BerandaBerandaPemprov NTB Perkuat Integrasi Data Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Berbasis Bukti

Pemprov NTB Perkuat Integrasi Data Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Berbasis Bukti

Mataram (globalfmlombok.com) –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral dengan menyinergikan basis data tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini diarahkan untuk memastikan perumusan kebijakan pembangunan daerah benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy).

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Bidang Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Jumat (20/11/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB Ahsanul Halik menegaskan, data merupakan fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan program Satu Data Indonesia menjadi kebutuhan mendasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terukur.

“Interoperabilitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memperkuat perencanaan pembangunan melalui penggunaan data yang sama, sehingga sasaran dan bentuk intervensi program menjadi lebih tepat,” kata Ahsanul dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Hingga saat ini, Pemprov NTB telah mengintegrasikan 825 dataset melalui Portal NTB Satu Data ke dalam sistem Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) milik Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ahsanul, tantangan berikutnya adalah mempererat keterhubungan data tersebut hingga ke level pemerintah kabupaten dan kota. Sinkronisasi data lintas level pemerintahan ini diprioritaskan untuk mendukung intervensi program di sejumlah sektor krusial, mulai dari penanganan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.

Upaya pembenahan tata kelola data di NTB ini sebelumnya juga mendapat apresiasi di tingkat nasional. Pemprov NTB meraih predikat Terbaik II Nasional dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 kategori Pemerintah Provinsi melalui program bertajuk Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.

Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Kominfotik NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB dengan pendampingan Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk memperkokoh payung hukum, Pemprov NTB telah menerbitkan Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2026 tentang Satu Data. Regulasi ini memperjelas pembagian peran antara walidata dan produsen data guna memperlancar mekanisme berbagi pakai data lintas instansi.

Integritas Penilaian

Selain aspek integrasi, Ahsanul menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Ia meminta agar proses penilaian berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, termasuk menyertakan alasan teknis yang terdokumentasi apabila terjadi perubahan nilai dalam proses harmonisasi.

“Integritas penilaian sama pentingnya dengan integritas data yang dinilai. Indeks yang baik bukan hanya indeks yang menghasilkan angka, melainkan indeks yang proses pembentukannya dapat dipercaya,” ujar Ahsanul.

Ke depan, Pemprov NTB menetapkan lima agenda utama penguatan statistik sektoral, meliputi penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan. Dua agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) statistik dan penguatan budaya kerja berbasis akuntabilitas.

Pemprov NTB juga mendorong pemanfaatan Dashboard Eksekutif Pimpinan secara optimal sebagai instrumen kendali pembangunan. Melalui dasbor tersebut, pimpinan daerah dapat memantau kondisi riil di lapangan, perkembangan indikator makro, hingga persoalan mendesak yang membutuhkan keputusan cepat.

Ahsanul mengingatkan jajaran perangkat daerah bahwa keberhasilan program Satu Data tidak diukur dari banyaknya aplikasi maupun jumlah dataset yang terkumpul.

“Keberhasilan diukur dari sejauh mana data menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang lebih baik, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.(ris/r)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

BERDASARKAN TAG
BERDASARKAN KATEGORI