Tanjung (globalfmlombok.com) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih konstruktif dalam mengeksekusi anggaran pada APBD tahun 2027 mendatang. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir yaitu 2025-2026, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) seolah konsisten di angka lebih dari Rp100 miliar.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra, sekaligus Anggota Komisi III DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., Selasa (10/11/2026) mengungkapkan, pemerintah KLU harus gerak cepat dalam melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati dalam lembar APBD. Pihaknya, bahkan meminta agar Bupati dan Wakil Bupati, secara berkala melakukan evaluasi Kepala-kepala OPD untuk mengukur sejauh mana program dan anggaran dapat dilaksanakan.
“SiLPA yang tercatat besar dalam dua tahun berturut-turut ini, harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah. Bukan tidak mungkin, kalau terjadi lagi di tahun ketiga, akan ada konsekuensi pemotongan dana transfer pusat,” ungkap Nasrudin.
Ia menerangkan, SiLPA dari pelaksanaan APBD tahun 2024 tercatat sebesar Rp110,27 miliar lebih. Sedangkan pada pelaksanaan APBD tahun 2025, SiLPA tercatat lebih besar lagi yakni sebesar Rp126 miliar lebih.
Sedangkan untuk tahun 2026 ini, Nasrudin juga melihat ada potensi SiLPA yang cukup besar. Kendati nominal riilnya akan diketahui pada dokumen LKPJ APBD tahun anggaran 2026 pada tahun 2027 mendatang, namun indikasinya sudah tercium.
“Kita tidak pesimis, tapi sepertinya angka SiLPA 2026 juga akan cukup besar. Pelaksanaan program pada anggaran murni banyak yang dianulir, ditambah pengelolaan dana Silpa 2025 yang masuk di APBD Perubahan, sepertinya akan tidak maksimal karena limit waktu pelaksanaan,” ungkapnya.
Nasrudin memaparkan, konsekuensi tingginya SiLPA di daerah, dapat bersifat positif ataupun negatif. Bersifat positif jika Silpa timbul akibat efisiensi atau pelampauan pendapatan. Sebaliknya, SiLPA berdampak negatif apabila nilai yang besar muncul disebabkan oleh kegagalan OPD dalam penyerapan program.
Nas menegaskan, konsekuensi besarnya SiLPA ditanggung tidak hanya oleh OPD terkait selaku pelaksana, melainkan oleh masyarakat. Mengingat, anggaran yang tidak terlaksana menyebabkan program infrastruktur mangkrak, tertunda, atau tidak selesai sesuai target karena anggaran tidak dibelanjakan. Kemudian, kualitas pelayanan publik juga menurun lantaran infrastruktur pendukung mobilitas tidak terlaksana, begitu pula kualitas program kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial menjadi rendah karena tidak tercapai ke masyarakat.
Ia juga meminta, struktur perencanaan program di semua OPD dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, lambatnya eksekusi anggaran dapat diakibatkan oleh banyaka faktor, dari perencanaan yang lambat, pembentukan Pokja yang lambat, hingga kurangnya sumber daya dalam proses pelaksanaan.
“Misalnya, kami membaca klaim salah satu OPD, bahwa di antara faktor yang menimbulkan lambatnya eksekusi adalah minimnya pejabat pengadaan. Tentu, menjadi kewenangan Bupati untuk memperbaiki hal ini. Begitu pun, kalau sebab lambatnya eksekusi adalah akibat kelamaan perencanaan, maka ini menunjukkan ketidakakuratan dalam perencanaan kegiatan atau kelemahan dalam eksekusi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” tegasnya.
Pihaknya berharap, pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat terus diperbaiki. Di sisi lain, langkah lelang dini yang didesain oleh OPD dalam hal ini Dinas PU, diapresiasi positif. Nas bahkan meminta, agar langkah upaya lelang dini dapat diterapkan menyeluruh di semua OPD. (ari)
