Giri Menang (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan peran strategis para General Manager (GM) hotel dalam menentukan kualitas layanan sekaligus membentuk citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Tahun 2026 di Merumatta Senggigi, Lombok Barat, Jumat (17/4/2026).

“IHGMA memiliki peran strategis. Para General Manager hotel bukan hanya mengelola operasional, tetapi juga menjaga standar layanan, membentuk pengalaman wisatawan, dan menjadi penentu citra Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Rakernas V IHGMA berlangsung pada 16–18 April 2026 dan diikuti ratusan General Manager hotel dari berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus ajang merumuskan program kerja yang adaptif bagi kemajuan industri perhotelan nasional.

Menurut Wagub, industri perhotelan saat ini tidak lagi sekadar pelengkap sektor pariwisata, melainkan telah menjadi salah satu penggerak utama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif serta memperkuat daya saing destinasi wisata di tingkat nasional maupun global.

Ia menambahkan, di tengah dinamika global yang terus berubah, sektor hospitality dituntut mampu beradaptasi melalui transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi layanan, serta penerapan prinsip keberlanjutan.

“Wisatawan saat ini tidak hanya mencari tempat menginap, tetapi pengalaman, kenyamanan, dan pelayanan yang berkesan. Karena itu, kualitas manajemen hotel sangat menentukan daya tarik destinasi,” katanya.

Wagub juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan IHGMA menjadikan NTB sebagai tuan rumah Rakernas nasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB, khususnya Lombok dan Sumbawa, kepada para pelaku industri perhotelan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IHGMA, I Gede Arya Pering Arimbawa, menyebut Rakernas kali ini sebagai momentum penting untuk menyatukan arah organisasi serta memperkuat kontribusi industri hospitality terhadap pengembangan pariwisata Indonesia.

Ia menegaskan komitmen IHGMA untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata, termasuk di NTB yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan nasional.

“Kami ingin terus dilibatkan dalam membangun sektor pariwisata, termasuk di NTB yang memiliki potensi luar biasa,” ujarnya. (ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pelantikan dan pembekalan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1447 H/2026 digelar secara nasional dan dibuka langsung oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan yang dipusatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia tersebut diikuti jajaran PPIH di seluruh daerah, termasuk PPIH Embarkasi Lombok yang mengikuti secara daring dari Asrama Haji Mataram. Hadir mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Asisten I Setda NTB Fathul Gani serta Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB Lalu Muhamad Amin.

Dalam sambutannya, Fathul Gani menyoroti karakteristik jemaah calon haji asal NTB tahun ini yang didominasi kelompok lanjut usia (lansia), dengan rata-rata usia di atas 50 tahun. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam memberikan pelayanan optimal.

“Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas. Sejak awal persiapan kita harus memastikan seluruh proses berjalan optimal. Kami meminta petugas memberikan pelayanan yang ramah, sigap, dan penuh perhatian, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para petugas menjaga kondisi kesehatan selama bertugas agar pelayanan tidak terganggu. Menurutnya, tugas sebagai panitia haji merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan dedikasi.

“Jadikan amanah ini sebagai ladang ibadah. Kehadiran panitia harus memberikan manfaat,” katanya.

Senada dengan itu, Lalu Muhamad Amin menegaskan bahwa petugas PPIH Embarkasi memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan jemaah. Ia menyebut peran tersebut sama pentingnya dengan petugas yang bertugas di Mekkah dan Madinah.

Untuk diketahui, jemaah calon haji asal NTB dijadwalkan mulai diberangkatkan pada 22 April 2026.

Menurut Amin, pelantikan ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan peneguhan komitmen moral dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

“Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kecakapan manajerial, tetapi dari kualitas pelayanan di lapangan. Apakah jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik, itulah ukuran keberhasilan sesungguhnya,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengapresiasi kesiapan para petugas yang telah dipersiapkan sejak beberapa bulan terakhir. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk kondisi cuaca dan dinamika global pascapandemi.

“Seluruh petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan keikhlasan. Jangan lengah, terus tingkatkan kualitas kerja dan perkuat sinergi,” pesannya.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan haji yang optimal, responsif, dan aman bagi seluruh jemaah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Didominasi Kelompok Lansia, Pemprov NTB Ingatkan PPIH Berikan Pelayanan Maksimal “

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menyerap bahan baku dari masyarakat desa, bukan lagi dari pihak konglomerat.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kabupaten Lombok Barat, Jumat (17/4/2026). Ia menegaskan, seluruh kebutuhan bahan baku SPPG harus dipenuhi melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Tidak boleh SPPG disuplai oleh konglomerat lagi. Nanti Kopdes akan beli telur, sayur dari masyarakat, dan akan menyuplai SPPG,” tegasnya.

Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur dalam tata kelola program MBG. SPPG yang masih mengambil pasokan dari luar skema yang ditetapkan akan dikenakan sanksi bertahap hingga penutupan operasional.

“Kalau masih ambil di tempat lain, bisa diberikan SP1, SP2, SP3, sampai bisa ditutup,” tegas mantan Menteri Perdagangan itu.

Zulhas mengungkapkan, saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 82,9 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, kebutuhan bahan baku harian sangat besar, sehingga pelibatan masyarakat desa menjadi solusi strategis.

“Kalau satu anak butuh satu butir telur per hari, maka kita perlu 82,9 juta butir telur setiap hari. Maka kami lahirkan kebijakan Kopdes,” ujarnya.

Ia menambahkan, program Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih masih dalam tahap pengembangan, termasuk proses perekrutan tenaga pengelola.

Pemerintah saat ini tengah merekrut sekitar 30 ribu manajer untuk Kopdes Merah Putih serta 5.467 manajer untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Selain itu, setiap kabupaten juga akan mendapat dukungan tambahan tenaga dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Masing-masing kabupaten juga akan dibantu tiga PPPK,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” SPPG Harus Ambil Bahan Baku dari Masyarakat “