SEBANYAK 47 ribu data penerima bantuan sosial (bansos) ang masuk Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) di Lombok Barat (Lobar) anomali, lantaran bermasalah dari sisi KTP dan tak layak menerima Bansos. Data ini pun dilakukan pengecekan lapangan atau ground checking oleh Dinas Sosial. Dari hasil ground checking sejauh ini baru 74 persen dari 47 ribu jiwa yang diselesaikan verifikasi dan validasinya.
Kepala Dinas Sosial Lobar H. L. Winengan melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin Zaenal Muttaqin menerangkan bagi masyarakat yang bisa mendapatkan bansos mulai saat ini pemerintah pusat memberlakukan DTSN yang menyatukan tiga sumber data, yakni P3KE Kemiskinan Ekstrem, DTKS dan Resosek BPS, sehingga DTKS tidak berlaku lagi.
“DTSN ini belum selesai secara nasional, karena masih ada data yang anomali, di Lobar sekitar 47 ribu, sudah tercapai verifikasi dan validasi sekitar 74 persen,”terangnya, kemarin.
Dirinci data anomali yang diverifikasi dan validasi di masing-masing kecamatan, paling banyak di Kecamatan Gerung sebanyak 7.404 jiwa, Lingsar sebanyak 5.726 jiwa, Kediri 5.720 jiwa, Narmada 5.129 jiwa, Labuapi 5.064 jiwa, lembar 4.495 jiwa.
Selanjutnya Kecamatan Sekotong 4.354 jiwa, Gunungsari 4.140 jiwa, Kuripan 2.840 dan Batulayar sebanyak 2.820 jiwa. Dari 10 kecamatan ini, paling tinggi progres validasi datanya Lembar 93 persen, Kediri 87 persen, Lingsar 84 persen, dan Kuripan 80 persen.
Dikatakan, anomali ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya ada yang mampu dan persoalan NIK atau bermasalah dari sisi Adminduk. 47 ribu jiwa anomali ini belum diselesaikan verifikasi dan validasi. Mereka yang divalidasi ini, kalau layak dan orang dan datanya, selanjutnya data ini masuk ke BPS. Pihak BPS yang meranking dari Desil 1-10. Barulah dikirim ke Kemensos hasil rangking ini. (her)
