Mataram (globalfmlombok.com) – Dari 379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB, 33 persen di antaranya atau sebanyak 127 SPPG sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Dr.H. Ahsanul Khalik mengungkapkan, hingga 29 Oktober 2025, berdasarkan Laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Satgas MBG mencatat peningkatan tajam pada pengajuan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan jumlah penjamah pangan terlatih di seluruh kabupaten/kota.
“Sebanyak 350 dapur 92,3 persen telah mengajukan sertifikasi SLHS ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota masing-masing. Yang 29 SPPG memang baru operasional dan sedang proses persiapan pengajuan SLHS,” ujarnya, Kamis, 30 Oktober 2025.
Dari jumlah itu, 202 dapur atau 53 persen telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Dari dapur yang sudah inspeksi IKL tersebut, 108 atau 28 persen dapur dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan kelayakan.
“Bagi yang belum memenuhi persyaratan terus diminta untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan nya,” lanjutnya.
Selain itu, 183 atau 48 persen dapur telah menjalani uji laboratorium terhadap bahan pangan, air, dan hasil olahan untuk memastikan keamanan konsumsi penerima manfaat.
Sementara itu, sebanyak 4.383 penjamah pangan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan.Rata-rata setiap dapur kini memiliki 10–12 tenaga terlatih, yang memahami tata cara pengolahan makanan bergizi yang aman, bersih, dan higienis.
Menurutnya, proses verifikasi untuk mendapatkan SLHS membutuhkan waktu. Hal ini menyusul setiap dapur wajib memenuhi berbagai indikator teknis, mulai dari kondisi sarana pengolahan, sumber air bersih, ventilasi, sistem penyimpanan bahan makanan, hingga tata kelola limbah dan personal hygiene pekerja.
“Prosesnya memang tidak bisa instan. Semua harus melalui tahap pengujian dan pemenuhan dokumen sesuai standar Dinas Kesehatan. Kita tidak ingin terburu-buru, tetapi memastikan setiap dapur benar-benar aman dan layak beroperasi,” tegasnya.
Yang pasti, lanjutnya SLHS menjadi Komitmen NTB Menjaga Mutu dan Keamanan Pangan. Karena Program MBG di NTB tidak hanya berfokus pada pemerataan gizi bagi masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kualitas penyelenggaraan dan keamanan pangan.
Satgas MBG NTB bersama BGN Regional, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan monitoring dan audit berkala untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi prinsip laik higiene, laik operasi, dan laik gizi.
“Fokus kita bukan hanya memperbanyak dapur, tetapi memastikan setiap dapur menghasilkan makanan bergizi yang aman untuk anak-anak dan kelompok rentan,” jelasnya
Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan dan arahan Kementerian Kesehatan RI, Mantan Kadis Sosial NTB itu mengimbau kepada para Mitra SPPG agar mempergunakan air minum isi ulang yang menjadi pemasok air bagi dapur MBG. Dan depot air Minum isi ulang diingatkan juga untuk meningkatkan standar pengolahan air minum.
“Bagi depot air minum yang hasil uji laboratoriumnya masih menunjukkan kandungan E. coli atau belum memenuhi standar kualitas air layak konsumsi, kami minta segera melakukan perbaikan sistem treatment dan sterilisasi,” imbaunya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan rantai keamanan pangan MBG, karena kualitas air minum menjadi salah satu indikator paling krusial dalam menjaga keamanan pangan anak-anak penerima manfaat.
Satgas MBG Kabupaten/kota, juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan ulang depot air minum yang menjadi pemasok air ke SPPG, serta memberikan pendampingan teknis bagi depot kecil di desa dan daerah terpencil.
“Program MBG di NTB tidak hanya soal memberi makan, tetapi soal memastikan makanan itu aman dan bergizi. Kami berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, tim lapangan, dan masyarakat yang terus mendukung dan ikut mengawasi program ini,” pungkasnya. (era)
