Praya (globalfmlombok.com) – Jauh sebelum dugaan pungutan liar (pungli) di Kawasan Pantai Seger, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) viral di media sosial (medsos), Pemkab Loteng sebelumnya sudah berupaya menata objek wisata tersebut.
Hanya saja upaya itu belum bisa dilakukan lantaran terkendala persoalan status lahan kawasan tersebut. Beberapa area bahkan disebutkan sudah dimiliki oleh warga. Ada juga yang menyebutkan kawasan tersebut merupakan tanah ulayat adat.
Kepada awak media di kantornya, Rabu (19/8), Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupaya men-clear-kan terkait status lahan Kawasan Pantai Seger. Baru kemudian Pemkab Loteng bisa menentukan langkah penataan. Karena tanpa kejelasan status lahan, pemerintah daerah tentu akan kesulitan untuk mengintervensi terkait pengelolaan dan penataan kawasan tersebut.
“Kita masih koordinasikan terkait status lahannya dulu,” sebutnya terkait desakan agar pemerintah daerah turun tangan menata Kawasan Pantai Seger.
Dalam waktu dekat ini kata Nursiah, pihaknya berencana akan berkoordinasi dengan BPN Loteng serta pihak terkait lainnya untuk memperjelas status lahan Kawasan Pantai Seger. Jika memungkinkan nantinya Pemkab Loteng akan mengajukan izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) terhadap kawasan tersebut.
Dengan begitu Pemkab Loteng bisa turun menata salah satu objek wisata yang ada di Kawasan The Mandalika itu.
Baik itu yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Termasuk soal penataan akses masuk serta pengelolaan parkirnya, sehingga bisa lebih tertib nantinya. Tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat setempat.
Masuknya pemerintah daerah menata objek wisata tersebut lanjutnya juga diharapkan bisa meminimalisir potensi terjadi penyimpangan. Terutama soal pungutan liar (pungli) dan lainnya. Karena turunnya pemerintah daerah juga bersama regulasi.
Sehingga ke depan wisatawan bisa lebih nyaman ketika berwisata di kawasan tersebut. Tanpa khawatir jadi korban pungli atau yang lainnya. “Untuk menyelesaikan persoalan ini butuh koordinasi banyak pihak. Tidak bisa hanya sendiri oleh pemerintah daerah,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini, seraya menambahkan, untuk saat ini kawasan Pantai Seger masih dikelola oleh kelompok masyarakat setempat. (kir)
