Mataram (globalfmlombok.com) – Penyelidikan dugaan penipuan dan penggelapan pembayaran vendor MXGP oleh PT Samota Enduro Gemilang (SEG) terus berlanjut di Ditreskrimum Polda NTB. Terakhir, penyelidik telah meminta keterangan pihak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam perkara tersebut.

Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, Selasa (2/6/2026) mengatakan, keterangan dari Kemenpar menjadi salah satu fakta penting dalam penyelidikan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan sejumlah vendor ajang balap internasional itu.

Catur menyebutkan, pemeriksaan terhadap Kemenpar untuk memastikan sumber pendanaan utama penyelenggaraan MXGP yang selama ini disebut-sebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pihak Kemenpar lanjutnya, memastikan tidak ada alokasi anggaran pemerintah pusat untuk penyelenggaraan MXGP 2023.

“Kalau soal sponsorship kami belum masuk ke sana. Sementara yang kami dalami dari Kementerian Pariwisata, karena sebelumnya ada informasi bahwa sumber dananya berasal dari pemerintah,” jelasnya.

Catur menilai dugaan pelanggaran lebih mengarah pada unsur penipuan dibandingkan penggelapan. Menurutnya, unsur penggelapan masih sulit diterapkan karena belum ditemukan objek yang secara nyata digelapkan.

“Mungkin penggelapan tidak bisa, karena apa yang digelapkan. Tapi kalau penipuan masuk,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat janji pembayaran yang disampaikan kepada vendor agar ikut terlibat dalam penyelenggaraan MXGP. Namun setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi.

“Memang tidak ada perjanjian tertulis, tetapi ada komunikasi dan kesepakatan yang berjalan karena sebelumnya sudah sering bekerja sama,” ujarnya.

Penyidik juga menyoroti penyelenggaraan MXGP yang diduga tetap dijalankan meski sumber pendanaan belum jelas. “Ibaratnya mengadakan acara, tapi uangnya tidak ada,” bebernya.

Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Arisandi mengatakan pemeriksaan terhadap pihak Kemenpar dilakukan untuk memastikan keberadaan anggaran yang selama ini disebut berkaitan dengan pelaksanaan MXGP.

“Apakah memang anggaran itu ada, atau sempat ada lalu ditiadakan karena efisiensi, itu yang masih kami dalami,” kata dia.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik telah meminta keterangan dari sedikitnya tiga vendor pelapor dan enam orang yang berasal dari jajaran direksi PT Samota Enduro Gemilang (SEG). Selain itu, sejumlah dokumen terkait penyelenggaraan MXGP di NTB juga telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

Perkara ini berawal dari laporan sejumlah vendor yang mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan sesuai kesepakatan kontrak. (mit)

Mataram (Suara NTB) – Unit Reskrim Polsek Selaparang mengamankan seorang pria berinisial TAS (34), warga Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Polisi menangkap TAS atas dugaan tindak pidana pencurian.

Kapolsek Selaparang Iptu Zulharman Lutfi, Selasa (2/6/2026) menjelaskan, penangkapan tersebut berawal dari laporan korban yang diduga kehilangan sejumlah peralatan bengkel di sebuah bengkel mobil yang berlokasi di Gang Eka Jaya III, Lingkungan Udayana, Kelurahan Monjok Barat.

Peristiwa pencurian itu diketahui terjadi pada Kamis (28/5/2026). Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi berhasil menangkap TAS pada Senin (1/6/2026) sekitar pukul 15.00 Wita di wilayah Ampenan.

Pihak kepolisian dapat mengidentifikasi terduga pelaku setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian, serta meminta keterangan sejumlah saksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku diduga masuk ke dalam bengkel milik korban dengan cara merusak tirai yang terbuat dari spanduk dan digunakan sebagai penutup pintu bengkel. Setelah berhasil masuk, ia kemudian mengambil sejumlah peralatan bengkel dan membawanya kabur.

“Terduga masuk ke bengkel tersebut dengan merusak penutup pintu bengkel. Setelah itu, ia membawa kabur beberapa peralatan bengkel yang berada di dalam lokasi,” jelasnya.

Atas kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp5 juta.

Saat menangkap TAS, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga hasil kejahatan, yakni satu buah katrol dan satu buah besi knalpot.

“Selain mengamankan terduga pelaku, kami juga menyita beberapa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Saat ini terduga masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik,” jelasnya.

Atas perbuatannya, TAS dijerat dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana pencurian. Ia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. (mit)

Mataram (globalfmlombok.com) – Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Radiet dengan pidana penjara selama 13 tahun dalam perkara dugaan pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas Mataram (Unram), Ni Made Vaniradya Puspa Nitra. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (2/6/2026).

Perwakilan jaksa penuntut umum, Sulviany, dalam amar tuntutannya meminta majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa menjalankan masa penahanan,” kata Sulviany di hadapan majelis hakim.

Jaksa menilai terdapat sejumlah hal yang memberatkan terdakwa. Di antaranya perbuatan terdakwa yang dinilai meresahkan masyarakat, tidak mengakui perbuatannya, tidak menunjukkan penyesalan, serta memberikan keterangan yang berbelit-belit selama proses persidangan. Selain itu, perbuatan tersebut disebut telah menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana dan masih berusia muda.

Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Kusnaini, menyatakan keberatan. Menurutnya, tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

“Tuntutan itu sangat imajinatif dan asumtif. Tidak sesuai dengan fakta persidangan,” ujarnya.

Kusnaini berpendapat tidak ada satu pun keterangan saksi maupun ahli yang secara langsung menghubungkan kliennya sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan. Bahkan, menurut dia, sejumlah keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa telah dibantah oleh ahli yang dihadirkan pihak terdakwa.

Ia juga menyoroti bagian tuntutan jaksa yang menyinggung kebiasaan terdakwa membawa kitab suci Al-Qur’an saat menjalani persidangan.

“Semua orang boleh membawa kitab suci. Itu menunjukkan jaksa terlalu imajinatif dan asumtif dalam menyusun dalil tuntutannya,” katanya.

Persidangan akan kembali dilanjutkan pada Rabu (3/6/2026) dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa. Kusnaini memastikan tim kuasa hukum telah menyiapkan pembelaan untuk disampaikan di hadapan majelis hakim.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Radiet dengan Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terdakwa diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian dakwaan, peristiwa bermula ketika korban dan terdakwa pergi bersama ke Pantai Nipah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, pada 26 Agustus 2025. Rekaman CCTV dari salah satu hotel di sekitar lokasi memperlihatkan keduanya berjalan menuju area pantai yang relatif sepi di bagian barat.

Jaksa mengungkapkan, saat suasana mulai gelap dan sepi, terdakwa diduga berupaya melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Namun korban menolak sehingga terjadi pergulatan yang berujung pada kematian korban.

Hasil visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB menyebutkan korban meninggal akibat asfiksia atau kekurangan oksigen yang diduga terjadi karena pembekapan di area berpasir. Selain itu, ditemukan sejumlah luka yang mengindikasikan adanya kekerasan sebelum korban meninggal dunia, termasuk luka pada area intim korban. (r)

Mataram (globalfmlombok.com) – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas hasil putusan banding terdakwa I Gde Aris Chandra Widianto, kasus dugaan pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi.

Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, Selasa (2/6/2026) membenarkan bahwa pihaknya akan mengajukan kasasi tersebut. “Menurut pendapat kami putusan tersebut belum mencerminkan nilai keadilan bagi korban,” jelasnya.

Sebelumnya dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi NTB, vonis terhadap Aris turun drastis dari 8 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara.

Majelis hakim banding mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan kesatu primer. Yakni Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perihal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

Namun, mantan anggota kepolisian itu terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan perintangan pengungkapan kejahatan atau penghilangan barang bukti (Obstruction of Justice).

Sementara itu, Harun menyatakan pihaknya tidak akan mengajukan kasasi terhadap hasil banding terdakwa I Made Yogi Purusa Utama. Dalam putusan banding, hukuman penjara terhadap Yogi malah naik, dari 14 tahun menjadi 15 tahun penjara.

Ia melanjutkan, jika nantinya Yogi mengajukan kasasi, maka pihaknya juga akan turut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Jika dia ajukan kasasi, kami wajib kasasi,” bebernya.

Majelis hakim banding menyatakan terdakwa Yogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan perintangan pengungkapan kejahatan. Hal itu sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua dari penuntut umum.

Hal itu diatur dalam Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 221 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meskipun mengubah vonis penjara terhadap Yogi dan Aris, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi NTB tetap membebankan pidana tambahan kepada kedua terdakwa. Hal itu sesuai penilaian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: R.6128/5.2.HSKR/ LPSK/10/2025, terdakwa dibebankan membayar restitusi sebesar Rp385 juta dari total Rp771,5 juta subsider dua tahun kurungan pengganti. (mit)