Selong (globalfmlombok.com) – Muhammad Azril Filah Busaeri (4), bocah warga Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Lombok Timur (Lotim), yang dilaporkan hanyut sejak Selasa (24/2/2026), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Jumat (27/2/2026). Jasad korban diduga ditemukan di perairan Sebotok, Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Keluarga memastikan identitas jenazah berdasarkan ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan korban. “Keluarga meyakini setelah mendengar ciri-ciri fisik dan baju berwarna biru yang dikenakan korban, dapat dipastikan benar bahwa itu adalah anak kami,” ujar salah satu kerabat.
Mengetahui kabar penemuan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin langsung menemui keluarga korban dan memfasilitasi penjemputan jenazah. “Pihak keluarga langsung berangkat menggunakan ambulans Pemkab Lotim. Kita fasilitasi semua kebutuhan, termasuk kendaraan dan biaya, karena ini musibah yang harus kita tanggulangi bersama,” kata Bupati.
Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan kewaspadaan di musim hujan. “Ke depan, perhatian orang tua menjadi penting. Jangan sampai anak-anak berkeliaran saat hujan deras, apalagi bermain di saluran air. Ini pelajaran berharga bagi kita semua,” tegasnya.
Menurut Bupati, musibah ini harus menjadi pembelajaran bersama agar kejadian serupa tidak terulang. Tiga tahun lalu, peristiwa serupa pernah terjadi dan korban saat itu tidak ditemukan.
Ayah korban, Busaeri, mengaku pasrah dan lega meski anaknya ditemukan dalam keadaan meninggal. “Saya akan berangkat malam ini juga menjemput anak saya. Alhamdulillah, saya bisa tenang karena anak saya sudah ditemukan,” ujarnya lirih.
Ia menuturkan, saat kejadian dirinya sedang beristirahat di rumah dan tidak menyangka anaknya keluar bermain saat hujan deras. “Saya waktu itu sedang istirahat, tidak tahu dia lewat mana keluar bermain,” kenangnya.
Kronologi kejadian bermula pada Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 15.00 Wita, saat hujan deras mengguyur wilayah Selong. Muhammad Azril diduga terpeleset dan terbawa arus drainase di depan SDN 1 Selong. Tim gabungan melakukan pencarian selama empat hari hingga akhirnya jasad korban ditemukan di perairan Pulau Moyo.
Dari lokasi hanyut di Selong hingga titik penemuan di perairan Sebotok terbilang sangat jauh. Secara darat, perjalanan dapat memakan waktu 5–7 jam. Tubuh mungil korban diduga terbawa arus dari Selong, melintasi Selat Alas, hingga akhirnya ditemukan di wilayah perairan yang secara administratif berada di kabupaten berbeda. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jasad Bocah 4 Tahun Hanyut di Selong Diduga Ditemukan di Pulau Moyo Sumbawa”
Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan klarifikasi dan perkembangan terbaru terkait beredarnya video viral di media sosial TikTok mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang berada di Libya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan berdasarkan laporan resmi dari KBRI Tripoli, saat ini terdapat empat PMI asal NTB yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.
“Video yang beredar dibuat ketika para PMI tersebut sudah berada dalam perlindungan KBRI Tripoli. Kondisi mereka saat ini aman, sehat, dan berada di bawah pengawasan serta pendampingan pihak KBRI,” jelasnya.
Ahsanul Khalik yang biasa disapa Aka menerangkan, KBRI Tripoli tengah melakukan negosiasi intensif dengan pihak agensi dan majikan di Libya. Fokus diplomasi tersebut mencakup pengembalian paspor dan dokumen perjalanan, penyelesaian administrasi izin tinggal dan exit permit, serta upaya pengurangan atau penghapusan tuntutan denda maupun ganti rugi.
Dalam kasus ini, pihak agensi dilaporkan meminta ganti rugi sebesar USD 7.000 per orang sebagai syarat pengembalian paspor. Permintaan tersebut dinilai sangat memberatkan PMI dan keluarganya sehingga masih dalam proses negosiasi melalui pendekatan diplomatik.
Berdasarkan keterangan para PMI, mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja dua tahun, dengan masa kerja antara dua hingga delapan bulan. Selama bekerja, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan/atau verbal, perlakuan tidak manusiawi, tekanan kerja berlebihan, serta penahanan dokumen oleh majikan atau agensi. Karena kondisi tersebut, para PMI memutuskan melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli.
Sebagaimana pola umum kasus PMI nonprosedural di Libya, tantangan pemulangan meliputi penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak, serta persoalan administrasi izin keluar dan denda keimigrasian.
Pemprov NTB menegaskan video yang beredar tidak menggambarkan kondisi terkini para PMI. Saat video dibuat, mereka telah berada di lingkungan aman KBRI Tripoli.
“Tidak benar jika diasumsikan para PMI masih berada dalam situasi ancaman langsung. Pemerintah melalui KBRI Tripoli telah memberikan perlindungan maksimal dan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Aka.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa Libya termasuk negara dengan risiko tinggi bagi PMI sektor domestik, khususnya bagi mereka yang berangkat secara nonprosedural. Praktik penempatan tidak resmi sangat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, serta persoalan hukum di negara tujuan.
Karena itu, Pemprov NTB mendorong penguatan edukasi, pengawasan, dan sosialisasi kepada calon PMI mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar masyarakat tidak mudah tergiur janji kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.
“Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di luar negeri. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara berkala sesuai laporan resmi KBRI Tripoli,” ujarnya.
Terpisah, Kepala BP3MI NTB, Ponco Indrio mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti penanganan PMI NTB yang saat ini masih berada di Libya.
“Kami akan tindaklanjuti dengan menghubungi keluarga agar membuat aduan ke BP3MI NTB,” ujarnya singkat. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Pantau Penanganan PMI di Libya, BP3MI NTB Sarankan Lapor”
Mataram (globalfmlombok.com) – Kinerja fiskal Provinsi NTB hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal yang cukup solid. Realisasi pendapatan negara tercatat Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN, sementara belanja negara telah mencapai Rp2,512 triliun atau 11,16 persen dari total pagu. Angka tersebut mencerminkan akselerasi belanja pemerintah dalam menjaga perputaran ekonomi daerah sejak awal tahun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hafsari, Kamis (26/2/2026) menjelaskan, dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menyumbang Rp151,90 miliar. Struktur penerimaan masih didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp63,04 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp47,73 miliar. Pajak lainnya turut berkontribusi Rp41,12 miliar.
Secara tahunan (year on year/yoy), beberapa komponen mengalami kontraksi. PPh tercatat turun 62,17 persen dan PPN turun 39,26 persen. Penurunan ini dipengaruhi kebijakan pemusatan wajib pajak cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak.
Meski demikian, sejumlah komponen menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh 170,9 persen, sementara pajak lainnya melonjak 801,9 persen seiring peningkatan setoran pajak deposit.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi Rp47,77 miliar atau 4,93 persen dari target. Bea Keluar tumbuh 146,13 persen didorong relaksasi ekspor konsentrat tembaga, sementara cukai naik 13,9 persen seiring pertumbuhan industri hasil tembakau. Sebaliknya, Bea Masuk mengalami kontraksi 42,86 persen akibat penurunan volume impor bahan baku, barang penolong, dan barang modal.
Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp95,16 miliar atau 13,11 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) melonjak 2.543,91 persen, terutama dari peningkatan jasa pelayanan pendidikan. Komponen PNBP lainnya juga tumbuh 16,63 persen, didorong peningkatan penerimaan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu.
Dari sisi belanja, lanjut Ratih, realisasi mencapai Rp2,512 triliun atau 11,16 persen dari pagu APBN. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp326,62 miliar atau 4,21 persen, dialokasikan untuk berbagai sektor layanan publik, antara lain pendidikan Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, agama Rp22,49 miliar, dan kesehatan Rp11,60 miliar.
Adapun Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp2,185 triliun atau 14,81 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan mencapai Rp27,19 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Secara keseluruhan, APBN 2026 di NTB tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi daerah.
Dari sisi ekonomi regional, NTB juga mengawali 2026 dengan kabar menggembirakan. Neraca perdagangan Januari 2026 mencatat surplus sebesar USD 67,50 juta, melonjak 276,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Ekspor Januari 2026 tercatat USD 69,71 juta, didominasi produk copper cathode dan konsentrat tembaga. Sementara impor hanya USD 2,22 juta, turun tajam 94,21 persen dibanding Januari 2025.
Surplus perdagangan yang kuat ini menjadi sinyal positif bagi kinerja sektor eksternal NTB dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah pada awal tahun 2026. (bul)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Rp2,185 Triliun Dana Pusat Sudah Mengucur ke NTB”
Mataram (globalfmlombok.com) – Mutasi pejabat yang dilakukan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada Jumat (20/2/2026) lalu masih menyisakan kekecewaan di kalangan sejumlah pejabat yang terdampak. Beberapa pejabat administrator (eselon III) yang sebelumnya menjabat sekretaris hingga kepala bidang (kabid) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami penurunan jabatan atau demosi.
Salah satunya Ahmad Yani, mantan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Ia menilai kebijakan mutasi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada dirinya sebagai pejabat yang terdampak.
Menurutnya, kondisi itu mengindikasikan adanya maladministrasi dalam kebijakan pergeseran jabatan tersebut. Ahmad Yani pun mengajukan Surat Keberatan atas keputusan demosi yang dialaminya.
Ia menceritakan, pada Senin (23/2/2026) saat masuk kantor, posisi dan ruangannya sebagai Sekretaris BPBD NTB sudah ditempati pejabat baru. Padahal, ia mengaku belum menerima surat pemberhentian maupun surat keputusan (SK) pemindahan jabatan secara resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
“Artinya kami sebagai ASN dibiarkan ngambang dengan posisi yang tidak jelas,” ujarnya dalam surat keberatan yang dikutip, Jumat (27/2).
Salinan keputusan penempatannya sebagai penelaah teknis kebijakan di BPBD NTB baru diterimanya pada Kamis (26/2). Namun, menurutnya, perubahan jabatan tersebut tidak disertai evaluasi kinerja, pemeriksaan disiplin, maupun penjelasan administratif yang memadai.
“Perubahan jabatan itu secara substantif merupakan penurunan jabatan (demosi) yang berdampak pada psikologis secara individu dan keluarga, karier, martabat jabatan, serta hak kepegawaian sebagai ASN,” ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan mantan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Jauhari Muslim. Ia mengaku tengah menyusun surat keberatan kepada Gubernur NTB dan menyiapkan langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
“Sedang kami siapkan uji materi Perda dan Pergub tentang restrukturisasi OPD Pemprov serta SK Gubernur tentang pelantikan pejabat eselon III dan IV. Banyak kejanggalan yang kami temukan, yang melanggar hukum dan merugikan kami secara administratif, material maupun immaterial,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, membantah anggapan tidak adanya pemberitahuan sebelum mutasi dilakukan.
Ia menegaskan bahwa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah disosialisasikan sejak 2025. Menurutnya, mutasi merupakan konsekuensi dari restrukturisasi tersebut.
“SOTK itu jauh sejak 2025 sudah disosialisasikan,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Aka itu menilai keberatan yang diajukan sejumlah pejabat merupakan bentuk ketidakpahaman terhadap kebijakan yang telah melalui proses. Ia juga menyebut undangan terkait agenda tersebut telah disampaikan sebelumnya.
“Kan sudah dikasih tahu akan ada mutasi. Yang lain-lain biasa saja. Kan ada undangan, berarti dia tidak hadir saat itu,” tandasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tak Terima Didemosi, Sejumlah Mantan Pejabat di Lingkup Pemprov NTB Ajukan Keberatan”
Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda NTB menetapkan satu tersangka, dalam dugaan korupsi pemerasan dan pungli terhadap pendidik penerima Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil (TKGDT), di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Provinsi NTB.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol. FX. Endriadi, S.IK. menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah dan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara.
“Saudari IR kami tetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan pungli, terhadap guru SD penerima Tunjangan Khusus Daerah Terpencil di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Peristiwa ini berlangsung pada 2019 sampai 2025,” ungkap Kombes Endriadi dalam rilis yang diterima globalfmlombok.com, Jumat 27 Februari 2026.
Penyidik memeriksa 24 saksi serta mengamankan sejumlah dokumen. Dari hasil pendalaman, ditemukan penyerahan uang dari para guru penerima tunjangan, untuk disetorkan kepada IR selaku Kepala Bidang PTK Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.
Kombes Endriadi menegaskan, para guru mengaku menyerahkan uang karena merasa tertekan. Mereka khawatir tunjangan tahap berikut tidak cair jika permintaan tak dipenuhi.
“Para guru merasa terpaksa menyerahkan sejumlah uang, karena ada kekhawatiran tidak menerima tunjangan khusus pada tahap selanjutnya,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda NTB AKBP Muhaemin, S.H., S.I.K.,M.IK., mengungkap temuan lain dari hasil pemeriksaan saksi.
“Saudari IR menyiapkan dua rekening khusus, untuk menerima setoran dari guru penerima tunjangan daerah terpencil,” kata Muhaemin.
Penyidik masih terus mendalami aliran dana, serta membuka peluang adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara ini. (r)
Mataram (globalfmlombok.com) – Bunda PAUD Provinsi NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, menekankan pentingnya kolaborasi lintas jenjang dan lintas sektor dalam penyusunan program kerja tahun 2026. Hal itu disampaikannya dalam Workshop Penyusunan Program Kerja Pokja Bunda PAUD, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, pada 2025 kolaborasi antar kabupaten/kota belum sepenuhnya terkoneksi untuk mencapai hasil besar yang sama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memiliki satu arah dan tujuan bersama hingga ke tingkat desa.
“Kita harus sepakat bahwa masa depan negara ini ada di tangan anak-anak kita yang saat ini berada pada usia dini. Apapun program yang dijalankan kabupaten/kota, harus satu arah dan satu tujuan,” tegasnya.
Istri Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, ini juga menyoroti masih adanya persepsi keliru di masyarakat yang menganggap PAUD hanya sebagai tempat penitipan anak. Akibatnya, kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan pola asuh di rumah tidak berjalan optimal. Koordinasi antara PAUD dan posyandu pun dinilai masih berjalan sendiri-sendiri.
Ia mendorong penguatan sistem kolaborasi dalam mendukung percepatan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga kesehatan, gizi, perlindungan, serta pengasuhan anak dengan melibatkan dinas pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga pemerintah desa.
Menurutnya, anak tidak dapat belajar secara optimal apabila kondisi fisik dan psikologisnya tidak sehat. Karena itu, program kerja harus dirancang untuk membentuk anak-anak yang sehat dan bahagia.
Salah satu contoh program sederhana namun berdampak, kata dia, adalah CLBK (Cinta Literasi Berbasis Keluarga) yang mendorong keluarga membaca buku selama 15 menit setiap hari. Ia menegaskan, keberhasilan program semacam itu sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan.
“Kuncinya bukan pada besar kecilnya program, tetapi pada konsistensi menjalankannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPMP Provinsi NTB, Katman, mengatakan workshop difokuskan pada perumusan solusi atas berbagai isu dari kabupaten/kota serta penyusunan langkah strategis bersama untuk 2026.
“PAUD Holistik Integratif tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dan sinergi antara tim Pokja provinsi dan kabupaten/kota. Pendekatan pembelajaran juga harus relevan dengan kebutuhan anak,” katanya. (r)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Konsistensi Program Sederhana”
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung progres pembangunan serta kesiapan layanan di RSUD Kota Bima, Jumat, 27 Februari 2026.
KUNJUNGAN ini dalam rangka memastikan bahwa proses pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan, serta pemenuhan sumber daya manusia berjalan sesuai standar dan target peningkatan kelas rumah sakit. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis peningkatan akses dan kualitas pelayanan rujukan di Pulau Sumbawa, yang mencakup peningkatan kelas RSUD Kota Bima menjadi Tipe C serta peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kota Bima dilakukan untuk memastikan secara langsung bahwa pelaksanaan pembangunan fisik RSUD Kot Bima berjalan sesuai dengan laporan yang diterimanya.
Menkes Budi Gunadi Sadikin didampingi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat mengunjungi RSUD Kota Bima, Jumat, 27 Februari 2026. (globalfmlombok.com/ist)
Ia menegaskan pentingnya verifikasi lapangan agar pembangunan rumah sakit ini benar-benar memenuhi standar dan dapat berfungsi optimal. Dengan penguatan sarana, peralatan medis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, diharapkan masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya Dompu dan Bima, tidak lagi harus dirujuk ke Mataram untuk mendapatkan layanan spesialistik.
Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan berkelanjutan dalam memperkuat layanan RSUD Kota Bima. Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam menata dan meningkatkan kapasitas rumah sakit provinsi di Pulau Sumbawa, termasuk penguatan RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir sebagai bagian dari sistem rujukan regional yang lebih kuat dan merata.
Dari Komitmen Politik ke Desain Kebijakan
Pada masa kampanye, pasangan Iqbal–Dinda berkomitmen menghadirkan keadilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Komitmen tersebut kini diterjemahkan dalam kebijakan konkret: memperkuat rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa agar masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada layanan di Mataram.
Selama ini, kasus jantung intervensi, kemoterapi kanker, hemodialisis, hingga pemeriksaan patologi anatomi masih banyak dirujuk ke Lombok. Konsekuensinya adalah antrean panjang, biaya tambahan, serta risiko keterlambatan penanganan medis. Dalam konteks inilah, penguatan RSUD Kota Bima menjadi langkah korektif atas ketimpangan layanan regional.
Tantangan Kesehatan NTB
Secara struktural, NTB menghadapi beban penyakit yang tinggi. Penyebab utama kematian prematur adalah kanker, stroke, dan tuberkulosis, sementara penyakit tidak menular dan stunting mendominasi beban disabilitas.
Dengan jumlah penduduk mencapai 5,66 juta jiwa, NTB menghadapi beban penyakit yang signifikan. Berdasarkan data kesehatan provinsi, kanker menyumbang 83–192 ribu DALY per tahun, stroke 80–118 ribu DALY, Tuberkulosis 72–140 ribu DALY, Stunting sekitar 131 ribu DALY, penyakit jantung 40–69 ribu DALY.
Secara ekonomi, kerugian akibat penyakit di NTB diperkirakan mencapai Rp18–25 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan bukan hanya isu sosial, tetapi juga persoalan ekonomi dan produktivitas daerah.
Ketimpangan distribusi layanan antara Lombok dan Sumbawa memperberat persoalan tersebut.
Selama ini, layanan spesialistik lanjutan seperti, Cathlab (intervensi jantung), kemoterapi kanker, Patologi anatomi, Hemodialisis, Neurointervensi masih terpusat di Mataram.
Akibatnya, pasien dari Sumbawa harus menempuh perjalanan laut dan darat ratusan kilometer dalam kondisi sakit. Secara sistem, ini meningkatkan waktu tunggu, risiko medis, dan biaya tidak langsung keluarga.
Oleh karena itu, pembangunan kapasitas layanan rujukan di Pulau Sumbawa bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan strategi pengurangan risiko kesehatan dan kerugian ekonomi daerah.
Sebelum peningkatan, RSUD Kota Bima memiliki, 98 tempat tidur untuk melayani ±166.992 jiwa Kota Bima serta rujukan regional, 7 poliklinik rawat jalan, ICU dan NICU terbatas, SDM spesialis dasar.
Rasio tempat tidur terhadap penduduk masih jauh dari ideal, dengan kebutuhan tambahan diperkirakan 70–100 tempat tidur.
Setelah penguatan, target kapasitas meningkat menjadi sekitar 230 tempat tidur dengan, 14 poliklinik rawat jalan, ICU, NICU, dan ICVCU, instalasi bedah sentral, laboratorium lengkap, IGD modern dengan sistem zonasi.
Peralatan unggulan seperti Cathlab, CT Scan, Mamografi, C-Arm, Echocardiography, Cytotoxic Safety Cabinet, dan Hemodialisis memperkuat kompetensi layanan sesuai standar rumah sakit Tipe C.
Untuk memastikan peningkatan kelas berbasis kompetensi, pemerintah melengkapi SDM, Spesialis Onkologi, Spesialis Urologi, Spesialis Bedah Saraf, Spesialis Neurologi Intervensi, Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif.
Selain itu, Alat Kesehatan Tambahan, berupa PCR, Immunology Analyzer, Blood Chemical Analyzer, Electroencephalography (EEG). Yang didukung ambulans transport dan ambulans jenazah, bangsal stroke, bangsal kanker.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kelas rumah sakit tidak hanya administratif, tetapi berbasis kesiapan klinis.
Target Kebijakan yang Terukur
Pasca peningkatan, pemerintah menargetkan rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk, BOR (Bed Occupancy Rate) terkendali sekitar 75%, waktu tunggu pasien menurun signifikan. Selain itu, penurunan rujukan ke Mataram untuk kasus tertentu, sehingga bisa efisiensi biaya kesehatan regional.
Dengan penguatan RSUD Kota Bima dan peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, Pulau Sumbawa diharapkan memiliki sistem rujukan regional yang lebih mandiri dan efisien.
Makna Strategis bagi Pulau Sumbawa
Penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB adalah pernyataan kebijakan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terkonsentrasi di satu pulau. Negara harus memastikan akses yang setara bagi seluruh warga, termasuk di wilayah timur NTB.
Dengan peningkatan kelas RSUD Kota Bima dan RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir, Pulau Sumbawa kini memiliki fondasi sistem rujukan regional yang lebih kuat dan mandiri.
Langkah ini mungkin belum menyelesaikan seluruh tantangan, tetapi arah kebijakannya sudah jelas: mendekatkan layanan, mempercepat penanganan, dan menghadirkan keadilan kesehatan bagi masyarakat Pulau Sumbawa. (r/ham)
Selong (globalfmlombok.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jumat (27/2/2026), untuk meninjau kesiapan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dalam kunjungan tersebut, Trenggono menjanjikan sejumlah bantuan strategis guna mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan, termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta bantuan 10 unit kapal berikut mesin.
Ia mengakui keberadaan SPBN di kawasan KNMP Ekas Buana menjadi kebutuhan mendesak. Permintaan tersebut, kata dia, akan segera ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.
“Nanti biar yang mengelola adalah pemerintah daerah melalui usaha milik daerah. Lalu soal kapal di sini juga akan dibantu 10 unit kapal dan juga mesin. Kalau kapalnya masih bagus, mesinnya sudah rusak, nanti akan kita bantu dengan mesin,” ujarnya di hadapan nelayan dan jajaran perangkat daerah.
Dalam arahannya, Trenggono menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir. Ia berharap dalam dua tahun mendatang tidak ada lagi masyarakat miskin di Lombok Timur, khususnya yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
“Saya ingin ciptakan ekonomi penangkapan dan budidaya yang kuat. Masa kita kalah dengan Vietnam? Yang menangkap benih bening lobster (BBL) jangan dijual, tapi budidayakan,” tegasnya.
Menteri juga menyoroti potensi budidaya perikanan di wilayah tersebut. Ia meminta masyarakat merapikan dan mengelola keramba jaring apung yang ada, sekaligus menjanjikan dukungan tambahan.
“Saya lihat di sini banyak sekali keramba. Nanti akan kita bantu rapikan sekaligus berikan bantuan. Kampung nelayan ini kalau senang tolong dijaga, dikelola, diperbaiki kalau rusak. Ingatkan kepada koperasi, karena ini milik saudara-saudara,” pesannya.
Saat meninjau kondisi fisik sejumlah bangunan KNMP Ekas, Trenggono sempat menegur pelaksana proyek agar segera melakukan perbaikan sebelum peresmian yang direncanakan akan dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat pesisir di daerahnya.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan masyarakat Lombok Timur, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, matur tamiyas kalau bahasa budaya kami, sekaligus rasa syukur yang mendalam atas kunjungan kerja Bapak Menteri di Desa Ekas Buana,” ujarnya.
Haerul memaparkan, Lombok Timur memiliki garis pantai sepanjang 220 kilometer dengan potensi kelautan besar. Di wilayah selatan terdapat sekitar 1.000 hektare kawasan budidaya yang dikelola 53 perusahaan untuk lobster dan ikan kerapu dengan keramba jaring apung. Kawasan tersebut juga dikenal sebagai destinasi wisata bahari dengan spot selancar yang diminati wisatawan mancanegara.
Ia menyebut angka kemiskinan di Lombok Timur saat ini mencapai 13,45 persen, yang sebagian besar berasal dari kalangan nelayan. Dengan adanya fasilitas pabrik es dan cold storage berkapasitas 10 ton di KNMP, pemerintah daerah optimistis dapat menjaga stabilitas harga ikan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.
“Lebih dari 250 program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan banyak membutuhkan ikan. KNMP ini sangat dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.
Bupati juga mengungkapkan kendala perizinan pembangunan SPBN yang selama ini terkendala izin prinsip dari pihak terkait. Ia berharap dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perizinan tersebut dapat segera terealisasi.
Diketahui, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk pembangunan KNMP Ekas Buana, lebih tinggi dibanding rata-rata daerah lain yang berkisar Rp12 miliar. Fasilitas yang telah dibangun meliputi pabrik es dan cold storage yang diharapkan menjadi pengungkit ekonomi nelayan setempat. (rus)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menteri KKP Siap Lengkapi Fasilitas KNMP Ekas Buana”
KONTRIBUSI kawasan wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Tengah (Loteng) tercatat cukup besar. Terakhir, kontribusi PAD dari kawasan wisata menembus angka hingga Rp 300 miliar. Baik yang bersumber dari pajak hotel dan restoran serta sumber PAD lainnya. Angka tersebut lebih dari setengah total PAD yang diterima Loteng dalam satu tahun.
Melihat besarnya kontribusi kawasan wisata terhadap PAD Loteng, Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., pun mendorong supaya program daerah diperbanyak ke kawasan wisata. Baik itu kawasan wisata di bagian utara. Terutama kawasan Mandalika dan sekitarnya di selatan.
“Perlu dipikirkan mulai sekarang layanan pemerintah untuk mendukung kawasan wisata harus diperbanyak. Mengingat, kontribusinya yang besar terhadap PAD,” sebut H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., saat Konsultasi Publik RKPD Loteng 2027, di bertempat di Ballroom kantor Bupati Loteng, Kamis (26/2/2026).
Perhatian pemerintah tersebut juga penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata yang ada bisa berjalan optimal. “Jadi perlu konsentrasi untuk kawasan wisata. Mulai dari jalan hingga PJU. Dan, tidak hanya di kawasan Mandalika saja. Tetapi juga kawasan dan destinasi wisata lainnya di Loteng,” ujarnya.
Menurutnya, kalau kawasan wisata bisa berkembang optimal kontribusi ke daerah pastinya juga akan ikut terdongkrak. Untuk bisa berkembang, dukungan sarana dan prasarana penunjang penting adanya. Di situlah peran dan fungsi pemerintah untuk memastikan ketersediaan sarana yang memadai bagi kawasan wisata.
Akan sulit kalau pemerintah hanya mengharapkan kontribusi dari kawasan wisata, jika daya dukung pemerintah terhadap pengembangan kawasan wisata minim. Maka agar kontribusi kawasan wisata terus meningkat, dukungan program daerah juga harus harus meningkat. (kir)
Mataram (globalfmlombok.com) – Terduga bandar narkoba berinisial KE ditangkap tim gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba dan Satgas NIC Bareskrim Polri saat hendak melarikan diri ke Malaysia.
KE sebelumnya masuk dalam radar pencarian aparat karena diduga sebagai pemasok narkoba sekaligus pemberi dana kepada AKP Malaungi dan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.
Kapolda NTB, Irjen Pol Edy Murbowo, membenarkan penangkapan tersebut. “Saya terima informasi demikian, Bareskrim Polri mengamankan KE,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
KE ditangkap di Tanjung Balai, Sumatera Utara, saat hendak menyeberang ke Malaysia. Dalam operasi itu, petugas turut mengamankan dua orang lainnya, masing-masing berinisial A alias G di Riau dan R alias K di Tanjung Balai.
Menurut Edy, beberapa orang tersebut diduga terlibat dalam membantu dan mengatur rencana pelarian KE ke luar negeri. Saat ini, KE bersama empat orang yang diduga membantunya telah dibawa ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sebelumnya, Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradahana Elhaj, Kamis (26/2/2026), mengungkapkan bahwa selain KE, terdapat satu terduga bandar lain berinisial B yang juga masuk dalam pendalaman. Dua anak buah KE berinisial A dan S turut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Elhaj menjelaskan, A diduga berperan sebagai bendahara atau perantara dari KE. A dan S sebelumnya disebut menjadi perantara istri tersangka Bripka Karol untuk menyetor hasil penjualan narkoba. Dari alur tersebut, penyidik kemudian mengembangkan perkara hingga menjerat AKP Malaungi dan AKBP Didik Putra Kuncoro.
Sementara untuk terduga bandar berinisial B, polisi masih mendalami identitasnya guna menghindari kekeliruan dalam penindakan.
“Kita dalami identitasnya dulu, nanti kalau kita salah tangkap bahaya,” ujarnya.
Dalam konstruksi perkara, dua terduga bandar tersebut diduga memberikan uang total Rp2,8 miliar kepada AKBP Didik Putra Kuncoro melalui perantara AKP Malaungi.
“Pertama bandar berinisial B sejumlah Rp1,8 miliar dan bandar KE Rp1 miliar,” kata Elhaj.
Rinciannya, dana Rp1,8 miliar dari terduga bandar B diberikan secara bertahap pada Juni hingga November 2025. Sedangkan Rp1 miliar dari KE diberikan pada Desember 2025.
Sebagian dana dari bandar B diterima secara tunai oleh AKP Malaungi, kemudian diserahkan kepada AKBP Didik dan ditampung dalam rekening atas nama orang lain. Sementara dana dari KE awalnya ditransfer ke rekening atas nama pihak lain yang dikuasai AKP Malaungi, lalu ditarik tunai dan dimasukkan ke rekening penampungan yang dikuasai AKBP Didik. (mit)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Terduga Bandar Narkoba KE Ditangkap Polisi Saat Hendak Kabur ke Malaysia”
