PEMERINTAH Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, memastikan akan menyesuaikan data masyarakat Pondok Perasi yang tinggal di tenda darurat untuk menempati hunian sementara (Huntara) yang dibangun oleh Pemerintah Kota Mataram. Saat ini asesmen di lapangan jumlahnya mencapai 17 KK.
Lurah Bintaro, Rudy Herlambang mengatakan, hasil asesmen hingga saat ini jumlah warga yang tinggal di tenda darurat mencapai 17 KK. Namun, jumlah ini tidak bisa dipastikan, karena bisa saja bertambah dari data sebelumnya. Data tersebut digunakan sebagai cara menentukan warga yang akan tinggal di Huntara. “Ini akan tetap kita update, karena kemarin hasil verifikasi kita, mana yang sekiranya menempati hunian,” jelasnya saat dikonfirmasi pada, Selasa (17/6).
Ia menyebutkan, data awal yang diterima dari kepala lingkungan pada awal pengosongan lahan, masyarakat yang tinggal di lokasi milik Hj. Ratna Sari Dewi berjumlah 15 KK. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi kembali ternyata jumlahnya bertambah menjadi 17 KK. Dengan demikian 17 KK ini sudah berada di tenda darurat, maka secara otomatis mereka tidak memiliki rumah. “Kami lihat asesmen kemarin itu ternyata dia tinggal satu rumah tapi ada sekian KK di sana dan itu menyebabkan dia bertambah,” ungkapnya.
Terkait dengan siapa yang layak menempati Huntara kata Rudy, ia berpedoman pada arahan yang disampaikan oleh Camat dan Pemerintah Kota Mataram. Bahwa yang berhak menempati hunian tersebut adalah warga yang saat ini berada di tenda darurat. Sehingga pihaknya terus melakukan kontrol, guna memastikan hal tersebut.
Diketahui, Pemerintah Kota Mataram telah membangun 20 Huntara di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Perkembangan Huntara dalam tahap finishing yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram. Ditargetkan Huntara ini selesai pekan depan, sehingga warga segera pindah dari hunian sebelumnya, yakni tenda darurat. (pan)
