Beranda blog Halaman 174

Kasus Dugaan Keracunan MBG di KLU, Satgas Klaim karena Penyajian Dini

TANJUNG (globalfmlombok.com) – Sebanyak 29 murid SDN 2 Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dilarikan ke Puskesmas Malaka setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (11/2/2026). Satgas MBG Kabupaten menyebut dugaan keracunan dipicu penyajian menu yang terlalu dini oleh juru masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Kepala Desa Malaka, H. Akmaludin Ikhwan, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Puluhan murid dilaporkan mengalami muntah-muntah setelah mengonsumsi MBG yang diproduksi SPPG di Dusun Pandanan.

“Ya saat ini mereka sedang ditangani oleh Puskesmas Nipah. Untungnya, tidak ada siswa yang sampai tak sadarkan diri,” ujar Akmal.

Ia mendesak pengelola SPPG Malaka di Dusun Pandanan agar lebih teliti dalam menyiapkan dan menyajikan menu. Ia juga berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di desanya maupun di wilayah lain di KLU.

Terpisah, Ketua Satgas MBG KLU, H. Rusdi, S.T., M.T., tidak membantah dugaan keracunan tersebut. Pihaknya telah meminta koordinator wilayah dan jajaran terkait memastikan kondisi para siswa, serta mengirimkan sampel makanan dan muntahan siswa ke laboratorium kesehatan untuk diuji.

“29 anak yang dirawat di Puskesmas, sudah balik semua,” kata Rusdi saat dikonfirmasi Rabu sore.

Asisten I Setda KLU ini menambahkan, tim Puskesmas telah sigap melakukan penanganan terhadap murid yang terdampak. Saat ini, Satgas bersama unsur organisasi perangkat daerah (OPD) teknis masih menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan kondisi makanan yang disajikan juru masak SPPG.

“Informasi awal, lauk MBG sudah berbau saat dikonsumsi anak-anak,” ujarnya.

Menurut Rusdi, kejadian ini ditindaklanjuti secara normatif dengan meneruskan laporan lapangan kepada Badan Gizi Nasional selaku pengendali kontrak SPPG.

“Sepertinya ini bukan masalah (pengawasan ahli) gizi, tetapi juru masak kepagian menyiapkan menu sehingga lauknya berbau,” demikian Rusdi. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 29 Murid SD di KLU Diduga Keracunan MBG, Satgas Kabupaten Klaim Akibat Penyajian Dini “

Menteri KKP Beri Dukungan atas Usulan KNMP Bima

BIMA (globalfmlombok.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan dukungannya terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Bima untuk masuk dalam program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Bima Ady Mahyudi di Kantor KKP RI, Selasa (10/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati Bima memaparkan potensi sektor kelautan dan perikanan di daerahnya serta urgensi pembangunan kampung nelayan sebagai kawasan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri KKP merespons positif usulan tersebut dan membuka peluang pengusulan desa penyangga dari lokasi Kampung Nelayan Merah Putih induk.

“Kabupaten Bima memiliki wilayah pesisir yang luas dengan jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan yang besar. Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” ujar Ady Mahyudi di hadapan Menteri KKP.

Pemkab Bima mengusulkan tiga desa pesisir sebagai lokasi KNMP, yakni Desa Kore, Kecamatan Sanggar; Desa Lamere, Kecamatan Sape; dan Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu. Ketiga desa tersebut dinilai memenuhi kriteria teknis sesuai petunjuk teknis (juknis) program KNMP.

“Ketiga desa ini memiliki jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan terbesar serta memenuhi persyaratan teknis Kampung Nelayan Merah Putih,” katanya.

Selain KNMP, Pemkab Bima juga mengusulkan pembangunan tiga unit dermaga apung di Desa Bajo Pulo, Kecamatan Sape. Dermaga tersebut direncanakan dibangun di Dusun Bajo Barat, Bajo Tengah, dan Pasir Putih guna menunjang aktivitas sandar perahu nelayan.

“Pembangunan dermaga apung sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi aktivitas nelayan, khususnya di wilayah pesisir,” ujar Ady.

Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dan sejumlah direktur teknis KKP. Bupati Bima didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tajuddin, Kepala Dinas Perkim Suwandi, Kabid Perikanan Tangkap Firdaus, serta Kabid Pertanahan Dinas Perkim Budiansani.

Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan, dengan 12 kecamatan dan 64 desa di antaranya merupakan wilayah pesisir. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan dukungan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan secara berkelanjutan.

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat merealisasikan Program Kampung Nelayan Merah Putih di beberapa desa pesisir Kabupaten Bima,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menteri KKP Dukung Usulan KNMP Bima “

Jelang Ramadhan, Gubernur NTB Pastikan Stok Bahan Pokok Aman

SELONG (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal membuka kegiatan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini digelar sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa permintaan bahan pokok cenderung meningkat menjelang Ramadhan dan berpotensi memicu kenaikan harga. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi melalui pasar murah.

“Beberapa hari ini saya turun ke pasar-pasar, memang ada kecenderungan harga mengalami kenaikan. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pilihan bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, selain melakukan intervensi. Salah satunya melalui pasar murah seperti ini,” ujarnya.

Gubernur memastikan ketersediaan bahan pokok di NTB dalam kondisi aman. Ia pun mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Untuk ibu-ibu yang sudah siap belanja, tidak usah khawatir. Sudah kita cek, ketersediaan bahan pokok di NTB stoknya aman. Jadi tidak usah panik, tidak usah beli minyak sampai 100 kilo,” katanya.

Selain pengendalian harga, Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan program penguatan ekonomi desa melalui ketahanan pangan dan Desa Berdaya. Pada tahun pertama, Pemprov NTB menargetkan hampir 300 desa menerima paket program tersebut.

“Dalam waktu sampai dengan 2029, 1.166 desa dan kelurahan semuanya sudah terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menyalurkan bantuan modal gratis kepada sekitar 23.000 UMKM dengan total anggaran sekitar Rp20 miliar.

Kegiatan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari ASDP Kayangan kepada Camat Pringgabaya, yang disaksikan langsung oleh Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jelang Ramadan, Gubernur Pastikan Pasokan Bahan Pokok Aman “

Once Mekel Kagumi Kuliner Lombok, Ayam Taliwang Jadi Favorit

MATARAM (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel atau Once Mekel, mengungkapkan kekagumannya terhadap kuliner khas Lombok. Salah satu yang paling berkesan baginya adalah ayam taliwang.

Kuliner khas Kota Mataram tersebut selalu menjadi menu favoritnya setiap berkunjung ke Pulau Lombok. “Kuliner Lombok itu enak-enak. Saya suka ayam taliwang,” ujar Once saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Taman Mayura, Rabu, 11 Februari 2026.

Mantan vokalis Dewa 19 ini mengaku hampir tidak pernah melewatkan kesempatan menikmati ayam taliwang saat berada di Lombok. Bahkan, ia kerap membawa hidangan tersebut ke Jakarta untuk dinikmati bersama keluarga.

“Saya juga sering bawa ke rumah dan keluarga saya suka sekali,” katanya.

Menurut Once, cita rasa ayam taliwang yang khas dengan perpaduan pedas dan gurih menjadikannya salah satu kuliner yang mudah diterima berbagai kalangan. Ia menilai, kuliner khas Lombok kini semakin dikenal luas di tingkat nasional.

Ayam taliwang pun, lanjutnya, telah menjadi salah satu menu wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Once Suka Ayam Taliwang “

Pastikan Akses Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan, Pemprov NTB Gelar Rakor Inflasi

0

Mataram (globalfmlombok.com) —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar menjelang bulan Ramadan. Rapat tersebut berlangsung di Hotel Golden Palace, Mataram, Rabu (11/2/2026).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTB, Lalu Muhamad Faozal, mengatakan secara umum ketersediaan bahan pangan di NTB dalam kondisi aman. Namun, pemerintah daerah mencermati adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas, terutama cabai rawit.

“Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi kondisi cuaca, keterbatasan panen, distribusi ke luar daerah, serta meningkatnya permintaan menjelang puasa,” ujar Faozal dalam sambutannya.

Menurut dia, Gubernur NTB bersama Satuan Tugas Pangan Daerah sebelumnya telah turun langsung ke pasar untuk memastikan kondisi riil di lapangan, termasuk memantau harga dan pasokan komoditas strategis.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov NTB bersama para pemangku kepentingan melakukan sejumlah langkah konkret. Di antaranya, memasifkan sosialisasi harga eceran tertinggi (HET) serta menggelar gerakan pangan murah di berbagai wilayah.

“Ini sebagai bentuk intervensi pasar agar masyarakat tetap tenang dan dapat menjalani ibadah Ramadan dengan khusyuk,” kata Faozal.

Ia menegaskan, selain menggelar rapat koordinasi, pemerintah juga rutin melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan ketersediaan barang serta mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat.

Pemprov NTB juga mendorong agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri dan menjadi pilihan utama masyarakat.

Faozal mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan. Ia juga meminta para pedagang menjaga kejujuran, kualitas barang, serta stabilitas harga.

“Kami berharap pasar menjadi tempat yang memberikan ketenangan dan keberkahan bagi semua,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Faozal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rakor inflasi tersebut.(r)

Polisi Tangkap Seorang Anggota DPRD KLU Terkait Kasus Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com)–

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Utara mengamankan seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kepala Satresnarkoba Polres Lombok Utara, AKP I Nyoman Diana Mahardika, Rabu (11/2/2026) membenarkan atas penangkapan oknum anggota dewan tersebut.

Mahardika menjelaskan beberapa hari yang lalu pihaknya melakukan penangkapan di tiga tempat berbeda di wilayah Kecamatan Bayan, Lombok Utara.

“Kami melakukan penangkapan terhadap tujuh orang. Salah satu diantaranya merupakan anggota dewan,” terangnya.

Ia menegaskan, saat ini perkara yang melibatkan oknum anggota dewan itu masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian. Saat ini penyelidik juga telah melakukan tes urine terhadap tujuh orang yang ditangkap itu.

“Setelah hasil pemeriksaan urine dari lab diterima, kami akan melakukan gelar perkara,” sebutnya.

Gelar perkara telah pihaknya rencana untuk berlangsung pada hari ini, 11 Februari 2026. Segera setelah polisi menerima hasil tes urine ketujuh orang itu.

“Rencananya hari ini kami  akan melakukan gelar perkara. Lebih jelasnya nanti kami sampaikan,” tandasnya. (mit)

Diduga Ikut Terseret Kasus Narkoba, Kapolres Bima Kota Tak Masuk Kantor Sejak Senin

Kota Bima (globalfmlombok.com) –

Keberadaan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masih menjadi tanda tanya. Sejak Senin (9/2/2026), yang bersangkutan diketahui tidak masuk kantor. Di tengah isu yang berkembang, Polda NTB menegaskan bahwa hingga kini belum ada penahanan maupun pemeriksaan terhadap Kapolres Bima Kota.

Isu yang beredar menyebutkan rencana penahanan Kapolres Bima Kota berkaitan dengan pendalaman dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Saat ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB tengah mengusut kasus tersebut menyusul penangkapan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, bersama seorang anggota kepolisian lainnya.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, Selasa (10/2/2026), membenarkan adanya proses pendalaman. Namun, ia menegaskan belum ada tindakan penahanan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro. Pendalaman yang dilakukan, lanjutnya, mencakup dugaan adanya aliran dana atau setoran yang diduga berkaitan dengan peran AKP Malaungi sebagai terduga pengedar sabu.

Sementara itu, Wakapolres Bima Kota Kompol Herman, S.H., mengungkapkan bahwa AKBP Didik diketahui bertolak ke Jakarta pada Minggu (8/2/2026), usai kunjungan Kapolda NTB ke Bima. Namun, ia mengaku tidak mengetahui tujuan keberangkatan tersebut. “Perginya ke Jakarta. Saya juga tidak tahu keperluannya apa,” kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026) dikutip dari Suara NTB.

Herman menyebutkan, sejak Senin hingga Rabu (11/2/2026), Kapolres tidak masuk kantor. “Dari hari Senin sampai hari ini (Rabu, 11 Februari 2026) beliau tidak masuk kantor,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada kepastian apakah AKBP Didik telah kembali ke Bima atau masih berada di Jakarta. “Apakah beliau sudah balik ke Bima atau belum, saya belum mendapat informasi,” kata Herman.

Menanggapi isu di tengah masyarakat yang menyebut Kapolres kabur ke luar daerah untuk menghindari proses hukum, Herman menegaskan pihaknya belum memperoleh informasi tersebut. Ia juga memastikan belum menerima pemberitahuan resmi dari Polda NTB terkait penahanan maupun pemeriksaan terhadap AKBP Didik. “Kami juga masih menunggu informasi dari Polda NTB,” ucapnya.

Herman mengaku sempat mencoba menghubungi Kapolres Didik pada Senin (9/2/2026), namun tidak berhasil. “Saya sempat menelpon, tapi nomor yang bersangkutan tidak aktif. Jadi kami tidak berani memberikan klarifikasi dahulu,” tandasnya. (hir)

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (24)

0

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (24)

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 diantaranya meliputi program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, program pengawasan keamanan pangan, program pengawasan sumberdaya keamanan sumberdaya perikanan dan kalautan dan lain sebagainya.(r)

Loteng Perkuat Pengawasan di Bandara, Antisipasi Penyebaran Virus Nipah

PRAYA (globalfmlombok.com) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih aman dari penyebaran virus Nipah. Meski belum ditemukan kasus, pemerintah daerah setempat tetap menggencarkan langkah pencegahan dengan memperkuat pengawasan di pintu masuk daerah, terutama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, Dr. H. Suardi, S.K.M., M.Kes., saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (10/2), mengatakan hingga kini belum ada temuan kasus virus Nipah di wilayahnya. Ia berharap kondisi tersebut dapat terus terjaga.

“Sampai saat ini belum ada temuan kasus virus Nipah di Loteng. Kita tentu berharap seterusnya tetap aman,” ujarnya.

Kendati demikian, Suardi menegaskan masyarakat tidak boleh lengah. Posisi Loteng sebagai salah satu pintu masuk utama ke NTB melalui jalur udara dinilai memiliki potensi risiko terhadap penyebaran penyakit menular.

“Tetap harus waspada. Walaupun sejauh ini belum ada temuan kasus virus Nipah di daerah ini,” katanya.

Sebagai langkah antisipatif, Dikes Loteng telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk mulai mengenalkan virus Nipah kepada masyarakat, termasuk bahaya dan pola penyebarannya. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta mendorong upaya pencegahan mandiri di tengah masyarakat.

“Masyarakat sekarang sudah mulai diperkenalkan terkait virus Nipah. Ini juga bagian dari upaya pencegahan di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok selaku pengelola BIZAM juga meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang datang, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Langkah ini dilakukan menyusul laporan peningkatan kasus virus Nipah di sejumlah negara.

Pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram. Di antaranya dengan mengoperasikan dua unit thermal scanner yang dipasang di area kedatangan domestik dan internasional untuk memantau suhu tubuh penumpang.

Khusus penumpang internasional, setibanya di BIZAM diwajibkan mengisi All Indonesia–SATUSEHAT Health Pass guna memberikan informasi kesehatan dan riwayat perjalanan sebagai bagian dari deteksi dini risiko penularan penyakit.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian, mengatakan pengawasan terhadap penumpang telah diterapkan secara ketat dan berlapis sejak pandemi Covid-19. Dengan adanya laporan penyebaran virus Nipah, pengawasan tersebut semakin diperkuat sebagai langkah kewaspadaan dini.

“Penguatan pengawasan ini merupakan langkah preventif agar potensi penyebaran virus Nipah dapat dicegah sejak dini, mengingat BIZAM merupakan pintu gerbang utama masuknya pelaku perjalanan ke NTB melalui jalur udara,” jelasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Loteng Fokus Cegah Penyebaran Virus Nipah di Pintu Masuk “

Jelang Ramadan, Pemprov NTB Gencarkan Gerakan Pangan Murah

MATARAM (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan Ramadan guna memastikan harga bahan pokok tetap terkendali di pasar tradisional.

Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda NTB, Izzuddin Mahili, mengatakan GPM mulai digelar dalam beberapa hari ke depan dengan menyasar komoditas yang mengalami kenaikan harga.

“GPM rencana dilakukan mulai besok. Komoditas yang digelar terutama yang harganya tinggi seperti cabai, bawang, dan telur. Kalau beras relatif normal karena Bulog rutin melakukan distribusi,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan pemantauan di lapangan, cabai menjadi komoditas dengan lonjakan harga tertinggi. Kenaikan harga cabai dinilai cukup sensitif bagi masyarakat NTB yang menjadikannya sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, terlebih menjelang puasa.

“Komoditas dengan harga tertinggi saat ini cabai. Orang Lombok tidak bisa kekurangan cabai, apalagi menjelang puasa,” katanya.

Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan ikan. Faktor cuaca disebut menjadi salah satu penyebab utama, terutama pada komoditas perikanan yang terdampak gelombang dan curah hujan tinggi.

Menurut Izzuddin, intervensi pasar melalui GPM diyakini dapat membantu menekan harga, khususnya di wilayah dengan indeks perkembangan harga (IPH) tinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah.

“Kalau semakin sering dilakukan tentu berpengaruh, apalagi jika sasarannya tepat. Kabupaten dengan IPH tinggi harus diintervensi,” tegasnya.

Dari sisi ketersediaan, ia memastikan stok pangan, khususnya cabai, relatif aman. Namun, tingginya permintaan dan distribusi ke luar daerah turut mendorong kenaikan harga.

“Stok aman, hanya saja permintaan tinggi. Ini juga mekanisme pasar karena sebagian dijual ke luar daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, gubernur akan mengeluarkan surat imbauan agar petani dan pengepul memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam daerah. Meski demikian, pemerintah tidak dapat melarang distribusi antardaerah selama tidak melanggar aturan.

“Kita hanya bisa melakukan intervensi sesuai kewenangan. Selebihnya mekanisme pasar, kecuali jika ada penimbunan, itu ada satgas yang menindak,” ujarnya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pihaknya akan berkomunikasi langsung dengan pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar mengutamakan kebutuhan lokal sebelum mengirim komoditas ke luar daerah.

“Kita di NTB tidak boleh kekurangan cabai. Saya minta para pengepul fokus memenuhi kebutuhan NTB terlebih dahulu supaya stok terjaga dan harga segera terkendali,” katanya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga dipicu tiga faktor utama, yakni curah hujan yang menghambat panen, tingginya pasokan cabai yang dikirim ke Pulau Jawa, serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak ditemukan indikasi penimbunan.

“Cabai adalah komoditas yang cepat rusak sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Ini murni mekanisme pasar. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Gencarkan Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan “