Mataram (globalfmlombok.com) – Proses pengusutan kasus tambang emas ilegal di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dilaporkan berjalan di tempat. Penanganan perkara yang berada di bawah Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (LH) hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Gakkumhut Pos NTB, Muhammad Ihwan, mengungkapkan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebelumnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Namun, karena tidak ada tindak lanjut, berkas tersebut dikembalikan ke pihak Gakkum LH.

“Karena tak ada perkembangan, jadi dikembalikan. Zonk perkembangan kasusnya. Tidak ada tindak lanjut,” ujar Ihwan, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, penanganan perkara tambang ilegal saat ini berada di bawah kewenangan Gakkum LH, seiring dengan pemisahan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Proses penyidikan mengacu pada dugaan pelanggaran pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tidak lagi di Kehutanan. Jadi, prosesnya masih menggunakan pasal yang lama,” katanya.

Meski demikian, Ihwan memastikan bahwa penyidikan belum dihentikan. Hingga saat ini belum ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan, sehingga proses hukum secara administratif masih berjalan.

Dalam penyelidikan sebelumnya, tim Gakkum LH menemukan indikasi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri dalam aktivitas pengolahan emas di kawasan tersebut. Sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan, termasuk perwakilan perusahaan PT Indotan Lombok Barat Bangkit serta pihak terkait lainnya.

Kasus ini sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasang plang di lokasi tambang ilegal Sekotong pada 4 Oktober 2024, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB serta Balai Gakkum LHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal di wilayah Sekotong dengan luas mencapai 98,19 hektar. Aktivitas tambang tersebut diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun, berdasarkan perhitungan dari tiga titik stockpile di kawasan itu.

Hingga kini, publik masih menunggu kepastian hukum atas aktivitas tambang ilegal tersebut, termasuk langkah tegas aparat dalam menindak pelaku serta memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Proses Hukum Kasus Tambang Emas Ilegal Jalan di Tempat “

Mataram (globalfmlombok.com)– Gubernur NTB  H. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan saat ini Pemprov NTB memfokuskan pembangunan pada tiga agenda besar, dengan prioritas utama yakni ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan hingga menjadikan NTB menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Berkaca pada tingkat kemiskinan di NTB berada di angka 12 persen, dengan 2 persen tergolong miskin ekstrem atau sekitar 114 ribu jiwa yang tersebar di 106 desa. Menjadi alasan Pemprov NTB mencari jalan keluar untuk pengentasannya salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan.

“Permasalahan kemiskinan menjadi akar dari berbagai persoalan di NTB. Sekitar 60 persen masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga penguatan sektor pertanian menjadi kunci utama. Termasuk yang saat kami lakukan ada namanya program desa berdaya,” jelas Gubernur Iqbal saat audiensi bersama tim Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Serdik Sespimti Polri  di ruang kerjanya, Senin (13/4/2026).

Selanjutnya pada sektor pertanian, gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu, menjelaskan NTB saat ini tercatat sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia, sementara produksi berasnya masuk dalam 10 besar nasional. Untuk upaya peningkatan produktivitas serta ketahanan pangan terus dilakukan melalui revitalisasi sistem irigasi.

“Saat ini, kami melakukan optimalisasi lahan (Oplah), hasilnya sekitar 14 ribu hektare lahan telah mendapatkan pengairan, yang memungkinkan petani melakukan panen hingga tiga sampai empat kali dalam setahun,” terangnya.

Di sisi lain, upaya Pemprov NTB untuk tetap menjadi produsen jagung terbesar terus didukung, namun harus tetap mempertimbangkan dampak yang lainnya seperti penyediaan lahan tanam tidak harus merusak hutan. Oleh karena itu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menawarkan solusi yakni melalui penerapan sistem tumpang sari.

“Yang sudah terlanjur mungkin susah. Lahan yang belum ditanami jagung kita diarahkan untuk ditanami pohon penopang seperti tanaman buah guna menjaga struktur tanah dan keseimbangan ekosistem,” jelas Gubernur Iqbal.

Pada bagian lain, ujarnya, NTB menyebut sebagai produsen jagung yang besar harus dibarengi dengan langkah yang berkesinambungan melalui industrialisasi, agar efek sebagai produsen dirasakan langsung ke masyarakat bukan hanya diekspor keluar. Sebagai bentuk dukungan terhadap industrialisasi pertanian, Pemprov NTB telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. dengan nilai investasi senilai Rp1,3 triliun.

“Kita sudah ada MoU bersama Kementan untuk pengembangan industri jagung, termasuk penyediaan pangan hingga sektor pakan,” tambahnya.

Selain itu, sektor pariwisata juga terus dikembangkan untuk menjadikan destinasi wisata yang berkelas dunia, tentunya melalui perbaikan sarana hingga sistem tata kelola di setiap destinasi unggulan. Saat ini sudah ada tujuh destinasi wisata berstandar internasional, dan untuk tahun ini, tiga destinasi lainnya sedang dalam tahap pengembangan.

Sebelumnya perwakilan Tim Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Serdik Sespimti Polri  Irjen Pol. Drs. Agus Djaka Santoso mengungkapkan bahwa kunjungannya bertujuan menggali potensi serta karakteristik daerah sebagai bagian dari penguatan kebijakan nasional yakni “Ketahanan Pangan dalam mendukung Indonesia Emas”.

“Kami ke sini, ingin melihat potensi hingga strategi pembangunan daerah khususnya di sektor pangan serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Widiaswara Kepolisian Utama Tingkat I pada Sekolah Tinggi Pimpinan Polri itu.

Kegiatan PKDN Sespimti Polri ini sendiri dilaksanakan di enam wilayah kepolisian daerah termasuk Polda NTB dan diikuti 57 peserta didik. Selanjutnya dengan PKDN ini diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara peserta didik dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas. (r/ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, membuka kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemprov NTB Angkatan VIII–X Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah NTB, Senin (13/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 114 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 13 hingga 18 April 2026.

Dalam arahannya, Wagub mengingatkan seluruh peserta untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas capaian yang diraih. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjadi aparatur sipil negara tidak terlepas dari perjuangan dan doa orang tua serta keluarga.

“Kalian sudah menjadi bagian dari ASN Pemprov NTB. Pencapaian ini tidak lepas dari perjuangan dan doa orang tua, pasangan, serta keluarga. Status boleh berubah, tetapi sikap dan kepribadian harus tetap dijaga,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, meski berasal dari latar belakang yang beragam, seluruh ASN harus memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

“Saling mendukung antar sesama sangat penting dalam menjalankan tugas. Kita harus percaya setiap kebaikan akan membawa pada kesuksesan ke depan,” tambahnya.

Selain itu, Wagub mendorong peserta Latsar untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi. Proses pembelajaran, kata dia, tidak hanya berhenti pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Teruslah belajar dan mengasah kemampuan. Ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan karier sebagai abdi negara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, termasuk dalam menjaga penampilan dan penggunaan atribut ASN sebagai bagian dari identitas profesi.

“Jaga kedisiplinan, termasuk penggunaan seragam ASN. Itu adalah identitas yang harus dijaga dengan baik,” katanya.

Di akhir arahannya, Wagub menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta serta mengajak untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas.

“Jalin persaudaraan dan terus saling mendoakan. Sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, kalianlah yang akan menjadi pemimpin,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Buka Latsar CPNS Pemprov NTB, Wagub: Harus Rendah Hati dan Ingat Perjuangan Orang Tua “