Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal buka suara atas kasus dugaan pelecehan santriwati oleh oknum pimpinan salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Lombok Tengah.
Adanya kejadian ini, ia meminta masyarakat untuk tidak memunculkan stigma negatif terhadap ponpes. Hal ini karena kejadian serupa hanya terjadi di beberapa ponpes. Sementara, jumlah ponpes di NTB mencapai ribuan.
“Ini satu, dua kasus. Kalau ini terjadi di pesantren, kami sangat prihatin. Semua sangat prihatin dengan kejadian ini. Tapi jangan salahkan pesantrennya, kalau ada satu dua pesantren yang melakukan ini, akan kita selesaikan secara hukum,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 23 September 2026.
Ia menegaskan, kasus yang terjadi di ponpes itu harus dibawa ke jalur hukum. Pihak kepolisian Lombok Tengah juga sudah bergerak setelah adanya laporan kasus tersebut. Pihak Pemprov, sambungnya juga langsung menindaklanjuti kebenaran kasus itu setelah viralnya berita pelecehan yang melibatkan pimpinan pondok dan sejumlah santriwati tersebut.
Selain penanganan hukum, pengawasan terhadap pesantren juga tetap dilakukan. Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu mengaku Satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah berjalan. Hanya saja, pengawasan dinilai tidak bisa maksimal mengingat banyaknya jumlah pesantren di NTB.
“Norma-normanya sudah ada, aturannya sudah ada Tapi bagaimana pengawasan terhadap peraturan yang sudah diberlakukan,” sambungnya.
Di samping itu, menyinggung soal banyaknya wali murid yang serentak menjemput anaknya imbas viralnya kasus ini, Iqbal mengaku akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah untuk mencari solusi agar santri dan santriwati pondok pesantren tersebut tetap mendapatkan pendidikan.
“Nanti kita bicara mengenai masalah itu. Tapi, saya baru bahas kemarin sore soal kasus ini dan sangat memprihatinkan,” katanya.
Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan salah satu ponpes di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng) terungkap ke publik. Kabar terkait kasus itu pun viral di media sosial. Karena resah para orang tua santri yang tengah menimba ilmu di ponpes tersebut berbondong-bondong membawa paksa pulang anak-anaknya, sejak Senin 21 September 2026 hingga Selasa, 22 September 2026 malam aksi tersebut terus berlanjut.
Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak komite sekolah serta pengurus ponpes akhirnya memutuskan untuk meliburkan seluruh santri selama tiga hari. Aparat Polresta Loteng pun diterjunkan untuk mengamankan proses pemulangan santri serta ponpes yang diduga tempat terjadinya pelecehan seksual.
“Untuk saat ini terkonfirmasi dari pihak pengurus dan komite ponpes bahwa untuk sementara anak-anak ponpes diliburkan tiga hari. Mulai hari ini (Selasa kemarin) sampai hari Kamis,” sebut Kapolsek Jonggat AKP Susan.
Guna memastikan proses pemulangan santri dan kondisi ponpes tetap terjaga dengan aman, pihak kepolisian langsung turun melakukan penjagaan. Tidak kurang dari 28 personel dari Polsek Jonggat dibantu dari personel Polres Loteng diterjunkan sampai kondisi terkendali. (era)
