Beranda blog Halaman 168

Harga Cabai Melonjak, Champion Cabai Nasional Lotim Setop Pengiriman ke Luar Daerah

SELONG, (globalfmlombok.com) – Meski dikenal sebagai salah satu sentra produksi cabai nasional, harga cabai di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) justru melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Lonjakan harga tersebut membuat salah satu champion cabai nasional asal Lotim, H. Subhan, menghentikan sementara pengiriman cabai ke luar daerah.

Subhan saat dihubungi, menuturkan penghentian pengiriman dilakukan sejak pertengahan Januari 2026. Dalam kondisi normal, ia mampu mengirim 4–5 ton cabai per hari ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta.

“Biasanya kirim 4 sampai 5 ton per hari. Tapi sejak pertengahan Januari kami hentikan dulu. Kemungkinan bisa kirim lagi sekitar Juni atau Juli,” ujarnya.

Saat ini, hasil panen difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Pasalnya, produksi cabai rawit menurun drastis hingga 70 persen akibat anomali cuaca dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Subhan, lonjakan harga masih tergolong wajar karena dipicu turunnya produksi. Tanaman cabai sangat rentan terhadap cuaca ekstrem, seperti hujan deras disertai angin kencang yang kerap melanda NTB.

“Cuaca sangat menentukan. Hujan deras dan angin kencang membuat tanaman rusak. Bahkan dalam sepekan terakhir, banyak bunga cabai rontok,” katanya.

Ia juga menyebut tanaman terserang penyakit layu fusarium. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat signifikan. Petani harus memperdalam bedengan, memasang bambu sebagai penyangga, serta menambah biaya obat-obatan.

Jika pada kondisi normal biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta per hektare, saat ini meningkat menjadi Rp150 juta per hektare. Penggunaan green house pun belum sepenuhnya efektif ketika angin bertiup terlalu kencang.

“Kalau biaya produksi tetap normal, dengan harga seperti sekarang tentu petani untung. Tapi karena cuaca ekstrem, dampak kenaikan harga tidak terlalu besar,” ujarnya.

Petani cabai di Desa Tirtanadi, Alisah, mengakui menanam cabai saat musim hujan jauh lebih sulit. Selain faktor cuaca, tanaman juga rentan terserang penyakit yang oleh warga setempat disebut “jemet”, yang menghambat pertumbuhan tanaman.

Ia menambahkan, tingginya harga cabai juga memicu kekhawatiran pencurian. Petani terpaksa menjaga kebun agar hasil panen tidak dicuri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lonjakan harga di tingkat pasar tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan petani, terutama ketika produksi terganggu dan biaya tanam melonjak. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Harga Cabai Melonjak, Champion Cabai Nasional Lotim Hentikan Pengiriman ke Luar Daerah “

Hilal Awal Ramadan 2026 di Lombok Tidak Terlihat, Tinggi Bulan Masih di Bawah Ufuk

MATARAM, (globalfmlombok.com) – Tim Rukyat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika (Stageof) Mataram bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi NTB melakukan pengamatan hilal pada Selasa (17/2/2026). Pengamatan dipusatkan di Pusat Observasi Bulan (POB) Kanwil Kemenag NTB di Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

Dari hasil rukyatul hilal tersebut, hilal awal Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di wilayah Lombok dinyatakan tidak terlihat.

Kepala BMKG Stageof Mataram, Sumawan, menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan bersama Kanwil Kemenag NTB, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak dapat teramati.

“Hilal tidak dapat teramati dikarenakan ketinggian hilal minus 1,268 derajat dan elongasi 1,208 derajat, sehingga posisi hilal masih di bawah ufuk,” ujarnya.

Sebelumnya, BMKG Stageof Mataram telah menginformasikan rencana pengamatan hilal awal Ramadan di sejumlah titik. Untuk lokasi POB Lombok Utara, pengamatan dilakukan sekitar pukul 17.00 Wita dengan parameter tinggi hilal minus 1,268 derajat dan elongasi 1,208 derajat pada Selasa (17/2/2026).

Pengamatan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/2/2026) di Pantai Loang Baloq, Kota Mataram, sekitar pukul 17.00 Wita. Pada waktu tersebut, tinggi hilal diperkirakan mencapai 8,287 derajat dengan elongasi 11,588 derajat.

BMKG Stageof Mataram mengimbau masyarakat untuk memantau perkembangan informasi resmi melalui laman BMKG. Sementara itu, penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah tetap menunggu hasil sidang isbat yang digelar pemerintah pusat.

Adapun Pusat Observasi Bulan di Dusun Onggong, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, merupakan fasilitas yang baru difungsikan pada 2025. Gedung ini menjadi titik observasi strategis di wilayah NTB dalam mendukung pelaksanaan hisab dan rukyat, serta berkontribusi pada proses penentuan awal bulan Hijriah di tingkat nasional. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hilal Awal Ramadan 2026 di Lombok Tidak Terlihat

Pusat Observasi Bulan Lombok Utara Difungsikan Perdana untuk Hisab Rukyat Penentuan 1 Ramadan

Tanjung (globalfmlombok.com)Kementerian Agama Republik Indonesia memfungsikan perdana Pusat Observasi Bulan (POB) di Dusun Onggong, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, sebagai titik observasi hilal dalam penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriyah/2026 Masehi.

POB yang dibangun pada 2025 tersebut menjadi lokasi hisab rukyat perdana pada Selasa (17/2/2026) sore. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan hilal nasional, di mana pemerintah akan mengompilasi hasil rukyatul hilal dari seluruh titik observasi di Indonesia sebagai dasar penetapan awal Ramadan.

Dalam persiapan observasi, tidak kurang dari 50 undangan hadir di POB Desa Teniga. Mereka terdiri atas unsur Kemenag, pengelola POB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Tim Rukyatul Hilal, UIN Mataram, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam.

Sebelumnya, Kemenag Lombok Utara bersama Kemenag NTB telah meninjau kesiapan fisik dan prasarana pendukung POB pada 4 Februari lalu, guna memastikan kelayakan sarana observasi.

Kepala Kantor Kemenag Lombok Utara, H. Jalalussayuthy, mengatakan hisab rukyat perdana di POB Lombok Utara dimulai sekitar pukul 16.30 Wita, sementara proses pengamatan hilal dilakukan sekitar pukul 18.30 Wita.

“Kegiatan hisab rukyat di POB Lombok Utara dilaksanakan pada 17 Februari 2026. Hasilnya akan menjadi bagian dari laporan nasional sebelum penetapan awal Ramadan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan POB Lombok Utara memiliki nilai strategis sekaligus menjadi kebanggaan daerah. Pasalnya, POB ini menjadi satu-satunya pusat observasi bulan untuk wilayah NTB, Bali, dan NTT yang hasil pengamatannya menjadi referensi Kemenag RI.

“Ini merupakan aset kita, kebanggaan kita, terlebih keberadaannya di Lombok Utara. Oleh karena itu, kami berharap agar Gedung POB ini dapat dijaga dan dipelihara bersama,” katanya.

Dengan difungsikannya POB tersebut, Lombok Utara diharapkan dapat berkontribusi aktif dan ilmiah dalam proses penentuan awal bulan hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pusat Observasi Bulan Lombok Utara Difungsikan Perdana sebagai Lokasi Hisab Rukyat Penentuan 1 Ramadan “

 

 

AKP Malaungi Diperiksa Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, AKBP Didik Segera Jalani Sidang Etik

Mataram (globalfmlombok.com) – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri memeriksa mantan Kepala Satres Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, terkait perkara narkotika yang juga menjerat mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Sementara itu, AKBP Didik dijadwalkan menjalani sidang etik pada Kamis (19/2/2026) di Mabes Polri.

Kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni, Selasa (17/2/2026), membenarkan kliennya diperiksa dalam kaitan perkara etik AKBP Didik. “Ya, diperiksa hari ini,” ujarnya.

Menurut Asmuni, tim Divisi Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap AKP Malaungi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 15.30 Wita dan ia turut mendampingi kliennya selama proses tersebut.

Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menyatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu terkait pemanggilan AKP Malaungi oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. “Saya cek dulu ya,” ujarnya singkat.

Dikutip dari kanal YouTube Divisi Humas Mabes Polri, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Johnny Edison Isir menegaskan, AKBP Didik Putra Kuncoro harus menjalani dua proses di Mabes Polri. Pertama, proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri. Kedua, proses etik yang dilakukan Divisi Propam Polri.

Ia menyebutkan, AKBP Didik belum ditahan oleh Bareskrim Polri karena masih menjalani penempatan khusus (patsus) oleh Divisi Propam Polri dalam rangka proses kode etik yang sedang berjalan. Jika tidak ada perubahan, sidang etik terhadap AKBP Didik akan digelar Kamis (19/2/2026) di Jakarta.

Sebelumnya, dua perwira tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB lebih dahulu menetapkan AKP Malaungi sebagai tersangka atas kepemilikan sabu dengan berat netto 488,496 gram.

AKP Malaungi resmi ditahan di Polda NTB pada Senin (9/2/2026). Ia dijerat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polda NTB juga telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap yang bersangkutan. Hasilnya, AKP Malaungi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dalam perkara tersebut, sabu seberat 488,496 gram disita dari rumah dinas milik AKP Malaungi. Hasil tes urine menunjukkan yang bersangkutan positif amfetamin dan metafetamin.

Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga pada Jumat (13/2/2026), Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menetapkan AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba.

Polisi menyita koper putih berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi sebanyak 49 butir dan dua butir sisa pakai (23,5 gram), alprazolam 19 butir, happy five dua butir, serta ketamin seberat 5 gram. Barang bukti tersebut diduga milik AKBP Didik yang dititipkan di rumah Aipda DA di Tangerang, Banten.

AKBP Didik dijerat Pasal 609 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ia terancam pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp2 miliar.

Keduanya mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang yang diduga bandar berinisial KE. Sosok tersebut kini masuk dalam daftar pencarian kepolisian. Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan bersama Ditresnarkoba Polda NTB untuk mengusut tuntas perkara ini. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” AKP Malaungi Diperiksa Mabes Polri, AKBP Didik Dijadwalkan Jalani Sidang Etik “

Tahun Ini, NTB akan Buka Tiga Penerbangan Internasional

PROVINSI Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membuka tiga penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Internasional Lombok. Ketiga rute baru itu yaitu Lombok – Darwin, Lombok – Perth, dan Lombok – Bangkok. Dalam waktu dekat, tepatnya bulan ini, Pemprov NTB akan membuka penerbangan perdana Lombok – Darwin.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar membenarkan pembukaan rute langsung Lombok – Darwin. Rute ini akan menggunakan pesawat Comac C909 berkapasitas 95 penumpang, dengan frekuensi terbang 4 kali seminggu. “Lombok-Darwin mulai akhir Februari ini mulai,” katanya, Selasa, 17 Februari 2026.

Untuk rute Lombok – Perth rencananya akan dibuka pertengahan tahun ini. Disusul oleh Lombok – Bangkok yang diperkirakan pada triwulan ketiga hingga ke empat tahun 2026. Meski yang baru masuk daftar hanya ada tiga penerbangan internasional yang akan dibuka tahun ini. Ervan berharap NTB akan mendapatkan peluang lebih dengan pembukaan rute-rute internasional lainnya.

“LOP-Perth pertengahan tahun, menyusul Bangkok. Yaa semoga ada tambahan rute lain,” harapnya.

Hal serupa disampaikan Direktur Utama TransNusa, Bayu Sutanto. Ia mengatakan, pembukaan rute penerbangan Lombok-Darwin rencananya akan dibuka pada akhir Februari 2026, atau paling lambat awal Maret tahun ini. Menurutnya, fokusnya saat ini adalah membuka penerbangan internasional yang berpotensi besar mendatangkan wisatawan asing, khususnya dari negara-negara dekat dengan Indonesia.

“Dan memang kita fokus untuk penerbangan-penerbangan internasional yang mendatangkan wisatawan-wisatawan macam negara. Jadi, untuk Lombok ini pertama yang kita akan buka adalah Lombok-Darwin, Northern Territory Australia. Dekat lah ya dalam bulan akhir Februari atau awal Maret,” ujarnya.

Setelah Darwin, TransNusa juga menyiapkan pembukaan rute Lombok–Perth seiring penambahan armada pesawat. Rute tersebut ditargetkan mulai beroperasi dalam tahun ini.

“Kemudian berikutnya sesuai dengan penambahan armada kami, kita akan terbang juga dari Lombok Perth. Ya, untuk itu yang dalam jangka pendek tahun ini ya,” lanjutnya.

Bayu menjelaskan, pembukaan rute Australia didorong oleh tingginya arus wisatawan asing yang selama ini masuk melalui Bali dan Jakarta. Lombok diposisikan sebagai destinasi alternatif terdekat dari Bali yang dinilai masih memiliki daya tampung besar.
“Dengan kondisi Bali yang sudah padat, sudah krodit, itu kan para wisatawan ini kan bukan hanya stop di Bali. Jadi kita juga ingin melihat, Lombok ini kan yang paling dekat,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk memastikan rute ini tetap berlanjut, pihaknya akan memastikan penyesuaian harga tiket serta kerja sama dengan pelaku usaha pariwisata agar keterisian penumpang tetap optimal, termasuk untuk penerbangan kembali.

“Makanya itu nanti larinya ke pricing tiket. Kalau penumpang baliknya kosong. Kita harapkan kalau dengan pelaku usaha seperti Travel Legends, kalau dia grup kan enggak kosong,” tambahnya.

Ke depan, setelah Australia, pihaknya juga berencana membuka peluang rute internasional ke negara-negara ASEAN hingga Asia Timur, seiring bertambahnya armada. Namun untuk tahap awal, fokus utama tetap pada pasar Australia. “Yang dibidik saat ini masih Australia. Karena Australia ini kan negara dekat juga,” pungkasnya. (era)

Pertumbuhan Ekonomi NTB di Tahun Perdana Lalu Muhamad Iqbal–Indah Dhamayanti Putri, Dari Fase Koreksi Menuju Fondasi Transformasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Perdebatan publik mengenai pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 sejatinya berangkat dari cara membaca data. Sebagian masyarakat menangkap angka 12,49 persen sebagai gambaran kondisi ekonomi NTB, sementara sebagian lain mengacu pada angka 3,22 persen. Keduanya sama-sama benar, namun mengukur dimensi yang berbeda.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menjelaskan, angka 12,49 persen merupakan pertumbuhan Triwulan IV 2025 dibanding Triwulan IV 2024 (year-on-year), yang mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi pada akhir tahun. Sementara 3,22 persen adalah pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative), yang merekam rata-rata kinerja selama empat triwulan penuh.

Dengan demikian, 12,49 persen dapat dibaca sebagai momentum kebangkitan, sedangkan 3,22 persen merupakan potret perjalanan satu tahun ekonomi NTB.

Data BPS menunjukkan pada Triwulan I dan II 2025 ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi. Penyebab utamanya bukan sektor pertanian yang justru tumbuh tinggi akibat panen raya, melainkan penurunan tajam produksi pertambangan—sektor yang selama ini menjadi kontributor besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

Memasuki Triwulan III, smelter mulai beroperasi dan ekspor emas kembali berjalan. Pada Triwulan IV, pertumbuhan melonjak hingga 12,49 persen. Pola ini menegaskan bahwa ekonomi NTB sepanjang 2025 bergerak dari fase koreksi menuju fase pemulihan.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, bahkan menegaskan, apabila sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif dan 13,7 persen secara tahunan. Artinya, sektor non-tambang seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konsumsi rumah tangga menunjukkan kinerja yang solid. Perlambatan 2025 lebih merupakan fase transisi sektor tambang dan industri pengolahan, bukan pelemahan ekonomi rakyat.

Enam Kali dari Rencana

Perencanaan pembangunan melalui RPJMD NTB 2025 disusun dengan asumsi pertumbuhan 2024 sebesar 5,30 persen dan target 2025 di level 6 persen—kenaikan sekitar 0,70 poin secara moderat dan berkelanjutan.

Namun realitas awal pemerintahan Iqbal–Dinda berbeda. Ekonomi NTB sempat terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan. Dengan titik awal tersebut, beban pemulihan menjadi jauh lebih berat.

Meski demikian, hingga akhir 2025 ekonomi NTB berhasil ditutup pada level positif 3,22 persen. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan sebesar 4,69 poin dalam satu tahun—sekitar enam kali lipat dari kenaikan yang direncanakan dalam RPJMD.

Capaian ini menunjukkan bahwa tahun pertama pemerintahan Iqbal–Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi tetap bergerak, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi akselerasi.

Struktur Ekonomi Menguat

Di tengah dinamika pertambangan, kinerja PDRB NTB menunjukkan penguatan struktur ekonomi. PDRB per kapita pada 2025 mencapai sekitar Rp33,67 juta per orang, meningkat signifikan dibanding 2024. Ini mengirimkan tiga pesan: kesejahteraan rata-rata masyarakat naik, kapasitas ekonomi daerah menguat, dan proses transformasi mulai terlihat.

Dari sisi lapangan usaha, pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung. Namun penggerak pertumbuhan tertinggi justru datang dari sektor bernilai tambah. Industri pengolahan tumbuh 137,78 persen, jasa keuangan meningkat 28,12 persen, dan perdagangan naik 12,29 persen.

Lonjakan industri pengolahan dipicu mulai beroperasinya smelter, menandai agenda hilirisasi mulai berdampak nyata. Bahkan secara tahunan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 6,48 persen.

Non-Tambang Jadi Penopang

Sepanjang 2025 terlihat penguatan nyata sektor non-tambang yang menopang ekonomi rakyat. Pertanian tumbuh positif, didorong peningkatan produksi padi dari sekitar 152 ribu ton menjadi 200 ribu ton gabah kering giling (GKG). Perdagangan meningkat seiring aktivitas pertanian dan industri.

Sektor akomodasi dan makan minum ikut tumbuh, didorong kenaikan tamu hotel hingga 30,94 persen dan penumpang udara sekitar 10,69 persen. Jasa keuangan, transportasi, serta konsumsi rumah tangga juga menguat.

Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,51 persen. Pengangguran menurun dan pekerja formal meningkat, menandakan daya beli terjaga dan produktivitas mulai menguat.

Maknanya jelas: NTB tidak hanya tumbuh karena tambang. Ekonomi rakyat—pertanian, UMKM, jasa, dan pariwisata—mulai kembali hidup, dan struktur ekonomi bergerak lebih berimbang serta inklusif.

Dari Angka ke Arah Kebijakan

Dengan fondasi PDRB yang menguat dan sektor non-tambang yang pulih, pertumbuhan 2025 perlu dibaca sebagai tahun transisi sekaligus peletakan dasar transformasi ekonomi.

Pertumbuhan 3,22 persen adalah catatan perjalanan 2025. Pertumbuhan 12,49 persen adalah tanda kebangkitan di akhir tahun. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari fase transisi ekonomi NTB.

Ke depan, tantangan bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan konsisten sepanjang tahun, berbasis sektor padat karya, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan arah kebijakan yang tepat, momentum akhir 2025 menjadi fondasi menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan. NTB tidak hanya bangkit, tetapi tengah menata ulang arah pertumbuhannya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertumbuhan Ekonomi NTB di Tahun Pertama Iqbal–Dinda, Dari Fase Koreksi Menuju Fondasi Transformasi “

Viral Pria Lombok Diduga Telantarkan Warga Malaysia, Ini Penjelasan Pemprov NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) buka suara terkait kasus viral dugaan seorang pria asal Lombok menelantarkan warga negara Malaysia selama 18 tahun hingga disebut hidup sebagai tukang sapu. Pemprov menegaskan, informasi yang beredar di media sosial maupun sebagian pemberitaan tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan klarifikasi berdasarkan hasil penelusuran di Dusun Benjelo, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Penelusuran dilakukan oleh Plt Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB bersama aparat desa setempat dengan menghimpun keterangan dari keluarga dekat, kepala dusun, serta kepala desa.

Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka menjelaskan, Norida Akmal Ayob merupakan warga negara Malaysia yang menikah pada 2005 di Thailand dengan pria bernama Badi, warga Dusun Benjelo. Setelah menikah, Norida melahirkan anak pertama di Malaysia. Pada 2007, Norida bersama suami dan anaknya kembali ke Lombok karena ayah Badi meninggal dunia.

Pada tahun yang sama, keluarga tersebut berangkat ke Sumatera untuk bekerja di perkebunan sawit. Pada 2008, Norida melahirkan anak kedua di Sumatera. Sejak 2021, keluarga ini kembali menetap di Lombok, sementara Badi bekerja di bidang ekspedisi.

Terkait pendidikan anak, Pemprov memastikan keduanya sempat mengenyam pendidikan formal. Anak pertama menempuh pendidikan SMP di Sumatera dan melanjutkan ke SMA Negeri 2 Jonggat. Anak kedua bersekolah di SMP Negeri 3 Jonggat dan melanjutkan ke SMK Negeri 1 Jonggat. Pada 2024, anak pertama diterima melalui jalur beasiswa Bidikmisi pada Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Mataram, meskipun tidak melanjutkan kuliah karena kondisi keluarga pascaperceraian.

Norida dan Badi resmi bercerai pada 24 Juni 2024 setelah diketahui Badi menikah lagi. Dalam proses perceraian tersebut, Norida menerima uang sebesar Rp20 juta dari mantan suami untuk membantu biaya pengurusan kepulangan ke Malaysia.

“Karena itu sangat tidak tepat jika disebut ada penelantaran selama 18 tahun, apalagi setelah perceraian Norida juga menerima bantuan biaya kepulangan,” tegas Aka.

Pada 2024, Norida sempat berangkat ke Bali untuk mengurus dokumen kepulangan, kemudian kembali tinggal sementara di rumah keluarga mantan suami di Dusun Benjelo. Setelah perceraian, Norida bekerja di Lesehan Bambu Bonjeruk selama kurang lebih delapan bulan pada 2025. Selama masa pernikahan, ia berstatus sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan keterangan keluarga, kepala dusun, dan kepala desa, tidak benar bahwa Norida bekerja sebagai tukang sapu selama tinggal di Lombok sebagaimana narasi yang berkembang. Sebelum kembali ke Malaysia pada 14 Februari 2025, Norida berpamitan dan bersalaman dengan keluarga mantan suami.

Selain itu, Norida tercatat menerima bantuan BLT Kesra pada November 2025. Saat klarifikasi disampaikan, Badi diketahui sedang berada di Pulau Jawa untuk pengantaran barang ekspedisi.

Pemprov NTB menilai narasi yang berkembang telah membentuk persepsi seolah-olah Norida sepenuhnya ditinggalkan tanpa perlindungan selama 18 tahun. Padahal, berdasarkan data lapangan, Norida hidup bersama keluarga suami, memiliki akses pekerjaan pascaperceraian, menerima bantuan sosial, serta difasilitasi proses kepulangan ke Malaysia.

“Kami menghormati sisi kemanusiaan dalam kasus ini. Namun kami juga berkewajiban meluruskan fakta agar opini publik tidak berkembang berdasarkan asumsi. Fakta lapangan menunjukkan keluarga ini berpindah-pindah antara Malaysia, Lombok, dan Sumatera, serta anak-anaknya tetap mendapatkan akses pendidikan,” ujar Aka.

Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk melindungi setiap warga dan pendatang sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengimbau publik dan media agar menyajikan informasi secara objektif dan berimbang guna menghindari stigma negatif terhadap daerah maupun masyarakat NTB. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Viral Pria Lombok Diduga Menelantarkan Warga Malaysia, Ini Penjelasan Pemprov NTB “

Nyongkolan Adat Sasak Putra Bungsu Tokoh Sekotong Diiringi Ribuan Warga

Giri Menang (suarantb.com) – Prosesi nyongkolan adat Sasak yang digelar salah satu tokoh masyarakat Sekotong, Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Daryadi, Minggu (15/2/2026), viral di media sosial. Arak-arakan budaya yang mengiringi putra bungsunya, Lalu Rega Arya Atifa, menuju kediaman mempelai perempuan, Nabila, di Labuapi itu diikuti ribuan warga.

Nyongkolan tersebut menjadi perhatian publik karena skalanya yang besar dan kemegahannya. Ribuan pengiring berjalan tertib mengantar kedua mempelai dari titik pelepasan di Desa Rumak hingga ke rumah keluarga mempelai perempuan. Prosesi ini dinilai sebagai salah satu nyongkolan terbesar dan termegah yang pernah digelar di Pulau Lombok.

Dalam tradisi Suku Sasak, nyongkolan bukan sekadar iring-iringan pengantin. Prosesi ini merupakan simbol silaturahmi dan penghormatan keluarga besar mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, sekaligus pertunjukan budaya yang sarat makna dan nilai sakral.

Kemegahan prosesi semakin terasa dengan iringan 10 sekahe atau kelompok gendang beleq, dua kelompok galeman, satu kelompok gambus, dan satu kelompok rudat. Perpaduan tabuhan gendang beleq yang gagah, alunan gamelan yang sakral, irama gambus yang merdu, serta rudat yang penuh semangat menghadirkan suasana agung dan berwibawa.

Kedua mempelai diarak menggunakan tandu khusus. Tampak Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, bersama dua kakaknya yang juga anggota DPRD Provinsi NTB, Lalu Ahmad Ismail dan Lalu Irwansyah, mendampingi sang adik. Bahkan Ketua DPRD Lobar tersebut sempat naik tandu untuk mengomandoi warga yang menandu pengantin.

Peserta iring-iringan mengenakan busana adat khas Sasak. Kaum perempuan memakai baju lambung, kereng nine atau kain songket khas Lombok, lengkap dengan sanggul dan anting. Sementara pengiring laki-laki mengenakan jas hitam atau variasinya, kereng selewoq poto (sarung tenun panjang khas Lombok), serta capuk sebagai ikat kepala tradisional.

Arak-arakan ini menyedot perhatian warga di sepanjang jalan yang dilalui. Masyarakat berkerumun menyaksikan prosesi budaya tersebut. Kepadatan peserta dan penonton sempat menyebabkan arus lalu lintas menuju Paok Kambut, Desa Telaga Waru, tersendat. Aparat kepolisian yang telah menyiapkan rekayasa lalu lintas sebelumnya mampu mengurai kemacetan.

Sebelum prosesi nyongkolan, digelar Sorong Serah Aji Krama atau sidang adat yang dirangkaikan dengan akad nikah. Prosesi ini merupakan deklarasi tanggung jawab moral dan status sosial mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam Sorong Serah, perwakilan adat (pembayun) menyampaikan penyerahan ajen-ajen menggunakan bahasa halus adat Sasak.

Pemerhati budaya, Lalu Abdurrahim, mengatakan Sorong Serah merupakan bentuk sidang adat yang menegaskan bahwa kedua belah pihak berasal dari keluarga baik-baik dan telah sah menjadi satu keluarga besar.

“Setelah itu dilanjutkan dengan nyongkolan sebagai bentuk silaturahmi keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan,” ujarnya.

Prosesi ini dinilai menjadi penegasan komitmen masyarakat Sekotong dan Lobar dalam melestarikan tradisi adat Sasak di tengah perubahan zaman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Nyongkolan Adat Sasak Putra Bungsu Tokoh Sekotong Diiringi Ribuan Pengiring “

Penyesuaian Tarif PAM Giri Menang Diharapkan Bantu Tekan Kemiskinan Ekstrem

0

Mataram (globalfmlombok.com) – Perusahaan Air Minum (PAM) Giri Menang melakukan penyesuaian tarif air untuk golongan dasar dan penuh yang mulai berlaku 1 Maret 2026. Kenaikan tarif diberlakukan bagi pelanggan golongan II dan III, yakni rumah tangga, instansi, dan niaga.

Untuk pelanggan rumah tangga, kenaikan tarif mencapai 8,5 persen. Jika sebelumnya rata-rata pelanggan membayar sekitar Rp50 ribu per bulan, maka setelah penyesuaian menjadi sekitar Rp54 ribu per bulan. Sementara itu, pelanggan golongan rendah atau masyarakat miskin tidak mengalami kenaikan tarif.

Direktur PAM Giri Menang, Sudirman, berharap kebijakan ini tidak semata dipandang sebagai penyesuaian harga, tetapi sebagai langkah strategis memperluas cakupan layanan air bersih, khususnya di Lombok Barat dan Kota Mataram.

Menurutnya, perluasan akses air bersih memiliki dampak langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu indikator kemiskinan ekstrem nonfinansial adalah tidak tersedianya akses terhadap layanan air bersih yang layak.

“Harapan kami dengan akses itu, di dalam beberapa indikator kemiskinan ekstrem setidaknya berkurang,” ujarnya, Senin, 16 Februari 2026.

Ia menjelaskan, hingga kini masih terdapat warga yang harus menghabiskan waktu hingga tiga jam hanya untuk mengambil air. Apabila jaringan layanan telah menjangkau wilayah tersebut, waktu yang sebelumnya tersita dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau melakukan aktivitas produktif lainnya.

“Bayangkan kalau kita bisa layani, tiga jam itu akan efektif mereka untuk bekerja,” katanya.

Selain berdampak pada indikator kemiskinan, akses air bersih juga diyakini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih yang memadai akan menekan risiko penyakit berbasis lingkungan, sekaligus mendukung aktivitas pendidikan dan ekonomi keluarga.

Adapun struktur tarif PAM Giri Menang terbagi dalam tiga golongan, yakni tarif rendah, dasar, dan penuh. Setelah penyesuaian, golongan tarif rendah ditetapkan sebesar Rp2.750 per meter kubik. Tarif dasar sebesar Rp4.450 per meter kubik, dan tarif penuh Rp8.650 per meter kubik. Sementara tarif kesepakatan ditetapkan Rp26.550 per meter kubik.

Penyesuaian tarif ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 serta Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1497 Tahun 2025 tentang Besaran Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

“Tarif batas atas Rp8.650, dan tarif batas bawah Rp4.450,” pungkasnya. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penyesuaian Tarif PAM Giri Menang Diharapkan Mampu Entas Kemiskinan Ekstrem “

Komisi IX DPR RI Tegaskan Program MBG Tak Gunakan Anggaran Pendidikan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

“Tidak sama sekali. Anggaran pendidikan tidak ada sedikit pun yang diambil, bahkan kita tambah,” ujar Muazzim dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (16/2/2026)

Menurut dia, alokasi anggaran pendidikan justru tetap berjalan dan bahkan diperkuat melalui sejumlah program bantuan. Ia mencontohkan, Pimpinan Komisi X DPR RI Dapil NTB II pada tahun ini membawa program Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjangkau tidak kurang dari 250.000 warga di Pulau Lombok.

“Hampir semua pondok pesantren mendapatkan PIP dan KIP. Jadi tidak ada anggaran pendidikan yang digunakan untuk MBG,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XXIV/2026.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MK per 30 Januari 2026, pemohon dalam perkara ini terdiri dari Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) yang diwakili Miftahol Arifin dan Umran Usman, serta empat pemohon perorangan lainnya.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa anggaran program MBG dalam APBN 2026 disebut mencapai Rp 223 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun. Mereka menilai penggunaan anggaran tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas, termasuk peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemerataan akses pendidikan.

“Dengan dana yang begitu besar ditelan MBG, pendanaan untuk operasional pendidikan menjadi berkurang. Padahal, persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kesejahteraan guru masih belum memadai hingga saat ini,” demikian salah satu dalil pemohon dalam berkas perkara.

Para pemohon juga menyoroti masih adanya calon peserta didik yang belum dapat mengakses pendidikan dasar akibat keterbatasan ekonomi.(ris)