BerandaBerandaAkibat Persoalan Bisnis 

Akibat Persoalan Bisnis 

Mataram (globalfmlombok.com) –  Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur dibatalkan. Pembatalan pembangunan ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan pembatalan ini bukan dilakukan oleh pemerintah. Melainkan oleh Pertamina selaku BUMN yang memfasilitasi pembangunan SPBN. Alasan pembatalan ini diduga karena persoalan bisnis.

“Sebenarnya begini, kalau domain terkait dengan pembangunan SPBN itu siapapun boleh sebenarnya. Tapi yang menentukan itu kan tidak bisa diintervensi itu adalah dari Pertamina. Karena Pertamina kan BUMN, dia berbicara bisnis, bukan bicara bantuan,” ujarnya, Jumat (20/11).

Menurutnya, meski KKP memberikan garansi ke Pertamina berkaitan dengan pembangunan SPBN di Teluk Ekas. Hak sepenuhnya berada pada kewenangan dari Badan Usaha Milik Negara tersebut. Tugas pemerintah, lanjutnya hanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat nelayan di Teluk Ekas, keputusan terakhir berada di tangan Pertamina.

“Lebih kepada masalah teknis sebenarnya, bukan pembatalan juga sebenarnya. Tapi kajian teknisnya itu untuk saat ini mungkin belum terlalu memenuhi ekspektasi dari sebuah proses bisnis,” katanya.

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan Pertamina dalam menentukan kelayakan pembangunan SPBN. Di antaranya potensi pasar atau kebutuhan BBM, keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, serta jumlah populasi masyarakat dan nelayan yang membutuhkan bahan bakar di kawasan tersebut.

“Yang pertama dilihat adalah potensi pasarnya, kemudian potensi keberlanjutannya dalam jangka panjang. Selain itu, harus dihitung juga berapa jumlah masyarakat di sekitar yang membutuhkan BBM, termasuk kemungkinan wilayah lain yang bisa dijangkau,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengakui kebutuhan masyarakat dan nelayan terhadap fasilitas SPBN di Teluk Ekas cukup besar. Terlebih, berdasarkan informasi yang disampaikan, baru sekita 60-65 persen masyarakat di kawasan tersebut yang dapat mengakses BBM secara optimal.

Namun, menurutnya, kebutuhan masyarakat saja belum cukup untuk menjadi dasar persetujuan pembangunan SPBN. Aspek teknis distribusi dan kelayakan bisnis tetap menjadi pertimbangan utama.

Ia juga mencontohkan keberadaan SPBN di wilayah Tanjung Luar. Meskipun memiliki jumlah populasi nelayan dan aktivitas penangkapan ikan yang lebih besar, distribusi BBM di wilayah tersebut masih menghadapi sejumlah kendala.

“Jadi, prinsipnya kembali pada aspek teknis di Pertamina. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat, sedangkan penilaian kelayakan tetap menjadi kewenangan Pertamina,” pungkasnya. (era)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI