Mataram (globalfmlombok.com)-
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa keberhasilan Program Desa Berdaya tidak hanya diukur dari upaya menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi juga dari kemampuan memastikan seluruh kelompok masyarakat (Pokmas) memperoleh akses, kesempatan, perlindungan, dan manfaat pembangunan secara adil.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat menjadi narasumber dalam Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Polda NTB Tahun Anggaran 2026 dengan tema “Penguatan Sistem Keamanan Berbasis Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Kamtibmas yang Inklusif”, di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (17/11/2026).
Dalam pemaparannya bertajuk “Mewujudkan Desa Berdaya yang Inklusif”, Wagub menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bersama dirinya sejak dilantik pada 2025.
Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengangguran. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan finansial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat.
“Ketika kemiskinan tidak bisa dihentikan atau diturunkan laju perkembangannya, maka program-program yang dibiayai pemerintah pusat maupun daerah akan menjadi kurang efektif. Karena itu, pengentasan kemiskinan melalui Desa Berdaya menjadi salah satu program prioritas pemerintah provinsi,” jelasnya.
Wagub mengungkapkan, pada tahun pertama pelaksanaannya, Program Desa Berdaya mulai menyasar 257 desa dan kelurahan. Pemerintah memberikan ruang kepada masing-masing desa untuk mengusulkan program berdasarkan potensi dan kebutuhan wilayahnya, dengan alokasi anggaran mulai dari Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov NTB juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan validitas data masyarakat. Dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas turut dibutuhkan untuk membantu mendeteksi persoalan sosial, menjaga keamanan, serta memastikan program berjalan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan perhatian khusus terhadap peran perempuan. Salah satunya melalui optimalisasi keberadaan kader Posyandu yang memiliki kedekatan langsung dengan keluarga dan masyarakat.
Menurutnya, Posyandu dapat menjadi salah satu pintu deteksi dini berbagai persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, anak, hingga kelompok lanjut usia.
“Dalam setiap program yang kami lakukan, kami lebih mengutamakan peran perempuan untuk mendeteksi lebih awal berbagai permasalahan yang ada. Salah satunya melalui keberadaan kader Posyandu di masing-masing desa,” ungkapnya.
Wagub yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Bima tersebut menyampaikan bahwa perempuan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kedekatan dengan lingkungan keluarga maupun komunitas yang dapat menjadi kekuatan dalam mencegah berbagai kerawanan sosial.
Ia mencontohkan pengalaman ketika menangani persoalan konflik di Kabupaten Bima. Pelibatan perempuan melalui program Laribu dinilai efektif dalam membantu mengurai berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan dan pencegahan berbagai persoalan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, perdagangan orang, penempatan pekerja migran nonprosedural, hingga penyalahgunaan narkoba.
Dalam mewujudkan Desa Berdaya yang inklusif, Wagub memaparkan tiga pilar utama yang perlu diperkuat bersama.
Pertama, perempuan sebagai agen deteksi dini di tingkat desa. Perempuan perlu diberikan ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, diperkuat kapasitas dan pemberdayaan ekonominya, serta dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Kedua, penguatan kelembagaan desa yang responsif gender. Melalui Program Desa Berdaya, pemerintah mendorong forum musyawarah desa, layanan Posyandu, dan berbagai wadah perlindungan masyarakat agar menjadi ruang yang ramah, terbuka, serta mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
Wagub menilai perencanaan pembangunan desa harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran desa dapat memberikan manfaat yang lebih merata.
Ketiga, penguatan capaian pengarusutamaan gender melalui dukungan anggaran yang responsif gender. Komitmen terhadap kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memiliki hasil nyata serta dapat diukur.
Wagub menegaskan, pembangunan desa yang inklusif membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen lainnya.
Menutup pemaparannya, Wagub mengajak seluruh pihak untuk membangun semangat kolaborasi dan saling melengkapi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita semua bekerja sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Kita hadir untuk saling melengkapi berbagai kekurangan dalam melayani masyarakat. Kita tidak boleh semata-mata membanggakan apa yang sudah kita lakukan, karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan terbaik,” tutupnya.
Sementara itu, Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Harry Kurniawan, S.H., S.I.K., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan strategi penting dalam membangun organisasi Polri yang profesional, responsif, dan berkeadilan.
Menurutnya, keamanan tidak hanya menyangkut stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi, memperoleh perlindungan, dan merasakan keadilan.
Ia menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam implementasi pengarusutamaan gender, yakni integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program kamtibmas, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan pelayanan yang responsif gender, pembangunan budaya organisasi yang setara dan berkeadilan, serta pelaksanaan program yang terukur dan berkelanjutan.
Wakapolda juga mengapresiasi implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan Polda NTB. Salah satu indikatornya adalah keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis kepolisian. Saat ini, dua dari sepuluh Kapolres di wilayah NTB merupakan polisi wanita (Polwan), atau sekitar 20 persen.
Selain itu, Polda NTB terus memperkuat pendekatan polisi bersama masyarakat melalui kegiatan edukatif dan preventif di lingkungan pondok pesantren. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya kekerasan seksual serta tindak penganiayaan di lingkungan pendidikan keagamaan.
Workshop Pengarusutamaan Gender Polda NTB Tahun Anggaran 2026 secara resmi dibuka oleh Wakapolda NTB Brigjen Pol. Harry Kurniawan, S.H., S.I.K., M.H., pada pukul 10.07 WITA.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, memperkuat perlindungan kelompok rentan, serta menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan berkeadilan di Nusa Tenggara Barat.


