BerandaBerandaPemprov NTB Usulkan 2.234 Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Pemprov NTB Usulkan 2.234 Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Mataram (globalfmlombok.com) –  Pemprov NTB mengusulkan 2.234 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu NTB menjadi Penuh Waktu. Pengusulan ribuan guru ini menindaklanjuti rencana pemerintah pusat untuk mengangkat seluruh guru PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu per Januari 2027.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, memastikan seluruh guru PPPK Paruh Waktu di NTB akan diusulkan ke pusat. Pengusulan ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas pendataan yang dilakukan oleh Dinas Dikpora.

“Pemerintah daerah sih, BKD yang mengusulkan. Tapi kan kita di Dikpora juga mendorong mengusulkannya di kementerian gitu kan. Data itu nanti dikirim ke BKN kan,” ujarnya, kemarin.

Ia mengaku, pada Senin, 23 November 2026 mendatang, pihaknya akan bertolak ke Jakarta bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Salah satu isu yang mau didiskusikan, katanya perihal dengan pengusulan PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu.

“Senin kita harus ke Jakarta bicarain ini (PPPK PW ke Penuh Waktu, red). Tidak ada kita tidur-tidur,” katanya.

Menyinggung perihal gaji pegawai, Syamsul mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui. Namun, sejauh yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) gaji guru PPPK Penuh Waktu ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Kan katanya dari media sudah disiapkan gaji sejak awal 2027 katanya. Nah kalau pasti tidaknya itu nanti Menteri aja ditanya gitu kan. Kita denger ini kan di media juga kan karena surat pastinya belum,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen GTK Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, mengatakan akan mengangkat sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Pengangkatan dilakukan tanpa seleksi, di mana guru akan otomatis menjadi pegawai pemerintah pusat. Adapun perkembangan terbaru terkait kebijakan ini seluruh dinas pendidikan masih melakukan pemetaan penempatan guru setelah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data. Verval dilakukan untuk memastikan berapa jumlah kekurangan guru dan berapa jumlah guru yang aktif mengajar di suatu wilayah. (era)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI