Mataram (globalfmlombok.com) —
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memperkenalkan konsep coherent government atau pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah harus bekerja layaknya organisasi modern yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang dilayani, bukan sekadar berfokus pada urusan administratif.
Gagasan tersebut disampaikan Iqbal saat menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (22/6/2026).
Iqbal menilai birokrasi saat ini masih terlalu terjebak pada aspek administrasi sehingga sering kali mengabaikan substansi pelayanan dan tujuan pembangunan. Padahal, menurut dia, administrasi seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan menjadi hambatan.
“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang substansi harus kalah karena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasilah yang melayani substansi,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB tengah mendorong perubahan paradigma tata kelola pemerintahan agar lebih lincah (agile), adaptif, dan mampu merespons perubahan yang berlangsung sangat cepat. Menurut Iqbal, pola kerja birokrasi yang terlalu kaku dan prosedural tidak lagi relevan dengan tantangan pembangunan saat ini.
Ia mengakui birokrasi di lingkungan Pemprov NTB masih perlu berbenah agar memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Selama ini, aparatur dinilai lebih banyak dibentuk untuk memenuhi tuntutan administrasi dibandingkan memahami substansi pembangunan dan dampaknya bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menekankan pentingnya penyelarasan program dan anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah provinsi bersama DPRD, kata dia, perlu melakukan refocusing agar seluruh sumber daya yang tersedia benar-benar mendukung agenda pembangunan prioritas.
Tiga sektor utama yang akan menjadi fokus pembangunan NTB ke depan adalah penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Menurut Iqbal, seluruh program dan kegiatan pemerintah sebaiknya diarahkan untuk memperkuat tiga pilar tersebut.
“Kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama, yaitu penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata,” katanya.
Iqbal juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa opini tersebut hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar administrasi dan akuntansi, belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kinerja maupun dampak pembangunan.
Menurut dia, keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya diukur dari tertib administrasi, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kita ke depan bukan hanya WTP, tetapi juga bagaimana kinerja kita bagus, substansinya bagus, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.(ris)
