Mataram (globalfmlombok.com)—
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kini mulai membidik peluang kerja di luar negeri seiring dengan bergulirnya program nasional “SMK Go Global” yang dicanangkan pemerintah pusat.
Program direktif Presiden RI yang diluncurkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) ini bertujuan mencetak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kompeten, legal, aman, dan profesional di kancah internasional melalui penguatan kompetensi teknis, sertifikasi, serta pelatihan bahasa sesuai standar negara tujuan.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II, H.M. Muazzim Akbar, mendorong agar SMK-SMK di NTB membuka jurusan khusus bagi calon Pekerja Migran Indonesia. Dorongan itu disampaikannya usai menggelar dialog dan seminar Perlindungan PMI dan PMI Aman di SMK 3 Mataram, Senin (12/10/2026).
Polisitisi PAN ini mengungkapkan, dari total sekitar 100 SMK Negeri yang tercatat di NTB, seluruhnya perlu mengadaptasi kurikulum berbasis kebutuhan industri internasional. Saat ini, sekolah percontohan untuk jurusan khusus PMI di NTB telah beroperasi di SMK Negeri 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
“Salah satu bentuk implementasi dukungan program Bapak Presiden Prabowo SMK Go Global, nanti di seluruh SMK harus dibuka jurusan khusus untuk calon pekerja migran Indonesia,” ujar Muazzim.
Ia memaparkan, berdasarkan data yang dihimpunnya, jumlah warga NTB yang berangkat ke luar negeri sebagai PMI dari bulan Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 20.000 orang. Angka tersebut diprediksi dapat menembus hingga 50.000 orang pada akhir tahun 2026, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 35.000 orang PMI asal NTB.
Malaysia masih menjadi negara tujuan dengan jumlah penempatan tertinggi. Menurut Muazzim, tingginya minat penempatan ke negeri jiran dipengaruhi oleh faktor kedekatan bahasa, ketiadaan syarat keterampilan khusus yang rumit karena berbasis sektor pertanian dan perkebunan, serta proses keberangkatan yang didukung tanpa pungutan biaya.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisir keberangkatan PMI ilegal. Edukasi masif kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja secara sah harus terus digencarkan.(ris/r)
