Beranda blog Halaman 125

Gudang Oli di Ampenan Terbakar, Karyawan Selamat Melompat dari Lantai Dua

globalfmlombok.com
-
0
Gudang Oli di Ampenan Terbakar, Karyawan Selamat Melompat dari Lantai Dua

Gudang Oli di Ampenan Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik, Kerugian Rp2 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Gudang Oli di Ampenan Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik, Kerugian Rp2 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda ruko gudang oli Federal di Jalan Koperasi, Lingkungan Pintu Air, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Senin (30/3/2026).

Kapolsek Ampenan, Kompol Ahmad Majmuk, mengatakan, pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan awal dari para saksi.

“Kami bersama sudah cek TKP. Untuk penyebab pastinya, masih kami dalami,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan awal kebakaran berasal dari korsleting listrik pada stavol yang berada di bagian belakang gudang. Dari keterangan saksi, alat pengatur tegangan listrik tersebut sempat mengeluarkan percikan api sebelum kobaran membesar.

Peristiwa kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.00 Wita. Seorang karyawan bernama Wirito mengaku mendengar suara ledakan dari arah stavol, yang kemudian diikuti munculnya api.

Melihat kondisi tersebut, saksi segera berlari ke lantai dua untuk memberitahukan karyawan lainnya. Namun, api dengan cepat membesar setelah menyambar stok oli yang tersimpan di lantai satu.

“Percikan api dari stavol langsung menyambar stok oli yang ada di lantai satu,” jelasnya.

Dalam kondisi panik, lima karyawan yang berada di lantai dua memilih melompat untuk menyelamatkan diri. Mereka melompat ke bak truk yang sedang terparkir di depan gudang.

Sekitar pukul 10.50 Wita, api semakin membesar. Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman berlangsung kurang lebih dua jam hingga akhirnya api berhasil dikendalikan pada pukul 12.45 Wita.

Majmuk memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material ditaksir mencapai Rp2 miliar. Kerugian itu meliputi sekitar 1.300 dus oli besar, 1.000 dus oli kecil, serta sejumlah peralatan seperti komputer yang ikut terbakar.

Saat ini, polisi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi guna mengamankan area serta mencegah hilangnya barang bukti.

“Kami juga sudah meminta keterangan awal dari saksi-saksi di lokasi. Penyelidikan masih terus kami lakukan untuk memastikan penyebab kebakaran,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kebakaran Gudang Oli di Ampenan Diduga karena Korsleting Listrik, Kerugian Capai Rp2 Miliar “

Mengubah Limbah Menjadi Potensi Ekonomi di Sumbawa Barat

globalfmlombok.com
-
0
Mengubah Limbah Menjadi Potensi Ekonomi di Sumbawa Barat

Sumbawa Barat (globalfmlombok.com)-

Di banyak tempat, sisa makanan atau plastik bekas mungkin hanyalah akhir dari sebuah cerita konsumsi. Namun, di area operasional salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia sisa-sisa ini justru menjadi potensi ekonomi. Di Batu Hijau, Sumbawa Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) mengubah sampah organik yang berasal dari fasilitas dapur dan tempat makan karyawan menjadi pelet pakan ikan berkualitas tinggi.

Melalui penerapan teknologi pengolahan limbah berbasis masyarakat, AMMAN menggandeng warga lingkar tambang sebagai mitra bisnis lokal untuk mengelola rangkaian produksi pakan secara profesional. Dalam produksi pelet, kelompok masyarakat lokal bertugas mengolah sisa makanan menjadi pelet pakan ikan dengan mengoperasikan teknologi pengolahan pakan yang mencakup proses penggilingan, pencampuran nutrisi, hingga pengeringan menjadi pelet siap pakai. Pelet yang dihasilkan kemudian disalurkan kepada para pembudidaya ikan lokal untuk memelihara ikan hingga masa panen tiba.

Pelet yang dihasilkan dari sampah organik disalurkan kepada para pembudidaya ikan lokal untuk memelihara ikan hingga masa panen tiba. (globalfmlombok.com/ist)

Lingkaran Sirkular yang Mandiri

Inovasi ini menciptakan sebuah ekosistem tertutup (closed-loop) yang sangat efisien. Hasil panen ikan dari kolam masyarakat tersebut dibeli kembali oleh mitra penyedia jasa boga (catering) AMMAN untuk diolah menjadi hidangan bagi karyawan. Dengan kata lain, sisa makanan dari meja makan karyawan diolah oleh tangan masyarakat lokal menjadi pakan, menghasilkan protein ikan, dan kembali ke meja makan karyawan sebagai pangan bergizi.

“Di AMMAN, kami memandang pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari tanggung jawab lingkungan. Inovasi teknologi waste-to-value yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi sirkular berbasis masyarakat adalah langkah nyata menuju operasional tambang yang berkelanjutan,” ujar Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN.

Apresiasi dan Kolaborasi Pemerintah Sumbawa Barat

Langkah AMMAN mendapat apresiasi positif dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat, Aku Nur Rahmadin, S.Pd., M.M.Inov., menilai konsistensi AMMAN dalam mengedepankan prinsip ekonomi sirkular sebagai bentuk dukungan nyata terhadap target pengurangan sampah daerah.

“Inovasi yang mencakup pengurangan limbah industri ini turut memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan Sumbawa Barat yang bersih dan berkelanjutan, selaras dengan Misi ke-7 Bupati dan Wakil Bupati dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujar Aku Nur Rahmadin.

Melalui kolaborasi ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai residu akhir, melainkan sebagai sumber daya yang terus berputar. Transformasi limbah makanan menjadi pakan ikan hingga kembali menjadi pangan bergizi bagi karyawan membuktikan bahwa keberlanjutan operasional tambang dapat berjalan beriringan dengan kemandirian ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.(r)

Pelabuhan Soro Kempo Kembali Layani Bongkar Muat Jagung

globalfmlombok.com
-
0
Pelabuhan Soro Kempo Kembali Layani Bongkar Muat Jagung

Dompu (globalfmlombok.com) – Aktivitas bongkar muat jagung di Pelabuhan Soro Kempo, Kabupaten Dompu kembali berjalan pada tahun 2026. Layanan perdana dimulai sejak 18 Maret 2026, setelah sempat terhenti sejak November 2025 lalu.

Kepala Pelabuhan Soro Kempo, Anshar, SH, mengatakan penghentian layanan sebelumnya terjadi akibat insiden antara pihak ekspedisi dan buruh. Kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan ekspedisi mengalihkan pengiriman jagung ke pelabuhan lain, seperti Pelabuhan Calabai, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Badas Sumbawa.

“Sejak konflik November 2025 lalu, pada 18 Maret kemarin Pelabuhan Soro Kempo kembali melayani bongkar muat jagung. Ini sudah kapal kedua yang mengangkut jagung dari gudang yang ada,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, kembalinya aktivitas pelabuhan tidak lepas dari kesepakatan bersama antar pelaku usaha. Sistem pengiriman kini diatur secara bergilir dan dilakukan melalui mekanisme undian untuk menghindari kecemburuan antar pemilik gudang dan ekspedisi.

“Sekarang sudah berjalan aman. Buruh dari masyarakat sekitar juga kembali bekerja, dan para pengusaha serta pemilik kapal bisa menerima layanan dengan baik,” ungkapnya.

Pelabuhan Soro Kempo merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Dompu dan menjadi salah satu pusat pengiriman jagung ke luar daerah. Selain lokasinya yang strategis dekat dengan gudang penampungan, biaya layanan pelabuhan juga relatif terjangkau, termasuk fasilitas penunjang seperti jembatan timbang.

Pelabuhan yang dibangun sejak 1995 ini diharapkan dapat terus dikembangkan, terutama melalui renovasi area labuh dan penambahan dermaga sandar. Saat ini, pelabuhan hanya memiliki satu titik sandar sehingga kapal kerap harus mengantre hingga beberapa hari.

Dengan keterbatasan tersebut, Pelabuhan Soro Kempo tetap menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Dompu. Pada tahun 2025 lalu, kontribusi PAD dari pelabuhan ini tercatat mencapai lebih dari Rp600 juta. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pelabuhan Soro Kempo Kembali Layani Bongkar Muat Jagung “

Pelantikan Kepsek di Mataram Masih Menunggu Pertek BKN

globalfmlombok.com
-
0
Pelantikan Kepsek di Mataram Masih Menunggu Pertek BKN

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana pelantikan kepala sekolah (kepsek) definitif di lingkungan Pemerintah Kota Mataram hingga kini masih tertahan. Proses tersebut belum bisa dilaksanakan karena harus menunggu pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menegaskan, pengukuhan kepala sekolah tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan administratif yang cukup kompleks, terutama sinkronisasi data melalui sistem pusat.

Salah satu tahapan krusial yang harus dipenuhi adalah pengunggahan data calon kepala sekolah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM-KSPSTK). Proses ini menjadi syarat utama untuk memperoleh Pertek dari BKN.

Kepala Disdik Kota Mataram, Yusuf, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Direktorat KSPSTK agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

“Data kepala sekolah yang akan dilantik harus diunggah terlebih dahulu. Setelah itu, baru Pertek bisa diterbitkan,” ujarnya.

Ia mengakui, proses digitalisasi tersebut membutuhkan waktu. Sistem pusat diperkirakan memerlukan sekitar dua pekan untuk membaca dan memverifikasi data yang telah diunggah.

“Mudah-mudahan secepatnya selesai,” harapnya.

Meski pelantikan definitif belum terlaksana, Yusuf memastikan pelayanan pendidikan di sekolah tetap berjalan normal. Saat ini, tugas-tugas kepemimpinan masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah.

Menurutnya, transformasi digital juga membantu mengurangi kendala administratif, terutama dalam hal penandatanganan dokumen penting seperti ijazah.

“Sekarang ijazah sudah dalam bentuk digital, tidak lagi ditandatangani secara manual,” jelasnya.

Dengan sistem berbasis elektronik tersebut, proses administrasi tetap berjalan meski belum ada kepala sekolah definitif. Namun demikian, Disdik Kota Mataram tetap berupaya mempercepat penyelesaian Pertek agar struktur kepemimpinan sekolah segera terisi secara definitif. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pelantikan Kepsek di Mataram Masih Tunggu Pertek BKN “

Telkomsel Bangun BTS COMBAT di Perbatasan RI–Timor Leste

globalfmlombok.com
-
0
Telkomsel Bangun BTS COMBAT di Perbatasan RI–Timor Leste

Belu (globalfmlombok.com) —

Telkomsel menghadirkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Sadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, pada pertengahan Maret 2026. Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi di kawasan perbatasan RI–Timor Leste.

Sebelum hadirnya jaringan Telkomsel, masyarakat Desa Sadi mengalami keterbatasan akses komunikasi. Layanan seluler belum tersedia sehingga warga hanya mengandalkan WiFi dari program USO BAKTI dengan kapasitas terbatas. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat, terutama untuk kebutuhan komunikasi intensif seperti panggilan video maupun akses internet yang stabil.

Kini, melalui kehadiran COMBAT, masyarakat mulai menikmati layanan komunikasi yang lebih andal. Selain panggilan suara dan SMS, warga juga dapat mengakses layanan digital seperti video call serta internet untuk kebutuhan informasi dan hiburan.

Manager Network Operations and Productivity Kupang Telkomsel, I Wayan Sudana, mengatakan pembangunan COMBAT di Desa Sadi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas akses digital secara inklusif.

“Kami percaya konektivitas adalah fondasi utama untuk membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran COMBAT di Desa Sadi menjadi langkah nyata agar masyarakat di wilayah pelosok dapat merasakan manfaat teknologi digital,” ujarnya.

Ia menambahkan, jaringan yang lebih stabil diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital lokal. Akses internet membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis digital, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan literasi digital.

Sebagai wilayah dengan posisi strategis, penguatan konektivitas di kawasan perbatasan dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan akses teknologi sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional. Telkomsel menyatakan akan terus melanjutkan pemerataan jaringan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya guna mendukung pembangunan berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan.(r)

Pemprov NTB Tegaskan Ketahanan BBM dan LPG, Masyarakat Diimbau Tak Panik

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Tegaskan Ketahanan BBM dan LPG, Masyarakat Diimbau Tak Panik

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan ketahanan energi di daerah masih dalam kondisi aman, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik di tengah kekhawatiran krisis energi global yang berkembang belakangan ini.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati, menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mengalami krisis energi, melainkan baru sebatas potensi tekanan yang juga dirasakan banyak negara. Kondisi ini dipicu dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang berdampak pada terganggunya jalur distribusi energi dunia seperti di Selat Hormuz.

“Secara umum, kondisi energi kita masih aman. Belum ada krisis, yang ada baru potensi kekurangan energi secara global, sehingga banyak negara mulai mengurangi konsumsi atau menerapkan pembatasan,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu, 29 Maret 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi. Di tingkat pusat, strategi yang dilakukan antara lain penguatan cadangan (buffer stock) energi primer, prioritas pasokan untuk pembangkit listrik, diversifikasi sumber impor BBM dan gas, serta penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Sementara di tingkat daerah, Pemprov NTB fokus pada pengawasan distribusi subsidi agar tepat sasaran, memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan PLN, serta mendorong transisi energi secara bertahap.

“Koordinasi terus kami lakukan, termasuk pengecekan langsung ke depo LPG dan instalasi BBM untuk memastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar,” kata Niken.

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Dewan Energi Nasional, Pertamina Patra Niaga, dan PLN UIW NTB, stok energi di NTB dipastikan mencukupi. Bahkan dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan BBM yang masuk untuk memperkuat ketersediaan.

“Pada akhir bulan ini dijadwalkan ada kapal yang membawa tambahan BBM, sehingga stok tetap terjaga,” jelasnya.

Untuk elpiji, pemerintah juga telah melakukan langkah antisipatif dengan menambah pasokan secara signifikan hingga mencapai 250 persen dari kuota normal di masing-masing kabupaten/kota. Penambahan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri dan tradisi Lebaran Topat di NTB.

Di tengah kondisi global yang dinamis, Niken menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas energi. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) yang justru dapat mengganggu distribusi.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak panic buying. Gunakan energi secara bijak, sesuai kebutuhan, agar distribusi tetap merata dan semua bisa terpenuhi,” tegasnya.

Menurutnya, penggunaan energi secara bijak berarti tidak menimbun BBM atau elpiji, serta menggunakan energi secara efisien dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan kondisi stok yang masih aman dan langkah antisipasi yang terus dilakukan, Pemprov NTB optimistis kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Namun, dukungan masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar dinilai menjadi kunci agar stabilitas energi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Tegaskan Ketahanan BBM dan LPG, Masyarakat Diimbau Tak Panik “

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (50)

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (50)

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kebijakan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Provinsi NTB tahun anggaran 2026 meliputi sejumlah program. Beberapa diantaranya program program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pemerintahan dan otonomi daerah, program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan minimum dan tanah absentee serta beberapa program lainnya

Belanja Pegawai Capai 33 Persen, Pemprov NTB Pilih Pangkas TPP

globalfmlombok.com
-
0
Belanja Pegawai Capai 33 Persen, Pemprov NTB Pilih Pangkas TPP

Mataram (globalfmlombok.com) – Belanja pegawai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni mencapai 33,3 persen dari total APBD 2026. Padahal, ketentuan mengharuskan porsi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen.

Kondisi tersebut membuat Pemprov NTB terancam sanksi apabila tidak mampu menekan belanja pegawai hingga batas waktu yang ditentukan pada 2027 mendatang. Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan pengurangan TPP menjadi opsi paling realistis dalam jangka pendek untuk mengendalikan belanja pegawai.

“Paling kita mainnya di pengurangan TPP,” ujarnya.

Ia mengakui, komposisi belanja pegawai dalam APBD NTB saat ini masih berada di atas ambang batas. Namun, pihaknya optimistis angka tersebut dapat ditekan hingga sesuai ketentuan pada 2027.

“Insyaallah kita akan mengejar 30 persen itu batas maksimal. Karena kalau tidak, akan kena sanksi. Itu wajib dan harus,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menjelaskan tingginya persentase belanja pegawai bukan disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai atau kenaikan gaji, melainkan akibat menurunnya total APBD.

Menurutnya, penurunan APBD hingga sekitar Rp900 miliar membuat porsi belanja pegawai terlihat meningkat secara persentase, karena komponen belanja pegawai bersifat tetap.

“Persentase belanja pegawai otomatis naik ketika total APBD menurun,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya dialami NTB, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia, seiring kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemprov NTB tetap optimistis dapat memenuhi batas maksimal belanja pegawai pada 2027. Salah satu faktor pendukungnya adalah perubahan formula perhitungan, di mana belanja barang dan jasa tidak lagi masuk dalam komponen belanja pegawai.

Terkait kekhawatiran penambahan sekitar 9.000 pegawai akan memperberat beban belanja, Nursalim memastikan hal itu telah diperhitungkan. Menurutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak dibebankan pada pos belanja pegawai.

“PPPK paruh waktu masuk ke belanja jasa, karena sifatnya kontrak,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB menyiapkan sejumlah strategi, antara lain mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), berharap pengembalian dana transfer dari pusat, serta merasionalisasi belanja di luar komponen belanja pegawai.

“Strateginya, kita tingkatkan PAD, berharap dana transfer dikembalikan, dan merasionalisasi belanja lain,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Belanja Pegawai hingga 33 Persen, Pemprov NTB Pilih Pangkas TPP “

WFA Tak Diberlakukan di Semua OPD, NTB Tunggu Aturan Turunan

globalfmlombok.com
-
0
WFA Tak Diberlakukan di Semua OPD, NTB Tunggu Aturan Turunan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dampak konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang memicu penutupan Selat Hormuz turut berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini ikut dirasakan Indonesia, sehingga Prabowo Subianto mewacanakan penerapan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah efisiensi energi.

Kebijakan tersebut juga berimbas ke daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, penerapan WFA di lingkup pemerintah daerah dipastikan tidak akan berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu aturan turunan terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan, setiap OPD nantinya akan melakukan pemetaan jabatan dan fungsi kerja untuk menentukan posisi yang memungkinkan bekerja secara daring tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Tidak semua bisa WFA atau WFH. Kita akan lihat jabatan mana yang memungkinkan bekerja dari rumah atau secara daring,” ujarnya.

Menurutnya, wacana penerapan WFA muncul sebagai bagian dari langkah efisiensi akibat dampak konflik global. Pengurangan aktivitas di kantor dinilai dapat menekan biaya operasional, seperti penggunaan listrik, pendingin ruangan, bahan bakar kendaraan dinas, hingga pengeluaran rapat dan konsumsi.

“Efisiensi belanja pegawai, termasuk belanja kantor. Kalau kantor buka setiap hari, bisa terjadi pembengkakan biaya energi,” jelasnya.

Untuk itu, masing-masing OPD diminta melakukan simulasi perbandingan biaya, misalnya antara pola kerja empat hari dan lima hari dalam sepekan, guna menghitung potensi penghematan yang bisa dicapai. Pengawasan juga diperlukan agar efisiensi berjalan optimal, termasuk memastikan fasilitas kantor tidak tetap menyala saat tidak digunakan.

Di sisi lain, muncul pula wacana penggunaan alternatif transportasi bagi aparatur sipil negara (ASN), seperti sepeda untuk jarak dekat. Namun, efektivitasnya masih perlu dikaji, terutama terkait jarak tempuh dan kondisi infrastruktur.

“Perlu dihitung efektivitasnya. Idealnya jarak tempuh sepeda sekitar lima kilometer dari rumah ke tempat kerja,” katanya.

Ahmadi menambahkan, meskipun NTB mulai beralih ke kendaraan listrik, distribusinya belum merata ke seluruh ASN. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta kondisi medan di beberapa wilayah menjadi tantangan tersendiri.

“Kendaraan listrik belum bisa menjangkau semua medan, terutama yang ekstrem, dan SPKLU juga masih terbatas,” pungkasnya. (era)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” WFA Tidak Diberlakukan di Semua OPD  “

1...124125126...394Halaman 125 dari 394