan karena ruang operasional sudah kembali dibuka oleh pemerintah pusat,” katanya.

Pada tahun 2025, NTB tercatat menerima DBH dari PT AMNT senilai Rp174 miliar yang dibayarkan secara bertahap. Setoran tahap pertama sebesar sekitar Rp87 miliar dilakukan pada Juni 2025, disusul setoran kedua sekitar Rp88 miliar pada Juli 2025.

Adapun pembagian DBH dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT terdiri atas 1,5 persen untuk Pemerintah Provinsi NTB atau setara 10,7 juta dolar AS (sekitar Rp174 miliar). Sementara itu, 2,5 persen diberikan kepada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil dengan nilai sekitar 17,9 juta dolar AS atau Rp291 miliar.

Selain itu, 2 persen DBH dialokasikan untuk kabupaten/kota di NTB dengan total sekitar 14,3 juta dolar AS atau Rp232 miliar. Dana tersebut dibagi ke sembilan kabupaten/kota, sehingga masing-masing daerah menerima sekitar 1,5 juta dolar AS atau setara Rp25 miliar.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 PT AMNT menyetorkan DBH kepada Pemprov NTB sebesar Rp114,9 miliar yang dibayarkan pada pertengahan November 2024. Penyaluran kepada 10 kabupaten/kota dilakukan pada awal Desember 2024, dengan porsi terbesar diterima Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah penghasil, yakni sekitar 12,3 juta dolar AS atau Rp191 miliar.

Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya menerima total 9,8 juta dolar AS, sehingga masing-masing memperoleh sekitar 1,08 juta dolar AS atau sekitar Rp17 miliar.

Pemprov NTB berharap kinerja produksi dan ekspor PT AMNT sepanjang 2025 dapat terus meningkat sehingga berdampak positif terhadap penerimaan daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Surati AMNT, Pemprov NTB Optimis DBH AMNT Lebih dari Rp174 Miliar “

Polisi Tahan Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Tahan Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Barat resmi menetapkan mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup. Saat ini, Malaungi telah resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan.

“Telah ditetapkan sebagai tersangka dan yang bersangkutan sudah kami tahan,” kata Kholid dalam konferensi pers di Mataram, Senin (9/2/2026).

Selain proses pidana, Polda NTB juga telah menjatuhkan sanksi etik terhadap Malaungi. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Malaungi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Polisi juga melakukan tes urine terhadap tersangka. Hasilnya menunjukkan Malaungi positif mengonsumsi Amfetamin dan Metafetamin (sabu).

Diduga Berperan sebagai Pengedar

Kholid menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan awal, Malaungi diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Dari penggeledahan di rumah dinas tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat 488 gram.

“Narkoba tersebut rencananya akan diedarkan ke wilayah Sumbawa,” ujar Kholid.

Hasil interogasi menunjukkan bahwa tersangka mengakui penguasaan barang bukti sabu tersebut. Jumlah barang bukti yang cukup besar itu, menurut Kholid, menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Atas perbuatannya, Malaungi dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pengembangan Kasus

Kholid menambahkan, penangkapan Malaungi merupakan hasil pengembangan kasus narkoba yang lebih dulu melibatkan seorang anggota Polres Bima Kota berinisial KL beserta istrinya. Dari pengakuan KL, terungkap adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian lain dalam jaringan peredaran narkoba tersebut.

Berdasarkan informasi itu, Bidang Propam dan Ditresnarkoba Polda NTB kemudian melakukan pendalaman hingga akhirnya menangkap Malaungi pada Selasa (3/2/2026) malam.

“Saat ini kami masih terus melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,” kata Kholid.

Polda NTB menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan anggota kepolisian. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jadi Tersangka, Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota Resmi Ditahan “

Mentan Tetapkan NTB sebagai Pusat Produksi Bawang Putih Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Mentan Tetapkan NTB sebagai Pusat Produksi Bawang Putih Nasional

Selong (globalfmlombok.com) – Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pusat produksi bawang putih nasional. Penetapan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Mentan ke Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2/2026), yang dirangkaikan dengan peluncuran kesiapan pengembangan komoditas strategis bawang putih menuju swasembada nasional.

Dalam kesempatan itu, Mentan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin atas respons cepat dan komitmen kuat dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Karena itu, pemerintah secara resmi menetapkan NTB sebagai pusat produksi bawang putih Indonesia,” ujar Amran menegaskan.

Seiring dengan penetapan tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan lahan bawang putih di NTB seluas 25.000 hingga 50.000 hektare. Luasan itu diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menyuplai provinsi lain serta menjadi langkah awal menghentikan ketergantungan terhadap impor.

“Target kita menghentikan impor dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Untuk swasembada nasional, kita hanya membutuhkan sekitar 100.000 hektare. Lahan padi seluas 7,4 juta hektare saja bisa kita kelola, apalagi hanya 100.000 hektare. Saya yakin ini bisa diselesaikan oleh Gubernur,” kata Amran.

Optimisme tersebut didukung capaian produktivitas bawang putih di NTB yang dinilai sangat menjanjikan. Rata-rata produksi mencapai 20 ton per hektare, bahkan pernah menembus 28 ton per hektare. Selain itu, kualitas bawang putih lokal disebut jauh lebih unggul dibandingkan produk impor.

“Kualitasnya sangat bagus, jauh melampaui barang impor. Karena itulah program pemerintah kita fokuskan di sini,” ujar Amran.

Untuk mendukung percepatan program, Kementerian Pertanian akan meluncurkan skema khusus dengan dukungan penuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pengadaan bibit. Pemerintah juga menyiapkan jaminan pascapanen melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Negara yang akan menjamin. Kami akan menetapkan HPP agar harga tetap terjaga. Target kita jelas, tidak boleh ada petani yang rugi,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke kawasan Sembalun, Mentan bersama Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur meninjau langsung lahan tanam serta fasilitas lantai jemur bawang putih. Kehadiran Mentan juga disambut antusias para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari berbagai kabupaten di Pulau Lombok.

Kepada para PPL, Amran memberikan motivasi agar terus meningkatkan peran dan mengubah pola pikir. “Jangan tanya apa yang negara berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada negara. PPL bisa menjadi menteri, gubernur, atau bupati jika mau bekerja keras,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa perubahan mindset menjadi kunci kemajuan bangsa. “Negara ini akan maju jika kita mengatakan ‘siap’ dan langsung bertindak tanpa banyak protes. Mari bergerak bersama membangun NTB dan Republik Indonesia,” kata Mentan menutup kunjungan kerjanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mentan Tetapkan NTB Sebagai Pusat Produksi Bawang Putih Nasional “

APBD 2026 NTB Selaraskan Program Kehutanan dengan Prioritas Nasional

globalfmlombok.com
-
0
APBD 2026 NTB Selaraskan Program Kehutanan dengan Prioritas Nasional

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelaraskan program kehutanan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi ini diarahkan untuk mendukung penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Begini Cara Desa Kabul Loteng Sambut Bulan Suci Ramadan

globalfmlombok.com
-
0
Begini Cara Desa Kabul Loteng Sambut Bulan Suci Ramadan

Praya (globalfmlombok.com)-

– Semarak Ramadan ke III yang menjadi gawe tahunan Remaja Masjid Nurul Ikhwan Dusun Sape Desa Kabul Kec Praya Barat Daya Lombok Tengah dimulai Minggu (08/02) malam. Momentum pembukaannya berlangsung meriah. Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Fraksi Gerindra Lalu Wirajaya, Camat Praya Barat Daya, Husnan dan Kades Kabul, Sahurim turut serta memeriahkan gelaran menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 H tahun ini.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya menegaskan menyambut baik kegiatan serupa. Disampaikannya, selain dalam rangka mempererat ukhuwah sesama umat Islam Semarak Ramadan juga menjadi momentum penting bagaimana membentengi generasi muda dari dampak buruk perkembangan teknologi saat ini.

“Ini acara yang sangat mulia. Acara yang luar biasa. Kalau tidak kita (generasi muda) menyelenggarakan lalu siapa lagi,” tegas Lalu Wirajaya dalam sambutannya.

Tidak dapat dipungkiri, kemajuan zaman saat ini menjadi tantangan serius bagi orang tua untuk membentengi anak-anak, generasi bangsa akan bahayanya pergaulan bebas, judi online hingga narkoba yang makin hari makin meresahkan.

“Acara semacam ini sebagai langkah memfilter tantangan perkembangan zaman,” tegas wakil rakya tiga periode itu.

Miq Jey sapaan akrab politisi kelahiran Praya itu mengapresiasi kegiatan yang diselenggaran oleh anak-anak muda di dusun setempat. Menurutnya, ini cermin langkah anak muda berfikir menyiapkan generasi penurusnya bagaimana cinta Al Quran, bagaimana menumbuhkembangkan keterampilan anak-anak, bagaimana menghidupkan nilai-nilai islami di kampung. Apalagi, lanjutnya kegiatan ini bagian dari ekspresi masyarakat menyambut bulan puasa.

” Tiang (saya) ucapkan banyak terimakasih telah diundang. Tiang memang senang blusukan ke masyarakat, memenuhi undangan sekalian melihat kondisi daerah kampung-kampung di Lombok Tengah nike,” pungkasnya.

Camat Praya Barat Daya, Husnan mengapresiasi Semarak Ramadan tersebut. Katanya, kegiatan serupa harus terus dilakukan dalam rangka menggali potensi-potensi anak di berbagi mata lomba yang disiapkan. Pihaknya berharap Semarak Ramadan itu menjadi ajang awal mengantarkan anak-anak muda bisa tampil pada MTQ ditingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten.

“Peserta-peserta yang tampil saat ini nanti diseleksi supaya bisa mengikuti lomba pada tingkat lebih atas,” ujar Husnan.

Menurutnya Semarak Ramadan tidak hanya di lakukan di satu dusun melainkan mesti terselenggara di dusun maupun desa lain di kecamatan Praya Barat Daya.

“Atas nama pemerintah kami mengapresiasi dan mendukung penuh Semarak Ramadan III ini. Kegiatan ini harus terus berlangsung,” harapnya.

Ketua Masjid Nurul Ikhwan Sape, Jhoni Sutangga menyampaikan Semarak Ramadan merupakan bentuk kebahagiaan masyarakat menyambut bulan puasa. Jhoni mendorong anak-anak muda di desa untuk tetap mempertahankan tradisi baik yang sudah lama berlangsung.

“Saya mengapresiasi semangat teman-teman remaja masjid menyelenggarakan kegiatan ini. Atas nama pengurus kami siap mendukung acara-acara baik seperti ini,” ucap Jhoni.

Ketua Panitia Ahmad Naofal melaporkan Semarak Ramadan tahun ini lebih baik. Ini dilihat dari antusias peserta yang dikirim pimpinan TPQ se Desa Kabul.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran, dukungan semua pihak dalam rangka mensukseskan acara kami ini. Tanpa dukungan tiang plenggeh sami, acara ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan banyak pihak,” pungkasnya.

Turut hadir unsur Pemerintah Desa Kabul, Koperasi Desa Keluharan Merah Putih (KDKMP), Ranting NU Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Diketahui Mata lomba terdiri dari Lomba Azan, Pidato, Ayat Pendek dan MHQ 30 Juz tingkat SD/MI, MTs/SMP

Penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028 Masuki Tahap Akhir

globalfmlombok.com
-
0
Penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON 2028 Masuki Tahap Akhir

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kepastian penetapan NTB-NTT Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 kini memasuki babak final. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani yang hadir dalam pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI NTB Tahun 2026, Minggu (8/2), mengungkapkan bahwa draf Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut sudah berada di meja Menpora.

Politisi yang akrab disapa Miq Ari ini menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh agar proses administratif PON XXII 2028 ini segera rampung. Ia bahkan mengaku siap memberikan dorongan kuat agar SK tersebut segera ditandatangani Menpora dalam waktu dekat.

“Draf SK NTB-NTT tuan rumah PON 2028 sudah ada di meja Menpora. Tinggal kita dorong sedikit. Dan itu tugas saya untuk memaksa agar surat ini segera ditandatangani,” tegas Lalu Hadrian Irfani saat memberikan keterangan terkait progres PON XXII 2028.

Targetnya tidak main-main. Miq Ari memproyeksikan status sah NTB-NTT Tuan Rumah PON akan keluar paling lambat pekan depan. Hal ini merujuk pada seluruh syarat administrasi yang diklaim sudah terpenuhi secara lengkap.

“Insyaallah kalau tidak ada halangan, paling lambat minggu depan kita sudah minta dan NTB-NTT tuan rumah PON XXII 2028 resmi sah secara hukum,” tambahnya.

Miq Ari menjelaskan bahwa Gubernur NTB dan Gubernur NTT sebelumnya telah bersurat resmi kepada Menpora mengenai kesiapan daerah masing-masing. Syarat pendukung dari KONI Pusat pun sudah dikantongi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan PON XXII 2028 di dua provinsi bertetangga tersebut.

Namun, ada satu langkah krusial yang harus segera dilakukan, yakni pertemuan segitiga antara pemimpin daerah. Mengingat prinsip PON XXII 2028 adalah tanpa membangun venue baru, keterlibatan Jakarta menjadi opsi rasional untuk menampung cabang olahraga (cabor) tertentu.

“Ada satu hal penting, yakni pertemuan tiga kepala daerah, Gubernur NTB, NTT, dan Jakarta. Ini penting karena ada beberapa cabor yang tidak memungkinkan digelar di NTB atau NTT karena keterbatasan venue,” jelas Miq Ari.

Opsi pemindahan cabor ke Jakarta menjadi solusi agar PON XXII 2028 tetap berjalan dengan standar internasional tanpa membebani APBN dan APBD untuk pembangunan gedung baru. Beberapa cabor yang kemungkinan besar ditarik ke Jakarta adalah boling, akuatik, hingga berkuda.

“Solusinya, cabor yang venuenya belum tersedia dipindahkan ke Jakarta. NTB kebagian apa, NTT apa, dan Jakarta apa. Jika tiga kepala daerah sudah sepakat dan ada keputusan tetap, maka persiapan PON XXII 2028 langsung jalan,” paparnya lebih lanjut.

Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh pihak mendukung penuh momentum NTB-NTT tuan rumah PON 2028. Ia memastikan bahwa anggaran untuk suksesnya ajang olahraga bergengsi ini akan diperjuangkan secara maksimal di level pusat.

“Setelah SK ditandatangani Menpora, pada tahun 2027 kami di Komisi X DPR RI pasti akan memperjuangkan anggaran PON XXII 2028. Kapan lagi kita menjadi tuan rumah kalau bukan sekarang,” pungkasnya. (r)

1...177178179...395Halaman 178 dari 395