Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemkab Sumbawa menyebutkan dari 22 Blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diusulkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, baru tiga yang mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Lambatnya penerbitan izin lantaran terkendala dokumen lingkungan.
“Dari tiga yang sudah ditertibkan IPR, hanya dua saja yang saat ini beroperasi yakni di Blok Lantung 1 dan II. Sementara, untuk Blok Badi di Kecamatan Lape belum beroperasi karena masih terkendala dokumen pendukung,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya kepada wartawan, Jumat (20/11).
Menurutnya, penetapan WPR menjadi IPR harus memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sebagai syarat utama. Pemerintah saat ini tengah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait, agar dokumen tersebut segera disusun. Bahkan di dalam aturan yang baru, Pemerintah Provinsi NTB bisa membuat dokumen pengelolaan tambang rakyat tersebut. Karena substansi di dokumen pengelolaan yakni keselamatan kerja dan komitmen menjaga lingkungan.
“Kalau misalnya provinsi bisa membuat dokumen untuk 19 WPR itu, maka bisa langsung diusulkan ke Kementerian ESDM untuk bisa mendapatkan IPR dan beroperasi di masing-masing blok,” ujarnya.
Pemkab Sumbawa pada prinsipnya kata dia, akan terus mendorong agar aktivitas pertambangan rakyat dilakukan secara legal. Sebab pertambangan secara ilegal yang masih terus terjadi saat ini berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan masyarakat sekitar.
Pemerintah juga tidak bisa serta merta melakukan penertiban terhadap aktivitas tersebut. Karena sebagian besar masyarakat sangat menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan yang dilakukan sebagai mata pencaharian utama.
“Suka tidak suka saat ini pertambangan rakyat sudah menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Sehingga kami terus mendorong agar tambang rakyat ini bisa legal,” ucapnya.
Selain 19 WPR tersebut, pemerintah juga mencatat masih ada beberapa lokasi yang memiliki potensi untuk cadangan emas. Bahkan saat ini tercatat hampir 20 blok dan wilayah yang memiliki potensi namun belum mengajukan untuk izin pertambangan rakyatnya.
Ia meyakinkan, dengan terbitnya izin maka pengelolaan atas tambang rakyat tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Karena pada prinsipnya pemerintah tidak akan menerbitkan izin jika syarat tidak terpenuhi karena pasti akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.
“Pasti izinnya sudah lengkap, baik pada saat tambang, pengelolaan lingkungan maupun pasca tambang karena itu merupakan syarat utama. Karena mereka sudah melengkapi syarat itu sehingga terbit lah IPR dan kami tetap akan memberikan atensi khusus,” ujarnya. (ils)


