Mataram (globalfmlombok.com) – Sekitar 3,6 juta atau 20 persen dari 18 juta penerima bantuan sosial (bansos) secara nasional tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial, Drs. Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul saat berkunjung ke Mataram pada Minggu (22/11).
Menurutnya, sejak pendataan penerima bansos melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pendataan bansos menjadi lebih terukur, sehingga salah sasaran penerimaan bansos bisa diminimalisir menjadi 20 persen setelah sebelumnya berada di angka 45-50 persen.
“Nah dengan ada DTSEN udah turun. Kira-kira udah 20 persen, di bawah 20 persen error-nya,” ujarnya.
Adanya inovasi baru berupa Perlindungan Sosial (Pelinsos) Digital, Mensos menargetkan salah sasaran penerima bansos bisa semakin minim, setidaknya berada di bawah 5 persen. Ia menilai, salah satu kendala dalam memastikan data bansos tidak tepat sasaran, karena data masyarakat yang bersifat dinamis.
“Sekali lagi nggak mudah karena data ini dinamis. Tiap hari ada yang meninggal, tiap hari ada yang lahir, tiap hari ada yang pindah tempat, tiap hari ada yang menikah, tiap hari ada yang naik kelas, tiap hari ada yang turun kelas,” jelasnya.
Karena itu, adanya aplikasi Pelinsos yang melibatkan struktur desa, masyarakat bisa langsung menyanggah hingga mengusulkan penerima yang layak mendapatkan bansos. Di tambah lagi, Pelinsos Digital juga sudah dilengkapi pendeteksi wajah, sehingga penerima dipastikan tidak akan salah sasaran.
“Sudah banyak yang menyanggah yang sebelumnya dinyatakan tidak layak akhirnya layak menjadi penerima bansos,” katanya.
32 Ribu Warga NTB Jadi Relawan Pelinsos Digital
Di sisi lain, ungkapnya, sebanyak 32 ribu warga di Provinsi NTB tercatat dari relawan Pelinsos Digital. Dari jumlah itu, sekitar 4 ribu di antaranya merupakan warga Mataram. “Sekali lagi, NTB salah satu provinsi yang cukup aktif, kota Mataram khususnya sudah mencapai lebih dari 45 persen, suatu capaian yang luar biasa. Target kita nanti 50 persen lebih di akhir bulan,” ungkapnya.
Keterlibatan masyarakat ini diharapkan mampu membantu pemerintah pusat memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos), sekaligus menekan angka ketidaktepatan sasaran hingga di bawah 5 persen.
“Kalau melihat orang yang tidak layak mendapat bansos tetapi mendapatkan bansos, itu boleh disanggah. Sebaliknya, kalau melihat orang lain layak mendapat bansos tetapi belum mendapat, boleh diusulkan,” tambahnya.
Keanggotaan relawan ini bersifat terbuka dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Masyarakat umum, kader posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), anggota karang taruna hingga wartawan dapat ikut berpartisipasi. Ia menilai, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan data penerima bansos selalu diperbarui sesuai kondisi di lapangan. Pasalnya, data sosial yang bersifat sangat dinamis. (era)


