Di tengah dinamika ekonomi 2025 yang sempat tertekan pada paruh awal tahun akibat koreksi sektor pertambangan, satu indikator sosial justru menunjukkan arah yang menggembirakan: kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil diturunkan secara signifikan.

DATA September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin NTB sebesar 637,18 ribu orang, turun 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025. Secara persentase, angka kemiskinan menurun menjadi 11,38 persen, atau berkurang sekitar 0,40 poin persentase.

Lebih penting lagi, NTB masuk 9 besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional pada 2025.

Ini bukan sekedar fluktuasi statistik. Penurunan tersebut terjadi dalam situasi ekonomi yang sedang bertransisi, saat pertumbuhan agregat belum sepenuhnya pulih, yang menandakan bahwa intervensi sosial dan ekonomi pemerintah daerah bekerja cukup efektif menjangkau kelompok rentan.

Jika dibandingkan dengan 2024, capaian ini semakin bermakna. Pada 2024, kemiskinan NTB masih berada di kisaran 11,9–12 persen, dengan tekanan kuat dari inflasi pangan dan daya beli pascapandemi. Tahun 2025 menjadi titik balik, ketika pemulihan ekonomi mulai menyentuh lapisan bawah masyarakat.

Bukan hanya jumlah orang miskin yang menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga ikut turun. Artinya:
– rata-rata pengeluaran warga miskin semakin mendekati garis kemiskinan
– jarak antarwarga miskin semakin menyempit
– beban kemiskinan menjadi lebih ringan

Dengan kata lain, mereka yang masih miskin pun berada dalam kondisi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Ketimpangan turun, pertumbuhan lebih merata. Perbaikan tidak berhenti pada kemiskinan. Pada September 2025, Gini Ratio NTB tercatat sekitar 0,364, lebih rendah dibanding beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat (~0,383), DI Yogyakarta (~0,397), dan DKI Jakarta (~0,426).
Maknanya jelas:
– ketimpangan pengeluaran di NTB relatif lebih rendah
– hasil pertumbuhan ekonomi lebih merata
– distribusi manfaat pembangunan tidak terlalu terkonsentrasi di kelompok atas
Bahkan, porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di NTB telah mencapai sekitar 19,23 persen, yang menurut standar Bank Dunia sudah masuk kategori ketimpangan rendah. Ini indikator penting bahwa kelompok bawah mulai memperoleh bagian yang lebih adil dari aktivitas ekonomi.

Bagi daerah dengan struktur ekonomi yang selama ini sangat dipengaruhi sektor padat modal, seperti pertambangan, capaian ini patut dicatat sebagai kemajuan struktural.

Dari angka ke dampak nyata: Apa yang Membuat Kemiskinan Turun?
Penurunan kemiskinan 2025 tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil kombinasi antara pemulihan ekonomi rakyat dan intervensi kebijakan yang lebih terarah pada tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda.

Beberapa faktor penguat yang paling terasa di lapangan antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pertanian
Sepanjang 2025, produksi padi meningkat tajam, dari sekitar 152 ribu ton menjadi hampir 200 ribu ton Gabah Kering Giling. Ini berdampak langsung pada:
– pendapatan petani
– serapan tenaga kerja musiman
– stabilitas harga pangan lokal
Karena sebagian besar penduduk miskin NTB berada di perdesaan dan sektor pertanian, peningkatan produksi pangan memberi efek cepat terhadap penurunan kemiskinan.
Program pendampingan petani, distribusi sarana produksi, serta stabilisasi harga gabah menjadi bantalan sosial-ekonomi yang sangat nyata.

2. Aktivasi UMKM dan Perdagangan Lokal
Pemulihan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM sepanjang 2025 ikut membuka kembali sumber penghasilan rumah tangga miskin dan rentan.
Ketika pariwisata mulai bergerak, akomodasi dan makan minum tumbuh, dan mobilitas masyarakat meningkat, maka pedagang kecil, pekerja informal, hingga usaha rumahan kembali memperoleh pasar.
Ini penting karena sebagian besar warga miskin menggantungkan hidup pada sektor-sektor ini.

3. Perlindungan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran
Program bantuan sosial tetap menjadi jaring pengaman, tetapi pada 2025 mulai dipadukan dengan pendekatan pemberdayaan:
– padat karya
– dukungan UMKM mikro
– integrasi bantuan dengan aktivitas produktif
– penguatan desa melalui belanja berbasis kebutuhan lokal

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi.

4. Lapangan Kerja Bertambah, Daya Beli Terjaga
Sepanjang 2025 tercatat penambahan tenaga kerja puluhan ribu orang, sementara pengangguran menurun. Konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 4,5 persen.
Bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin, pekerjaan sekecil apa pun jauh lebih menentukan daripada angka pertumbuhan makro. Ketika peluang kerja meningkat, kemiskinan pun turun.
Kemiskinan turun di tengah tahun transisi. Yang membuat capaian ini semakin bermakna adalah konteksnya.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi ekonomi NTB: sektor tambang sempat turun tajam, industri hilirisasi baru mulai berjalan, dan pertumbuhan agregat belum sepenuhnya pulih. Namun justru pada tahun seperti ini, kemiskinan berhasil ditekan dan ketimpangan membaik.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan Iqbal–Dinda tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan besar berbasis modal, tetapi juga menjaga denyut ekonomi rakyat.

Penutup: Fondasi Sosial untuk Transformasi Ekonomi
Dalam satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda, NTB tidak hanya mencatat pemulihan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas pembangunan sosial.

Kemiskinan turun. Ketimpangan lebih rendah. Kelompok bawah mulai memperoleh porsi yang lebih adil dari aktivitas ekonomi.

Ini bukan akhir pekerjaan, melainkan fondasi penting.

Ke depan, tantangannya adalah menjaga momentum ini melalui:
– penguatan pertanian bernilai tambah
– penciptaan kerja padat karya
– industrialisasi berbasis sumber daya lokal
– UMKM yang terhubung dengan pariwisata dan industri
– serta perlindungan sosial yang semakin produktif
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekedar angka pertumbuhan, melainkan seberapa banyak warga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Dan pada tahun pertama ini, arah itu sudah mulai terlihat. (r)