Beranda blog Halaman 160

Pemprov NTB Jelaskan Proyek Jalan Lenangguar–Lunyuk yang Tak Kunjung Tuntas

Mataram (globalfmlombok.com) – Proyek peningkatan jalan Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa belum juga tuntas. Proyek fisik yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 itu tidak rampung hingga akhir tahun, sehingga diberikan adendum perpanjangan waktu selama 50 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan senilai Rp19 miliar tersebut.

Namun, setelah melewati 50 hari terhitung sejak 1 Januari 2026, proyek jalan penghubung sepanjang sekitar 60 kilometer itu belum menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan video yang beredar, kondisi jalan disebut masih belum layak dilewati.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB, H. Lalu Mohammad Faozal, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan proyek akan mengacu pada kontrak antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT Amar Jaya Pratama Grup (AJP) selaku pelaksana.

“Semua proyek itu ada dasarnya. Ada kontrak, ada aturannya. Kalau sudah tidak selesai sesuai aturan, ya kita luruskan. Semua kegiatan proyek itu sudah ada dalam kontrak. Kalau tidak sesuai kontrak, maka ada risikonya,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Terkait dorongan sejumlah anggota dewan agar dilakukan pemutusan kontrak terhadap PT AJP, Faozal belum memberikan kepastian. Ia menegaskan, langkah yang diambil pemerintah daerah sepenuhnya akan mengacu pada isi kontrak dan adendum yang telah disepakati dengan pihak ketiga.

“Risikonya ya sesuai isi kontrak. Kalau di kontraknya bunyinya seperti itu (putus kontrak), ya kita jalankan nanti. Pokoknya semua sesuai dengan kontrak,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-Perkim NTB, Budi Herman, memastikan pihaknya akan turun langsung meninjau kondisi lapangan untuk melihat sejauh mana progres pekerjaan yang masuk dalam long segment proyek tahun 2025 tersebut.

“Pasti saya akan ke sana. Kita minta kontraktornya untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu,” ujarnya.

Ia menekankan, proyek jalan strategis yang menghubungkan Kecamatan Lunyuk dengan pusat Kabupaten Sumbawa tersebut harus segera dituntaskan, mengingat jalur itu merupakan satu-satunya akses utama masyarakat Lunyuk.

“Kontraktor harus serius. Logikanya kan sudah dikasih perpanjangan waktu. Ya harus serius. Apalagi ini kan proyek strategis Pak Gubernur juga,” tegasnya.

Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunan jalan Lenangguar–Lunyuk baru mencapai 72 persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR NTB, Miftahuddin Anshary, menjelaskan pekerjaan saat ini memasuki tahap persiapan pengaspalan pada long segment. Sementara itu, pekerjaan bore pile masih harus dilanjutkan dan diselesaikan pada segmen 2 dan segmen 5. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Jelaskan Terkait Proyek Lenangguar-Lunyuk Tak Kunjung Tuntas

Pemprov NTB Akan Surati Kemenag soal Tingginya Kasus Kekerasan di Ponpes

Mataram (globalfmlombok.com)Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menyurati Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menyusul tingginya kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Langkah ini diambil setelah pimpinan salah satu ponpes di wilayah Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berinisial ANJ ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB, H. Ahmad Masyhuri, mengakui selama ini pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap ponpes. Menurutnya, sistem pesantren selama ini lebih mengedepankan pengawasan internal karena memiliki aturan tersendiri.

Karena itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal berencana mendorong penguatan pengawasan dengan melibatkan Kemenag secara lebih aktif.

“Nanti akan bersurat Pak Gubernur ke Menteri Agama. Supaya ada peran daripada pemerintah lebih kuat. Supaya lebih kuat peran dari Pemda, dari Kakanwil Kemenag serta seluruh jajarannya,” ujar Masyhuri.

Selain bersurat ke Kemenag, Pemprov NTB juga meminta pengurus ponpes untuk memperkuat pemahaman dan langkah pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia menegaskan, jangan sampai terjadi kekerasan antar-anak, kekerasan seksual, maupun perundungan (bullying) di lingkungan pesantren.

Masyhuri yang juga mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB itu mengimbau masyarakat agar tidak takut menyekolahkan anak di ponpes. Menurutnya, masih banyak ponpes yang dikelola dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan serta moralitas.

“Banyak pondok yang baik. Saya tegaskan banyak pondok yang baik. Tapi ini memang karena terjadi di pondok, jadi besar di pemberitaan,” katanya.

Sementara itu, maraknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian serius Pemprov NTB. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus juru bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mendorong seluruh sekolah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan kekerasan.

Satgas tersebut nantinya bertugas mengawasi dan menangani aduan terkait tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), sehingga diharapkan mampu menekan bahkan menghapus kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

“Sehingga ada langkah terintegrasi antara Kementerian Agama, pemerintah provinsi termasuk kepolisian sebagai langkah antisipasi dan tidak terjadi ke depannya lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan kasus di lingkungan pendidikan harus dimulai dari satuan pendidikan masing-masing dengan dukungan masyarakat. “Jika ada kasus kekerasan seksual jangan takut, kita bersama-sama menjaga anak kita,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB akan Surati Kemenag Soal Tingginya Kasus Kekerasan di Ponpes 

Beralih ke Mobil Listrik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lelang Kendaraan Dinas Lama

Mataram (globalfmlombok.com)Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan beralih ke kendaraan listrik dalam satu bulan ke depan. Mulai Februari hingga Maret 2026, Pemprov NTB secara bertahap mendatangkan armada mobil listrik untuk mendukung operasional pemerintahan.

Seiring dengan peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik tersebut, Pemprov NTB mulai menata aset kendaraan dinas lama yang akan ditinggalkan. Langkah ini dilakukan agar aset daerah tetap memberikan nilai tambah dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan pihaknya akan melakukan pemilahan aset sebelum menentukan langkah lanjutan. Sejumlah kendaraan dinas akan dilelang, sementara sebagian lainnya dioptimalkan pemanfaatannya.

“Intinya, aset itu harus memberikan nilai tambah,” ujarnya.

Menurut Nursalim, kendaraan yang dapat dilelang adalah mobil dengan usia pengadaan di atas tujuh tahun. Sementara kendaraan yang berusia di bawah tujuh tahun harus dipertahankan sesuai ketentuan yang berlaku. Diperkirakan, jumlah kendaraan dinas Pemprov NTB yang telah berusia di atas tujuh tahun cukup banyak.

“Ya insya Allah banyak yang akan dilelang. Tapi dinilai dulu oleh tim appraisal. Yang menentukan nilai kan mereka,” katanya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Adpim Setda NTB, Yus Harudian Putra, mengatakan sebanyak 72 unit mobil listrik yang disewa Pemprov NTB dengan nilai sekitar Rp14 miliar akan datang secara bertahap.

“Untuk tahap awal, sebagian unit akan datang pada Februari ini,” ujarnya.

Sebanyak 72 unit mobil listrik tersebut akan digunakan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara sisanya dialokasikan sebagai kendaraan operasional, khususnya bagi OPD dengan intensitas kegiatan lapangan yang tinggi.

“Pembagiannya untuk semua OPD. Ada yang digunakan oleh kepala OPD dan ada juga kendaraan operasional, terutama bagi OPD yang sering turun ke lapangan,” jelasnya.

Dalam proses pengadaan melalui skema sewa, Pemprov NTB mensyaratkan penyedia memiliki perwakilan di NTB guna memastikan layanan teknis dapat diberikan secara cepat apabila terjadi gangguan.

“Kantor pusatnya itu ada di Jakarta, tetapi mereka punya cabang di Mataram,” sambungnya.

Nursalim menambahkan, berdasarkan perhitungan BKAD, alokasi anggaran untuk penyewaan mobil listrik tersebut sekitar Rp14 miliar. Dengan pola sewa, pejabat di lingkup Pemprov NTB tidak lagi mendapatkan fasilitas mobil dinas tetap, melainkan diberikan sejumlah anggaran untuk menyewa kendaraan operasional.

Menurutnya, penggunaan mobil listrik dinilai lebih hemat dari sisi pengeluaran. Selain itu, Pemprov NTB tidak akan terbebani biaya perawatan seperti pada kendaraan konvensional yang setiap tahun membutuhkan tambahan biaya pemeliharaan.

“Kalau mobil konvensional setiap tahun itu ada penambahan biaya pemeliharaan. Kalau mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, silakan yang menyediakan yang perbaiki,” jelasnya.

Ia menegaskan, rencana peralihan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan dan merupakan bagian dari arahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk menata dan menertibkan aset milik daerah.

“Aset yang mobil-mobil ini kan ribuan. Belum yang kendaraan roda dua. Kita harus tertibkan itu agar neraca kita di Barang Milik Daerah (BMD) itu sehat, bersih, dan sebagainya,” katanya.

Berdasarkan arahan tersebut, BKAD telah melakukan inventarisasi aset bergerak maupun aset bangunan. Hasil inventarisasi itu telah diserahkan kepada gubernur untuk menjadi dasar kebijakan lanjutan, termasuk penilaian kelayakan aset bergerak sebelum diputuskan untuk dilelang atau dipertahankan.

“Nanti arahnya Pak Gubernur apakah kita lelang atau ada sebagian yang bisa dipertahankan, karena di Permendagri itu kalau kendaraan di bawah tujuh tahun sejak perolehan tidak boleh dilelang,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Beralih ke Mobil Listrik, Pemprov NTB Lelang Kendaraan Dinas Lama

Genjot Pertumbuhan Ekonomi Lokal, PLN EPI Gelar Pelatihan UMKM Pesisir Mataram

Mataram (globalfmlombok.com)-

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pelatihan yang digelar selama dua hari di Gedung Pertemuan Taman Plaza Lingkungan Barito, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, itu diikuti para pelaku UMKM setempat. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan daya saing produk, memperkuat legalitas usaha, serta mendorong pemanfaatan pemasaran digital.

Pantai Bagek Kembar dikenal sebagai destinasi wisata pesisir dengan panorama matahari terbenam dan pemandangan Jetty PLTMG Lombok pada malam hari. Meningkatnya kunjungan wisatawan, terutama generasi muda, dinilai membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Materi pelatihan mencakup kebijakan dan legalitas pangan, perlindungan kekayaan intelektual, strategi pemasaran digital berbasis TikTok dan Facebook, hingga praktik pembuatan makanan kekinian seperti corn dog yang diminati generasi Z.

Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Mataram, Dinas Pariwisata Kota Mataram, akademisi UIN Mataram, praktisi UMKM, pemerintah kelurahan dan kecamatan, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta aparat wilayah setempat.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan program ini dirancang agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi wisata.

“Kami ingin UMKM pesisir tumbuh lebih profesional, adaptif terhadap tren digital, serta mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan,” ujar Mamit dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Camat Sekarbela, Diks Arief Satriawan, mengapresiasi dukungan PLN EPI dalam pengembangan UMKM di wilayahnya. Menurut dia, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Salah satu peserta pelatihan, Rusnayati, pelaku usaha makanan di Pantai Bagek Kembar, mengaku memperoleh wawasan baru terkait pengurusan legalitas usaha dan strategi promosi digital.

“Kami jadi tahu cara mengurus legalitas usaha dan memasarkan produk lewat video TikTok agar lebih menarik. Praktik membuat menu kekinian juga langsung bisa kami jual,” tuturnya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN EPI terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui pelatihan tersebut, PLN EPI tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat citra Pantai Bagek Kembar sebagai destinasi wisata yang aman, bersih, tertib, dan ramah wisatawan sesuai konsep sapta pesona.(r)

Harga Cabai Rawit di Mataram Turun ke Rp100.000 per Kilogram

Mataram (globalfmlombok.com) – Masyarakat, terutama ibu rumah tangga, akhirnya bisa bernapas lega. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram mulai turun drastis. Dari sebelumnya menembus Rp185.000 hingga Rp200.000 per kilogram, kini merosot menjadi Rp100.000 per kilogram.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, ditemui Senin (23/2/2026), mengatakan harga cabai rawit memang cenderung fluktuatif. Setelah sempat bertahan di angka Rp185.000 per kilogram, harga mulai bergerak turun.

“Sejak hari Minggu turun jadi Rp125.000 per kilogram. Nah, mulai hari ini turun lagi jadi Rp100.000 per kilogram,” ujar Nida.

Menurutnya, penurunan harga dipicu melimpahnya pasokan dari Bima dan Pulau Jawa. Kedatangan cabai dari dua daerah tersebut membuat stok di pasaran kembali stabil.

Berbeda dengan cabai rawit biasa, untuk jenis Baskara harganya sudah berada di bawah Rp100.000 per kilogram. Nida mengakui, lonjakan harga sebelumnya sempat memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Saat stok berkurang, harga melonjak tajam, meski pasokan biasanya kembali stabil pada sore hari.

Ia menjelaskan, cabai rawit Baskara dipasok dari Bima, sedangkan jenis Dewata didatangkan dari Pulau Jawa. Pasokan yang masuk sejak Minggu sore mencapai sekitar 350 kilogram.

“Sistem distribusinya harian. Pedagang tidak berani menyetok lama. Kalau stok menipis, langsung didatangkan lagi dari distributor,” katanya.

Nida berharap harga cabai dapat terus menurun hingga mendekati harga acuan pembelian di kisaran Rp45.000–Rp55.000 per kilogram.

Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, Dinas Perdagangan bersama organisasi perangkat daerah juga berencana menggelar bazar dan pasar rakyat. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Harga Cabai Rawit Turun Drastis 

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (30)

Mataram (globalfmlombok.com)-

Program sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi NTB tahun anggaran 2026 antara lain program pengelolaan perikanan tangkap, program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, program pengelolaan perikanan budidaya dan lain sebagainya.

Banjir Bima dan Sumbawa, Ratusan Rumah Terendam

0

Bima (globalfmlombok.com) – Cuaca eksterm yang terjadi pada, Sabtu-Minggu (21-22/2) di Kabupaten Bima dan Sumbawa,mengakibatkan ratusan rumah milik warga teredam banjir. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Di Kabupaten Bima banjir akibat cuaca ekstrem meluas setelah hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang terjadi sejak hari Sabtu malam hingga Minggu dini hari (21-22/2).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, mencatat sejumlah 241 rumah warga terdampak di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda mengatakan, banjir dipicu meningkatnya debit air dari kawasan pegunungan yang tidak mampu ditampung sungai dan drainase di sejumlah desa terdampak.

“Curah hujan cukup tinggi disertai angin kencang. Debit air dari gunung meningkat dan drainase tidak mampu menampung aliran air sehingga meluap ke permukiman warga,” ujarnya, Minggu (22/2).

Data BPBD menunjukkan dampak terbesar terjadi di Kecamatan Tambora, khususnya Desa Labuan Kananga. Banjir setinggi 10-70 sentimeter merendam 140 unit rumah atau 140 kepala keluarga dengan total 526 jiwa terdampak di tiga dusun. Yakni, Dusun Sarae, Mada Oi, dan Na’e. Selain meredam permukiman warga, dua sekolah dasar, satu masjid, kantor desa, dan pasar desa ikut tergenang.

Genangan lumpur juga menutup akses jalan provinsi di desa tersebut dan menyebabkan kemacetan kendaraan. BPBD masih melakukan pendataan terhadap kerusakan lahan pertanian serta infrastruktur umum lainnya.

“Di Desa Kawinda Na’e, banjir setinggi 10-60 sentimeter merendam 20 rumah atau 65 jiwa di Dusun Soro Bura. Arus air juga mengikis bahu jalan sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pada lokasi yang sama, pohon tumbang di ruas jalan lintas Tambora-Kore menghambat arus lalu lintas karena proses pembersihan masih berlangsung,” jelasnya.

Banjir turut terjadi di Desa Rasabou dengan ketinggian air 10-30 sentimeter yang merendam 44 rumah atau 135 jiwa di tiga RT. Sementara, di Desa Oi Panihi, luapan air merusak satu ruas jalan provinsi dan dinilai rawan bagi pengguna jalan yang melintas.

Sebelumnya, banjir lebih dulu merendam wilayah Kecamatan Sanggar pada Sabtu sore. Di Desa Kore, sebanyak 25 rumah atau 81 jiwa terdampak akibat genangan air setinggi 20-50 sentimeter. Banjir merusak tembok penahan air sepanjang tiga meter dan aspal jalan menuju Dermaga Kore sepanjang 10 meter.

Ia mengatakan,genangan lumpur sepanjang puluhan meter di jalan lintas Tambora juga sempat menghambat arus kendaraan. Kondisi serupa terjadi di Desa Sandue dengan 12 kepala keluarga atau 38 jiwa terdampak banjir pada dua RT di Dusun Lagaga.

Nurul Huda menjelaskan kapasitas drainase yang terbatas serta penyumbatan sampah memperparah luapan air ke permukiman warga.“Drainase tidak mampu menampung debit air dan terdapat sampah yang tersangkut sehingga mempercepat genangan,” katanya.

Pihaknya memastikan banjir di seluruh lokasi terdampak telah berangsur surut pada Minggu siang. Warga melakukan pembersihan lumpur dan sampah secara mandiri, sementara tim BPBD bersama aparat kecamatan, TNI-Polri, dan pemerintah desa melakukan kaji cepat serta pendataan dampak bencana.

Ia juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, untuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk perbaikan infrastruktur dan penyaluran bantuan tanggap darurat serta logistik.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir bandang, angin kencang, maupun tanah longsor,” ujar Nurul Huda.

Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa banjir merendam rumah warga di Desa Muer dan Brang kolong, Kecamatan Plampang, Sabtu (21/2). Banjir yang terjadi jelang berbuka puasa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga terendam setinggi lutut orang dewasa. “Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi siang hari hingga sore yang mengakibatkan air sungai meluap. Saat ini, kondisi rumah masyarakat masih dalam kondisi terendam,” kata Kepala Pelaksana BPBD melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Dr. Rusdianto.

Banjir yang terjadi diakibatkan luapnya air sungai yang marendam puluhan unit rumah. Selain itu beberapa alat elektronik masyarakat juga rusak akibat terendam banjir.

“Ada 12 Kepala keluarga yang terdampak banjir di Desa Muer dan 40 jiwa atau sekitar 253 jiwa di desa Brang kolong. Saat ini tim TRC juga sudah turun ke lokasi untuk pendistribusian logistik,” ucapnya.

Anto turut merincikan, di Desa Brang Kolong wilayah terdampak banjir berada di RT 001/RW 001 ada sekitar 44 KK atau 100 jiwa, RT 002/ RW 001 sekitar 24 KK atau 77 jiwa. RT 001 RW 002 sekitar 22 KK atau sekitar 56 jiwa dan RT 003/ RW 002 sebanyak 8 KK atau sekitar 20 jiwa.

“Logistik sudah mulai kita distribusikan kepada masyarakat yang terdampak terutama makanan dan selimut. Kami juga masih terus memantau kondisi terkini di lapangan,” ujarnya.

Ia meyakinkan, selain distribusi logistik pihaknya melakukan pengecekan serta menginventalisir total kerusakan akibat bencana tersebut. Data sementara total kerugian ditaksir mencapai angka puluhan juta, karena banyak barang elektronik masyarakat yang rusak.

“Kondisi saat ini hampir 80 persen rumah warga terendam dengan ketinggian paha orang dewasa di beberapa titik,” ucapnya.

Dikatakannya, bencana banjir di dua desa tersebut hampir kerap terjadi setap musim penghujan karena posisinya sangat rendah dan berada di pinggir sungai. Selain itu, terjadi penyempitan aliran sungai karena pembangunan di lokasi tersebut juga menjadi faktor lain.

“Tiidak ada korban jiwa saat banjir tersebut terjadi, penanganan awal juga akan segera kami lakukan terutama distribusi logistik bagi warga terdampak,” tukasnya. (hir/ils)

Jembatan Sekotong Timur–Mareje Putus Total, Akses Warga Lumpuh

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Jembatan penghubung antara Desa Sekotong Timur dengan Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, putus total pada Minggu (22/2/2026) sekitar pukul 08.00 Wita. Putusnya jembatan dipicu tingginya intensitas hujan yang menyebabkan air sungai meluap dan menghantam fondasi hingga bangunan roboh. Akibatnya, akses transportasi warga lumpuh total.

Pantauan di lokasi, bentangan jembatan sepanjang sekitar 12 meter dengan ketinggian hampir 5 meter itu ambruk seluruhnya. Fondasi terlihat menganga setelah terkikis arus sungai. Sejumlah warga yang hendak melintas terpaksa memutar balik karena jembatan tidak bisa dilalui.

Mengetahui kejadian tersebut, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini bersama jajaran langsung turun ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Penanganan darurat direncanakan mulai Senin (23/2/2026) agar akses tersebut bisa kembali dilewati sementara.

Kepala Desa Sekotong Timur, H. Marwan Hakim, mengatakan jembatan ambruk akibat derasnya arus sungai setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut.

“Dampaknya warga tidak bisa beraktivitas seperti ke pasar, berjualan, dan ke sawah. Terlebih hari Senin anak-anak mulai masuk sekolah. Mereka tidak bisa ke sekolah karena ini satu-satunya jalan,” ujarnya.

Tidak hanya warga Sekotong Timur, masyarakat dari Mareje dan Mareje Timur juga terdampak. Para pedagang yang biasa berjualan di Pasar Mareje tidak dapat melintas. Jika menggunakan jalur alternatif, warga harus memutar cukup jauh dengan medan yang relatif berbahaya, bahkan sebagian harus melalui wilayah Lombok Tengah.

Menurut Marwan, selain derasnya arus sungai, kondisi fondasi jembatan yang tidak dilengkapi struktur penguat mempercepat pengikisan pada bagian bawah bangunan.

Ambruknya jembatan ini langsung mendapat atensi pemerintah daerah. Marwan menyebut, bupati telah menyiapkan solusi penanganan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Selain itu, perbaikan jalan di jalur tersebut juga telah dianggarkan oleh dinas terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi, mengatakan pihaknya mendampingi bupati melakukan inspeksi. Ia memastikan penanganan jembatan dan ruas jalan menuju lokasi akan dikerjakan dalam satu paket tahun ini.

“Jembatan ini tahun ini kita perbaiki, sehingga satu paket berbarengan jembatan dengan jalan ini,” katanya.

Pada sisi kiri dan kanan jembatan akan diperkuat dengan bronjong. Pemkab juga diminta berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk penanganan tebing sungai sepanjang kurang lebih 100 meter di kedua sisi.

Sebelum penanganan permanen dilakukan, jembatan akan dibangun secara darurat menggunakan batang pohon pinang agar mobilitas warga bisa kembali berjalan sementara. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jembatan Penghubung Sekotong Timur-Mareje Lembar Putus Total

Perang Petasan Usai Subuh di Teras Udayana, Lima Remaja Diamankan

Mataram (globalfmlombok.com)Polresta Mataram melalui Satuan Samapta mengamankan lima orang remaja karena terlibat perang petasan usai salat Subuh di kawasan Teras Udayana, Kota Mataram.

Kepala Satuan Samapta Polresta Mataram, AKP I Nyoman Agus Sugiarta Wiswa, Minggu (22/2/2026) mengatakan, kelima remaja tersebut kini telah diamankan untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.

“Kita terpaksa mengamankan lima remaja yang kedapatan bermain petasan lengkap dengan barang bukti. Kelimanya diserahkan ke unit SPKT Polresta Mataram untuk diberikan pembinaan serta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, aksi perang petasan tersebut terjadi setelah pelaksanaan salat Subuh. Aktivitas itu dinilai berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan dan masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas pagi.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa yang kerap muncul selama bulan Ramadan, Satuan Samapta Polresta Mataram rutin menggelar patroli intensif di sejumlah titik rawan.

“Patroli berlangsung mulai waktu sahur hingga pagi hari di kawasan Teras Udayana,” katanya.

Menurutnya, patroli tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa, khususnya menjelang sahur hingga usai melaksanakan salat Subuh.

“Pada waktu-waktu tersebut kerap muncul aktivitas remaja yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti perang petasan,” bebernya.

Sugiarta menegaskan, kegiatan patroli merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan suci Ramadan.

Ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya, terutama pada waktu sahur hingga pagi hari, guna mencegah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

“Dengan patroli rutin dan pengawasan bersama, diharapkan suasana Ramadan di Kota Mataram tetap aman, tertib, dan penuh khidmat,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perang Petasan, Lima Remaja Diamankan Polresta Mataram

Kelurahan Bintaro Masuk Program Kelurahan Berdaya, Fokus Tekan Kemiskinan Ekstrem

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kecamatan Ampenan mengungkapkan Kelurahan Bintaro menjadi salah satu lokasi Program Kelurahan Berdaya yang merupakan program strategis Pemerintah Provinsi NTB. Penunjukan tersebut dilakukan karena wilayah pesisir itu tercatat memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Kota Mataram.

Selain ditetapkan sebagai Kelurahan Berdaya, kawasan yang mayoritas warganya bermukim di pesisir pantai tersebut juga tengah disiapkan program Koperasi Kampung Nelayan di Lingkungan Bintara Jaya. Program ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

Camat Ampenan, Muzakkir Walad, mengatakan data kemiskinan ekstrem tertinggi di wilayahnya memang berada di Kelurahan Bintaro. Namun, ia menilai angkanya saat ini mulai menunjukkan tren penurunan.

“Memang kampung nelayan yang sedang dibangun sekarang tujuannya juga untuk menekan angka kemiskinan,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Berdasarkan data DTSEN, jumlah kepala keluarga (KK) di Kelurahan Bintaro dari kategori desil 1 sampai 10 tercatat sekitar 3.370 KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 KK masuk kategori desil 1 atau kemiskinan ekstrem. Namun, yang akan mendapatkan pendampingan melalui Program Kelurahan Berdaya dari Pemprov NTB sekitar 345 KK.

Muzakkir menjelaskan, faktor kemiskinan di wilayah tersebut tidak semata-mata disebabkan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi perilaku konsumtif, tingginya angka putus sekolah, serta lemahnya manajemen keuangan keluarga.

Karena itu, menurutnya, upaya memutus rantai kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan program kesejahteraan. Pendampingan literasi keuangan keluarga dinilai penting sebagai langkah preventif agar masyarakat mampu mengelola pendapatan secara lebih bijak.

Ia menilai sebagian besar warga, terutama nelayan, sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Dalam sekali melaut, seorang nelayan bisa memperoleh penghasilan hingga Rp1,5 juta. Namun, lemahnya pengelolaan keuangan membuat pendapatan tersebut tidak berkelanjutan.

“Sekali turun memancing atau melaut bisa mendapatkan Rp1,5 juta. Hanya saja, pengelolaan keuangan yang perlu kita benahi agar tidak habis untuk konsumsi sesaat,” jelasnya.

Mayoritas warga Bintaro bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang sangat bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi cuaca. Saat cuaca ekstrem melanda, nelayan tidak bisa melaut sehingga tidak memiliki penghasilan.

Sementara itu, Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengakui angka kemiskinan di wilayahnya memang paling tinggi di Kecamatan Ampenan sehingga menjadi prioritas dalam Program Kelurahan Berdaya.

“Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa mendongkrak desil masyarakat kita ke kategori yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data awal yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin tercatat sekitar 1.600 KK. Setelah pembaruan data menjadi DTSEN, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 500 KK, sehingga totalnya kini sekitar 1.100 KK.

Pemerintah kelurahan berharap melalui sinergi Program Kelurahan Berdaya dan Koperasi Kampung Nelayan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Bintaro semakin membaik dan angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan secara bertahap. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kelurahan Bintaro Masuk Program Kelurahan Berdaya, Sasar Penurunan Kemiskinan Ekstrem