Mataram (globalfmlombok.com) —
Komisi IX DPR RI menyambut positif langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai menguji cobakan penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan di sejumlah sekolah di Indonesia. Model ini dinilai lebih efektif, terutama dalam menjamin higienitas serta menekan risiko keracunan makanan pada siswa.
BGN menyatakan uji coba penyajian model prasmanan ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas serta keunggulan penyajian dalam menjaga kualitas nutrisi. Melalui skema prasmanan, makanan dapat disajikan dalam kondisi lebih segar dan hangat karena memangkas waktu tunggu antara proses memasak hingga dikonsumsi oleh para siswa.
Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI daerah pemilihan (dapil) NTB II , H.M. Muazzim Akbar, menilai skema prasmanan sebagai opsi penyajian yang sangat baik jika berhasil diterapkan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum BGN.
“Kalau memang nanti itu bisa diterapkan, kita berikan kepada beberapa dapur atau SPPG yang ada untuk menyajikan secara prasmanan, itu jauh lebih bagus,” ujar Muazzim kepada wartawan di Mataram, Senin 12 Oktober 2026.
Menurut Muazzim, teknis pelaksanaan skema ini dapat dilakukan melalui kerja sama langsung antara pihak SPPG dan sekolah-sekolah penerima manfaat. Apabila satu SPPG bertugas melayani ribuan siswa di beberapa titik, tempat prasmanan idealnya disiapkan secara langsung di masing-masing sekolah.
“Misalnya di satu SMK, berapa jumlah siswanya, langsung berikan prasmanan di sana. Jika satu SPPG melayani 2.000 siswa di 10 sekolah, maka penyediaan prasmanan harus ada di 10 titik sekolah tersebut,” terangnya.
Politisi PAN ini menegaskan, dari evaluasi dan pemantauan awal, model prasmanan memiliki keunggulan utama dalam meminimalisasi risiko kontaminasi makanan yang kerap memicu kasus keracunan massal di lingkungan sekolah.
“Pertama, dari hasil sementara, ini efektif mengurangi risiko makanan keracunan. Kita tahu proses dari mulai memasak hingga sampai ke tangan siswa itu krusial. Model ini hadir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa sekolah,” tegas legislator asal Lombok tersebut.
Mengenai aspek pembiayaan, Muazzim menambahkan bahwa skema prasmanan tidak mengubah porsi anggaran maupun standar gizi yang telah ditetapkan. Komposisi menu tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional.(ris)
