Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan strategi trisula cegah korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Ibnu Basuki Widodo, mengatakan KPK memiliki tiga pilar utama strategi Pemberantasan Korupsi.
Pertama, pada pilar pendidikan, KPK berupaya membenahi sikap mental dan moralitas masyarakat agar masyarakat menolak praktik korupsi secara tegas. Kedua, melalui pilar pencegahan, lembaga ini memperbaiki sistem dan mendorong digitalisasi layanan publik guna mempersempit celah penyalahgunaan wewenang.
“Ketiga, pilar penindakan, KPK menindak dan menghukum para pelanggar hukum untuk memberikan efek jera,” ujarnya.
Menurutnya, selain lembaga anti korupsi, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan setiap elemen warga perlu menanamkan sembilan nilai integritas serta mengawasi potensi penyimpangan di lingkungan masing-masing.
Tidak hanya mencegah aksi korupsi, gratifikasi juga perlu diawasi. Ibnu Basuki Widodo memaparkan batasan penerimaan gratifikasi. Pemberian sumbangan untuk acara pernikahan atau kondangan memiliki batasan maksimal sebesar Rp1,5 juta. Di samping itu, kenang-kenangan perpisahan dinas memiliki batasan maksimal Rp500 ribu per orang atau akumulasi Rp1,5 juta dalam kurun waktu satu tahun.
“Penerima wajib melaporkan pemberian yang melebihi batas ketentuan tersebut langsung kepada KPK. Sebaliknya, pemberian yang bersifat umum seperti diskon publik, seminar kit, maupun hadiah langsung tidak termasuk kategori gratifikasi selama tidak memicu konflik kepentingan,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah budaya korupsi. Menurutnya, penurunan standar moral dan kebiasaan terhadap tindakan korupsi terjadi akibat melonggarnya kontrol keluarga.
Ia menilai, tradisi saling mengingatkan dan menjaga antaranggota keluarga kini perlahan memudar tergerus arus gaya hidup materialistis.
”Pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa semua persoalan sosial di masyarakat, termasuk makin terbiasanya orang dengan tindakan koruptif, muncul karena hilangnya nilai-nilai keluarga,” katanya.
Iqbal meyakini, keluarga merupakan pertahanan terbaik dalam menghadapi berbagai krisis sosial, bukan hanya dalam gerakan antikorupsi semata. Ia mencontohkan fenomena politik global di Amerika Serikat saat Barack Obama mengusung kampanye kembali ke nilai-nilai keluarga (return to family values) untuk merespons krisis sosial yang mendalam di negaranya. Prinsip tersebut, menurut Iqbal, sejalan dengan nilai-nilai spritual yang tertuang dalam Al-Qur’an.
Adapun ia menyoroti, adanya pergeseran peran dalam keluarga di zaman sekarang. Dahulu, seorang istri menjadi garda terdepan dalam mengingatkan suami untuk membawa pulang rezeki yang halal. Namun saat ini, tuntutan gaya hidup kerap memicu kompromi terhadap integritas.
Pentingnya peran keluarga ini juga dirasakan langsung oleh mantan Dubes RI untuk Turki itu dalam kehidupan pribadinya. Ia menceritakan pengalamannya saat memutuskan maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur NTB. Meski telah mengantongi dukungan dari berbagai pihak, restu keluarga menjadi benteng terakhir yang paling krusial.
”Dulu waktu saya minta izin untuk pulang dan maju menjadi gubernur, semua pihak sudah memberikan dukungan, kecuali istri dan anak saya. Orang terakhir yang memberikan dukungan adalah istri saya sendiri,” kenangnya. (era)
