Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurul Adha, berkonsultasi dengan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengenai penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, Kamis (15/10).
“Sudah kita proses ke Mendagri. Tinggal kita bicarakan dengan Pak Gubernur,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/10).
Berdasarkan penetapan Hasil Akhir Nomor: 12/BA/PANSEL-JPTP/2026 tanggal 29 September 2026, tiga nama berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Antara lain: Arief Suryawirawan (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lobar, Damayanti Widyaningrum (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan) Lobar dan Fauzan Husniadi (Asisten Administrasi Umum) Setda Lobar.
Wabup Adha memastikan, tidak ada intervensi dari pemerintah pada pelaksanaan seleksi calon Sekda Lobar. Segala proses dilakukan transparan berdasarkan hasil dari tim Panitia Seleksi (Pansel) dan tim Asesor.
“Yang jelas, tiga besar (calon Sekda) saya tidak ada intervensi di dalamnya. Saya betul-betul meminta mana hasilnya saja,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Lobar itu menjelaskan, ketiga kandidat tersebut telah melewati seluruh rangkaian seleksi yang ketat, mulai dari uji kompetensi, wawancara satu per satu, hingga tes psikologi.
“Proses administrasi seperti persetujuan teknis (Pertek) dari BKN dan proses di Mendagri juga sudah berjalan,” ucapnya.
Langkah selanjutnya, Pemkab Lobar berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTB sebelum proses penetapan siapa yang layak menduduki kursi Sekda definitif di Lobar.
“Sudah kita proses ke Mendagri, tinggal kita bicarakan dengan Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur sudah oke, ya kita segera proses,” tambahnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Lobar ini menargetkan, kursi Sekda definitif ini dapat segera terisi dalam waktu dekat, paling lambat bulan depan. Menurut dia, keberadaan Sekda definitif dinilai sangat mendesak demi kelancaran roda birokrasi.
Posisi Sekda, terangnya, memegang kendali sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain itu, Pemkab Lobar dihadapkan pada persiapan pembahasan anggaran untuk tahun 2027 yang membutuhkan gerak cepat agar seluruh program dan tata kelola pemerintahan dapat terdistribusi dengan baik.
“Jadi kebutuhan kita untuk mempercepat realisasi semuanya, kita butuh Sekda definitif. Apalagi kita akan lanjut ke pembahasan 2027 kan, sehingga membutuhkan proses yang cepat,” pungkasnya. (era)
