Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana yang dikhawatirkan sejumlah pihak.
“Tidak sama sekali. Anggaran pendidikan tidak ada sedikit pun yang diambil, bahkan kita tambah,” ujar Muazzim dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (16/2/2026)
Menurut dia, alokasi anggaran pendidikan justru tetap berjalan dan bahkan diperkuat melalui sejumlah program bantuan. Ia mencontohkan, Pimpinan Komisi X DPR RI Dapil NTB II pada tahun ini membawa program Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjangkau tidak kurang dari 250.000 warga di Pulau Lombok.
“Hampir semua pondok pesantren mendapatkan PIP dan KIP. Jadi tidak ada anggaran pendidikan yang digunakan untuk MBG,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah warga mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XXIV/2026.
Berdasarkan informasi dari laman resmi MK per 30 Januari 2026, pemohon dalam perkara ini terdiri dari Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) yang diwakili Miftahol Arifin dan Umran Usman, serta empat pemohon perorangan lainnya.
Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa anggaran program MBG dalam APBN 2026 disebut mencapai Rp 223 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun. Mereka menilai penggunaan anggaran tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas, termasuk peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemerataan akses pendidikan.
“Dengan dana yang begitu besar ditelan MBG, pendanaan untuk operasional pendidikan menjadi berkurang. Padahal, persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kesejahteraan guru masih belum memadai hingga saat ini,” demikian salah satu dalil pemohon dalam berkas perkara.
Para pemohon juga menyoroti masih adanya calon peserta didik yang belum dapat mengakses pendidikan dasar akibat keterbatasan ekonomi.(ris)
Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Pulau Lombok, H. Abdul Hadi, mengawal rencana pembangunan jalan bypass port to port (P2P) yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dengan Pelabuhan Kayangan. Proyek tersebut dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok.
Hadi mengatakan, pemerintah pusat sudah menerima usulan mega proyek ini dan diperkirakan pengerjaannya di tahun 2027 mendatang. Pihkanya juga sudah meminta kepada pemerintah pusat agar membangun komunikasi dengan Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten terkait dengan pembebasan lahan.
“Sehingga tahap pembebasan lahan yang sering muncul masalah dalam proses pembangunan jalan itu dapat diminimalisir,” kata Abdul Hadi, Senin (16/2/2026).
Komunikasi intensif juga telah dilakukan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB sejak tahun lalu untuk menata rancangan program ini. Sejumlah catatan dan usulan teknis juga telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami sudah sampaikan berbagai catatan dan permintaan kepada kementerian. Saat ini tinggal penyempurnaan Detail Engineering Design (DED) serta persiapan pembangunan secara bertahap atau pot to pot melalui jalur selatan,” ujarnya.
Ruas Sekitar 80 Kilometer
Menurut dia, jalur yang direncanakan akan dimulai dari selatan Lembar, tersambung ke bypass, melintasi wilayah Gerung, hingga berakhir di Kayangan, Lombok Timur. Total panjang ruas yang dirancang mencapai sekitar 80 kilometer.
Dari sisi anggaran, kebutuhan biaya diperkirakan berkisar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. Hadi menilai angka tersebut relatif rasional jika dibandingkan dengan skema jalan tol yang membutuhkan investasi lebih besar karena berbasis bisnis.
“Kalau tol sifatnya bisnis dan berbasis keuntungan. Kita khawatir kemampuan masyarakat untuk membayar tarif tol belum terlalu kuat. Selain itu, di beberapa daerah lain jalan tol juga masih relatif sepi,” kata dia.
Karena itu, opsi pembangunan bypass dengan sistem bertahap dinilai lebih realistis, baik dari sisi kemampuan fiskal maupun kebutuhan masyarakat. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi logistik antarpelabuhan sekaligus membuka akses kawasan selatan Lombok yang selama ini belum berkembang optimal.
Sebagai anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek tersebut hingga tahap realisasi.
Tahap Krusial 2026
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa studi kelayakan proyek telah rampung. Tahun 2026 disebut menjadi periode krusial karena tiga tahapan utama harus diselesaikan, yakni penyusunan Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta proses pembebasan lahan.
Terkait pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi NTB berencana menerapkan skema konsolidasi atau wakaf lahan. Skema ini tidak menggunakan pembayaran tunai langsung, melainkan penataan ulang bidang tanah dan penerbitan sertifikat baru yang lebih teratur bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah berharap pendekatan tersebut dapat meminimalkan konflik agraria sekaligus mempercepat proses pembangunan.
Jika terealisasi, proyek bypass Lembar–Kayangan diproyeksikan menjadi tulang punggung konektivitas Pulau Lombok, menghubungkan jalur logistik barat–timur tanpa harus melalui pusat kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir selatan.(ris)
Tokoh nasional asal Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, angkat suara terkait penetapan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.
TGB menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh utama yang harus diperangi bersama karena dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama generasi muda.
“Narkoba adalah musuh utama. Jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita,” ujar TGB dalam pernyataannya, Sabtu (14/2/2026) melalui akun Instagramnya @tuangurubajang
Menurut dia, kasus yang menyeret aparat penegak hukum tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, harus dijaga melalui tindakan tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran.
TGB juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak ragu menindak oknum yang terbukti bersalah. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga marwah institusi sekaligus menunjukkan komitmen dalam pemberantasan narkotika.
“Polri harus menindak tegas oknum seperti ini. Polri harus menindak tegas oknum seperti ini. Merusak nama baik institusi dan menghancurkan generasi muda bangsa” tegas mantan Gubernur NTB ini.
Seperti diketahui, Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani gelar perkara di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Didik terlibat perkara kasus kepemilikan narkotika, yang juga menyeret Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.
“Lanjutkan ke proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Jumat (13/2/2026) malam.
Penyidik mengamankan Didik pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim Paminal Mabes Polri untuk kepentingan pemeriksaan.
Dari hasil interogasi awal, penyidik memperoleh keterangan mengenai sebuah koper berwarna putih yang diduga berisi narkotika dan disebut milik Didik.(ris)
Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak perlu khawatir terkait ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 2026. Perum Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan cadangan beras nasional di wilayah ini dalam kondisi sangat aman, bahkan mencukupi untuk kebutuhan satu tahun ke depan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak nasional di Lapangan Banteng, Desa Lingsar, Lombok Barat, Jumat (13/2/2026).
”Stok beras kita alhamdulillah cukup aman. Saat ini tersedia kurang lebih 154.000 ton, yang diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga satu tahun ke depan,” ungkap Regar di hadapan awak media.
Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Bulog menyatakan siap menggelontorkan stok sebanyak-banyaknya untuk menjaga stabilitas harga. Regar menjelaskan bahwa pihaknya tidak mematok angka kaku untuk target penyaluran, melainkan bergerak fleksibel mengikuti permintaan masyarakat.
”Per hari kita bisa keluarkan 100 hingga 150 ton, tergantung kebutuhan di lapangan. Untuk setiap titik GPM, kami siapkan minimal 5 ton. Jika kurang, langsung kita tambah,” jelasnya.
Komoditas yang disiapkan pun beragam, mulai dari beras medium (SPHP), beras premium, hingga gula pasir.
Terkait sempat adanya isu keterlambatan distribusi minyak goreng, Regar mengklarifikasi bahwa kendala tersebut terjadi pada pengiriman dari Surabaya. Namun, ia memastikan kondisi saat ini sudah berangsur pulih.
”Insyaallah minggu ini distribusi sudah normal semua. Jika sebelumnya pencatatan di SP2KP sempat berada di zona merah, alhamdulillah minggu ini sudah kembali hijau,” tambahnya.
Kepastian stok ini disambut antusias oleh warga yang memadati stand sejak pagi. Sumarni, salah satu warga Lingsar, mengaku lega bisa mendapatkan minyak goreng seharga Rp31.000 per dua liter, jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp43.000.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, H. Eva Dewiyani menekankan bahwa kolaborasi antara Bulog, Bank Indonesia, dan petani lokal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menekan inflasi di 26 titik sepanjang tahun 2026.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi NTB optimistis harga pangan akan tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa dibayangi lonjakan harga kebutuhan pokok.(ris)
BMKG Stasiun Meteorologi ZAM mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah pesisir Lombok dan pesisir Bima. Peringatan tersebut berlaku mulai 14 Februari 2026 pukul 08.00 WITA hingga 19 Februari 2026 pukul 20.00 WITA.
Kepala Stasiun Meteorologi ZAM, Satria Topan Primadi, menyampaikan bahwa potensi banjir rob dipicu oleh pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan kondisi cuaca berawan hingga hujan sedang, serta gelombang laut yang relatif tinggi.
Berdasarkan prakiraan di wilayah Lembar, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang dengan arah angin Barat Daya–Barat Laut berkecepatan 5–15 knot. Tinggi gelombang diprediksi mencapai 1,25–2,5 meter, dengan pasang maksimum sekitar 1,8 meter yang diperkirakan terjadi pada pukul 22.00–23.00 WITA.
Sementara itu, di wilayah Sape, kondisi cuaca serupa juga berpotensi terjadi dengan arah angin Barat Daya–Barat Laut berkecepatan 5–20 knot. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar 1,25–2,5 meter dengan pasang maksimum 1,8 meter pada pukul 21.00–24.00 WITA.
BMKG memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak. Di Pulau Lombok meliputi Ampenan, Sekarbela, Gerung, Lembar, Pemenang, Jerowaru, dan Labuhan Lombok. Di Pulau Sumbawa mencakup wilayah Sumbawa dan Labuhan Badas. Adapun di wilayah Bima berpotensi terjadi di Palibelo, Woha, Bolo, Langgudu, Soromandi, Sape, Rasanae Barat, Hu’u, dan Asakota.
“Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, bantaran sungai, dan daerah dataran rendah agar tetap waspada dan siaga terhadap potensi dampak pasang air laut maksimum, termasuk genangan banjir rob yang dapat mengganggu aktivitas,” ujar Satria Topan Primadi, Sabtu, 14 Februari 2026.
BMKG juga mengingatkan nelayan dan pengguna jasa transportasi laut agar memperhatikan perkembangan cuaca dan tinggi gelombang selama periode peringatan berlangsung.
Informasi terbaru mengenai kondisi cuaca maritim dapat dipantau melalui laman resmi BMKG dan kanal media sosial resmi BMKG NTB.(ris)
Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat orkestrasi pembangunan lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan. Forum strategis ini menjadi ruang sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten/kota.
Rapat tingkat tinggi tersebut dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, diikuti para bupati dan wali kota se-NTB serta pejabat eselon II pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan berlangsung di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Kamis (13/2/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan HLM menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program unggulan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan NTB.
Ia memaparkan sejumlah progres strategis, mulai dari penguatan sektor pendidikan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata berkualitas.
Di sektor pendidikan, Pemprov NTB telah menjalankan Program Sekolah Rakyat sejak 2025 di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa. Pengembangan Sekolah Rakyat juga disiapkan di Desa Gumantar (Lombok Utara) dan Desa Pandai (Kabupaten Bima) dengan target masing-masing hingga 1.000 siswa. Selain itu, lahan pembangunan Sekolah Garuda tengah disiapkan di Lombok Timur dan Sumbawa.
Pada bidang ekonomi desa, hingga kini telah terbentuk 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota, dengan 50 koperasi model berbasis potensi lokal. Sebanyak 10 koperasi telah memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri. Sementara itu, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov mengakselerasi Program Desa Berdaya Transformatif melalui penetapan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya pada 2026. Program ini didukung 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga serta verifikasi data DTSEN bersama BPS. Pada APBD NTB 2026, dialokasikan Rp450,04 miliar melalui OPD yang menjangkau 841 desa/kelurahan dengan fokus signifikan pada desa miskin ekstrem.
Peserta HLM yang dipimpin Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal.
Di sektor tata ruang, Gubernur mendorong percepatan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi, termasuk penyelesaian KLHS dan proses lintas sektor bersama Kementerian ATR/BPN guna menjamin kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara pada isu kehutanan dan ketahanan pangan, ia menyoroti persoalan tumpang tindih kawasan hutan, perambahan lahan, hingga klaim hutan adat. Untuk penertiban kawasan hutan dan pertambangan, Pemprov membentuk Satgas Sumber Daya Alam yang melibatkan TNI dan Polri.
Dalam mendukung swasembada pangan, NTB juga mengelola ratusan daerah irigasi lintas kewenangan serta melaksanakan program optimasi lahan (OPLAH) 2025 di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Pada bidang lingkungan hidup, Pemprov mengalokasikan Rp110,3 miliar dalam APBD 2026 untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota, disertai penguatan fasilitas pengolahan yang pada 2025 telah mencapai ratusan unit.
Sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berkualitas melalui peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan, penguatan NTB sebagai pusat MICE, pengembangan destinasi baru terintegrasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. NTB juga menetapkan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi (Key Tourism Area) yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Selain itu, Pemprov memperkuat kerja sama regional Bali–NTB–NTT di sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia yang saling terhubung.
“Alhamdulillah berbagai program nasional sudah mulai dilaksanakan di NTB. Pemprov juga menyiapkan dukungan lintas OPD, termasuk pengembangan budidaya ikan patin dan pembangunan pabrik ayam petelur terintegrasi,” ujar Miq Iqbal.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan sekaligus penguatan ketahanan pangan desa. Ia bahkan berencana menerbitkan peraturan gubernur yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan baku dari Kopdes Merah Putih.
Pada sesi diskusi, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili serta rencana pembangunan Youth and Sport Center. Sementara Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, melaporkan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem hingga 0,72 persen, serta kendala lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih di sejumlah desa/kelurahan.
Sebagai tindak lanjut HLM, Pemprov NTB menetapkan delapan langkah strategis, mulai dari penguatan Program Desa Berdaya, pembentukan Satgas Perlindungan Hutan, pengelolaan sampah terpadu, optimalisasi opsen pajak, dukungan program prioritas nasional dan provinsi, penguatan kerja sama regional Bali–NTB–NTT, optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai orkestrator pembangunan dan creative financing, hingga monitoring dan evaluasi bersama.
Melalui orkestrasi pembangunan tersebut, Pemprov NTB menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Perkuat Orkestrasi Pembangunan Lewat High Level Meeting Kepala Daerah “
Mataram (globalfmlombok.com) – Proses seleksi jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan. Hingga lima hari menjelang penutupan pendaftaran, tercatat 30 pejabat telah mendaftar untuk mengisi 13 formasi jabatan yang dibuka.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Dikpora) menjadi jabatan yang paling banyak diminati, dengan jumlah pendaftar mencapai lima orang.
“Disusul Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Biro Kesra, masing-masing tiga orang,” ujarnya.
Selain itu, terdapat dua pendaftar untuk posisi Kepala Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Direktur RSUD NTB, Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, Wakil Direktur SDM Diklat dan Penelitian RSUD NTB, Wakil Direktur Pelayanan, serta Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD NTB.
Sementara untuk posisi Kepala Dinas PUPR Perkim dan Kepala Biro Umum dan Adpim masing-masing baru diikuti satu pendaftar.
Tri, yang akrab disapa Yiyit, menjelaskan setiap formasi minimal harus diikuti empat peserta agar proses seleksi dapat dilanjutkan. Dengan 13 formasi yang dibuka, maka dibutuhkan sedikitnya 52 peserta.
“Kalau memenuhi persyaratan minimal, kita bisa lanjut. Kalau belum, maka perlu proses perpanjangan pendaftaran,” katanya.
Ia menambahkan, pendaftar berasal dari kalangan pejabat struktural hingga pejabat fungsional dengan jenjang ahli madya. Namun hingga kini belum ada kepala OPD aktif yang mendaftar untuk berpindah ke jabatan lain.
Dalam tahapan seleksi, Pemprov NTB akan melibatkan assessment center dari pusat serta tim dari Mahkamah Agung. Karena itu, jadwal pelaksanaan sangat bergantung pada ketersediaan tim penguji.
Di sisi lain, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di NTB juga tengah menggelar seleksi serupa, sehingga potensi irisan peserta tetap terbuka.
“Nanti melalui assessment center itu bisa digali kapasitas, potensi, kompetensi, serta kemampuan manajerial. Dari tahapan itu kita berharap bisa mendapatkan figur terbaik,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Banyak Peminat, 30 Pejabat Daftar Seleksi Eselon II NTB “
Mataram (globalfmlombok.com) – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk tim khusus untuk memastikan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dituntaskan dalam waktu 60 hari.
Dalam proses tersebut, Inspektorat turut memanggil OPD yang masuk dalam daftar temuan BPK, di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta beberapa OPD lainnya.
Sekretaris Dinas ESDM NTB, Niken Arumdati, membenarkan pihaknya telah dikumpulkan oleh Inspektorat NTB untuk membahas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK.
“Kita dikumpulkan di Inspektorat. Jadi Inspektorat akan membentuk tim untuk memantau progres penyelesaian LHP BPK di masing-masing OPD,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, apabila temuan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan memberikan sanksi berupa sanksi kinerja kepada OPD terkait.
“Targetnya, sebelum batas 60 hari, laporan sudah diserahkan kepada Inspektorat sebagai leading sector untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Khusus di Dinas ESDM, sejumlah langkah telah ditempuh untuk menuntaskan temuan, terutama terkait jaminan reklamasi pascatambang yang menjadi sorotan BPK. Dalam waktu dekat, Dinas ESDM juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menangani persoalan pertambangan.
Satgas tersebut direncanakan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai upaya memperkuat pengawasan dan penertiban di lapangan. Tim ini akan melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi jumlah serta titik-titik tambang ilegal di NTB, sebelum menetapkan lokasi prioritas pengawasan.
Sembari menunggu pembentukan satgas, pengawasan diperketat pada titik tambang yang berada di kawasan sempadan sungai dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). ESDM juga menyoroti aktivitas perusahaan tambang yang diduga masih beroperasi meski masa izin telah habis, serta penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Kalau yang sekarang masih ada yang diberikan, letaknya di sempadan sungai, kemudian di KP2B. Berarti mungkin kita butuh koordinasi yang lebih intensif dengan pihak kabupaten terkait informasi ruang dan RTRW,” jelas Niken.
Ia mengaku belum merinci jumlah tambang yang menjadi temuan BPK, namun memastikan temuan tersebut tersebar di sejumlah wilayah di NTB. Maraknya laporan dugaan tambang ilegal di media sosial juga menjadi perhatian serius pihaknya.
Menurut Niken, lambannya penanganan tambang ilegal di beberapa titik dipengaruhi keterbatasan sumber daya pengawasan, sehingga diperlukan sinergi lintas instansi untuk menertibkan aktivitas yang kian menjamur.
“Memang ada yang sudah dijadikan uji petik BPK, di kawasan Lombok Timur,” pungkasnya.
Terpisah, Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan proses penyelesaian temuan BPK masih berjalan dan pihaknya terus melakukan penyisiran terhadap OPD yang masuk dalam radar pemeriksaan.
“Masih berproses. Kan baru dua minggu. Kita dikasih waktu 60 hari,” ujarnya singkat. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tindak Lanjuti Temuan BPK, Inspektorat NTB Bentuk Tim“
Giri Menang (globalfmlombok.com) – Penonaktifan sekitar 47 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Lombok Barat (Lobar) oleh pemerintah pusat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pemkab memastikan akan segera melakukan verifikasi data guna mengetahui penyebab ribuan peserta tersebut dinonaktifkan.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menegaskan pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengambilalihan pembiayaan melalui APBD, mengingat sebagian anggaran telah dialokasikan meski belum sepenuhnya mencukupi.
“Nanti saya panggil Dinas Kesehatan, jangan-jangan ada kesalahan juga data di dalamnya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala. Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), ia meminta agar proses pembaruan data menjadi prioritas.
“Itu paling penting, sehingga tidak perlu mungkin keluar anggaran, cuma kan data tidak pernah di-update,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Lobar perlu duduk bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan BPJS untuk menyisir ulang data penerima bantuan. Tidak menutup kemungkinan jumlah peserta yang dinonaktifkan akan berkurang setelah dilakukan verifikasi menyeluruh.
“Ini harus kita lakukan. Saya ingin membiasakan update data,” imbuhnya.
Ia menduga di antara peserta yang dinonaktifkan terdapat warga yang telah meninggal dunia atau tidak lagi berdomisili di Lobar. Tanpa pembaruan data, pembayaran iuran berpotensi tidak tepat sasaran.
Meski demikian, Bupati menegaskan warga yang layak menerima bantuan kesehatan tetap harus dilayani di fasilitas kesehatan, meskipun status kepesertaannya sedang bermasalah.
“Kalau itu harus (dilayani), tidak boleh tidak dilayani,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Dasan Baru, Akhirudin, mengungkapkan masih banyak persoalan administrasi kependudukan (Adminduk) di kalangan masyarakat, seperti perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat, perkawinan siri, hingga belum diurusnya akta kelahiran dan kematian.
Akibatnya, sejumlah warga yang sebenarnya sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan, sehingga hak-haknya, termasuk BPJS, tetap muncul dalam sistem.
“Sehingga hak-haknya masih muncul, seperti BPJS, tetap kelihatan. Akhirnya kan itu pemborosan biaya dari pemerintah,” ujarnya.
Ia mengakui sebagian masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan ke Dukcapil. Namun dengan adanya program pelayanan jemput bola ke desa, antusiasme warga meningkat dan proses pelayanan menjadi lebih cepat.
Pemerintah desa pun berencana membuat aturan (awik-awik) yang mengatur kewajiban pengurusan dokumen kependudukan. Bagi warga yang tidak mengurus Adminduk, termasuk akta kematian, pelayanan administrasi desa dapat ditunda sebagai bentuk penegakan disiplin administrasi. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 47 Ribu PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Bupati Lobar Tegaskan Fasilitas Kesehatan Tidak Boleh Tolak Warga “
Selong (globalfmlombok.com) – Sebanyak 165 unit kendaraan dinas roda dua milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera dilelang. Kendaraan yang sudah tidak lagi layak operasional itu ditargetkan mampu menyumbang penerimaan daerah hingga Rp500 juta.
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Abdul Basyir, mengatakan proses lelang sempat tertunda karena tahapan penilaian aset baru rampung pada akhir Januari 2026.
“Dokumen usulan pelelangan sudah kami siapkan dan sudah diajukan ke KPKNL,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).
Ia menjelaskan, setelah surat permohonan resmi diterima, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan menjadwalkan pelaksanaan lelang sekaligus mengumumkannya secara terbuka kepada publik.
“Rencana paling telat akhir Februari ini kita umumkan pelelangan,” katanya.
Pengumuman tersebut nantinya memuat informasi lengkap, mulai dari nilai limit, jenis kendaraan, hingga tata cara mengikuti lelang. Abdul Basyir menegaskan, seluruh proses dilakukan secara daring melalui situs resmi lelang.go.id tanpa campur tangan pihak mana pun.
Masyarakat yang berminat mengikuti lelang diwajibkan membuat akun secara mandiri di platform tersebut. Seluruh tahapan, persyaratan, serta mekanisme pengajuan penawaran akan dijelaskan secara rinci dalam pengumuman resmi.
Menurutnya, pemenang lelang akan ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi sesuai prinsip lelang terbuka dan transparan. Dengan melihat kondisi kendaraan yang sudah tidak lagi operasional, hasil lelang diperkirakan bervariasi.
“Kalau melihat kondisinya, mungkin kalau diuangkan semua nilainya setara satu unit kendaraan roda empat. Tapi untuk roda dua bisa lebih banyak unit yang didapat masyarakat,” ujarnya.
Pelelangan ini diharapkan tidak hanya menertibkan aset daerah yang sudah tidak produktif, tetapi juga menambah pemasukan bagi kas daerah. (rus)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 165 Randis Lotim Dilelang, Bidang Aset Harapkan Bisa Capai Rp500 Juta “
