Mataram (globalfmlombok.com) – Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melonjak signifikan menjelang penutupan pendaftaran, Jumat (20/2/2026).
Jika beberapa hari sebelumnya jumlah pendaftar baru sekitar 30 orang, kini bertambah 71 orang sehingga total mencapai 101 ASN per Kamis (19/2/2026). Lonjakan ini terjadi sehari sebelum batas akhir pendaftaran.
Berdasarkan rekapitulasi pendaftar Selter JPT Pratama Pemprov NTB Tahun 2026, formasi Wakil Direktur SDM, Diklat dan Pelatihan RSUD menjadi jabatan dengan peminat tertinggi, yakni 15 orang. Disusul Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebanyak 11 pendaftar.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) masing-masing 10 pendaftar. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD sembilan orang, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) delapan orang.
Untuk posisi Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD masing-masing tujuh pendaftar. Wakil Direktur Pelayanan RSUD enam orang, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) lima orang, Direktur RSUD empat orang, dan Kepala Dinas PUPR menjadi jabatan paling sepi peminat dengan dua pendaftar.
Kepala BKD NTB, Tri Budi Prayitno, sebelumnya menjelaskan bahwa setiap formasi minimal harus diikuti empat peserta agar seleksi dapat dilanjutkan. Dengan 13 formasi yang dibuka, setidaknya dibutuhkan 52 peserta.
“Kalau memenuhi persyaratan minimal, maka kita bisa lanjut. Kalau belum, maka perlu proses perpanjangan,” ujarnya.
Dengan kondisi pendaftar pada jabatan Kepala Dinas PUPR yang baru dua orang, potensi perpanjangan masa pendaftaran masih terbuka apabila hingga penutupan jumlah minimal belum terpenuhi.
Tri Budi menambahkan, peserta yang mendaftar berasal dari kalangan pejabat struktural hingga pejabat fungsional jenjang ahli madya di internal Pemprov NTB. Namun, sejauh ini belum ada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendaftar untuk berpindah ke jabatan lain.
Proses seleksi juga akan melibatkan assessment center dari pusat dan Mahkamah Agung, sehingga jadwal pelaksanaan sangat bergantung pada ketersediaan tim penguji. Di sisi lain, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga tengah menggelar seleksi serupa, sehingga kemungkinan irisan peserta tetap terbuka.
“Nanti di assessment center akan digali kapasitas, potensi, kompetensi, dan kemampuan lainnya. Dari tahapan itu kita berharap bisa mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jelang Penutupan, Ratusan ASN Daftar Seleksi Eselon II NTB ”
Selong (globalfmlombok.com) – Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur mengamankan empat pria yang diduga sebagai pelaku perusakan bangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Madrasah Unwanul Falah di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Keempatnya ditangkap tanpa perlawanan di kediaman masing-masing pada Rabu (18/2/2026).
Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/22/II/2026/SPKT/POLRES LOTIM/POLDA NTB yang dilayangkan korban berinisial MT (46), seorang wiraswasta asal Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga.
Kapolres Lombok Timur melalui Kasi Humas AKP Nikolas Osman saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebutkan, identitas para terduga pelaku masing-masing AS (25), HM (34), SM (22), dan AM (20). Keempatnya merupakan warga Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, yang berprofesi sebagai wiraswasta.
Peristiwa perusakan terjadi pada Selasa (17/2/2026) sekitar pukul 22.00 Wita. Berdasarkan keterangan pelapor, korban memperoleh informasi dari sepupunya, Muhamad Tanzil, bahwa bangunan yang digunakan untuk program MBG di lingkungan Madrasah Unwanul Falah telah dirusak oleh sekelompok orang.
Aksi perusakan dilakukan dengan cara merobohkan gerbang bangunan hingga terlempar ke sungai. Selain itu, atap dan pintu bangunan dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian materiil sekitar Rp30 juta.
Berbekal laporan itu, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan. Pada Rabu siang, polisi memperoleh informasi bahwa para terduga pelaku berada di rumah masing-masing. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan keempatnya tanpa perlawanan.
Saat ini, para terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Lombok Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal terkait tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Amankan Empat Pria Diduga Perusak Bangunan MBG Madrasah di Lombok Timur “
Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang petinggi pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur berinisial AJN resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual pada santriwati.
Pendamping korban, Joko Jumadi, Rabu (18/2/2026) membenarkan perihal penetapan AJN sebagai tersangka. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka Jumat lalu (13/1/2026),” katanya.
Sebagai pendamping korban, Joko mengaku telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat penetapan tersangka AJN dari penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO), Polda NTB.
Ia menyebutkan, oknum petinggi ponpes itu kini tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda NTB. Sebelumnya AJN diamankan penyidik kepolisian di Bandar Udara Internasional Lombok, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
“Diamankan di bandara tadi pagi. Dia bersama istrinya. Sepertinya mau ke Timur Tengah,” sebutnya.
Joko membeberkan, polisi sebelumnya sudah menginfokan kepada AJN untuk tidak bepergian ke luar Pulau Lombok. Namun, pergerakan yang bersangkutan terendus. Pihak kepolisian yang telah memantau AJN kemudian mengamankannya saat akan terbang ke luar negeri bersama istrinya.
Terpisah, Dirres PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Ni Made Pujewati enggan berkomentar banyak terkait penetapan tersangka dan penangkapan AJN tersebut. “Silakan ke Pak Kabid (Humas Polda NTB). Dalam waktu dekat kita kasih yang terbaik ya,” terangnya.
Sebelumnya, kasus ini terungkap ketika dua santriwati yang merupakan korban tersangka melapor ke Dit PPA-PPO Polda NTB terkait dugaan kekerasan seksual yang mereka alami.
Di kasus ini, salah satu korban diduga telah mendapat dugaan kekerasan seksual dari oknum tuan guru itu selama 10 tahun sejak 2015. Sedangkan satu korban lainnya menjadi korban saat berumur 17 tahun sejak 2024. Korban bervariasi, ada yang telah lulus dan masih bersekolah di ponpes itu.
Modusnya, tersangka mengaku tengah melakukan pembersihan rahim terhadap korban. Dengan tipu dayanya, ia mengatakan yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban bukan dirinya tapi jin.
Oknum petinggi ponpes itu juga telah mewanti-wanti para korban untuk tidak membeberkan kekerasan yang dialaminya. AJN mengatakan bahwa suatu saat dia akan difitnah melakukan dugaan kekerasan seksual. (mit)
Menyambut Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Telkomsel menghadirkan kolaborasi strategis bersama Muslim Pro melalui Paket Bundling Telkomsel x Muslim Pro yang tersedia eksklusif di aplikasi MyTelkomsel. Integrasi ini menjadi yang pertama di Indonesia dalam skema bundel paket layanan spiritual berbasis aplikasi operator seluler.
Melalui kolaborasi ini, pelanggan dapat dengan mudah menemukan, mengaktifkan, dan mengelola layanan Muslim Pro langsung dari MyTelkomsel. Langkah tersebut diharapkan mempermudah umat Muslim menjalani ibadah harian dengan lebih nyaman dan terintegrasi dalam satu aplikasi.
Muslim Pro dikenal sebagai platform muslim global yang menyediakan beragam fitur pendukung ibadah. Fitur inti yang dapat diakses tanpa biaya meliputi jadwal salat, pengingat azan, Al-Qur’an digital, penunjuk arah kiblat, kalender hijriah, hingga kumpulan doa harian. Sementara itu, fitur Premium menawarkan pengalaman lebih lengkap, seperti akses Qalbox tanpa iklan, unduhan audio tilawah untuk pemutaran luring, pilihan suara azan yang beragam, tema warna, tambahan terjemahan dan tafsir, serta dukungan pelanggan premium.
VP Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel Siaga Melayani Sepenuh Hati dalam mendukung pelanggan di momen spesial.
“Terutama selama Ramadan, pelanggan akan beribadah sehari-hari dengan fitur azan pengingat waktu salat, akses ke Al-Qur’an dan doa, serta konektivitas digital yang andal. Paket Bundling Telkomsel x Muslim Pro kami rancang agar cepat dan mudah diakses, dengan manfaat yang langsung terasa. Kami berharap fitur Premium dengan harga bersahabat ini dapat membantu pelanggan fokus beribadah dan mempererat silaturahmi,” ujarnya.
Chief Executive Officer Muslim Pro, Nafees Khundker, menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah awal memperluas akses layanan spiritual digital di Indonesia.
“Melalui paket bundling eksklusif di MyTelkomsel, akses Muslim Pro kini makin sederhana dan terjangkau bagi jutaan pengguna di Indonesia. Ramadan kali ini kami mengajak pelanggan untuk Re:Charge, kembali terhubung secara spiritual tanpa tekanan, dan sesuai ritme hidup masing-masing,” kata Nafees.
Adapun paket bundling yang ditawarkan mencakup:
Data Bundle Rp13.000 untuk 3 hari, termasuk Muslim Pro Premium dan kuota internet 1,5 GB.
Data Bundle Rp16.000 untuk 7 hari, termasuk Muslim Pro Premium dan kuota internet 512 MB.
Data Bundle Rp37.000 untuk 30 hari, termasuk Muslim Pro Premium dan kuota internet 1 GB.
Seluruh paket dapat diaktifkan melalui MyTelkomsel dengan langkah membuka menu “Beli Paket”, memilih kategori Digital Lifestyle (Digital & Music), lalu memilih Muslim Pro dan menyelesaikan pembayaran. Setelah itu, pelanggan akan menerima SMS aktivasi dan dapat langsung menikmati layanan Muslim Pro Premium.
Kolaborasi ini menandai langkah beyond connectivity Telkomsel, tidak hanya menyediakan layanan jaringan, tetapi juga menghadirkan solusi digital yang mendukung kebutuhan spiritual pelanggan selama Ramadan.(r)
Kegiatan Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 diantaranya program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penanganan kerawanan pangan dan lain sebagainya.(*)
Giri Menang (globalfmlombok.com) – Memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lombok Barat (Lobar) masih “puasa” gaji. Mereka belum menerima pembayaran selama dua bulan, terhitung Januari dan Februari 2026. Gaji tersebut masih menunggu rampungnya perjanjian kontrak kerja.
Seorang PPPK Paruh Waktu yang enggan disebutkan namanya mengaku belum menerima gaji sejak awal tahun. Ia berharap pembayaran dapat segera direalisasikan, terlebih untuk memenuhi kebutuhan bulan puasa yang mulai Kamis (19/2/2026).
“Kami berharap dibayar secepatnya, bisa untuk kebutuhan puasa. Karena besok (hari ini, red) puasa,” ujarnya melalui media ini, Selasa (17/2/2026).
Ia menyebutkan, meskipun nominal gaji yang diterima hanya sekitar Rp760 ribu per bulan, namun jumlah tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi jika dibayarkan sekaligus dua bulan, dinilai cukup berarti bagi PPPK Paruh Waktu.
Dari informasi yang diterima, pembayaran gaji kemungkinan dilakukan pada Maret dengan sistem rapel. Meski demikian, para PPPK berharap pencairan dapat dipercepat.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Barat, Baiq Yeni S Ekawati, menjelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu memang telah dilantik dan menerima surat keputusan (SK). Namun, tahapan berikutnya adalah penyusunan perjanjian kontrak kerja sebagai dasar pembayaran hak mereka.
“Meski PPPK paruh waktu, tetap harus ada perjanjian kerja hitam di atas putih, apa saja yang harus mereka penuhi. Setelah perjanjian selesai, baru bisa dibayarkan,” ujarnya.
Ia memastikan anggaran untuk pembayaran gaji telah tersedia sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Pihaknya saat ini berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) terkait percepatan proses tersebut.
Menurutnya, BKD masih melakukan penyesuaian dengan pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru. Sebagian pejabat masih menunggu pelantikan dan izin dari pemerintah pusat, sehingga proses administrasi turut terdampak.
“Sekarang selesai perjanjian kontrak kerjanya, ya kita bayarkan,” tegasnya.
BKAD, lanjutnya, juga mendorong masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk proaktif menindaklanjuti penyusunan perjanjian kerja jajarannya. Saat ini, konsep perjanjian masih disusun BKD dan perlu dikonsultasikan kepada pimpinan sebelum ditetapkan.
“Kalau konsepnya sudah sesuai, kami juga berinisiatif membantu agar teman-teman cepat dibayarkan,” ujarnya.
Pemkab Lobar berharap proses administrasi dapat segera dirampungkan agar hak PPPK Paruh Waktu bisa segera direalisasikan, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat selama Ramadan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Memasuki Ramadan, PPPK Paruh Waktu Lobar Masih “Puasa” Gaji Dua Bulan “
Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram menjamin pelayanan kesehatan di 11 puskesmas yang tersebar di enam kecamatan tetap berjalan optimal selama Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kepastian ini disampaikan menyusul adanya penyesuaian jam kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram selama bulan suci.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan, menegaskan meskipun terdapat perubahan jam kerja, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di seluruh puskesmas tetap dilaksanakan seperti biasa.
“Kami pastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan berkurang selama puasa,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Ia menjelaskan, untuk unit kerja dengan enam hari kerja seperti puskesmas, jam operasional selama Ramadan ditetapkan Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 Wita, Jumat pukul 08.00–11.00 Wita, dan Sabtu pukul 08.00–13.30 Wita.
Sementara itu, unit kerja dengan lima hari kerja menyesuaikan jam operasional pada Senin hingga Kamis pukul 08.00–15.45 Wita dengan waktu istirahat pukul 12.00–12.30 Wita, serta Jumat pukul 08.00–11.30 Wita. Dengan penyesuaian tersebut, total jam kerja ASN selama Ramadan berkurang dari 37,5 jam per minggu menjadi 32,5 jam per minggu.
Meski demikian, Emirald menegaskan tidak ada pengurangan jenis layanan maupun kualitas penanganan medis. Seluruh poliklinik yang tersedia di puskesmas, termasuk poliklinik gigi, tetap beroperasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Prinsipnya, pelayanan kami meskipun puasa jangan sampai mengurangi kualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, tidak ada persiapan khusus yang signifikan selain penyesuaian jam masuk dan pulang. Perubahan jadwal kerja selama Ramadan, menurutnya, merupakan agenda rutin tahunan yang telah dipahami seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan staf administrasi.
Untuk memastikan layanan tetap maksimal, jajaran puskesmas diminta melakukan kesiapan teknis, termasuk pengaturan jadwal petugas serta memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis. Para tenaga medis juga diimbau menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima saat melayani pasien dalam keadaan berpuasa.
“Para petugas harus tetap menjaga fisik dan mental agar prima saat melayani pasien dalam keadaan berpuasa,” pesannya.
Dengan kepastian tersebut, masyarakat Kota Mataram diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara nyaman dan tanpa kekhawatiran selama Ramadan sesuai jam operasional yang telah ditentukan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jam Kerja Berkurang, Layanan Kesehatan di 11 Puskesmas Mataram Tetap Berjalan Normal “
Tahun pertama kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) berlangsung dalam situasi ekonomi yang tidak sepenuhnya ideal. NTB memasuki 2025 dengan tekanan sektor pertambangan, kontraksi ekonomi pada dua triwulan awal, serta fase awal operasional industri hilirisasi yang belum sepenuhnya stabil.
Namun justru di tengah masa transisi inilah, kinerja ketenagakerjaan menunjukkan arah yang patut diapresiasi.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama delegasi duta besar (Dubes) dan perwakilan negara sahabat mengunjungi objek wisata hijau Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng) Mei 2025 lalu. Adanya desa wisata menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar dan membutuhkan pelatihan mengelola objek wisata dari profesional di bidang pariwisata. (globalfmlombok.com/dok)
Sepanjang 2025, pasar kerja NTB bergerak positif. Dalam periode Agustus–November 2025 saja, tercatat penambahan tenaga kerja sekitar 29,57 ribu orang. Jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 3,14 juta orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 turun menjadi sekitar 3,05 persen, lebih rendah dibanding Februari dan Agustus 2025.
Angka ini penting karena menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak berhenti pada statistik pertumbuhan, tetapi benar-benar menciptakan lapangan kerja.
Lebih jauh lagi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat, terutama pada kelompok perempuan. Ini menandakan dua hal sekaligus: membaiknya peluang kerja serta meningkatnya kepercayaan rumah tangga terhadap kondisi ekonomi daerah.
Lapangan Kerja Mulai Bergeser ke Sektor Produktif
Jika dilihat dari lapangan usaha, sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi sepanjang 2025 adalah:
– Akomodasi dan Makan Minum
– Konstruksi
– Jasa Lainnya
Kombinasi ini memberi gambaran yang cukup jelas. Pariwisata mulai pulih, proyek-proyek konstruksi kembali bergerak, dan sektor jasa kembali menggeliat. Ini sejalan dengan meningkatnya tamu hotel, naiknya mobilitas penumpang udara, serta menguatnya konsumsi rumah tangga.
Artinya, ekonomi NTB tidak hanya pulih karena aktivitas industri besar, tetapi karena roda ekonomi lokal kembali berputar.
Sektor akomodasi dan makan minum kini kembali menjadi mesin pencipta kerja. Dampaknya terasa langsung hingga ke UMKM, pedagang kecil, pekerja informal, dan pelaku jasa pendukung pariwisata.
Konstruksi pun memainkan peran penting. Setiap proyek bukan hanya menciptakan pekerjaan langsung, tetapi juga memicu permintaan material lokal, transportasi, hingga konsumsi masyarakat sekitar.
Bukan Hanya Bertambah, Kualitas Tenaga Kerja Juga Meningkat
Capaian ketenagakerjaan 2025 tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas.
Proporsi pekerja formal meningkat, terutama dari kelompok buruh dan karyawan. Ini menunjukkan pergeseran dari pekerjaan rentan menuju hubungan kerja yang lebih stabil dan terlindungi.
Lebih menggembirakan lagi, proporsi penduduk bekerja lulusan Diploma dan Universitas naik menjadi sekitar 14,20 persen. Ini sinyal awal bahwa SDM NTB mulai naik kelas dan semakin terserap ke sektor yang membutuhkan keterampilan.
Pada saat yang sama, jumlah pengangguran periode Februari–November 2025 turun sekitar 3,91 ribu orang.
Kombinasi meningkatnya pekerja formal, naiknya tenaga kerja terdidik, dan menurunnya pengangguran menunjukkan bahwa pasar kerja NTB tidak sekedar pulih, tetapi mulai mengalami perbaikan struktur.
Sebaran Ketenagakerjaan NTB 2025: Ekonomi Rakyat Jadi Tulang Punggung
Struktur ketenagakerjaan NTB menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada sektor non-tambang. Berdasarkan data 2025, sebarannya sebagai berikut:
1. Pertanian dan Perikanan – 35,37%.
Sekitar 1,1 juta tenaga kerja terserap di sektor ini. Dominasi ini mencerminkan karakter agraris NTB. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara kumulatif mencapai 125 pada 2025 memperkuat bahwa kebangkitan pertanian langsung berdampak pada penghidupan jutaan rumah tangga. 2. Perdagangan Besar dan Eceran – 18–19%.
Menyerap sekitar 560.000–600.000 tenaga kerja. Perdagangan menjadi tulang punggung distribusi ekonomi: menghubungkan produksi dengan konsumsi sekaligus menciptakan lapangan kerja massal. 3. Industri Pengolahan – 8–10%.
Sekitar 280.000–300.000 tenaga kerja, termasuk pengolahan makanan dan industri kecil. Angka ini mulai meningkat seiring bergulirnya hilirisasi, menandai awal transformasi ekonomi dari ekstraksi menuju pengolahan. 4. Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) – 6–8%.
Menyerap sekitar 200.000–240.000 tenaga kerja. Sektor ini menjadi salah satu prioritas karena potensi alam, budaya, dan kuliner NTB yang besar serta efek gandanya ke UMKM. 5. Pertambangan dan Penggalian – 1,3–1,5%.
Hanya sekitar 40.000–50.000 tenaga kerja (termasuk proyek sementara). Meski berpengaruh besar pada PDRB, sektor ini relatif kecil dalam menyerap tenaga kerja, bahkan sebagian bersifat temporer dan berkeahlian khusus.
Komposisi ini menegaskan satu hal penting: mayoritas masyarakat NTB hidup dari pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Karena itu, keberhasilan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor ini jauh lebih relevan bagi kesejahteraan rakyat dibandingkan lonjakan angka pertumbuhan semata.
Tahun Transisi yang Produktif
Jika pertumbuhan ekonomi 2025 dibaca sebagai tahun transisi, maka kinerja ketenagakerjaan menunjukkan bahwa transisi tersebut berlangsung relatif produktif.
Di tengah kontraksi awal tahun akibat penurunan produksi tambang, lapangan kerja tetap tumbuh. Ketika smelter mulai beroperasi dan ekonomi bangkit di paruh kedua tahun, penyerapan tenaga kerja ikut meningkat. Ini menandakan bahwa proses transformasi ekonomi mulai memberi dampak nyata.
Dalam konteks satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, capaian ini menjadi fondasi penting: investasi besar dikawal, sekaligus dipastikan pertumbuhan merembes ke sektor padat karya.
Tantangan ke Depan: Menjaga Momentum dan Meningkatkan Produktivitas
Meski capaian 2025 patut diapresiasi, tantangan ke depan tidak ringan:
1. Memperluas lapangan kerja, terutama bagi generasi muda dan lulusan baru.
2. Meningkatkan kualitas pekerjaan melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, dan penguatan kewirausahaan.
3. Memperkuat keterkaitan industri besar dengan ekonomi lokal agar investasi menciptakan efek berganda yang nyata.
Arah kebijakan 2026 yang menekankan pertanian bernilai tambah, industrialisasi pangan lokal, penguatan UMKM, serta pariwisata berbasis ekonomi rakyat menjadi kunci menjaga keberlanjutan penciptaan kerja.
Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka PDRB. Ukuran keberhasilan paling nyata adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan meningkat, dan masa depan generasi muda makin terbuka.
Satu tahun pertama Iqbal–Dinda menunjukkan bahwa di tengah fase koreksi ekonomi, NTB mampu menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, menurunkan pengangguran, meningkatkan pekerja formal, serta mulai mengangkat kualitas SDM.
Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari proses panjang transformasi ekonomi daerah.
Dan satu hal sudah jelas: pemulihan 2025 tidak berhenti di grafik pertumbuhan, ia hadir dalam bentuk pekerjaan nyata, meningkatnya partisipasi kerja, dan membaiknya kualitas tenaga kerja.
Di situlah makna paling penting dari capaian ketenagakerjaan tahun pertama ini: ekonomi NTB mulai bergerak kembali bersama rakyatnya. (*)
Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Kominfotik) Provinsi NTB membuka layanan pelaporan dan pengaduan terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi Calon Kepala Sekolah (CKS) jenjang SMA sederajat di NTB. Langkah ini ditempuh untuk mencegah dan meminimalisasi praktik culas selama proses seleksi berlangsung.
Seleksi CKS merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi NTB melalui Dikpora untuk menjaring guru-guru berkualitas yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung sekitar sebulan, mulai Rabu (18/2/2026) hingga Selasa (31/3/2026).
Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik, yang juga juru bicara Gubernur NTB, menegaskan pemerintah tidak mengakomodasi praktik-praktik tidak terpuji seperti jual beli jabatan.
“Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda tidak mengakomodir cara-cara seperti itu,” tegasnya.
Menurutnya, seleksi ini diharapkan melahirkan guru-guru yang benar-benar kompeten dan siap mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Untuk itu, Diskominfotik bersama Dikpora menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat melalui email seleksikepsek@ntbprov.co.id.
“Hari itu juga akan ditindaklanjuti apabila ada laporan yang masuk dari masyarakat atau dari siapa saja komponen masyarakat di NTB,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dikpora NTB, Surya Bahari, menegaskan pelaksanaan seleksi harus berjalan transparan, berintegritas, dan bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan arahan Gubernur NTB agar proses seleksi dilakukan secara meritokratis.
“Saya ingin menegaskan sesuai arahan pimpinan dalam hal ini Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa pelaksanaan seleksi ini dilaksanakan secara profesional,” katanya.
Ia menambahkan, ruang pengaduan dan pelaporan menjadi instrumen penting untuk memastikan seleksi berjalan adil dan objektif. Bahkan, pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan.
“Kalau dia memang ikut seleksi dan itu terbukti (curang), paling awal kita akan diskualifikasi,” tegasnya.
Seleksi CKS tahun ini menggunakan skema non-reguler. Tahapannya meliputi pendaftaran mandiri melalui laman Ruang GTK pada 18–28 Februari, verifikasi berkas 2–5 Maret, pengumuman seleksi administrasi 6 Maret, Uji Kompetensi Berbasis Komputer (CAT) 11–13 Maret, wawancara 26–27 Maret, serta pengumuman hasil akhir pada 31 Maret 2026.
Dengan dibukanya kanal pengaduan, Pemprov NTB berharap proses seleksi berlangsung bersih dan mampu menghasilkan kepala sekolah yang profesional serta berintegritas. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sediakan Ruang Pengaduan, Cegah Kecurangan pada Seleksi Calon Kepala SMA Sederajat di NTB “
Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyiapkan program inovatif untuk menyemarakkan suasana sekaligus memperindah wajah daerah menjelang bulan suci Ramadan. Seluruh desa diwajibkan memasang lampu penerangan di sepanjang jalan dan mengikuti lomba kebersihan lingkungan.
Kebijakan tersebut diumumkan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat kunjungan di Ekas beberapa hari lalu. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Lotim itu menegaskan komitmennya untuk mengubah paradigma pengakuan terhadap daerahnya.
“Kabupaten yang diakui keamanan kita, kita ingin jadi kabupaten yang diakui keindahan wilayah kita,” ujar H. Iron, sapaan akrab Bupati.
Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan jajarannya segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh desa. Surat tersebut mewajibkan aparatur desa menghidupkan suasana malam dengan memasang lampu di pinggir-pinggir jalan.
“Nah, sehingga besok akan turun surat ke semua desa dalam rangka menghadapi bulan puasa, semua desa harus memasang lampu setiap pinggir jalannya biar dia terang,” tegasnya.
Namun, program ini tidak hanya menitikberatkan pada penerangan. Aspek kebersihan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah akan menggelar lomba kebersihan antar desa, dengan penilaian berbasis dua indikator utama, yakni estetika pencahayaan dan pengelolaan kebersihan lingkungan.
“Pinggir jalan itu dan kebersihan desanya itu akan kita lombakan. Jadi kalau pun lampu Anda bagus, tapi sampah di mana-mana, ah, coret. Jadi dua hal saja,” tegasnya.
Bupati menegaskan, jika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka desa tersebut berpotensi gugur dalam penilaian. Meski belum merinci besaran hadiah, ia memastikan apresiasi yang diberikan akan menarik dan mampu memicu kompetisi positif antar desa.
“Itu apa hadiahnya menarik, pokoknya yang jelas, menarik hadiahnya. Nanti akan turun surat itu dari Kabupaten kepada seluruh desa,” ujarnya.
Sebelumnya, menjelang Ramadan tahun lalu, Pemkab Lotim juga menggulirkan sejumlah program, termasuk pembagian paket sembako untuk menekan inflasi. Tahun ini, fokus diarahkan pada pembangunan estetika dan lingkungan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi Lotim SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan).
Program tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan suasana Ramadan yang lebih terang dan semarak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Surat edaran resmi dari kabupaten pun dinantikan sebagai panduan teknis pelaksanaan di tingkat desa. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Canangkan Lomba Kebersihan “
