Giri Menang (globalfmlombok.com) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menyorot kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai melemahkan kepemimpinan Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha dan Sekda sebagai komandan ASN. Pihak DPRD Lobar menyebut, sikap OPD di depan pimpinan berbeda dengan faktual di lapangan, terutama dengan pihak DPRD.
Akibatnya, banyak program yang seharusnya dieksekusi justru belum berani dilaksanakan, padahal di hadapan pimpinan daerah, pihak OPD menyatakan kesiapan. Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Lobar, Munawir Haris dan Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah dalam interupsinya saat rapat paripurna pengantar nota keuangan RAPBD 2027 oleh Wabup Hj. Nurul Adha.
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah, Selasa (17/11). Munawir Haris menyampaikan, komitmen kolaborasi yang disampaikan Wabup untuk jajaran Pemkab dengan DPRD, belum dilaksanakan oleh OPD itu sendiri.
“Terkait apa yang menjadi menjadi pernyataan kolaborasi eksekutif-legislatif itu belum dilaksanakan OPD,” sorotnya.
Ia juga menyampaikan Sekda tidak boleh miskin kekuasan, karena sebagai panglima dari birokrasi Lobar. Pihaknya seringkali menyampaikan ke Wabup, kalau perintah tidak dilaksanakan, diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Bahkan ia menyampaikan bahwa kalangan dewan skeptis, sehingga kalau pun mau Perkada APBD 2027, dewan tidak mau ambil pusing. Belum lagi bicara 2027, jika seperti kondisinya seperti ini ia khawatir justru terjadi SiLPA lebih besar lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Syamsuriansyah curiga OPD berupaya melemahkan kinerja Wabup dalam realisasi program. Ia menilai OPD tidak serius menindaklanjuti laporan masyarakat.
Syamsuriansyah mengatakan, dua hari setelah berkomitmen, ia dan anggota DPRD mencoba menghubungi OPD. Namun, jawaban yang diterima sama, yakni tidak tahu.
Ia menjelaskan, OPD tugasnya terbatas mendapatkan laporan. Yang mengetahui persis kondisi masyarakat di lapangan, menurutnya, adalah anggota DPRD yang melakukan reses.
Menurutnya, ketakutan berlebihan terhadap kejadian masa lalu membuat banyak kepala OPD dan ASN di Lobar tidak berani melakukan sesuatu. Ia menilai sikap itu muncul meski mereka telah mengikuti aturan.
Syamsuriansyah mengaku khawatir ada pihak di OPD yang sengaja membuat citra pimpinan daerah memburuk. Dampaknya, pimpinan itu dinilai tidak bekerja dan tidak disukai masyarakat.
Tepis Tudingan
Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Nurul Adha, menepis tudingan bahwa OPD yang disebut oleh DPRD melemahkan kinerjanya. Ia yakin para kepala OPD siap bekerja sama merealisasikan program pembangunan di Lobar.
Menurutnya, isu bahwa OPD melemahkan kinerjanya hanya intermezo di kalangan DPRD Lobar, di tengah rapat paripurna pembahasan RAPBD 2027. Celetukan ini mengemuka lantaran banyak kepala OPD tak berani merealisasikan program di penghunung tahun 2026 ini.
“Saya percaya, saya yakin kepala-kepala OPD, saya sudah empat bulan ini bersama-sama, mereka siap untuk bersama-sama dengan saya,” katanya, Selasa (17/11).
Wabup menegaskan tidak ada upaya melemahkan kinerjanya. Ia mengaku memahami kondisi yang ada. “Karena saya memahami kondisi, tidak ada melemahkan,” tegasnya.
Menurutnya, program pembangunan itu membutuhkan dukungan semua pihak. Di sisi lain, ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja bersama kepala OPD. Ia yakin mereka memiliki tujuan yang sama untuk membangun daerah. (her)


